ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) Desak Komisi Informasi Pusat Sikapi Perihal Kebocoran Data Pribadi

Jakarta, 20 Mei 2019. Praktik jual beli data pribadi semakin meresahkan masyarakat. Pertengahan Mei 2019, Harian KOMPAS selama tiga hari berturut-turut mengupas isu tentang jual beli data pribadi. Sebagian besar data pribadi yang diperjualbelikan terkait dengan informasi perbankan. Hasil investigasi KOMPAS menyebutkan data pribadi tersebut bebas diperjualbelikan dengan harga bervariasi di kalangan tenaga pemasaran kartu kredit. Ragam informasi di dalamnya berisi nama, nomor telepon, alamat, hingga nama ibu kandung. Lebih dari itu, ada pula yang dilengkapi dengan informasi kemampuan finansial pemiliknya. Jenis informasi ini secara resmi seharusnya hanya dapat diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini informasi pribadi tidak hanya diperjualbelikan secara offline namun juga secara online di aplikasi belanja online besar seperti Tokopedia dan Bukalapak.

Sebetulnya persoalan jual beli data pribadi nasabah bukan isu baru di dunia perbankan. Sebagaimana dikutip KOMPAS, 13 Mei 2019, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rohan Hadas mengungkapkan bahwa selama ini penjualan data pribadi nasabah kartu kredit telah menjadi isu dalam industri perbankan. Pendapat serupa diungkapkan oleh pimpinan bank lainnya. Pengawasan terhadap data nasabah di bank telah dilaksanakan secara ketat. Hal ini didukung oleh pengaturan dalam Pasal 40 UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mewajibkan Bank untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Pengecualian hanya diberikan kepada otoritas resmi yang dimandatkan dalam UU Perbankan seperti pejabat pajak, pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pengadilan,  dan bank lain berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) Desak Komisi Informasi Pusat Sikapi Perihal Kebocoran Data Pribadi

[Siaran Pers Bersama] Dianggap Khianati UU Tata Ruang, PP RTRW Nasional Diuji Materiil

Jakarta, 10 Mei 2019 – Beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ruang mengajukan uji materiil terhadap Pasal 114a Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Nasional. Permohonan hak uji materiil diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia.

Utamanya, para pemohon mempermasalahkan Pasal 114a PP RTRW Nasional, yang mengizinkan beberapa kegiatan yang tercantum dalam Lampiran PP RTRW Nasional untuk melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Daftar proyek tersebut disinyalir erat kaitannya dengan proyek strategis nasional. Dengan pasal 114a PP RTRWN, proyek yang ada dalam Lampiran PP tersebut diizinkan mendapatkan izin pemanfaatan ruang sekalipun tidak ada dalam RTRW Kab/Kota atau RTRW Provinsi.

Para pemohon menganggap pasal 114a PP RTRWN merusak tatanan hukum perencanaan tata ruang yang telah dibangun UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pembolehan dalam pasal 114a PP RTRWN ini, dianggap merusak tatanan hukum yang telah dibangun UU Tata Ruang, yang mengharapkan rencana tata ruang dibuat secara “komplementer dan berjenjang.” Dwi Sawung, Pengkampanye Energi dan Perkotaan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, menceritakan bagaimana Pasal 114a telah beroperasi dalam konteks riil, “Ada proyek yang telah jelas cacat izinnya karena ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang daerah. Di perkara PLTU Cirebon 2, bahkan izin lingkungannya telah dinyatakan batal dan diperintahkan dicabut karena ketidaktaatan ruang. Tapi setelah dibatalkan pengadilan, pemerintah malah mengeluarkan lagi dengan dasar Pasal 114a PP RTRWN.”

