Negara Harus Melanjutkan Agenda Kemitraan Pemerintah Terbuka
Indonesia sudah menjadi anggota Open Government Partnership (OGP) selama hampir 7 tahun. OGP atau Kemitraan Pemerintah Terbuka merupakan inisiatif global yang membawa visi menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Tatakelola OGP dijalankan berdasarkan prinsip kemitraan yang setara (co-governance) antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Dengan mengambil momentum Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Terbuka ke-3 pada 12-13 Desember 2018 di Jakarta, kami 107 perwakilan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari seluruh Nusantara berkumpul untuk membahas isu-isu kunci yang berkaitan dengan OGP.
Kami mengakui bahwa OGP adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengamankan komitmen konkret pemerintah untuk mempromosikan dan mewujudkan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi memperkuat tata kelola pemerintahan. Komitmen ini menanggapi empat nilai utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan inovasi.
Kami menghormati dan mendukung semangat OGP dan upaya-upaya untuk menciptakan keterbukaan pemerintah. Juga pelibatan masyarakat sipil dan pemberian ruang untuk para reformis dan inovator sebagai aktor utama demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan.
Setelah mempertimbangkan kemajuan dan pencapaian OGP sejauh ini, kami mempertimbangkan tiga isu berikut, untuk dipertimbangkan ke depan: Pertama, kepentingan dan kebutuhan untuk membangun, memperluas, dan mengkonsolidasikan ruang sipil; Kedua, seiring perumusan agenda pasca Pemilu 2019, meliputi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan-kebutuhan mendasar untuk menggabungkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan Ketiga, kebutuhan OGP untuk membangun dan memelihara mekanisme partisipasi masyarakat sipil dan aksi konkret dari Pemerintah.
Jakarta – 5 Desember 2018 – Indonesia tidak memiliki peraturan baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut sehingga potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut atas kegiatan pada unit pembangkit sangat besar. Padahal sebanyak 82% PLTU Batubara yang tercantum dalam RUPTL 2018-2027 berada di daerah pesisir. Penguatan kebijakan melalui pembentukan peraturan khusus pembuangan air limbah PLTU Batubara harus segera dilakukan.
Berdasarkan RUPTL 2018-2027, dari target bauran energi akhir tahun 2025, kontribusi PLTU Batubara paling besar yaitu 54%, sedangkan sisanya bersumber dari energi baru terbarukan, BBM dan gas. Dari 53.717 MW total target energi nasional dari batu bara itu, 82% atau 44.047 MW akan dihasilkan dari pembakaran batu bara yang mengancam daerah pesisir dan kehidupan laut.
Analisis yang dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengungkapkan peraturan baku mutu air limbah PLTU Batubara yang ada sangat longgar [1]. Landasan utama pencegahan dampak pencemaran air limbah yakni PermenLH No. 8 tahun 2009 hanyalah turunan dari Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001. Sementara PP No. 82 tahun 2001 sendiri tidak mengatur terkait air laut sehingga PermenLH No. 8 Tahun 2009 tidak dapat digunakan untuk acuan baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut.
“Tidak adanya baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Bagaimana mungkin Indonesia akan membangun 19.611 MW PLTU Batubara yang baru dan 24.435,96 MW PLTU Batubara yang sekarang beroperasi di daerah pesisir sementara aturan pencegahan yang ada saat ini tidak tepat sasaran, sangat longgar dan saling bertolak belakang,” kata Angela Vania, Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
JAKARTA, 5 Desember 2018 – Masyarakat peduli lingkungan yang menamakan diri Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) mendatangi Balai Kota DKI Jakarta guna menyerahkan notifikasi gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Notifikasi CLS dilayangkan sejumlah individu sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah akibat lalai menangani polusi udara di Jakarta. Terdapat tujuh tergugat yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten.
Inayah Wahid, salah satu penggugat mengatakan polusi udara Jakarta sangat mengkhawatirkan. “Kami peduli. Karenanya kami meminta pemerintah benar-benar serius menangani polusi udara yang ada sehingga tidak memakan korban terutama kelompok masyarakat yang rentan,” ujarnya dalam keterangan pers.
