Pengamat: Perlu PP Pelaksanaan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Gresnews.com – Pemerintah didesak agar segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasalnya UU PPLH ini diandalkan sebagai perisai terhadap konflik norma antar perundangan. Desakan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Refleksi Atas Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” di Jakarta, Rabu (4/7).

Memang ada kemajuan jelas di bidang hukum lingkungan hidup di Indonesia, tetapi harus tetap didorong. Misalnya diturunkannya PP pelaksanaan UU LH untuk memudahkan penegakan hukum, ungkap ahli hukum Universitas Leiden, Belanda, Adriaan Bedner.

Lebih lanjut Bedner menjelaskan, pemerintah memiliki pekerjaan rumah yakni menyelesaikan problem hukum terkait dengan konflik norma antara UU PPLH dengan UU sektoral. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, peraturan pelaksanaan UU PPLH harus segera dikeluarkan.

Dalam diskusi itu juga berkembang berbagai pemikiran penting lainnya, seperti perlunya memperkuat konsep dan mekanisme tanggung gugat (liability). Khususnya bagi pemerintah yang mengabaikan UU PPLH, maupun membiarkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Juga perlunya memperjelas dan mempertegas konsep, serta mekanisme dana jaminan pemulihan lingkungan.

Bicara soal perusakan, maka tak luput dari sanksi. Sehingga perlu pula dorongan terhadap kemauan pemerintah dalam menggunakan instrumen sanksi administrasi untuk menghentikan pelanggaran. Namun selain sanksi tentu perlu juga apresiasi.

Sehingga kriteria penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja (PROPER) harus diperbaiki dan menselaraskannya dengan penegakan hukum. Dengan begitu agar akuntabilitas undang-undang terjaga dan mendapatkan penerimaan masyarakat yang baik.

Diskusi ini sangat penting untuk terus menggali problem-problem yang dihadapi dan mencari jalan keluar bersama untuk menjawab problem lingkungan dan SDA yang semakin mendesak,” ungkap Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo. Acara diskusi tersebut diselenggarakan ICEL, bekerjasama dengan Van Vollenhoven Institute (VVI) dan Universiteit Leiden.