Alasan lain pengajuan uji materiil ini dilontarkan oleh Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata,  terkait dengan dinafikannya proses yang seharusnya terintegrasi dengan penyusunan RTRW, khususnya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). “Selama ini nelayan tradisional telah dengan cara-cara yang terhormat, menggunakan instrumen hukum yang tersedia, demi ruang hidupnya yang terancam proyek infrastruktur mulai dari PLTU Batubara hingga tanggul laut raksasa dalam proyek NCICD termasuk mengawal segala perizinan pemanfaatan ruang dan KLHS. Pasal 114a PP RTRWN tersebut menjadi jalan pintas memaksakan proyek tersebut dengan cara yang sewenang-wenang dan melanggar hak-hak nelayan atas tanah tempat tinggalnya dan wilayah perairan sebagai ruang hidupnya” ujar Marthin.

Permohonan HUM ini didukung juga oleh beberapa individu dan organisasi masyarakat sipil, termasuk RUJAK, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Elisa Sutanudjaja, Direktur Eksekutif RUJAK, menyayangkan nuansa sentralistik yang dibawa Pasal 114a, “Perubahan RTRW Nasional terutama pada Pasal 114A justru membawa kebijakan tata ruang Indonesia kembali pada kebijakan sentralistik, top down dan cenderung otoriter. Jikapun harapan pemerintah pusat agar ada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dalam berbagai otorita ruang, tidak berarti jalan keluarnya hanya bisa sentralistik, melainkan pemerintah pusat seharusnya menfasilitasi kerja sama ketataruangan antar daerah.” Lebih lanjut, menurut  Elisa, perubahan ini juga makin menjauhkan kepentingan rakyat, yang aspirasinya disampaikan melalui pemerintah daerah, baik kota, kabupaten dan provinsi dapat sewaktu-waktu dan tiba-tiba diingkari atas nama proyek strategis nasional.

Para pemohon berharap Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan semua alasan permohonan secara objektif dan mengabulkan permohonan HUM. Selain itu, para pemohon juga mengingatkan para pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan proyek strategis nasional juga untuk tetap memperhitungkan ketiadaan usaha dan/atau kegiatan dalam RTRW Kab/Kota dan/atau RTRW Provinsi sebagai resiko hukum yang signifikan, dan sebaiknya tidak mengandalkan Pasal 114a dalam memproses izin pemanfaatan ruangnya;

Narahubung:

Arip Yogiawan / YLBHI (0812-1419-4445)
Dwi Sawung / WALHI (Ph: 0815-6104-606; WA: +63999-4120-029)
A. Martin Hadiwinata / KNTI (0812-8603-0453)

[Siaran Pers] 11 TAHUN UU KIP, KETERBUKAAN INFORMASI LINGKUNGAN MASIH JAUH PANGGANG DARI API

Jakarta, 30 April 2019. Komisi Informasi Pusat untuk kesekian kalinya kembali mengusulkan tanggal 30 April sebagai Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Hal ini dikemukakan oleh Cecep Suryadi, Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 dalam Diskusi Implementasi Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan di Kantor Komisi Informasi Pusat pada Selasa 30 April 2019.

 

Sebelumnya usul ini telah pernah disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2016, Abdulhamid Dipopramono dalam Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi di Mataram, 14 September 2014 lalu. Salah satu alasannya adalah tanggal 30 April merupakan hari bersejarah bagi perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia, yang ditandai dengan diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lazim disebut dengan UU KIP. “Mengingat UU KIP lahir dari inisiatif sekelompok masyarakat sipil pasca reformasi, peringatan hari ini juga diharapkan dapat menjadi penghargaan kepada upaya perintisan keterbukaan informasi,” jelas Abdulhamid Dipopramono yang juga hadir dalam diskusi di Kantor Komisi Informasi Pusat pada hari ini.

 

