Presiden Diminta Segera Bentuk Lembaga Pemberantasan Kejahatan Hutan

Kerusakan hutan di Geumpang, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, disebabkan aktivitas tambang emas ilegal, Kamis (Foto : Kompas , 2/11/2017)

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo diminta segera membentuk lembaga koordinatif untuk mencegah dan memberantas kejahatan kehutanan. Tanpa kehadiran lembaga tersebut, saat ini banyak kasus hukum menyasar masyarakat kecil. Sementara banyak kasus kejahatan kehutanan yang melibatkan korporasi tidak jelas perkembangan prosesnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo mengungkapkan, ketiadaan lembaga khusus yang sifatnya koordinatif dalam penanganan kejahatan kehutanan berakibat pada penegakan hukum yang hanya menyasar individu, masyarakat kecil.

Sementara Staf Kampanye Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Okto Yugo menyampaikan temuan di lapangan terkait penguasaan kawasan hutan oleh korporasi dan cukong. Okto juga menjelaskan tentang jalur hukum yang telah mereka tempuh.

Sementara Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Soelthon Gussetya Nanggara menegaskan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kondisi kawasan hutan di lapangan.

”Undang-undang itu akhirnya digunakan pada masyarakat kecil. Jadi bola liar. Ada persoalan integritas pada penegak hukum ketika lembaga ini tidak dituntaskan (pembentukannya) oleh pemerintah. Kasus yang masuk di polisi justru kasus-kasus inidvidu, kejahatan masyarakat yang seharusnya tidak di-address (dibahas) dalam undang-undang itu,” tutur Henri.

”Lembaga tersebut bukan lembaga baru. Ini hanya lembaga yang menyatukan… unsur kepolisian, kejaksaan, kementerian, dan lembaga pemerintah lain yang dibutuhkan, bisa PPATK dan lainnya jika dibutuhkan. Itu dalam satu koordinasi. Di situ ada target dan sebagainya. Seperti tim satgas. Tanpa itu semua cair,” lanjutnya.

Yang mendapat sorotan antara lain kasus Nenek Asyani (63) yang diadili karena menggunakan dua balok kayu jati peninggalan suaminya yang diklaim PT Perhutani, Jatibanteng. Kasus tersebut mencuat tahun 2015.

Di sisi lain, kasus-kasus yang diadukan pihak lembaga nonpemerintah, seperti FWI dan Jikalahari, tidak jelas kemajuan prosesnya. Menurut Okto, pihaknya telah melaporkan 38 korporasi dan 15 perseorangan perambah kawasan hutan ke Bareskrim Polri pada 10 Januari 2018. Namun, ujarnya, kelanjutan kasus tersebut belum ada.

Kasus-kasus tersebut meliputi tumpang tindih kawasan hutan dengan hak guna usaha atau izin usaha yang diterbitkan bagi pihak swasta, baik korporasi maupun perseorangan. Berdasarkan temuan Jikalahari tahun 2017, terdapat 38 korporasi dan 15 cukong (pengusaha individu) yang menguasai kawasan hutan.

Ketertutupan informasi
Soelthon menyebutkan, kasus-kasus penguasaan hutan oleh korporasi dan cukong terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah. Menurut dia, seharusnya kasus-kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran hukum yang tak membutuhkan laporan.

”Seharusnya kasus-kasus seperti itu diselesaikan tanpa perlu diadukan oleh NGO (lembaga nonpemerintah). Jangan seperti sekarang ini yang hanya menunggu (laporan). Sekarang ini sudah banyak konflik di lapangan,” ujar Soelthon.

Sementara itu, kasus-kasus kejahatan kehutanan yang dilaporkan hingga saat ini tidak menunjukkan kemajuan. Jikalahari telah menerima nomor pengaduan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, kemajuan prosesnya sendiri belum ada.

”Proses pengawasan ini terhambat oleh ketertutupan informasi. Sifat ketertutupan ini juga menjadi bagian dari kejahatan,” ujar Soelthon.

Pada Maret 2017, Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan gugatan FWI menuntut keterbukaan informasi hak guna usaha perkebunan kelapa sawit kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Keputusan MA merupakan hasil final setelah Kementerian ATR/BPN kalah saat menggugat balik dan kalah di tingkat kasasi ke MA.

”Kasus-kasus itu adalah kasus hukum, itu butuh solusi. Sekarang ini saja tanpa evaluasi sudah banyak cerita (tentang kasus-kasus). Temuan-temuan ini saja belum ada tindak lanjutnya yang bisa dilihat,” ujar Henri.

Menurut dia, isu penegakan hukum amat erat hubungannya dengan akuntabilitas penegak hukum. Menurut dia, semakin lama dibiarkan, kejahatan tersebut akan berlarut-larut karena jaringan akan semakin besar.

”Pada akhirnya nanti malah akan dilakukan pelepasan kawasan hutan karena sudah berlarut-larut pelanggarannya,” ujar Henri. ”Kalau keran pelanggaran tidak ditutup, tidak akan terjadi intensifikasi, jadi akan terus terjadi ekstensifikasi,” lanjutnya.

 

Sumber : https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2018/03/05/presiden-diminta-segera-bentuk-lembaga-pemberantasan-kejahatan-hutan/