ICEL

ICEL

Siaran Pers

[Siaran Pers Bersama] Klarifikasi Terbuka Gerakan #BersihkanIndonesia

Sehubungan dengan penyebaran selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam klarifikasi terbuka ini) yang secara sepihak mencatut nama Gerakan #BersihkanIndonesia beserta logo-logo dari seluruh anggota Gerakan #BersihkanIndonesia. Dengan ini, Gerakan #BersihkanIndonesia menyatakan:

  1. TIDAK pernah dimintai konsultasi atau persetujuan untuk penggunaan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  2. TIDAK terlibat dalam proses pembuatan atau penyebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  3. Bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia TIDAK dimintai konsultasi, persetujuan, atau terlibat diskusi dengan instansi atau lembaga yang BUKAN bagian dari Gerakan #BersihkanIndonesia, yang logonya tercantum dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut, yaitu: Asosiasi Panas Bumi Indonesia; Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat; dan Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia.
  4. Bahwa kesan atau persepsi yang dapat ditimbulkan oleh pembingkaian nama Gerakan #BersihkanIndonesia beserta logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut; yaitu kesan atau persepsi bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia mendukung proyek energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut adalah TIDAK BENAR.

Atas dasar hal tersebut, Gerakan #BersihkanIndonesia juga menyatakan hal berikut:

  1. Mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas upaya klarifikasi masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, kepada anggota Gerakan #BersihkanIndonesia dan selanjutnya Gerakan #BersihkanIndonesia terkait tidak terlibatnya Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  2. Bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia MENDUKUNG penuh perjuangan masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, untuk mempertahankan hak atas ruang hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidupnya.
  3. MENGECAM tindakan sepihak pencatutan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dan logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  4. MENGECAM praktik-praktik kotor dan sewenang-wenang dari proyek energi jenis apapun yang meminggirkan dan merugikan hak-hak masyarakat termasuk hak masyarakat untuk menolak proyek tersebut, yang menipu dan mengadu domba masyarakat, lebih-lebih yang menimbulkan dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
  5. Bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia sedang dalam proses meminta klarifikasi terbuka terkait pencatutan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dan logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia terhadap tiga instansi atau lembaga yang logonya dicantumkan dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut, yaitu: Asosiasi Panas Bumi Indonesia; Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat; dan Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia, sehingga kami menduga, atau tiga instansi atau lembaga tersebut terindikasi kuat menjadi pihak yang bertanggungjawab atas beredarnya selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  6. Bahwa atas dasar klarifikasi dari point 5 tersebut, Gerakan #BersihkanIndonesia menuntut pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mencabut, menarik selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut, dan mengklarifikasi serta memohon maaf secara terbuka baik itu di media instansi atau lembaga (misal website) juga di media massa atas pencatutan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dan logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia tersebut.
  7. Bila klarifikasi terbuka tidak dilakukan dalam waktu 5×24 Jam sejak permintaan atas klarifikasi dilayangkan (hingga akhir jam kerja hari Rabu, 10 April 2019), maka Gerakan #BersihkanIndonesia akan melakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Klarifikasi terbuka dari Gerakan #BersihkanIndonesia. Segala informasi yang beredar dapat diklarifikasi kepada kontak Gerakan #BersihkanIndonesia seperti tertera di bawah ini.

 

Atas nama Gerakan #BersihkanIndonesia

Kontak: Arip Yogiawan, YLBHI | arip.yogi@ylbhi.or.id | +62 812-1419-4445

Rilis selengkapnya disini

[Siaran Pers Bersama] Mendesak Pemerintah Untuk Menjalankan Putusan MA tentang Keterbukaam Informasi HGU

Kami menyayangkan pernyataan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Syofyan Djalil menolak membuka data Hak Guna Usaha (HGU) dengan alasan membahayakan kepentingan nasional, dalam hal ini melindungi industri sawit.

