[SIARAN PERS] RUU CIPTA KERJA TERUS DIBAHAS: IZIN LINGKUNGAN DIHAPUS, AKSES PARTISIPASI DAN KEADILAN MASYARAKAT DIREDUKSI

 

 

 

Sabtu, 15 Agustus 2020 -​​ Panitia Kerja Pembahasan RUU Cipta Kerja DPR RI melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009​​ tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kamis, 13 Agustus 2020. Pembahasan ini terkesan dipaksakan karena pada hari sebelumnya rapat ditunda untuk sterilisasi ruangan mengantisipasi penyebaran Covid-19. Pembahasan pada Kamis, 13 Agustus​​ 2020 dijalankan tanpa pemberitahuan yang layak ke publik. Sidang dimulai pukul sekitar pukul 15.00 WIB diakhiri pukul 17.38 WIB setelah dilakukan perpanjangan waktu sebanyak 3 (tiga) kali. Pasal yang dibahas hari ini mulai dari Pasal 1 hingga pasal Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009.

Kami mencermati dalam pembahasan, peserta sidang menyepakati untuk mengubah izin lingkungan dan menggantinya dengan persetujuan lingkungan serta membatasi peran serta masyarakat dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal.

Terhadap hasil pembahasan tersebut kami berpendapat bahwa:

  • Pengintegrasian izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha, penghapusan atau pergantian dalam bentuk apapun jelas telah menghilangkan makna dari izin lingkungan untuk mengintegrasikan izin-izin di​​ bidang lingkungan hidup yaitu izin pembuangan air limbah dan izin pengelolaan limbah B3. Sejak kelahirannya, izin lingkungan jelas memiliki semangat untuk penyederhanaan perizinan jauh sebelum Presiden Jokowi menggulirkan ide ini.

  • Tidak terintegrasinya izin-izin di bidang lingkungan hidup seperti yang dimaksud dalam izin lingkungan, berpotensi menghasilkan kebingungan atau tidak berpengaruh banyak terhadap upaya penyederhanaan izin. Sebagai contoh, dimana izin pembuangan air limbah akan ditempatkan? Jika ditempatkan dalam perizinan berusaha jelas tidak tepat karena membuang limbah bukanlah kegiatan usaha. Jika ditempatkan dalam persetujuan lingkungan, juga akan sulit karena kegiatan pembuangan air limbah tidak mutlak dapat dianalisis dan tercakup dalam penyusunan Amdal. Jika pun diintegrasikan dalam persetujuan lingkungan dengan menggunakan mekanisme izin operasional sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018, bukankah hal tersebut sama saja dengan kondisi saat ini?

  • Berdasarkan hasil sidang Panja, persetujuan lingkungan sebagai instrumen penentu kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan untuk kegiatan berisiko tinggi tidak dapat dikoreksi oleh masyarakat dengan pembatalan melalui pengadilan tata usaha negara. Tidak ada satupun norma yang menjamin akses keadilan masyarakat untuk membatalkan persetujuan lingkungan. Padahal, persetujuan lingkungan dapat menimbulkan akibat hukum secara nyata maupun potensial terhadap kerugian lingkungan dan kehidupan masyarakat. Ketiadaan norma koreksi terhadap persetujuan lingkungan merupakan pelemahan sistematis terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup.

  • Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal semakin direduksi. Hal ini dapat terlihat setidaknya dari:​​ 

  • Penghapusan Komisi Penilai Amdal (KPA). Padahal KPA merupakan wadah utama untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses penilai Amdal. Sidang juga menyepakati bahwa penilaian Amdal atau uji kelayakan akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan menunjuk lembaga dan/atau ahli yang bersertifikat. Dalam UU No. 32 Tahun 2009, KPA merupakan komisi yang terdiri dari berbagai wakil​​ atau unsur, termasuk diantaranya wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak serta organisasi lingkungan hidup.

  • Pembatasan masyarakat yang dapat terlibat dalam penyusunan Amdal hanya masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Perubahan terhadap Pasal 26 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 ini akan menimbulkan pertanyaan besar tentang: bagaimana menentukan masyarakat terdampak langsung?​​ Dikhawatirkan dalam praktiknya akan terjadi manipulasi partisipasi dalam menentukan masyarakat terdampak langsung.​​ 

Melihat pembahasan sidang kemarin, jelas bahwa terjadi kemunduran sistematis terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia sebagaimana terwujud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam pembahasan ini juga terlihat bagaimana penyusun kebijakan memandang lingkungan hidup sebagai salah satu hal yang menghambat investasi. Padahal tidaklah mungkin pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan​​ baik jika mengabaikan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan.​​ 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami memandang bahwa sangat banyak permasalahan yang akan timbul jika RUU Cipta Kerja diundangkan, utamanya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.​​ Untuk itu, kami meminta kepada DPR dan Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja.

