Program: Penguatan Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Sistem Untuk Merespon Permintaan Atas Transparansi Informasi

  • Berita
  • 126 views

Jarikalteng.or.id – Disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tahun 2008 telah menghadirkan perubahan di Republik Indonesia. Ini merupakan penegasan, bahwa hak atas informasi setiap warga negara dijamin oleh negara. Artinya, pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dapat dijalankan dengan lebih optimal.

UU KIP telah lama dinantikan. Dahulu, akses masyarakat terhadap segala macam informasi benar-benar terbatas. Informasi diberikan hanya jika diminta, semuanya dianggap sebagai hak institusi dan bersifat rahasia, kecuali yang dipublikasikan. Sesudah UU KIP disahkan, informasi pun menjadi hak warga negara. Kini semua informasi adalah milik publik, kecuali yang dirahasiakan, dan institusi wajib mempublikasikannya secara pro aktif, pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Presiden RI menginstruksikan keterbukaan di bahkan tanpa perlu diminta terlebih dahulu.