[SIARAN PERS] INKONSISTENSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

 

Siaran Pers

Indonesian Center for Environmental Law

 

 

Jakarta, 23 Februari 2021.​​ 

Kebijakan pemerintah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla)​​ cenderung inkosisten, jika​​ mengacu kepada​​ UU Cipta Kerja, peraturan pelaksananya dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang cenderung eksploitatif.

 

Dalam Rakornas Pengendalian Karhutla yang dilaksanakan tanggal 22 Februari 2021, Presiden Joko Widodo telah memberikan enam arahan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Informasi ini juga diunggah pada situs resmi presidenri.go.id,​​ akun instagram resmi Sipongi KLHK, serta dapat disaksikan melalui kanal​​ youtube​​ Sekretariat Presiden.

 

 

Namun, adanya arahan pengendalian karhutla ini sebenarnya masih menyimpan beberapa​​ masalah​​ yang harus diselesaikan oleh​​ Pemerintah, yaitu:

 

Pertama, agenda​​ Pemerintah​​ melalui kebijakan yang didorong melalui Inpres tidak jelas capaiannya,​​ dibuktikan dari laporan yang tidak disampaikan ke publik.​​ Sejak tahun 2015 sudah ada​​ Inpres No.​​ 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan (Inpres 11/2015). Namun,​​ hingga saat ini laporan capaian​​ Inpres tersebut​​ tidak dibuka ke publik. Padahal​​ sudah​​ ada Putusan Komisi Informasi No. 001/1/KIP-PS-A/2017 yang menyatakan bahwa laporan capaian Inpres 11/2015 merupakan informasi publik yang terbuka. Dalam amar putusan tersebut, Majelis Komisi Informasi​​ memerintahkan kepada Kemenkompolhukam​​ untuk menyusun laporan pelaksanaan Inpres 11/2015 serta menyerahkannya kepada Presiden dan Pemohon. Tanpa adanya laporan pelaksanaan Inpres 11/2015 yang dibuka ke publik, tentu kita tidak dapat menilai sejauh mana​​ capaian Pemerintah dalam mengendalikan karhutla.

 

Kedua, Presiden juga telah menerbitkan​​ Inpres​​ No.​​ 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Inpres 3/2020) yang menggantikan Inpres 11/2015.​​ Sayangnya masih tidak dijumpai adanya kewajiban​​ pelaporan kepada publik dalam Inpres 3/2020. Pengoordinasian pelaporan dilakukan oleh Sekretaris Kabinet langsung kepada presiden, tanpa adanya kewajiban pelaporan ke publik.​​ Sebagai evaluasi dan perbaikan​​ agar tidak mengulang kesalahan​​ Inpres sebelumnya, harus ada indikator capaian yang jelas, akuntabel, dan disertai pelaporan yang transparan ke publik tentang sejauh mana pelaksanaan Inpres 3/2020 tersebut oleh Kementerian dan Lembaga terkait yang ditugaskan, termasuk dampak yang dihasilkannya.

 

Ketiga,​​ eksekusi belum berjalan dengan baik sehingga penegakan hukum karhutla belum optimal. Dilansir dari Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri LHK tanggal 1 Februari 2021, KLHK telah mengajukan 28 gugatan dengan total nilai ganti rugi dan pemulihan yang dimenangkan sebesar Rp19,8 triliun. Namun dari nilai kemenangan tersebut, masih ada Rp19,3 triliun yang belum dapat dieksekusi. Jika memang​​ Pemerintah​​ serius melakukan penegakan hukum tanpa kompromi, dan untuk bisa memberikan dampak positif penegakan hukum, maka eksekusi putusan yang telah dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap harus menjadi prioritas utama. Hal ini juga didorong oleh kebutuhan mendesak untuk segera melakukan pemulihan lingkungan.​​ 

 

Keempat,​​ terdapat beberapa instrumen hukum yang justru memperlemah penegakan hukum karhutla. Misalnya​​ UU Cipta Kerja yang mengatur sektor perkebunan. Dalam perubahan​​ Pasal 67 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hanya disebutkan​​ bahwa​​ setiap pelaku usaha wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup. Padahal dalam ketentuan aslinya, terdapat​​ ketentuan​​ yang lebih tegas seperti​​ kewajiban pelaku usaha untuk​​ memiliki Amdal, analisis risiko, dan sarana-prasarana pengendalian kebakaran.​​ UU Cipta Kerja menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam PP. Namun dalam PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian,​​ tidak dijumpai ketentuan tersebut.​​ 

 

Berbagai catatan tersebut tentunya perlu menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan serius oleh​​ Pemerintah​​ sebagai bukti komitmen dalam menjalankan pencegahan dan pengendalian karhutla. Atas dasar itu kami meminta kepada​​ Pemerintah​​ untuk:

  • Melaksanakan Inpres 3/2020 secara akuntabel, melibatkan masyarakat, dengan indikator capaian yang jelas, disertai laporan yang dirilis ke publik

  • Segera mengadakan forum koordinasi dengan instansi gakum terkait terutama KLHK, Kejaksaan​​ Agung,​​ Mahkamah Agung,​​ Kementerian Keuangan dan​​ hingga instansi​​ lainnya​​ yang berwenang mengurus pendanaan dan pemulihan untuk dapat mempercepat proses eksekusi​​ perkara-perkara karhutla.

  • Sekalipun terdapat ketentuan yang melemahkan penegakan hukum,​​ Pemerintah​​ harus tetap berpegang pada prinsip perlindungan lingkungan dan kembali pada ketentuan UU organik yang mengatur kewajiban dengan lebih tegas.

 

 

Narahubung:

Adrianus Eryan, Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan (081386299786)

Grita Anindarini, Deputi Direktur​​ (082122470088)

1

Tinggalkan Balasan