Desakan untuk membuka HGU telah sejak lama dilakukan oleh masyarakat sipil. HGU merupakan salah satu informasi bersifat publik yang harus bisa diakses semua orang. Hal ini salah satunya mengacu putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memenangkan gugatan Forest Watch Indonesia (FWI) dalam perkara Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016 yang diperkuat dengan putusan Nomor 121 K/TUN/2017 tertanggal 6 Maret 2017. Putusan tersebut memerintahkan Mentri ATR/BPN membuka data HGU yang masih berlaku hingga tahun 2016 di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara baik informasi nama pemegang HGU, tempat/lokasi, luas HGU yang diberikan, jenis komoditi, peta area HGU yang dilengkapi titik koordinat. Namun sampai sekarang tidak pernah diberikan.  “FWI mencatat dari rentang tahun 2013-2018, Kementerian ATR/BPN sudah 11 kali diadukan oleh kelompok masyarakat sipil maupun perorangan untuk kasus sengketa informasi terkait dokumen HGU. Mulai dari Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh dan yang terkahir putusan Komisi Informasi Papua Nomor : 004/III/KI-Papua-PS-A/2018 yang menyatakan informasi yang dimohonkan LBH Papua terkait dokumen HGU 31 perusahaan perkebunan sawit di Papua sampai 2016-2017 bersifat terbuka,” kata Agung Ady Setyawan, Juru Kampanye  Forest Watch Indonesia (FWI).

Beberapa sengketa sampai saat ini terus bergulir di Komisi Informasi baik Pusat maupun Daerah. Greenpeace Indonesia saat ini tengah menjalani sidang gugatan informasi HGU di Komisi Informasi Pusat (KIP) terhadap Kementerian ATR/BPN. “Argumen pemerintah tidak memiliki dasar hukum, bertentangan dengan Undang-undang Informasi Publik serta yang telah dipatahkan oleh Mahkamah Agung. Kami mendukung langkah YLBHI mensomasi Kementerian ATR/BPN dan mengambil langkah hukum jika  pemerintah bersikeras dengan sikapnya.” kata Asep Komarudin Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Mendesak Pemerintah Untuk Menjalankan Putusan MA tentang Keterbukaam Informasi HGU

[Siaran Pers Bersama] BALADA HGU DALAM PILPRES 2019 : INFORMASI HGU JANGAN SEKEDAR JADI DAGANGAN POLITIK

Jakarta, 20 Februari 2019. Publik dikejutkan pada debat putaran kedua calon presiden (capres) 2019 ketika capres nomor urut 01, Joko Widodo, mengungkapkan areal yang dimiliki oleh capres 02 Prabowo Subianto, 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di  Aceh. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengakui bahwa dirinya memang menguasai sejumlah lahan milik negara dengan status Hak Guna Usaha (HGU).

Informasi HGU adalah informasi publik yang telah ditegaskan melalui putusan Komisi Informasi Pusat (KIP), lalu dikuatkan dengan putusan PTUN dan Mahkamah Agung (MA). Putusan ini sebagai bagian dari perjuangan keterbukaan informasi yang dilakukan FWI bersama publik sejak 1 Desember 2015. Meskipun telah dinyatakan terbuka, sampai detik rilis ini dikeluarkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) masih membangkang dan belum juga mau membuka dan menyerahkan informasi HGU yang disengketakan.

Baca : http://fwi.or.id/publikasi/putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia/

Mufti Barri, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI mengungkapkan kejadian tersebut sebagai ironi. “Sentilan informasi yang dikeluarkan oleh capres nomor urut satu adalah sebuah ironi dimana informasi yang seharusnya dibuka untuk publik, yang sebelumnya selalu ditutup-tutupi, tapi malah dibuka dalam panggung debat antar capres sebagai bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan. Sementara urgensi keterbukaan informasi HGU yang lebih besar, seperti penyelesaian konflik sosial, tumpang tindih perizinan dan deforestasi malah diabaikan.”