“Jika membaca catatan sejarah, UU KIP memang lahir dari perjuangan sekelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi (Koalisi KMIP), yang aktif mengawal pembahasan RUU KIP sejak tahun 2000 bersama DPR dan Pemerintah. Namun jauh sebelum itu, hak atas informasi telah pernah digunakan sebagai dasar untuk mengakses dokumen lingkungan melalui gugatan Walhi melawan PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) pada tahun 1988. Majelis Hakim kala itu berpendapat Penggugat tidak bisa membuktikan dasar hukum memiliki hak untuk meminta informasi kepada Tergugat. Tak berhenti di sini, aktivis lingkungan hidup kemudian mendorong diakuinya hak atas informasi lingkungan hidup dalam revisi UU Lingkungan Hidup pada tahun 1997. Meski demikian, belum ada mekanisme pelayanan informasi publik yang baku dari Badan Publik. Gema reformasi dan kebutuhan akan akses informasi untuk mengawal pemerintahan mendorong Koalisi KMIP untuk mendorong lahirnya undang-undang yang mengatur terkait keterbukaan informasi publik,” Deputi Direktur Monitoring, Evaluasi dan Manajemen Pengetahuan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Astrid Debora Meliala menambahkan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] 11 TAHUN UU KIP, KETERBUKAAN INFORMASI LINGKUNGAN MASIH JAUH PANGGANG DARI API

[Siaran Pers Bersama] Pelarangan Plastik Sekali Pakai di Indonesia: Bukti Nyata Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah

Jakarta (29 April 2019). Maraknya pelarangan plastik sekali pakai di Indonesia, seperti kantong plastik, menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu mengatasi permasalahan polusi plastik. Pasca dipublikasikannya penelitian oleh Dr. Jenna Jambeck di Jurnal Science tahun 2015 lalu yang menyebut Indonesia sebagai negara penyumbang sampah plastik ke lautan kedua di dunia, berbagai inisiatif tegas mulai dilakukan oleh Indonesia, salah satunya dengan dilarangnya penggunaan plastik sekali pakai oleh beberapa pemerintah daerah seperti Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Bogor, dan Provinsi Bali.

Saat ini, Peraturan Gubernur Bali dan Peraturan Walikota Bogor tentang pelarangan plastik sekali pakai sedang dimohonkan ke Mahkamah Agung untuk uji materiil (judicial review) oleh industri plastik dan industri daur ulang plastik, dengan alasan pelarangan tersebut tidak sesuai dengan UU Pengelolaan Sampah. Alasan tersebut telah dibantah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Prinsipnya begini, dalam Undang Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ‘pengelolaan sampah’ diklasifikasikan ke dalam ‘pengurangan sampah’ dan ‘penanganan sampah’. Pengurangan sampah terdiri dari pembatasan sampah, guna ulang sampah, dan daur ulang sampah. Beberapa daerah tersebut seperti Provinsi Bali, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, dan lainnya menerapkan kebijakan pembatasan sampah kantong plastik sekali pakai dengan tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai di gerai ritel modern, bahkan kota Banjarmasin sudah masuk ke pasar-pasar tradisional. Secara filosofis, sebenarnya dalam UU Pengelolaan Sampah, hierarki yang paling tinggi dalam pengelolaan sampah adalah mencegah atau membatasi timbulnya sampah.”, ujar Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Pelarangan Plastik Sekali Pakai di Indonesia: Bukti Nyata Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah

[Siaran Pers Bersama] Klarifikasi Terbuka Gerakan #BersihkanIndonesia

Sehubungan dengan penyebaran selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam klarifikasi terbuka ini) yang secara sepihak mencatut nama Gerakan #BersihkanIndonesia beserta logo-logo dari seluruh anggota Gerakan #BersihkanIndonesia. Dengan ini, Gerakan #BersihkanIndonesia menyatakan:

  1. TIDAK pernah dimintai konsultasi atau persetujuan untuk penggunaan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  2. TIDAK terlibat dalam proses pembuatan atau penyebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  3. Bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia TIDAK dimintai konsultasi, persetujuan, atau terlibat diskusi dengan instansi atau lembaga yang BUKAN bagian dari Gerakan #BersihkanIndonesia, yang logonya tercantum dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut, yaitu: Asosiasi Panas Bumi Indonesia; Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat; dan Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia.
  4. Bahwa kesan atau persepsi yang dapat ditimbulkan oleh pembingkaian nama Gerakan #BersihkanIndonesia beserta logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut; yaitu kesan atau persepsi bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia mendukung proyek energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut adalah TIDAK BENAR.

