Restorasi Konsesi Tersendat

JAKARTA, KOMPAS — Restorasi gambut di area konsesi perusahaan terancam berjalan di tempat. Surat penugasan restorasi dari Badan Restorasi Gambut kepada para pemegang konsesi kehutanan tak dapat dijalankan karena kendala birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Apabila hal itu tak diatasi, pencegahan kebakaran hutan dengan cara membasahi kembali gambut mustahil dilakukan. Padahal, restorasi 2 juta hektar gambut pada 2019 di tujuh provinsi yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan merupakan target Presiden Joko Widodo.

Untuk menjalankan restorasi di lahan korporasi, Badan Restorasi Gambut (BRG) pada pertengahan Desember 2016 menyerahkan surat penugasan kepada perusahaan kehutanan yang masuk dalam peta indikatif restorasi gambut. Dalam peta BRG, area mereka terdeteksi sebagai kubah gambut dan memiliki kanal pengeringan. Sebanyak 25 dari 200 pemegang izin kehutanan telah mendapatkan surat itu.

“Secara aturan, BRG tidak ada kapasitas (memberikan surat penugasan kepada perusahaan). Sudah saya anulir dengan surat ke BRG,” kata Ida Bagus Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (1/2), seusai mengisi diskusi yang digelar Yayasan Dr Sjahrir di Jakarta.

Ia menjelaskan, pengelola konsesi mendapatkan izin kehutanan dari KLHK. Kemudian, perusahaan menyusun dokumen rencana kerja usaha (RKU) yang disahkan kementerian. “Kalau tiba-tiba BRG memerintah begini-begitu, padahal RKU belum (direvisi), kan malah melanggar, bisa kena sanksi,” katanya. Ia pun telah menjelaskan duduk perkara ini kepada perusahaan.

Revisi

Putera mengatakan, program restorasi di area perusahaan bisa dilakukan setelah RKU direvisi. Jadi, RKU disesuaikan dengan tata ruang baru peta ekosistem gambut yang sedang disusun Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLHK.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Purwadi Soeprihanto mengatakan, pemegang izin konsesi menunggu hasil koordinasi KLHK dan BRG terkait surat penugasan restorasi. “Kami harus komunikasi intensif dengan pemerintah. Misalnya, dalam area kami ada kubah gambut atau area lindung, penugasan restorasi itu kami konsultasikan dengan KLHK terkait revisi RKU,” ujarnya.

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), mendorong agar pemetaan fungsi ekosistem gambut segera diselesaikan KLHK sebagai dasar restorasi. Penyusunan peta fungsi ekosistem gambut ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Agar cepat, ia menyarankan agar peta ini diselesaikan bertahap atau per provinsi prioritas, terutama provinsi yang menjadi area kerja BRG, yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Papua.

Di saat yang sama, BRG dan KLHK bisa berkoordinasi untuk menggunakan kewenangan pemerintah memaksa perusahaan melakukan restorasi. Ditjen Penegakan Hukum KLHK bisa menggunakan instrumen sanksi administratif untuk memaksa perusahaan melakukan restorasi di area konsesi yang terbakar.

“Jadi, belum adanya penetapan fungsi gambut bukan berarti menunda tanggung jawab pemulihan/restorasi. Secara hukum dan undang-undang, penanggung jawab usaha yang mengakibatkan kerusakan gambut harus bertanggung jawab, termasuk melakukan pemulihan. BRG mengawal dengan berkoordinasi bersama pemberi izin (KLHK),” kata Henri.

Berdasarkan peta indikatif BRG, sekitar 1,4 juta hektar area restorasi berada di area konsesi dan 600.000 hektar di area masyarakat/area penggunaan lain. Dari 25 surat penugasan kepada korporasi, lebih dari 200.000 hektar bisa direstorasi. Pada 2016, BRG mendapat tugas merestorasi 600.000 hektar di empat kabupaten prioritas. Namun, target ini tidak tercapai. Tahun ini, luas lahan yang harus direstorasi BRG bertambah 400.000 hektar. Kepala BRG Nazir Foead berharap revisi RKU bisa dikerjakan secepatnya.

 

Sumber : https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/02/02/restorasi-konsesi-tersendat/