Presiden Didesak Jatuhkan Sanksi Kepada Gubernur Jawa Tengah

SEMARANG, KOMPAS — Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo meminta Presiden, melalui Kementerian Dalam Negeri, untuk memberikan sanksi kepada Gubernur Jawa Tengah karena dianggap dengan sengaja mengabaikan putusan Mahkamah Agung terkait polemik pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

”Pada prinsipnya putusan PK MA melarang penambangan dan pengeboran di atas Cekungan Air Tanah,” ujar Henri.

Seperti diwartakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mengeluarkan izin lingkungan yang baru untuk PT Semen Indonesia (SI) pada 23 Febuari 2017. Padahal, sebelumnya, MA telah memenangkan gugatan warga Rembang untuk membatalkan izin lingkungan pabrik semen di Rembang.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kawasan Pegunungan Kendeng. KLHS itu tengah berlangsung dan baru akan diumumkan pada April mendatang.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin lingkungan baru bagi pabrik PT SI di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. ”Tapi, mestinya semua pihak harus tunduk pada hasil KLHS yang merupakan perintah Presiden,” kata Teten.

Telah melalui amdal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng Sugeng Riyanto mengatakan, izin kegiatan penambangan dan pembangunan PT SI telah melalui analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan telah memenuhi ketentuan. Luas lahan eksplorasi pun telah berkurang, dari 525 hektar menjadi 293 hektar.

Mengenai KLHS, yang belum keluar, Sugeng menganggap itu sebagai sesuatu yang ditunggu, tetapi sifatnya belum pasti. ”Karena itulah Pak Gubernur mengeluarkan diskresi (terkait kelanjutan operasi PT SI). Sebab, ketentuan yang mengaturnya belum muncul,” ujar Sugeng.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT SI Agung Wiharto mengatakan, hingga saat ini perusahaannya belum melakukan penambangan batu gamping di Rembang. Namun, hal itu dilakukan karena PT SI telah mempunyai rencana penambangan sendiri. ”KLHS ini ditujukan untuk siapa, ya?” ujarnya.

Menurut Agung, di sekitar lokasi izin PT SI di Rembang juga telah ada belasan penambang lokal yang melibatkan ribuan tenaga kerja daerah setempat. ”Saat ini kami sedang melakukan pemanasan, lalu nanti dilanjutkan uji coba. Material kami ambil dari pabrik di Tuban,” katanya.

 

Sumber : https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/03/16/presiden-didesak-jatuhkan-sanksi-kepada-gubernur-jawa-tengah/