Revitalisasi PLTU Perlu Rp 88 Triliun

JAKARTA – Organisasi  lingkungan nirlaba Greenpeace menyatakan emisi pembangkit listrik tenaga uap batu bara di Indonesia berpeluang lebih rendah jika pengelola berkomitmen memasang  fasilitas pengurang polusi. Berdasarkan kalkulasi Greenpeace, kebutuhan  investasi peralatan penekan emisi di semua PLTU Jawa-Bali mencapai  US$  6,5 miliar atau Rp 88 triliun.

“Perhitungan menggunakan asumsi dari IEEFA (Institute for Energy Economics. And Financial Analysis), di mana biaya pembangunan PLTU baru adalah US$ 2,000 per kilowatt,” kata peneliti Greenpeace, Adila Isfandiary, kemarin.

Adila menjelaskan kebutuhan dana berasal dari pengadaan dan biaya operasi fasilitas peredam sulfur dioksida (flue gas desulfurization/ FGD), pengontrol nitrogen oksida (selective catalytic reduction/ SCR), dan peredam merkuri. Greenpeace mengalikan biaya tersebut dengan kapasitas PLTU Jawa-Bali yang layak diperbaharui sebesar20.441 megawatt. Adila menggolongkan dua PLTU milik PLN, yakni Suralaya unit 1 dan 2, ke dalam kategori tidak layak revitalisasi karena umurnya sudah melampaui 30 tahun.

Dia menyebutkan ongkos yang dikeluarkan bisa lebih murah jika perhitungan mengacu pada investasi batu bara versi pemerintah sebesar US$ 1.000 per kilowatt. Total biayanya mencapai US$ 44 triliun.

Tiga perlengkapan di atas, menurut Adila bisa menekan emisi sulfur dioksida (SO2) menjadi 15-25 mg/Nm3 dan Nitrogen Oksida (NO2) sebesar 30-40 mg/Nm3. Saat ini, rata-rata pembangkit uap Jawa-Bali menghasilkan SO2 dan NO2 sebesar 650-700 mg/Nm3. Emisi PLTU tersebut jauh lebih tinggi dibanding fasilitas serupa di India dan China yang sebesar 100 mg/Nm3.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Indonesia Center for Environmental Law, Margaretha Quina, mengatakan revitalisasi PLTU menjadi kewajiban jika pemerintah menerapkan baku mutu emisi yang lebih ketat. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah merevisi aturan emisi pembangkit listrik bertenaga termal dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008. Kementerian sempat mengusulkan baku mutu emisi setara PLTU China dalam draf aturan tersebut. Namun belakangan, setelah mendengar usul Kementerian Energi, Kementerian Lingkungan menurunkan standarnya sendiri.

“ Padahal ada biaya tersembunyi dari risiko banyaknya angka kematian dini dan masalah kesehatan karena besarnya beban emisi yang harus ditanggung masyarakat di sekitar PLTU,” ujar Quina.

Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Dasrul Chaniago membenarkan perubahan pembagian kategori batas emisi dalam draf revisi regulasi. “ Kami sudah memperhitungkan semuanya dari sisi teknologi, ekonomi, dan social,” ujar Dasrul.

Kepala Subdirektorat Harga Tenaga Listrik Kementerian Energi, Jisman Hutajulu, menuturkan pemerintah sulit menerapkan standar emisi yang sama dengan luar negeri karena biaya produksi listrik bias membengkak. Dengan demikian, dia berujar, pemerintah membuat jalan tengah supaya harga setrum terjangkau sekaligus standar emisi terlaksana.

“ Masyarakat mau listrik murah, tapi mau baku mutu emisi bagus? Seperti minta buah yang sempurna,” tutur Jisman.

 

Sumber :https://koran.tempo.co/konten/2018/03/02/428137/Revitalisasi-PLTU-Perlu-Rp-88-Triliun