[Siaran Pers Bersama] Kritik Terhadap Wacana Penyederhanaan Izin Lingkungan

Usulan penyederhanaan izin lingkungan yang saat ini ramai diperbincangkan mendapat perhatian serius dari banyak pihak. Pro dan kontra pun kemudian muncul menanggapi usulan ini. Beberapa pihak yang mendukung usulan ini berpendapat penyederhanaan izin diperlukan untuk menciptakan kemudahan investasi. Sedangkan pihak yang menolak mendasarkan bahwa penyederhanaan izin lingkungan berpotensi mengurangi bobot pertimbangan lingkungan bagi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Menyikapi polemik ini, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam secara terpisah menyampaikan pendapat kritis atas wacana penyederhanaan izin lingkungan.

Henri Subagiyo selaku Direktur Eksekutif ICEL mengusulkan agar penyederhanaan perizinan lingkungan sebaiknya dimaknai untuk melebur izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin PPLH) ke dalam izin lingkungan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). “Rumitnya proses mendapatkan izin lingkungan disebabkan karena PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menambahkan nomenklatur izin baru, yaitu izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin PPLH). Padahal, Izin PPLH tidak dikenal dalam UU 32/2009. Jadi pangkal masalahnya ada di Izin PPLH, sehingga Izin PPLH-lah yang harus dicabut oleh Pemerintah”, jelas Henri. Henri juga mengusulkan bahwa penyederhanaan izin tidak bisa dilakukan tanpa didahului evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur perizinan yang berjalan selama ini serta efektivitas mekanisme pengawasan terhadap izin-izin tersebut. Oleh karena itu, penyederhanaan izin lingkungan tidak boleh dilakukan secara gegabah melainkan harus juga mampu meningkatkan efektifitas pengawasan bagi penaatan lingkungan, baik oleh aparat maupun masyarakat terdampak, tambahnya.

Abetnego Tarigan, Walhi Eknas menyampaikan dalam catatan advokasi lingkungan Walhi, kasus-kasus lingkungan terjadi karena pelaku usaha dan pemerintah menyepelekan proses dan ketaatan dokumen Amdal atau UKL/UPL. Selama ini fungsi kontrol dalam dokumen Amdal dan UKL/UPL tidak pernah ada karena banyak persoalan yang menghantui proses pembuatannya dokumen lingkungan Amdal dan UKL/UPL dianggap sebagai proses administrasi sehingga fungsi pengawasan publiknya hilang. banyak kasus Amdal dan UKL/UPL bodong, dibuat dengan data yang tidak benar, mendapat penolakan masyarakat tetapi nyatanya Amdal atau UKL/UPL tetap berlaku. Selain itu upaya penegakan dari pemerintah masih sangat lemah.

Sejak terbitnya UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup peraturan ini mencoba mengatasi kendala struktural dengan memperjelas dan memperkuat fungsi Kementerian Lingkungan Hidup melalui kewenangan pemberian izin, pemantauan, dan pengawasan yang jelas dan itu semua ada diketentuan tentang Amdal dan UKL/UPL. Prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Jika BKPM dan Kementrian PU mengerdilan aspek lingkungan, maka ini wujud nyata intervensi buruk ke kementrian LHK. BKPM dan Kementrian PU tidak memahami postur kebijakan lingkungan yang tercantum dalam UU PPLH sebagai instrumen yang mewajibkan negara untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup. Karena konstitusi kita sudah jelas mengamanatkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Penyerdehanaan instrumen lingkungan akan mempercepat kerusakan lingkungan yang lebih luas. Polemik penyederhanaan izin lingkungan tentunya harus dipertimbangkan lebih bijak oleh Pemerintah. Bagaimanapun keberadaan izin lingkungan dimaksudkan untuk pengintegrasian berbagai izin terkait lingkungan hidup dan sebagai alat pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan.

Jakarta, 31 Juli 2015

Walhi Eksekutif Nasional, Abetnego Tarigan (081-594-162-97)

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo (081-585-741-001)