Hal senada juga dikatakan penggugat lainnya Melanie Subono. “Andai bernafas dengan baik saja sudah tidak menjadi hak kita sebagai manusia, maka sama saja dengan pemerintah membunuh massal masyarakatnya,” tegasnya.
Setidaknya ada 19 orang yang akan melayangkan gugatan. Selain Inayah dan Melanie, terdapat pula Anwar Ma’ruf, Hermawan Sutantyo, Nur Hidayati, Kholisoh, Tubagus Soleh Ahmadi, Sudirman Asun, Ohiongyi Marino, Merah Johansyah, Leonard Simanjuntak, Asfinawati, Elisa Sutanudjaja, Sandyawan Soemardi, Yuyun Ismawati, Sonny Mumbunan, Jalal, Ari Muhammad dan Adhito Harinugroho.
Dalam rentang waktu 1 minggu, sudah ditemukan dua jenis biota laut mati dengan keadaan perut yang berisi sampah laut. Tanggal 19 November 2018 ditemukan seekor paus sperma mati terdampar di perairan Pulau Kapota, Taman Nasional Wakatobi karena menelan 5,9 kg sampah plastik. 8 hari kemudian di Pulau Pari, Kepulauan Seribu ditemukan juga dua hingga tiga penyu mati yang diduga akibat memakan sampah. Di sekitar lokasi tempat matinya penyu terdapat banyak sampah, eceng gondok, dan tumpahan minyak tetapi yang paling mendominasi adalah sampah plastik .
Ketidakseriusan pemerintah dalam penanganan sampah laut menjadi permasalahan masih banyaknya sampah laut. Masih minimnya langkah nyata penanganan sampah laut dan lambatnya penerbitan regulasi penanganan sampah laut menjadi gambaran ketidakseriusan pemerintah. Terkait penerbitan regulasi penanganan sampah laut, pemerintah telah berkomitmen sejak tahun 2016 untuk menurunkan sampah laut, namun aturan pelaksananya baru muncul akhir tahun 2018 yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
Penerapan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 yang berisi rencana aksi nasional penanganan sampah laut tahun 2018-2025 menjadi penting untuk dilaksanakan. Peraturan ini menjadi wadah hukum pertama dan satu-satunya yang mengatur penanganan sampah plastik di laut secara terpadu dan komprehensif. Sampai sekarang belum terlihat aksi – aksi tegas dalam melaksanakan aturan ini.
Untuk penanganan sampah laut ini, ICEL mendesak pemerintah untuk melakukan langkah awal dengan mengurangi jumlah sampah laut dengan melakukan pembersihan dan pengambilan sampah laut. Lalu dalam jangka panjang, melakukan pencegahan sampah hasil kegiatan di darat agar tidak sampai ke laut dan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan pembuangan sampah dari kegiatan di laut.
Selain penerapan rencana aksi dan langkah-langkah awal tersebut, Pemerintah juga harus melakukan harmonisasi pelaksanaan Perpres No. 83 Tahun 2018 dengan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah TanggaPerpres No. 83 Tahun 2018 disusun untuk menindaklanjuti komitmen Pemerintah yang akan mengurangi sampah plastik di laut sampai dengan 70% di tahun 2025 dan Perpres No. 97 Tahun 2017 disusun dengan target pengurangan sampah hingga 30% dan pengelolaan sampah hingga 70% pada tahun 2025.
“Pada aturan masing-masing, kedua Perpres ini menjadi acuan oleh pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dalam menyusun dokumen rencana strategis masing-masing. Bagaimana kedua Perpres ini dapat saling mendukung tercapainya target untuk mengurangi sampah merupakan pekerjaan rumah Pemerintah,” ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL.
ICEL memberikan kritik atas Perpres No. 83 Tahun 2018 yang tidak memuat masukan dari publik terkait perlunya kebijakan disinsentif bagi produsen, pemegang merek dan pelaku usaha ritel modern, pusat perbelanjaan, jasa dan makanan.
“Kebijakan disinsentif ini diperlukan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat bagi produsen, pemegang merek dan pelaku usaha dalam mengurangi penggunaan sampah plastik,” menurut Ohiongyi.
