Perkara Lingkungan Harus Diadili Hakim Lingkungan

  • Berita
  • 158 views

Mahkamah Agung menerbitkan aturan tentang sertifikasi hakim lingkungan. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No 134/KMA/SK/IX/2011, yang baru diterbitkan 5 September lalu, mengharuskan perkara lingkungan hidup ditangani hakim yang bersertifikat lingkungan.

“Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup,” demikian bunyi rumusan Pasal 5 ayat (1). Pasal 2 menegaskan pula “Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung”.

Sertifikasi hakim lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan. Hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan rasa keadilan. 

Aturan sertifikasi hakim lingkungan diterbitkan antara lain karena Mahkamah Agung memandang pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perkara lingkungan hidup perlu ditangani secara khusus dan oleh hakim yang kompeten.

Ketua Dewan Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Suryadi, menyambut baik terbitnya Surat Keputusan Ketua MA tersebut. “Itu sangat diperlukan,” ujarnya kepada hukumonline, “agar penanganan perkara lingkungan lebih terarah”.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagyo, mengatakan Surat Keputusan Ketua MA tersebut membuat sistem dan kapasitas hakim lingkungan menjadi tertata. Selama ini, yang ada baru berupa pendidikan khusus, sehingga lebih pada kemampuan perseorangan. Surat Keputusan 5 September lalu lebih menata sistem rekrutmen hakim khusus lingkungan dan penempatan mereka.

Sebelum SK No 134 keluar sebenarnya Mahkamah Agung sudah mendidik banyak hakim khusus lingkungan. Bahkan para hakim lingkungan diajak mengadakan studi banding ke luar negeri. Namun Suryadi menilai keberadaan para hakim itu belum terlalu signifikan menegakkan hukum lingkungan. 

Memang, kata Suryadi, hakim tak bisa sepenuhnya disalahkan dalam penanganan kasus lingkungan. Sebab, hakim adalah penjaga gawang. Titik awal penanganan kasus pidana lingkungan justru ada di tangan polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan jaksa. Jika sejak penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sudah bermasalah, penanganan kasus lingkungan di muka pengadilan tak akan optimal. Lain halnya jika yang muncul adalah gugatan perdata lingkungan hidup.

Jenis Perkara Lingkungan Hidup

a. Pelangaran terhadap peraturan administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk peraturan kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan konservasi sumber daya alam.

b. Pelanggaran ketentuan perdata dan pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk peraturan kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan konservasi sumber daya alam.

Detasering

Henri mengatakan Mahkamah Agung perlu menetapkan jumlah hakim agung yang dibutuhkan. Untuk itu perlu dilakukan analisis. Jika kebutuhan hakim lingkungan sudah terpenuhi, kekhawatiran terhadap kapasitas hakim di pengadilan bisa dikurangi. Kalaupun di suatu pengadilan tidak ada hakim bersertifikat, SK 134 sudah memberi jalan keluar.

Pertama, tidak perlu semua anggota majelis mendapatkan sertifikasi. Cukup ketua majelis hakim yang sudah punya sertifikat. Kedua, kalaupun di pengadilan itu tak ada satu pun hakim bersertifikat, Ketua Pengadilan Tinggi setempat menunjuk hakim dari pengadilan lain yang ada di wilayahnya secara detasering.

Dalam detasering, hakim tertentu ditunjuk untuk menangani perkara di pengadilan yang bukan tempat tugas resminya. Detasering pernah dipakai untuk menangani perkara kekerasan di Ambon, dan bisa dipakai untuk kasus hak asasi manusia.

Berdasarkan SK Ketua MA, jika ternyata di level Pengadilan Tinggi masih tetap belum ada hakim bersertifikat hakim lingkungan, Ketua Mahkamah Agung dapat langsung menunjuk hakim yang menangani perkara lingkungan hidup. Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan hakim yang akan ditunjuk untuk memimpin sidang perkara lingkungan tersebut.