Pengetatan Emisi Mutlak Diperlukan

Para pembicara kunci berfoto bersama usai pembukaan Better Air Quality Ke-10 di Kuching, Sarawak, Malaysia, Rabu (14/11/2018; Foto :KOMPAS/ICHWAN SUSANTO)

 

KUCHING, KOMPAS – Sistem berupa regulasi dari pemerintah masih diperlukan bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk memperbaiki kualitas udara di perkotaan. Indonesia harus memperketat baku mutu ambien polusi udara yang telah berumur 20 tahun maupun baku mutu emisi berbagai sumber utama pencemaran udara seperti pembangkit tenaga listrik berbahan bakar yang berumur 10 tahun.

Pencemaran udara merupakan tantangan banyak negara di Asia baik yang bersumber dari industri maupun penggunaan bahan bakar biomassa di rumah tangga. Dalam Better Air Quality Conference Ke-10, 14-16 November 2018, di Kuching, Malaysia kecepatan China dalam memperbaiki kualitas udaranya dalam lima tahun terakhir menjadi sorotan.

Meski saat ini emisi yang ditimbulkan masih sangat tinggi, namun angka dan kualitas udaranya sudah jauh lebih baik. Sumber pencemaran utama di Kota Beijing dan sekitarnya berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

Foto AFP/NICOLAS ASFOURI : Foto perbandingan kondisi udara kawasan bisnis di Beijing, Rabu 5 September 2018 (foto kiri) dan lokasi yang sama Senin, 15 Oktober 2018 dengan kondisi udara penuh polusi (foto kanan).

 

“Kami memperketat standar emisi setara dengan standar di Jepang, US (Amerika Serikat), dan Euro (Eropa),” kata Prof He Kebin, Dekan Sekolah Lingkungan Tsinghua Universitas China, Kamis (15/11/2018), dalam konferensi itu. Kegiatan yang diikuti sekitar 600 peserta dari 55 negara ini diikuti pemerintah, pakar, dunia usaha, dan pakar. Dari Indonesia, elemen pemerintah hanya berasal dari Pemerintah Provinsi Jakarta.

Pengetatan standar emisi di China itu membuat pembangkit listrik beramai-ramai menggunakan teknologi penyaring emisi pada cerobongnya. Mengutip peta NASA, Kebin menyebutkan, polusi SO2 turun 72 persen dan NOx turun 36 persen di wilayah China dan India.

 

Pengetatan standar emisi di China itu membuat pembangkit listrik beramai-ramai menggunakan teknologi penyaring emisi pada cerobongnya.

 

“Meski sudah turun sangat jauh, tetapi emisi kami masih 2-5 kali lebih tinggi dari Uni Eropa. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan,” kata dia.

Selain itu, China juga menutup beberapa pembangkit listrik berbahan gas batubara dan menggantinya dengan pembangkit listrik berbahan bakar gas. Ini membuat konsumsi batubara nasional di China turun dari 4,2 miliar pada 2013 menjadi 3,9 miliar ton pada 2017.

Margaretha Quina, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), di Kuching, mengatakan, regulasi Indonesia belum memiliki pengaturan kualitas udara terkait airshed atau lansekap sirkulasi udara. Sirkulasi udara suatu daerah ini seperti sebuah area tempat berkumpulnya berbagai polutan udara.

Di Jakarta, polutan udara disebabkan asap kendaraan bermotor akibat kemacetan, juga disebabkan 22 pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara dan kawasan industri di sekitarnya. Polusi udara ini mengungkung Jakarta sehingga membahayakan, terutama polusi dari debu berukuran mikron (PM2,5). Sayangnya, PM2,5 ini belum menjadi parameter utama dalam pengukuran kualitas udara di Indonesia.

Jamailah Hashim Direktur Sarawak State Health Departmenet mengatakan, 90 persen kota di negara berpendapatan rendah menghadapi kualitas udara yang di bawah ambang batas WHO. Polutan yang berbahaya di antaranya PM2,5 yang membahayakan sistem pernapasan, peredaran darah, syaraf dan otak, serta reproduksi.

 

90 persen kota di negara berpendapatan rendah menghadapi kualitas udara yang di bawah ambang batas WHO.

 

“Polusi udara masih menjadi silent killer yang membunuh 7 juta orang per tahun,” kata dia.

Bjarne Pedersen, Direktur Eksekutif Clean Air Asia, mengatakan, permasalahan pencemaran udara telah menjadi permasalahan antarwilayah bahkan negara hingga menjadi permasalahan yang kompleks. Karena itu, solusinya pun harus diselesaikan bersama-sama melalui kolaborasi.

Melalui pesan video dalam forum BAQ ini, Direktur Eksekutif UN Environment Erik Solheim mengatakan, penyelesaian pencemaran udara membutuhkan dukungan politik. Penyelesaian pencemaran udara pun terkait langsung dengan pengendalian perubahan iklim yang menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim awal Oktober 2018, dalam tahap yang membahayakan.

 

Sumber : https://kompas.id/baca/utama/2018/11/16/pengetatan-emisi-mutlak-diperlukan/