ICEL menilai rencana aksi dalam Perpres ini juga hanya memberikan standard capaian setiap program yang hanya melihat ‘bungkus’ saja tanpa melihat dalamnya. Misalkan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik diukur hanya berdasarkan jumlah sosialisasi yang akan dilakukan, tidak ada penilaian secara spesifik mengenai apa yang dapat dikatakan sudah terjadi peningkatan kesadaran ataupun target pengelolaan sampah yang baik yang diukur dari jumlah sarana pengelolaan sampah, bukan dari performa masing-masing sarana tersebut nantinya. Namun terlepas kelemahan perpres ini, langkah nyata mendesak untuk segera dilakukan.
“Jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan rencana aksi ini hanya menjadi aturan belaka. Sehingga kematian paus di Wakatobi dan penyu di Pulau Pari hanyalah awal dari kasus-kasus serupa yang akan muncul ke depannya.” tutup Ohiongyi.
Perpres ini ditandatangani satu bulan sebelum Our Ocean Conference diselenggarakan di Bali.
Penerapan Perpres No. 8 Tahun 2018 penting untuk dilakukan untuk menanggulangi sampah laut di Indonesia, selain itu penerapan akan Perpres ini akan membuktikan komitmen Indonesia di mata dunia intenasional dalam menjaga laut agar tetap sehat. Tidak hanya dalam membuat aturan, tapi juga langkah nyata aturan tersebut.
Narahubung
Ohiongyi Marino(Kepala Divisi Pesisir dan Maritim) 085777070735
(Ket foto Ki-Ka) Dr. Martua T. Sirait, Forest Watch Indonesia, Dr. Ir. Ahmad Kurnain, M.Sc., Universitas Lambung Mangkurat, Wiwiek Awiati, S.H., M.H., Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Henri Subagiyo, S.H., M.H., Indonesian Center for Environmental Law, Abdon Nababan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Si., Universitas Jambi, I Nyoman Suryadiputra, Wetlands Internasional – Indonesia, Drs. Darmae Nasir, M.Si, M.A., Ph.D., Universitas Palangkaraya, dan Charles Simabura, S.H., M.H., Universitas Andalas secara kompak menyilangkan tangan di depan dada sebagai bentuk penolakan terhadap tindak kriminalisasi terhadap civitas akademik.
Jakarta, 19 Oktober 2018. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dengan penjara 12 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar 2,7 miliar. Nur Alam telah terbukti bersalah atas kasus pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Perkara ini kemudian berlanjut ke tingkat banding. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman kepada Nur Alam menjadi 15 tahun penjara dan denda 1 miliar subside 6 bulan kurungan, serta tetap mewajibkan membayar uang pengganti sebesar 2,7 miliar. Tidak hanya itu, hakim di tingkat banding juga menjatuhkan hukuman berupa pencabutan hak politiknya selama 5 tahun.
Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan keterangan ahli Dr Basuki Wasis dalam persidangan, menyatakan perbuatan Nur Alam menyetujui IUP eksplorasi yang berubah menjadi operasi produksi PT Anugerah Harisma Barakah tanpa prosedur yang semestinya. Hal itu disebut telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara masif di Pulau Kabaena, belum lagi bila dihitung biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar. Majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama kecuali soal lama hukuman sehingga diperberat. Pada persidangan tingkat banding ini majelis hakim menyatakan telah mempertimbangan keberatan-keberatan penunutut umum dan penasehat hukum terdakwa sebagaimana tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding.
Jakarta | 03/10/2018. Diterbitkannya moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Binagraha, Jakarta, Kamis (20/9/2018) lalu disambut baik oleh lembaga Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo mengapresiasi kebijakan ini, yang pas dengan momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan, khususnya dari aktivitas perkebunan sawit. Namun demikian, Henri menilai pengaturan mengenai aspek penegakan hukum masih sangat lemah.
Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kebijakan ini, khususnya berkaitan dengan keberhasilan Inpres yang telah dikeluarkan oleh Presiden terkait moratorium perizinana kelapa sawit. Pertama proses pengambilan kebijakan dalam penundaan dan evaluasi belum menunjukkan adanya mekanisme pelibatan para pemangku kepentingan. Hampir semua unsur di dalam pemerintahan selama ini terlibat dalam pemberian izin yang menyalahi aturan ataupun adanya pembiaran pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, tidak terdeteksi bagaimana pelibatan pemangku kepentingan selain pemerintah seperti publik dan perusahaan.