Apresiasi bisa diberikan oleh publik ketika Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2017  Pasal 61 memasukkan putusan pengadilan atas informasi HGU yang secara utuh terbuka bagi publik, sebagai bentuk perubahan kebijakan yang mengarah pada tata kelola sumber daya alam yang lebih terbuka. Namun ketika implementasinya berbanding terbalik, apresiasi tidak layak lagi diberikan. Kenyataannya, produk kebijakan tersebut dilanggar oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] BALADA HGU DALAM PILPRES 2019 : INFORMASI HGU JANGAN SEKEDAR JADI DAGANGAN POLITIK

[Siaran Pers] ICEL: Apresiasi KPU dan Kritisi Visi Misi Debat Pilpres 2019

Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) memberikan apresiasi kepada KPU atas penyelengaraan debat pada putaran kedua Calon Presiden 2019, yang digelar tadi malam (Minggu, 17 Februari 2019). Sebab pada debat putaran kedua ini, KPU mampu menyusun alur debat menjadi jauh lebih menarik.

“Alur debat Capres 2019 tadi malam, jauh sangat menarik dari debat sebelumnya. Langkah-langkah KPU untuk melakukan pembenahan patut kita apresiasi. Berbagai pertanyaan juga cukup beragam menggambarkan keseluruhan tema. Selamat untuk KPU,” ujar Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo dalam rilis yang disampaikannya.

“Terkait visi misi lingkungan dan sumber daya alam yang dipaparkan oleh kedua pasangan calon (Paslon), kita masih perlu memberikan garis bawah kepada kedua Paslon. Paslon 01 meskipun cukup mengelaborasi soal hubungan lingkungan dengan berbagai sektor namun dalam beberapa hal akurasi datanya masih lemah. Sebagai contoh soal data Karhutla, pencemaran limbah industri, tata kelola sawit dan penanganan lubang tambang. Sedangkan Paslon 02 harus bekerja lebih ekstra untuk mendetailkan langkah-langkah strategisnya dengan mendasarkan pada persoalan dan fakta di lapangan. Saya berharap waktu yang tersisa hingga Pilpres benar-benar dimanfaatkan oleh keduanya untuk mendemonstrasikan gagasan mereka kepada publik dengan lebih baik.” ujar Henri kembali.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL: Apresiasi KPU dan Kritisi Visi Misi Debat Pilpres 2019

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tagih Pembahasan Soal Energi Bersih di Debat Capres

Foto: Bersihkan Indonesia

Jakarta, 11 Februari 2019 – Debat Capres ke-2 akan berlangsung pada Minggu, 17 Februari 2019 mendatang dengan bertemakan energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Tema tersebut sangat dinantikan untuk menegaskan sejauh mana  komitmen dan program kerja para capres dalam transisi nyata ke  energi bersih yang tidak menghasilkan emisi dan merusak lingkungan seperti batu bara.

Untuk mendesakkan aspirasi tersebut #BersihkanIndonesia melakukan aksi kreatif di depan KPU  (Komisi Pemilihan Umum) Pusat Jakarta, dengan tajuk “Kami Ingin Masa Depan, Kami Ingin Energi Bersih”. Tujuannya agar Paslon Capres memiliki komitmen yang jelas dan terukur untuk melakukan tindakan nyata mewujudkan kedaulatan energi yang bersih dan tidak merusak lingkungan. Gerakan #BersihkanIndonesia merupakan gerakan non partisan yang didorong oleh 35 organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang berfokus pada isu energi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tagih Pembahasan Soal Energi Bersih di Debat Capres

[Siaran Pers Bersama] Upaya Pembunuhan Direktur WALHI NTB, Negara Gagal Lindungi Pejuang Lingkungan Hidup

Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019 – Pembakaran rumah Murdani, Direktur WALHI NTB pada 28 Januari 2019, sekitar Pukul 03.00 WITA merupakan bentuk nyata kegagalan negara memberikan jaminan dan perlindungan kepada Pejuang Lingkungan Hidup. Peristiwa ini patut diduga terencana dan ditujukan untuk membunuh Murdani dan keluarganya. Hal ini dapat diketahui dari hasil investigasi dan temuan Tim WALHI yang mencatat bahwa ada empat titik pembakaran, yang dua diantaranya merupakan akses penting untuk keluar masuk rumah, yaitu di pintu utama dan pintu dapur. Temuan dua titik ini memperkuat dugaan WALHI, agar Murdani dan keluarganya tidak mempunyai keluar rumah. Sedangkan dua kobaran api lainnya ditemukan di depan mobil avanza dan di bagian depan mobil dum truk di halaman rumahnya. Kejadian ini diduga dilakukan secara terencana oleh orang yang terlatih, karena ditemukan topi yang menutup CCTV yang berada di bagian luar pintu dapur.

