Saat Legalitas Menjadi Semu

Regulasi bukanlah segala-galanya. Regulasi bukan penjaga utama lingkungan hidup. Alih-alih menjaga lingkungan hidup, dalam praktik, regulasi justru menjadi jalur legal tindak korupsi.

Judul paparan Guru Besar Ilmu Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor Hariadi Kartodihardjo dalam acara Outlook Lingkungan 2018 yang diadakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (18/1), amat menggelitik: ”Institusi ’Pseudo-Legal’ Korupsi Perizinan”.

Hariadi dengan lugas membuka fakta yang dia serap dari pengalamannya di lapangan saat sepanjang 2012-2017 terlibat dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Guru besar yang lama bertungkus lumus dalam isu kehutanan itu secara terbuka menyatakan, ada semacam pseudo-legal (hukum yang semu).

Ada semacam dualisme. Urusan negara yang resmi, lengkap dengan beragam simbol negara, bisa masuk dijadikan urusan personal, menjadi hubungan antarorang.

Dari hubungan personal tersebut, ia menengarai munculnya beberapa tipe korupsi. Salah satunya revolving doors (pintu putar). Para pemain menjadi tidak jelas posisinya. ”Dia sebenarnya penyusun amdal, tetapi tiba-tiba bisa menjadi penilai amdal. Dalam posisi ini bisa terjadi suap di dalamnya,” ujarnya.

Amdal atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah proses awal sebelum keluarnya izin lingkungan. Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan tatanan berlaku, terlibat pemberian insentif. Maka, dalam proses tersebut akan muncul kelompok rentan, pemohon izin, eminent person (orang terkemuka), konsultan, dan tokoh perantara.

”Saya ingin sampaikan… dari situasi pseudo-legal ini hampir pasti akan jadi medium bagaimana penguasaan sumber daya alam (SDA) tersebut dapat diperoleh melalui keistimewaan dan prosedur menyimpang,” katanya.

Menurut Hariadi, penelitian yang dilakukan KPK dalam rangka GNPSDA menemukan setidaknya ada sekitar 40.000 studi lingkungan yang dilakukan dari 539 daerah: provinsi, kabupaten, dan kota minus pemerintah pusat. ”Jadi ada kajian amdal dan sejenisnya,” ujarnya.

Sepanjang GNPSDA ditemukan uang suap perizinan per tahun sekitar Rp 51 triliun. Jenis-jenis pelanggaran tentang amdal lainnya yakni amdal yang tidak melibatkan ahli, yang hanya dikerjakan ”Satu dua orang, lantas selesai,” ujar Hariadi.

Pun ada dokumen amdal dan perizinan lengkap dokumennya tetapi dukungan administrasinya palsu. Sementara, banyak dari pelanggaran itu berjalan tahap demi tahap sesuai regulasi sehingga amat sulit diketahui.

Tingginya kecepatan pembangunan dan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah (lahan) amat rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran semacam itu.

Persoalannya, akar masalah bukan hal teknis. ”(Sayangnya) situasi seperti itu dipertahankan agar tetap menjadi rahasia umum dalam pengertian, sebetulnya semua orang tahu tentang itu, tetapi tetap dipegang sebagai rahasia dan bukan diperlakukan sebagai pengetahuan yang menjadi unsur pembaruan atau perbaikan,” ujarnya. Kalimat tersebut setidaknya diucapkan hingga dua kali.

”Gambar besar dari masalah ini adalah tujuan kebijakan lingkungan hidup, yakni kesejahteraan ataupun keadilan sosial, ini digembosi dari dalam sejak awal. Mulai dari amdal, soal dokumen perencanaan yang salah lokasi, manipulasi data, pemerasan tanpa mengatasnamakan atasan, dan pengurangan luasan izin oleh pemohon,” ujarnya.

Membebani negara

Pendapat yang diungkapkan Hariadi mendapat penguatan dari Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo. Dia menyebutkan beberapa masalah dalam sistem regulasi lingkungan dan kehutanan. Salah satunya adalah proses penyusunan tertutup yang memunculkan diskursus tak sehat dan bagaimana regulasi berpotensi membebani negara.

Salah satu yang disorot adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kelapa sawit yang berpotensi membebani negara karena kewajiban irasional, seperti negara menanggung eradikasi sawit. Di sisi lain, itu memunculkan kekhawatiran terjadinya ”pemutihan” terhadap perkebunan di kawasan hutan karena didorong untuk menyelesaikan persoalan ketelanjuran perkebunan di kawasan hutan.

Perihal ketelanjuran, argumentasi yang kerap dimunculkan pengusaha adalah: ”kepastian berusaha”—dua kata yang selama ini menjadi momok bagi pemerintah.

Selain substansi, dalam penyusunannya pun dilakukan secara tertutup. Selain itu, ”UU ini bisa overlap dan berpotensi menjadi perlindungan pelaku usaha,” kata Henri.

Distorsi tentang RUU sawit menjadi semakin tidak terkendali saat kemudian substansi perlindungan lingkungan digeser ke area ekonomi. Saat kelompok pro-lingkungan justru disebut sebagai antisawit yang mencoba membahayakan kepentingan negara yang menggantungkan pendapatan dari komoditas sawit.

”Padahal, kami bicara soal lahan terkait perkelapasawitan,” kata Henri. Ekstensifikasi sawit yang ditekankan dalam regulasi hanya akan memicu konflik lahan dan lingkungan hidup semakin meningkat.

Penguatan regulasi dan kepemimpinan yang kuat, menurut Hariadi, adalah jalan keluar dari perangkap pseudo-legal.

Pada akhirnya, semua persoalan tersebut beralaskan pada bagaimana pemerintah atau negara meletakkan prioritas. Menangguk profit ekonomi sesaat ataukah menyelamatkan lingkungan dan sumber daya alam demi keberlanjutan kehidupan anak dan cucu kita di dalamnya.

Ironisnya, sejarah mencatat bahwa keuntungan ekonomi yang ditangguk tidak akan cukup membayar kerugian material dan nonmaterial akibat bencana setelah kita memorakporandakan lingkungan hidup kita. Untuk memutuskan di mana kaki pemerintah atau negara berpijak, dibutuhkan visi yang melampaui jangka waktu politik yang hanya lima tahun.

 

Sumber :https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2018/02/01/saat-legalitas-menjadi-semu/