Atas dasar hal tersebut, Gerakan #BersihkanIndonesia juga menyatakan hal berikut:

  1. Mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas upaya klarifikasi masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, kepada anggota Gerakan #BersihkanIndonesia dan selanjutnya Gerakan #BersihkanIndonesia terkait tidak terlibatnya Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  2. Bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia MENDUKUNG penuh perjuangan masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, untuk mempertahankan hak atas ruang hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidupnya.
  3. MENGECAM tindakan sepihak pencatutan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dan logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  4. MENGECAM praktik-praktik kotor dan sewenang-wenang dari proyek energi jenis apapun yang meminggirkan dan merugikan hak-hak masyarakat termasuk hak masyarakat untuk menolak proyek tersebut, yang menipu dan mengadu domba masyarakat, lebih-lebih yang menimbulkan dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
  5. Bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia sedang dalam proses meminta klarifikasi terbuka terkait pencatutan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dan logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia terhadap tiga instansi atau lembaga yang logonya dicantumkan dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut, yaitu: Asosiasi Panas Bumi Indonesia; Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat; dan Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia, sehingga kami menduga, atau tiga instansi atau lembaga tersebut terindikasi kuat menjadi pihak yang bertanggungjawab atas beredarnya selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  6. Bahwa atas dasar klarifikasi dari point 5 tersebut, Gerakan #BersihkanIndonesia menuntut pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mencabut, menarik selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut, dan mengklarifikasi serta memohon maaf secara terbuka baik itu di media instansi atau lembaga (misal website) juga di media massa atas pencatutan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dan logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia tersebut.
  7. Bila klarifikasi terbuka tidak dilakukan dalam waktu 5×24 Jam sejak permintaan atas klarifikasi dilayangkan (hingga akhir jam kerja hari Rabu, 10 April 2019), maka Gerakan #BersihkanIndonesia akan melakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Klarifikasi terbuka dari Gerakan #BersihkanIndonesia. Segala informasi yang beredar dapat diklarifikasi kepada kontak Gerakan #BersihkanIndonesia seperti tertera di bawah ini.

 

Atas nama Gerakan #BersihkanIndonesia

Kontak: Arip Yogiawan, YLBHI | arip.yogi@ylbhi.or.id | +62 812-1419-4445

Rilis selengkapnya disini

[Siaran Pers Bersama] Mendesak Pemerintah Untuk Menjalankan Putusan MA tentang Keterbukaam Informasi HGU

Kami menyayangkan pernyataan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Syofyan Djalil menolak membuka data Hak Guna Usaha (HGU) dengan alasan membahayakan kepentingan nasional, dalam hal ini melindungi industri sawit.

Desakan untuk membuka HGU telah sejak lama dilakukan oleh masyarakat sipil. HGU merupakan salah satu informasi bersifat publik yang harus bisa diakses semua orang. Hal ini salah satunya mengacu putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memenangkan gugatan Forest Watch Indonesia (FWI) dalam perkara Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016 yang diperkuat dengan putusan Nomor 121 K/TUN/2017 tertanggal 6 Maret 2017. Putusan tersebut memerintahkan Mentri ATR/BPN membuka data HGU yang masih berlaku hingga tahun 2016 di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara baik informasi nama pemegang HGU, tempat/lokasi, luas HGU yang diberikan, jenis komoditi, peta area HGU yang dilengkapi titik koordinat. Namun sampai sekarang tidak pernah diberikan.  “FWI mencatat dari rentang tahun 2013-2018, Kementerian ATR/BPN sudah 11 kali diadukan oleh kelompok masyarakat sipil maupun perorangan untuk kasus sengketa informasi terkait dokumen HGU. Mulai dari Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh dan yang terkahir putusan Komisi Informasi Papua Nomor : 004/III/KI-Papua-PS-A/2018 yang menyatakan informasi yang dimohonkan LBH Papua terkait dokumen HGU 31 perusahaan perkebunan sawit di Papua sampai 2016-2017 bersifat terbuka,” kata Agung Ady Setyawan, Juru Kampanye  Forest Watch Indonesia (FWI).

