[Siaran Pers] Putusan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau G, Bentuk Progresifitas Hakim Lingkungan Hidup

JAKARTA (31/05/2016) – Putusan PTUN Jakarta Timur yang mencabut izin pelaksanaan reklamasi No. 2238 Tahun 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G dapat menjadi preseden yang baik dalam penegakan hukum lingkungan ke depan. “Putusan ini merupakan preseden yang baik. Pertimbangan hakim dalam memutus sudah tepat dan progresif. Patut diapresiasi dan dicontoh oleh hakim-hakim lainnya yang menangani perkara lingkungan hidup,” tegas Direktur ICEL, Henri Subagiyo, di Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Seperti diketahui, proses gugatan izin pelaksanaan reklamasi No. 2238 Tahun 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G telah berjalan sekitar sembilan bulan dan pada Rabu (31 Mei 2016) PTUN Jaktim memutuskan izin reklamasi tersebut dicabut. Dalam beberapa pertimbangannya hakim menggunakan argumentasi hukum lingkungan dan pertimbangan-pertimbangan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pertama, terang Henri, dalam pertimbangannya hakim menyebutkan bahwa terbitnya izin pelaksanaan reklamasi tidak partisipatif dan transparan yang mana tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam pembacaan putusannya, hakim menyatakan bahwa objek gugatan (izin pelaksanaan reklamasi Pulau G) bertentangan dengan ketentuan pasal 31 dan 39 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Alasannya, dalam proses penilaian AMDAL, pihak pengembang maupun pemerintah daerah tidak melibatkan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup sebagai bagian dari pihak yang menilai AMDAL.

Selain itu, proses penerbitan izin lingkungan dianggap tidak sesuai prosedur karena diterbitkan tanpa mengumumkannya pada media yang mudah diakses oleh masyarakat. Kedua, hakim mempertimbangan asas kehati-hatian dalam putusannya. Walaupun belum terasa secara langsung dampak lingkungan secara masif, hakim menyatakan kerugian lingkungan hidup perlu diantisipasi sejak dini. Artinya, kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dipersamakan dengan kerugian materiil langsung. Ketidakpastian ilmiah terhadap potensi kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembangunan, terlebih potensi kerusakan yang sudah terlihat, menjadi dasar yang kuat untuk menghentikan kegiatan reklamasi.

Selanjutnya, kata Henri, Izin pelaksanaan reklamasi tidak sesuai dengan prosedur karena tidak didahului dengan perencanaan ruang yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K). Dengan tidak adanya perencanaan ini, dapat terjadi konflik di wilayah pesisir. Terlebih, perencanaan di wilayah pesisir tersebut juga harus didahului dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) supaya pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, tidak melebih daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.

Tidak hanya itu, pertimbangan berupa kerugian yang dialami nelayan merupakan tanda bahwa pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip pembanguan berkelanjutan, terutama elemen keadilan sosial. “Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan proyek reklamasi mengakibatkan kerugian berupa hilangnya sumber penghidupan para nelayan,” tegasnya.

Terakhir, putusan ini semakin menegaskan pentingnya hakim bersertifikasi lingkungan hidup agar melahirkan putusan-putusan yang berkualitas. “Ketua majelis hakim, Adhi Budhi Sulistyo yang merupakan hakim bersertifikasi lingkungan hidup, membatalkan SK yang dikeluarkan gubernur dengan menggunakan perspektif lingkungan di atas. Ini perlu dicontoh dalam kasus-kasus lingkungan hidup lainnya,” pungkas Henri.

 

Informasi lebih jauh silakan menghubungi:

  1. Henri Subagiyo (Direktur Eksekutif ICEL) – 081585741001
  2. Rayhan Dudayev (Peneliti ICEL) – 087884994392