--00--

 

 

 

Narahubung:

  • Raynaldo Sembiring – Direktur Eksekutif ICEL

raynaldosembiring@icel.or.id​​ / +62 813-7667-0167

  • Isna Fatimah – Direktur Program ICEL

isna@icel.or.id​​ / +62 813-1923-0279

 

[LAMPIRAN]

 

STATUS PERUBAHAN UU NO. 32 TAHUN 2009 DALAM RUU CIPTA KERJA

(Berdasarkan Hasil Pemantauan Melalui TV Parlemen pada Kamis, 13 Agustus 2020)

 

No​​ DIM

Ketentuan

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH

Rancangan Undang-Undang

Cipta Kerja

Kesepakatan Rapat

 

 

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

 

 

918

35.​​ Izin​​ lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

 

35.Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

Mengubah Pasal 1 angka 35 UU PPLH, sehingga Izin lingkungan diubah menjadi persetujuan lingkungan

938

Pasal 23

(1)Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:​​ 

a.pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;​​ 

b.eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang​​ tidak terbarukan;

c.proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;​​ 

d.proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi​​ lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;​​ 

e.proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya​​ alam dan/atau perlindungan cagar budaya;​​ 

f.introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;​​ 

g.pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;​​ 

h.kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau​​ 

i.penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 23

(1)Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal merupakan proses dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya.

 

Mengubah Pasal 23 UU PPLH, sehingga kriteria usaha​​ yang wajib Amdal merupakan proses dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya

941

Pasal 24

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud​​ dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 24

(1)Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup.

 

Pasal 24 UU PPLH diubah, sehinggga Amdal menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup

 

942

 

(2)Uji​​ Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

 

 

943

 

(3)Pemerintah Pusat dalam melakukan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat.

 

 

944

 

(4)Pemerintah Pusat​​ menetapkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan uji kelayakan lingkungan.

 

 

945

 

(5)Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha.

 

Terdapat penambahan ayat baru​​ dalam Pasal 24 UU PPLH

946

 

(6)Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah, keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

 

 

947

 

(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan​​ uji kelayakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

949

Pasal 25

Dokumen amdal memuat:

Pasal 25

Dokumen Amdal memuat:​​ 

 

Pasal 25 UU PPLH diubah, sehingga partisipasi masyarakat terbatas pada masyarakat yang terkena dampak langsung

952

c.saran masukan​​ serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;

c.saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;

 

957

Pasal 26

(1)Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam​​ Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

 

Pasal 26

(1)Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa.

 

Ketentuan Pasal 26 UU PPLH diubah, dengan mengurangi unsur pelibatan masyarakat untuk terbatas pada masyarakat yang terkena dampak langsung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

958

(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

(2)Penyusunan dokumen Amdal dilakukan​​ dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

 

959

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:​​ 

a.yang terkena dampak;​​ 

b.pemerhati lingkungan hidup; dan/atau​​ 

c. yang terpengaruh​​ atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

(4)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur​​ dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

965

Pasal 29

(1)Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2)Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri,​​ gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.​​ 

(3)Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan​​ Menteri.

9.Ketentuan Pasal 29 dihapus.

 

Ketentuan Pasal 29 UU PPLH dihapus

966

Pasal 30

(1)Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:​​ 

a.instansi lingkungan hidup;​​ 

b.instansi teknis terkait;​​ 

c.pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis​​ usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;​​ 

d.pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;​​ 

e.wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan​​ 

f.organisasi lingkungan hidup.

(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.​​ 

(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada​​ ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

 

10.Ketentuan Pasal 30 dihapus.

 

 

Ketentuan Pasal 30 UU PPLH dihapus

 

967

 

Pasal 31

Berdasarkan hasil penilaian Komisi​​ Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 31 dihapus.

 

Ketentuan Pasal 30 UU PPLH dihapus

985

Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat​​ (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 38 dihapus.

 

Ketentuan Pasal 38 UU PPLH dihapus

989

Pasal 40

(1)Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

(2)Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

(3)Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan,​​ penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Ketentuan Pasal 40 dihapus.

 

Ketentuan Pasal 40 UU PPLH dihapus

1045

Pasal 69

(1)Setiap orang dilarang:

Pasal 69

Setiap orang dilarang:

 

Pasal 69 ayat (2) UU PPLH tidak jadi dihapuskan dan kembali ke UU PPLH

1053

h.melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

h.melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

 

1055

j. memberikan informasi palsu, menyesatkan,​​ menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

 

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

j.memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.


3