Seri Diskusi Migas: Aspek Production Sharing Contract dan Dokumen Migas

PSC (Production Sharing Contract) adalah skema pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas) dengan berpedoman kepada bagi hasil produksi, antara pemilik sumber daya dan investor. PSC dimulai tahun 1960-an terinspirasi dengan model pengelolaan bagi hasil di pertanian yang sudah turun temurun di Indonesia. Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) diberikan untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon di area tertentu sebelum berproduksi secara komersial. PSC berlaku untuk beberapa tahun tergantung pada syarat kontrak, tergantung penemuan minyak dan gas dalam jumlah komersial dalam suatu periode tertentu, meskipun pada umumnya periode ini dapat diperpanjang.[1]

Ilustrasi: pixabay.com

Dokumen PSC sampai saat ini masih dinyatakan sebagai dokumen rahasia oleh BP Migas (saat ini bernama SKSP Migas) hal ini yang terjadi pada sengketa informasi antara Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YPIP) dan BP Migas (SKSP Migas). Dimana YPIP yang meminta beberapa dokumen kontrak, diantaranya kontrak bagi hasil Chevron Indonesia akan tetapi tidak diberikan oleh BP Migas (SKSP Migas) dengan alasan bahwa Kontrak Kerjasama termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan UU lain sebagaimana diatur pada Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 20 ayat 6 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, juncto Pasal 22 UU No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi akan tetapi kemudian putusan Komisi Informasi No. 356/IX/KIP-PS-M-A/2011 memutuskan bahwa informasi yang dimohon dalam perkara a quo adalah merupakan informasi yang terbuka untuk sebagian, dana memerintahkan BP Migas (SKSP Migas) untuk menghitamkan tentang lokasi yang menyebut nama tempat (seperti nama Desa, Kecamatan, dan Kota) dalam salinan dokumen.

Untuk memahami transparansi pada kontrak Minyak dan Gas, ICEL telah mengadakan Focused Group Discussion (FGD) dengan topik “Aspek Production Sharing Contract dan Dokumen Migas” pada Rabu 7 November 2012, ICEL mendatangkan pakar kontrak migas yakni Bapak Dr. Madjedi Hasan. Beliau memaparkan bahwa sifat dari hubungan hukum dalam PSC adalah hubungan keperdataan, di mana negara menundukkan diri sebagai subjek hukum perdata. Dalam hal ini peran dan fungsi BP Migas (SKSP Migas) adalah sebagai perpanjangan tangan negara sebagai aktor bisnis dalam negosiasi kontrak, bukan sebagai regulator, dan karena itu kedua pihak terikat untuk mematuhi ketentuan yang disepakati dalam kontrak, yang salah satunya adalah ketentuan kerahasiaan (confidentiality clause atau confidentiality agreement). Ketentuan ini selalu ada dalam setiap dokumen PSC, dan karena itu baik perusahaan maupun BP Migas (SKSP Migas) harus saling mendapatkan persetujuan untuk membuka informasi dalam dokumen kontrak kepada pihak ketiga.

Terkait mengenai struktur dokumen perjanjian PSC itu sendiri untuk memahami informasi mana saja yang memiliki potensi rahasia berdasarkan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik, narasumber tidak memaparkan secara detail. Beliau hanya menyebutkan bahwa wilayah kerja dan jumlah produksi merupakan informasi yang rahasia terkait dengan stabilitas masyarakat dan persaingan usaha. Masih terkait dengan hal ini, telaah ICEL terhadap salah satu dokumen PSC, khususnya pada confidentiality clause kontrak tersebut, diidentifikasi bahwa informasi yang diwajibkan untuk dirahasiakan pada confidentiality clause tersebut (misalnya well log atau data detail mengenai sumur yang dibor) memang tidak terdapat pada kontrak, atau ada pada dokumen tersendiri

Bapak Madjedi Hasan memaparkan pula jangka waktu kerahasiaan data PSC sebagaimana diatur dalam Permen ESDM no. 27 tahun 2006, yaitu 4 tahun untuk data yang belum diolah dan 6 tahun untuk data yang sudah diolah. Terkait dengan hal ini, permintaan untuk membuka informasi publik dalam PSC seharusnya tidak ditujukan kepada BP Migas (SKSP Migas) terkait dengan kewajibannya sebagai custodian data, melainkan secara langsung kepada Pemerintah.

Secara keseluruhan, acara diskusi berlangsung dengan lancar dan para peserta sangat aktif dan antusias terlibat dalam pemaparan materi maupun tanya jawab yang melahirkan banyak ide, pemikiran, dan pengetahuan baru yang semoga saja dapat menjadi wawasan dan pengalaman berharga bagi para peserta dan narasumber. (RR, MQ)


[1] Project Economics Analysis in Production Sharing Contract, diakses pada http://www.informasi-training.com/project-economics-analysis-in-production-sharing-contract, diakses pada 6 September 2012