Kejadian pembakaran rumah yang bertujuan menghilangkan nyawa Murdani dan keluarganya patut diduga berelasi dengan perlawanan dan kritik WALHI NTB terhadap aktivitas indutri pertambangan pasir dan pembangunan yang abai terhadap kondisi lingkungan hidup di Propinsi tersebut. Dugaan ini semakin kuat, karena sejak 2016, Murdani telah beberapa kali mencapat ancaman pembunuhan. Terhadap ancaman tersebut, ia sudah melaporkannya kepada Polda NTB, namun tidak ada tindakan dan penanganan yang serius oleh Polda NTB. Seharusnya Polda NTB memberikan perlindungan khusus kepada Murdani pasca ancaman yang dialaminya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Upaya Pembunuhan Direktur WALHI NTB, Negara Gagal Lindungi Pejuang Lingkungan Hidup

[Siaran Pers Bersama] Menanti Adu Gagasan Politik Lingkungan Dalam Debat II Capres Cawapres

Jakarta, 24 Januari 2019-Debat Capres putaran kedua tema pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup akan digelar pertengahan bulan depan (17 Februari 2019). Debat kedua yang akan berlangsung ini di tengah sorotan buruknya kualitas debat perdana yang diharapkan menjadi sarana bagi publik untuk mengetahui sejauhmana visi misi dan program strategis yang ditawarkan oleh kedua paslon pada pemerintahan ke depan. Nyaris tidak ada hal substantif yang diperdebatkan, tidak lebih hanya menampilkan gimmick yang semakin menjauhkan isu-isu substansi di tengah publik. Bahkan isu-isu krusial tidak mau disentuh oleh kedua paslon. Dalam konteks lingkungan hidup dan sumber daya alam seperti pelanggaran hak atas lingkungan hidup, korupsi sumber daya alam dan hak masyarakat adat/masyarakat lokal atas sumber daya alam, tidak menjadi perhatian sama sekali oleh paslon.

Khalisah Khalid, Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis WALHI mengatakan dalam tema kedua ini, “kami mendorong paslon untuk berani berdebat pada level substansi dan menjangkau problem mendasar dari persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam, bukan hanya sebatas isu lingkungan hidup yang berada di permukaan”. Tema kedua ini menjadi urgent, mengingat semakin meningkatnya bencana ekologis, kebakaran hutan dan ekosistem rawa gambut yang terus membayangi beberapa propinsi di Indonesia, dan konflik lingkungan hidup dan sumber daya alam/agraria yang terus terjadi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Menanti Adu Gagasan Politik Lingkungan Dalam Debat II Capres Cawapres

[Siaran Pers] ICEL Beri Masukan ke KPU Jelang Debat Kedua Capres-Cawapres

Jakarta, 22 Januari 2019, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) melakukan audiensi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, sehubungan dengan debat Kedua Capres-Cawapres yang mengangkat topik lingkungan hidup, energi, sumber daya alam, pangan dan infrastruktur.

Dalam audiensi tersebut ICEL mendorong agar pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan sehubungan dengan strategi dan komitmen pasangan calon dalam mengatasi masalah lingkungan hidup.

ICEL juga berharap debat kedua jauh lebih baik dibandingkan debat pertama. Oleh karenanya, penting bagi siapapun panelis yang akan ditunjuk nantinya untuk dapat membangun pertanyaan yang berkaitan dengan kelima topik tersebut.

“Tentu topik lingkungan hidup, energi dan SDA memiliki keterkaitan dan pertentangan. Contohnya kepentingan perlindungan lingkungan udara dan kebijakan yang masih menggunakan energi kotor. Belum lagi pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati dengan pemanfaatan SDA yang masif seperti pertambangan dan perkebunan. Belum lagi irisannya dengan aspek ekonomi yang kerapkali menjadi alasan utama berbagai kebijakan yang tidak pro lingkungan. Karenanya penting pertanyaan yang dibangun masuk kepada level substansi yang riil terjadi, “ jelas Henri Subagiyo, Direktur ICEL.

