Penerbitan PP No 60 Berpotensi Konflik

  • Berita
  • 119 views

Pelangi.or.id – Pemerintah dinilai gegabah dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 yang memutihkan izin-izin perkebunan hutan di kawasan hutan. Pemutihan izin kebun ”ilegal” yang hanya berbekal izin kepala daerah ini dinilai membuka potensi konflik.

Peraturan pemerintah (PP) itu menggunakan dua penapis dalam ”mengampuni” para pelanggar, yaitu lokasi usaha sesuai tata ruang daerah dan peruntukan fungsi kawasan hutan. Persyaratan lain, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan persetujuan masyarakat sekitar lokasi, justru diabaikan.

”Seharusnya kalau tak ada kelengkapan dokumen amdal atau prosesnya bermasalah dengan sendirinya gugur dan tak diproses izinnya,” kata Dewi Tresya, Deputi Program Pengembangan Hukum Lingkungan (ICEL), Sabtu (11/8), di Jakarta.

Bisa saja perizinan yang sesuai tata ruang daerah merupakan lahan gambut dalam (lebih dari 3 meter yang harus dilindungi), tetapi masuk kawasan perkebunan. Ia menekankan, perizinan yang diproses harus benar secara material dan formal.

Dewi sepakat kebijakan pemberian kesempatan kepada pengguna kawasan hutan tanpa izin Kementerian Kehutanan ini sebagai pemutihan. Upaya ini seharusnya tak menjauhkan sanksi pidana atas pelanggaran kawasan hutan. Namun, soal sanksi pidana itu tidak diatur dalam PP.

Grahat Nagara, aktivis Silvagama, mengatakan, pemutihan izin-izin perkebunan memunculkan potensi konflik antara pemilik kebun besar dan kecil. Sebab, PP No 60/2012 hanya menyebut izin ”Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah…”.

Padahal, izin usaha perkebunan itu hanya untuk usaha pada luasan di atas 25 hektar (perkebunan sedang/besar). Sementara perkebunan kecil (di bawah 25 hektar) hanya diwajibkan mengurus surat tanda daftar usaha perkebunan dari bupati/wali kota. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

”Potensi konflik ada di sini. Kenapa perkebunan besar diberi pemutihan, sedangkan perkebunan kecil yang notabene milik rakyat kecil tak diwadahi? PP No 60 memang untuk memutihkan izin-izin ilegal perkebunan besar,” paparnya.

Karena itu, ia mengatakan, langkah pemerintah menerbitkan PP No 60/2012 (Perubahan atas PP No 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan) itu gegabah. ”Tiba-tiba muncul, ada apa?” ujarnya.

Yuyun Indradi, Juru Kampanye Politik Kehutanan Greenpeace Asia Tenggara di Indonesia, mengatakan, PP No 60 dan PP No 61 jelas-jelas upaya pemutihan atas pelanggaran hukum kehutanan. ”Seharusnya bupati atau kepala daerah yang menerbitkan izin diperiksa terlebih dulu. Di lapangan, aktivitas kebun atau tambang itu sudah telanjur beroperasi,” tuturnya. (ICH)

Sumber: Kompas Cetak