Beberapa sengketa sampai saat ini terus bergulir di Komisi Informasi baik Pusat maupun Daerah. Greenpeace Indonesia saat ini tengah menjalani sidang gugatan informasi HGU di Komisi Informasi Pusat (KIP) terhadap Kementerian ATR/BPN. “Argumen pemerintah tidak memiliki dasar hukum, bertentangan dengan Undang-undang Informasi Publik serta yang telah dipatahkan oleh Mahkamah Agung. Kami mendukung langkah YLBHI mensomasi Kementerian ATR/BPN dan mengambil langkah hukum jika  pemerintah bersikeras dengan sikapnya.” kata Asep Komarudin Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Mendesak Pemerintah Untuk Menjalankan Putusan MA tentang Keterbukaam Informasi HGU

[Siaran Pers Bersama] BALADA HGU DALAM PILPRES 2019 : INFORMASI HGU JANGAN SEKEDAR JADI DAGANGAN POLITIK

Jakarta, 20 Februari 2019. Publik dikejutkan pada debat putaran kedua calon presiden (capres) 2019 ketika capres nomor urut 01, Joko Widodo, mengungkapkan areal yang dimiliki oleh capres 02 Prabowo Subianto, 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di  Aceh. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengakui bahwa dirinya memang menguasai sejumlah lahan milik negara dengan status Hak Guna Usaha (HGU).

Informasi HGU adalah informasi publik yang telah ditegaskan melalui putusan Komisi Informasi Pusat (KIP), lalu dikuatkan dengan putusan PTUN dan Mahkamah Agung (MA). Putusan ini sebagai bagian dari perjuangan keterbukaan informasi yang dilakukan FWI bersama publik sejak 1 Desember 2015. Meskipun telah dinyatakan terbuka, sampai detik rilis ini dikeluarkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) masih membangkang dan belum juga mau membuka dan menyerahkan informasi HGU yang disengketakan.

Baca : http://fwi.or.id/publikasi/putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia/

Mufti Barri, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI mengungkapkan kejadian tersebut sebagai ironi. “Sentilan informasi yang dikeluarkan oleh capres nomor urut satu adalah sebuah ironi dimana informasi yang seharusnya dibuka untuk publik, yang sebelumnya selalu ditutup-tutupi, tapi malah dibuka dalam panggung debat antar capres sebagai bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan. Sementara urgensi keterbukaan informasi HGU yang lebih besar, seperti penyelesaian konflik sosial, tumpang tindih perizinan dan deforestasi malah diabaikan.”

Apresiasi bisa diberikan oleh publik ketika Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2017  Pasal 61 memasukkan putusan pengadilan atas informasi HGU yang secara utuh terbuka bagi publik, sebagai bentuk perubahan kebijakan yang mengarah pada tata kelola sumber daya alam yang lebih terbuka. Namun ketika implementasinya berbanding terbalik, apresiasi tidak layak lagi diberikan. Kenyataannya, produk kebijakan tersebut dilanggar oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] BALADA HGU DALAM PILPRES 2019 : INFORMASI HGU JANGAN SEKEDAR JADI DAGANGAN POLITIK

[Siaran Pers] ICEL: Apresiasi KPU dan Kritisi Visi Misi Debat Pilpres 2019

Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) memberikan apresiasi kepada KPU atas penyelengaraan debat pada putaran kedua Calon Presiden 2019, yang digelar tadi malam (Minggu, 17 Februari 2019). Sebab pada debat putaran kedua ini, KPU mampu menyusun alur debat menjadi jauh lebih menarik.

“Alur debat Capres 2019 tadi malam, jauh sangat menarik dari debat sebelumnya. Langkah-langkah KPU untuk melakukan pembenahan patut kita apresiasi. Berbagai pertanyaan juga cukup beragam menggambarkan keseluruhan tema. Selamat untuk KPU,” ujar Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo dalam rilis yang disampaikannya.

