Pulau Kecil untuk Tambang dan Perkebunan, Ini Catatan ICEL Terhadap RZWP-3-K Kaltara

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN – Sejumlah persoalan menjadi catatan khusus Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), yang  mengkritisi Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan Utara tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Kalimantan Utara.

Direktur Eksekutif ICEL, Henri Subagiyo, berharap catatan-catatan kritis ini menjadi perhatian sebelum Raperda tentang RZWP-3-K Kalimantan Utara disahkan menjadi peraturan daerah.

Dia berpendapat, Raperda tentang RZWP-3-K Kalimantan Utara masih belum mengatur wilayah pesisir ke arah darat. Melainkan hanya mengikuti  ketentuan yang telah ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku.

“Padahal Pasal 2 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengatur ruang lingkup RZWP-3-K adalah wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan paling jauh 12 mil laut serta pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya,” ujarnya, Minggu (25/2/2018).

Dia mengatakan, Undang- Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil  serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil sama sekali tidak mengatur jika pengaturan wilayah pesisir kearah darat dalam RZWP-3-K dapat mengikuti RTRW.

Persoalan lain yang menjadi catatan ICEL, tidak ada penentuan pola ruang dan struktur ruang untuk pulau-pulau kecil di Kalimantan Utara serta pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak diprioritaskan untuk pertambangan dan perkebunan.

Dia mengatakan, pemanfaatan pulau kecil malah diatur dalam RTRW Kalimantan Utara dan sebagian besar pulau-pulau kecil diperuntukkan untuk pertambangan dan perkebunan.

Padahal, Pasal 23 (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 mengamanatkan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan dan atau pertahanan dan keamanan negara.

“Dengan menjadikan pulau-pulau kecil sebagai wilayah pertambangan dan perkebunan, Pemerintah melanggar pasal 23 (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014,” ujarnya.

ICEL juga melihat ada pencampuradukan peraturan pemanfaatan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kawasan konservasi perairan.

Menurutnya, peraturan pemanfaatan mengatur mengenai kegiatan yang boleh dilakukan, kegiatan yang boleh dilakukan dengan izin dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan. “Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan memiliki pembagian zona-zona yang berbeda dengan masing-masing zona memiliki pembatasan kegiatan tertentu,” ujarnya.

Dengan pencampuradukkan peraturan pemanfaatan antara kedua jenis kawasan konservasi tersebut, tentu akan mengakibatkan adanya kegiatan yang seharusnya tidak diperbolehkan di satu zona suatu kawasan konservasi menjadi diperbolehkan.

Masalah lainnya masih minimnya pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum untuk kawasan konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil serta wisata bahari berkelanjutan.

“Pasal 18 Permen KKP Nomor 23 Tahun 2016 mengatur bahwa alokasi ruang dalam pemanfaatan umum untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 mil laut diutamakan untuk kawasan konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan dan infrastruktur publik,” ujarnya.

Namun aturan ini hanya diapliasikan untuk zona perikanan tangkap, di mana jarak 0-2 mil laut dalam zona perikanan tangkap diprioritaskan untuk nelayan kecil dan atau nelayan tradisional.

Secara proseduralpun, kata dia, penyusunan Raperda tentang RZWP-3-K Kalimantan Utara hanya melakukan konsultasi publik sekadar formalitas saja, tanpa benar-benar berusaha untuk melibatkan seluruh pemangku-pemangku kepentingan.

“Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kalimantan Utara yang seharusnya menjadi dasar penyusunan Raperda RZWP-3-K juga masih belum selesai disusun,” ujarnya.

Padahal tanpa dokumen KLHS, penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara akan menjadi cacat prosedural dan tidak valid.

Adanya kelemahan-kelemahan ini mengakibatkan penyusunan Raperda tentang RZWP-3-K Kalimantan Utara yang seharusnya menjadi instrumen untuk menyelamatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, akan berbalik menjadi bumerang yang dapat merusak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

RZWP-3-K merupakan perencanaan untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan perencanaan serta penetapan pola ruang dan struktur ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dilakukan setelah memperoleh izin.

RZWP-3-K ini setara dengan RTRW, di mana ruang lingkup RZWP-3-K adalah perencanaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil sedangkan ruang lingkup RTRW adalah perencanaan ruang darat.

 

Sumber : http://kaltim.tribunnews.com/2018/02/25/pulau-kecil-untuk-tambang-dan-perkebunan-ini-catatan-icel-terhadap-rzwp-3-k-kaltara?page=all