Peraturan Menteri Pertanian No.61/2011 Langgar Undang-Undang

  • Berita
  • 143 views

Peraturan Menteri Pertanian No. 61/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas melanggar undang-undang dan prinsip kehati-hatian hanya demi kepentingan jangka pendek dan investor, sehingga Menteri Pertanian harus menarik kembali Permen tersebut demi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Demikan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi untuk Desa Sejahtera, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia .

“Prinsip Kehati-hatian, merupakan prinsip dasar dalam menangani produk hasil rekayasa genetik, dengan diakuinya potensi dampak lingkungan, sosial ekonomi  dan kesehatan . Sangat jelas hal ini tidak menjadi roh dari Peraturan Menteri Pertanian No. 61/2011 ini.  Alasan demi menerapkan amanat MP3EI yang berpihak pada investor membuat Mentan berani mengabaikan kepentingan publik. Ini jelas salah” tegas Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional ADS.

Hal ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah tidak mau belajar dari kesalahan 10 tahun lalu saat pelepasan kapas transgenik milik Monsanto, yang merugikan petani dan gagal memenuhi janji. “Perlu diingat saat itu keputusan juga dilakukan secara tergesa-gesa dan sembunyi-sembunyi untuk memfasilitasi kepentingan perusahaan.” Tambah Tejo.

”Secara substansi, Permentan ini cacat hukum karena bertentangan dengan UU.32/2009, tentang ketentuan AMDAL dan izin lingkungan. Oleh karenanya perlu ditinjau ulang, karena selain merugikan kepentingan lingkungan hidup, Permentan ini justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.” jelas Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL. Henri mengingatkan bahwa para pelaku usaha, dan juga pemberi izin yang melanggar UU.32/2009 akan dihadapkan pada ancaman pidana kejahatan lingkungan hidup.

Selain itu kesehatan publik harus menjadi perhatian utama saat menangani produk transgenik.”Apalagi aturan yang ada terkait keamanan pangan transgenik yaitu PP 21/2005 hanya mencantumkan kesepadanan substansial yang lagi-lagi tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian.  Sudah itu diserahkan kepada klaim produsennya, tanpa kewajiban uji laboratorium oleh pemerintah.” papar Huzna Zahir, dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Sementara studi yang dilakukan oleh Joël Spiroux de Vendômois, François Roullier, Dominique Cellier, Gilles-Eric Séralini dengan membandingkan dampak 3 Varietas jagung transgenik (NK 603 tahan herbisida , MON 810 dan MON 863 tahan hama dengan disisipkan gen dari Bacillus thuringiensis) terhadap kesehatan mamalia (2009) menunjukkan ketiganya mengandung residu pestisida baru baik saat menjadi pakan atau pangan.

Adalah salah arah, saat kebijakan pangan yang diambil hanya memberikan fasilitas dan jalan mudah bagi investor untuk mengendalikan pangan negeri ini, dengan mengabaikan keselamatan warga, menempatkan petani dan lingkungan dalam ancaman monopoli dan ketamakan segelintir perusahaan tanpa perlindungan yang cukup dari Negara.   “Tidak bisa tidak, dukungan terhadap produsen kecil yang harus diprioritaskan oleh pemerintah untuk menciptakan kemandirian pangan yang sehat dan berkeadilan. Menyerahkan urusan pangan kita kepada investor raksasa sama saja artinya dengan menciptakan ketergantungan baru, membiarkan monopoli ekonomi menjajah kita dan membiarkan rantai pangan kita dikuasai. Sungguh pilihan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi.” tegas Tejo.

***

Catatan:

  1. Peraturan Menteri Pertanian No. 61/0T.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas diterbitkan pada 5 Oktober 2011.
  2. Pengembangan tanaman transgenic pertama secara komersial dilakukan di 7 Kabupaten di Sulawesi selatan pada 2001, dan diakhiri pada 2003 oleh Menteri Pertanian saat itu karena gagal total dan menimbulkan konflik antara petani dan perusahaan, Branitha Sandhini anak perusahaan Monsanto yang inggkar janji.
  3. MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) merupakan strategi untuk membuka sumbat pembangunan ,”debottlenecking”  dengan kerjasama dengan swasta.
  4. World Economic Forum on East Asia 2011 merupakan kerjasama dunia usaha dengan pemerintah, menghasilkan kesepakatan membentuk World Economic Forum Partnership for Indonesian Sustainable Agriculture.  Menghasilkan formula triple 20: 20% peningkatan produksi, 20% pengurangan emisi, 20% pengurangan kemiskinan di pedesaan.  Ada 14 perusahaan multinasional dibidang pangan bergabung menyodorkan  komitmen 20-20-20 untuk meningkatkan perekonomian pedesaan.
  5. Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari 18 Ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas : (1) beras/pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP); (2) sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan (3) ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Aliansi untuk Desa Sejahtera memiliki 4 pilar untuk memperkuat penghidupan di pedesaan (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses pasar, (3) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan (4) keadilan gender.