“Terkait visi misi lingkungan dan sumber daya alam yang dipaparkan oleh kedua pasangan calon (Paslon), kita masih perlu memberikan garis bawah kepada kedua Paslon. Paslon 01 meskipun cukup mengelaborasi soal hubungan lingkungan dengan berbagai sektor namun dalam beberapa hal akurasi datanya masih lemah. Sebagai contoh soal data Karhutla, pencemaran limbah industri, tata kelola sawit dan penanganan lubang tambang. Sedangkan Paslon 02 harus bekerja lebih ekstra untuk mendetailkan langkah-langkah strategisnya dengan mendasarkan pada persoalan dan fakta di lapangan. Saya berharap waktu yang tersisa hingga Pilpres benar-benar dimanfaatkan oleh keduanya untuk mendemonstrasikan gagasan mereka kepada publik dengan lebih baik.” ujar Henri kembali.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL: Apresiasi KPU dan Kritisi Visi Misi Debat Pilpres 2019

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tagih Pembahasan Soal Energi Bersih di Debat Capres

Foto: Bersihkan Indonesia

Jakarta, 11 Februari 2019 – Debat Capres ke-2 akan berlangsung pada Minggu, 17 Februari 2019 mendatang dengan bertemakan energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Tema tersebut sangat dinantikan untuk menegaskan sejauh mana  komitmen dan program kerja para capres dalam transisi nyata ke  energi bersih yang tidak menghasilkan emisi dan merusak lingkungan seperti batu bara.

Untuk mendesakkan aspirasi tersebut #BersihkanIndonesia melakukan aksi kreatif di depan KPU  (Komisi Pemilihan Umum) Pusat Jakarta, dengan tajuk “Kami Ingin Masa Depan, Kami Ingin Energi Bersih”. Tujuannya agar Paslon Capres memiliki komitmen yang jelas dan terukur untuk melakukan tindakan nyata mewujudkan kedaulatan energi yang bersih dan tidak merusak lingkungan. Gerakan #BersihkanIndonesia merupakan gerakan non partisan yang didorong oleh 35 organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang berfokus pada isu energi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tagih Pembahasan Soal Energi Bersih di Debat Capres

[Siaran Pers Bersama] Upaya Pembunuhan Direktur WALHI NTB, Negara Gagal Lindungi Pejuang Lingkungan Hidup

Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019 – Pembakaran rumah Murdani, Direktur WALHI NTB pada 28 Januari 2019, sekitar Pukul 03.00 WITA merupakan bentuk nyata kegagalan negara memberikan jaminan dan perlindungan kepada Pejuang Lingkungan Hidup. Peristiwa ini patut diduga terencana dan ditujukan untuk membunuh Murdani dan keluarganya. Hal ini dapat diketahui dari hasil investigasi dan temuan Tim WALHI yang mencatat bahwa ada empat titik pembakaran, yang dua diantaranya merupakan akses penting untuk keluar masuk rumah, yaitu di pintu utama dan pintu dapur. Temuan dua titik ini memperkuat dugaan WALHI, agar Murdani dan keluarganya tidak mempunyai keluar rumah. Sedangkan dua kobaran api lainnya ditemukan di depan mobil avanza dan di bagian depan mobil dum truk di halaman rumahnya. Kejadian ini diduga dilakukan secara terencana oleh orang yang terlatih, karena ditemukan topi yang menutup CCTV yang berada di bagian luar pintu dapur.

Kejadian pembakaran rumah yang bertujuan menghilangkan nyawa Murdani dan keluarganya patut diduga berelasi dengan perlawanan dan kritik WALHI NTB terhadap aktivitas indutri pertambangan pasir dan pembangunan yang abai terhadap kondisi lingkungan hidup di Propinsi tersebut. Dugaan ini semakin kuat, karena sejak 2016, Murdani telah beberapa kali mencapat ancaman pembunuhan. Terhadap ancaman tersebut, ia sudah melaporkannya kepada Polda NTB, namun tidak ada tindakan dan penanganan yang serius oleh Polda NTB. Seharusnya Polda NTB memberikan perlindungan khusus kepada Murdani pasca ancaman yang dialaminya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Upaya Pembunuhan Direktur WALHI NTB, Negara Gagal Lindungi Pejuang Lingkungan Hidup