ICEL juga berharap agar panelis yang ditunjuk oleh KPU adalah panelis yang tidak memiliki track record pro perusak lingkungan. “Kami yakin KPU akan sangat berhati-hati memperhatikan setiap rekam jejak para calon Panelis sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pun akan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, “lanjut Henri lagi.

 

-SELESAI-

 

Narahubung :

Henri Subagiyo +62 815-8574-1001

Raynaldo Sembiring 081377671067

Astrid Debora +62 812-8142-6007

[Siaran Pers Bersama] 5 Pekerjaan Rumah Presiden 2019-2024

Jakarta, 16 Januari 2019 – Gerakan Bersihkan Indonesia menilai setidaknya ada  X pekerjaan rumah (PR) utama terkait korupsi, hukum dan HAM yang harus diselesaikan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan wapres) 2019-2024 terkait isu lingkungan hidup dan energi. PR tersebut perlu dipertimbang sebagai komitmen yang dipaparkan dalam debat resmi paslon capres dan wapres pada Kamis (17/1), besok.

Juru Bicara Bersihkan Indonesia, Margaretha Quina menjelaskan, sejauh ini belum terlihat adanya capres yang mendorong akses partisipasi dan peran publik atau masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

“Banyaknya gugatan terhadap produk hukum yang dikeluarkan pemerintah merupakan indikasi buruknya partisipasi publik. Sayangnya tren ini terus menguat. Di hulu aturan percepatan meminggirkan partisipasi publik, di hilir perkara-perkara lingkungan hidup yang menggugat pemerintah direspon dengan persistensi pemerintah untuk melindungi proyek,” tutur Quina yang juga peneliti Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).

Karena itu, menurut Quina, PR pertama yang perlu direalisasikan dalam aspek hukum lingkungan adalah Capres terpilih harus berkomitmen menjalankan aturan transparansi dan partisipasi publik yang telah ada, serta merampungkan PP Partisipasi Publik. “Sebenarnya ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” papar Quina.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] 5 Pekerjaan Rumah Presiden 2019-2024

[Siaran Pers] Perkuat Perbaikan Tata Kelola Gambut, Upaya Antisipasi Karhutla

Jakarta – Sepanjang tahun 2018, kebakaran hutan hutan dan lahan (Karhutla) selalu menempati urutan teratas dalam kasus lingkungan yang menjadi perhatian publik. Isu Karhutla pada wilayah yang memiliki lahan gambut, khususnya di pulau Sumatera dan Kalimantan tak pernah luput dari laman media baik lokal maupun nasional. Sepanjang sebelas hari pertama Januari 2019 saja Karhutla di Provinsi Riau saja sudah mencapai 108,5 hektar berdasarkan BPBD Riau. Jumlah itu, tersebar diempat kabupaten/kota di Riau.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo menyayangkan kejadian tersebut. Dia menyatakan bahwa meskipun saat ini tren Karhutla tidak separah tahun 2015 namun Pemerintah perlu terus memperhatikan hal ini. Jangan sampai upaya-upaya pengendalian Karhutla yang selama ini dinyatakan berhasil oleh Pemerintah meskipun faktor alam yang turut mendukung paska 2015 justru menurunkan tingkat kepercayaan publik atas keberhasilan tersebut. Pemerintah selama ini dianggap telah melakukan langkah-langkah korektif dalam pengendalian Karhutla, khususnya soal perlindungan gambut. Tidak berlebihan jika hal tersebut perlu dikoreksi kembali untuk melihat letak kelemahannya, setidaknya oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, dan Badan Restorasi Gambut dengan melibatkan pemerintah daerah.

“Terkait dengan lahan gambut, ada persoalan mendasar yang terus harus dibenahi yaitu soal tata kelola gambut yang selama ini salah. Langkah koreksi atas keterlanjuran kebijakan pemerintah perlu terus dilakukan. Saat ini pelaksanaan PP 71 Tahun 2014 yang direvisi PP 57 Tahun 2016 dan langkah moratorium baik di gambut maupun sawit perlu segera dipercepat.”

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Perkuat Perbaikan Tata Kelola Gambut, Upaya Antisipasi Karhutla