Seri Diskusi Migas: Petroleum Fund dan Proses Nasionalisasi vs Tata Kelola Potensi Eksplorasi di Indonesia di Masa Depan

Ilustrasi: pixabay.com

Pada revisi UU Migas di DPR versi Juni 2011, terdapat klausul mengenai petroleum fund atau dana minyak dan gas bumi. Secara konseptual, petroleum fund adalah sebagian dana penerimaan negara dari sektor migas yang didepositokan atau disisihkan untuk peruntukkan tertentu. Munculnya wacana ini sebagai salah satu klausul di dalam RUU Migas yang dipicu oleh kekhawatiran akan depletion premium, yaitu kondisi di mana sumber daya migas tersedia dalam jumlah tertentu akan menurun karena tidak ada peningkatan stok dideposit terkait, atau karena laju penggunaan melebihi laju penggantian.

Untuk memahami mengenai konsep Petroleum Fund pada industri minyak dan gas bumi, ICEL telah mengadakan Focused Group Discussion (FGD) dengan topik “Petroleum Fund dan Proses Nasionalisasi vs Tata Kelola Potensi Eksplorasi di Indonesia di Masa Depan” pada selasa 13 November 2012, ICEL mendatangkan seorang geolog dan praktisi di bidang migas yakni Bapak Rovicky Dwi Putrohari, untuk menggali esensi dari Petroleum Fund, konsep, model dan mekanismenya.

Pemaparan dimulai dari latar belakang petroleum fund yang disampaikan melalui gambaran historis mengenai industri migas itu sendiri, di mana terlihat suatu pola waktu dalam eksplorasi dan eksploitasi migas. Terdapat rentang waktu yang cukup lama sehingga suatu temuan dari eksplorasi dapat dimulai produksinya dan dieksploitasi secara maksimal hingga mencapai puncak produksi. Karena itu, periode eksplorasi sebenarnya merupakan hal yang sangat penting dalam produksi migas. Ketika hal ini berbenturan dengan jangka waktu PSC di Indonesia yang hanya 30 tahun, maka konsekuensinya adalah pengambilan minyak sebanyak-banyaknya oleh perusahaan dalam jangka waktu ini tanpa mempertimbangkan keberlanjutan produksi. Secara praktis, ini menyebabkan pola produksi migas cenderung menurun.

Petroleum fund dalam perspektif Bapak Rovicky bertujuan untuk mempertahankan produksi migas dengan melakukan eksplorasi, sebagaimana dahulu pernah diusulkan oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) sebagai “Dana Plow Back”. Hal ini berbeda dengan konsepsi dalam RUU Migas yang diusulkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penggantian cadangan migas, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta untuk kepentingan generasi yang akan datang. Dalam konsepsi Plow Back ini, dana yang ada dialokasikan untuk kepentingan penemuan cadangan migas baru agar dapat dilakukan produksi secara stabil, bukan untuk riset ataupun perbaikan pengeboran, dan lain-lain, melainkan untuk kepentingan industri migas itu sendiri.

Tantangan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan Petroleum fund di Indonesia terutama terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu: (1) Dari manakah sumber dananya; (2) Siapa pengelolanya; dan (3) Ditujukan untuk apa penggunaan dananya. Hal ini perlu disepakati oleh semua pihak agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi.

Dalam melakukan telaah untuk konsepsi, model, dan mekanisme, sebaiknya Petroleum fund menggali dari dalam negeri sendiri, karena sejarah dan kebutuhan Indonesia tentunya berbeda dengan negara lain. Beberapa referensi yang dapat didalami antara lain dana pengembangan geothermal dan dana reboisasi. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan dengan seksama mengenai urgensi petroleum fund terkait dengan cadangan minyak yang ada di Indonesia, jangan sampai usaha yang dialokasikan untuk membangun petroleum fund ini sebetulnya tidak diperlukan karena sedikitnya cadangan minyak kita. Selain itu, dari diskusi, terlontar pula mengenai pentingnya sinkronisasi dengan UU Keuangan Negara, agar dalam konsep dana abadi dana ini memiliki landasan hukum.

Secara keseluruhan, acara diskusi berlangsung dengan lancar dan para peserta sangat aktif dan antusias terlibat dalam pemaparan materi maupun tanya jawab yang melahirkan banyak ide, pemikiran, dan pengetahuan baru yang semoga saja dapat menjadi wawasan dan pengalaman berharga bagi para peserta dan narasumber (RR, MQ)