Respon KSTJ atas Pencabutan Izin Reklamasi Pulau-Pulau Buatan
Jakarta-Kamis, 27 September 2018. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencabut 13 Izin Persetujuan Prinsip dan Pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama atas Pulau-Pulau Reklamasi yang telah diterbitkan. Atas tindakan tersebut, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memberikan catatan-catatan penting, antara lain:
Pertama, pulau-pulau reklamasi yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Provinsi adalah berjumlah 17 pulau, sedangkan izin yang dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta berjumlah 13 pulau. Jika Pemerintah Provinsi ingin menghentikan reklamasi, maka Gubernur seharusnya mencabut izin 17 pulau tersebut tanpa terkecuali. Meskipun 4 (empat) pulau yang tidak dicabut izinnya telah terbangun, hal ini seharusnya bukan menjadi halangan untuk tidak mencabut izin pulau-pulau tersebut.
Kedua, Gubernur DKI Jakarta melakukan pencabutan terhadap izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama, namun dalam catatan koalisi terdapat beberapa pulau yang sudah memiliki izin pelaksanaan reklamasi seperti Pulau F, Pulau I, Pulau K, dan Pulau G. Pencabutan izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama dengan pengembang tidak serta merta secara hukum membatalkan izin pelaksanaan reklamasi. Perlu ada tindakan hukum lanjutan terhadap izin pelaksanaan reklamasi dengan melakukan pencabutan. Dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta juga harus melakukan pencabutan atas izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan.
Ketiga, diperlukan transparansi terhadap pencabutan-pencabutan 13 izin reklamasi tersebut dengan melakukan publikasi surat pembatalan reklamasi dan juga rekomendasi Badan Pelaksana Pantura Jakarta yang menjadi dasar pencabutan oleh Gubernur DKI Jakarta.
Keempat, keterbukaan informasi atas kelanjutan 4 (empat) pulau yang sudah terbangun dan belum dicabut izinnya yaitu Pulau D, Pulau C, Pulau N, dan Pulau G. Dibutuhkan kajian lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk menentukan nasib 4 (empat) pulau tersebut. Pelibatan masyarakat luas juga diperlukan untuk ikut menentukan kelanjutan dari 4 pulau tersebut.
Kelima, memastikan agar kegiatan pelaksanaan reklamasi tidak diatur lagi dalam peraturan perundang-perundangan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Pesisir dan Teluk Jakarta melalui penyusunan KLHS Tata Ruang. KLHS akan menjadi dasar pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta ataupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) DKI Jakarta.
Keenam, harus dilakukan pemulihan atas ekosistem pesisir dan Teluk Jakarta yang diawali dengan menyusun rencana pemulihan oleh Pemerintah DKI Jakarta yang melibatkan pakar dan juga masyarakat. Rencana pemulihan dibutuhkan karena setiap ekosistem menyediakan jasa ekosistem dengan kualitas dan nilai yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula. Selain itu, upaya pemulihan ini termasuk juga pemulihan akibat dampak ekonomi dan sosial dari reklamasi.
Bersama dengan siaran pers ini, kami Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk :
Mencabut seluruh izin reklamasi 17 pulau tanpa terkecuali termasuk 4 pulau yang sudah terbangun,
Pencabutan izin sampai dengan izin usaha pelaksanaan reklamasi
Pembongkaran terhadap 4 pulau yang terbangun.
Pemulihan ekosistem Pesisir dan Teluk Jakarta dengan membentuk Tim yang terdiri dari unsur masyarakat, pakar, dan pemerintah
“Jangan sampai aturan (hukum) diubah hanya melalui sebuah kesepakatan golongan tertentu, karena itu hanya akan mempermalukan kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Sofis di masa lalu!”
Jakarta, 21 September 2018. Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan inipun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: Kucica Hutan/Murai Batu, Cucak Rawa, Jalak Suren, Anis Bentet Kecil, dan Anis Bentet Sangihe.
Menyikapi situasi ini, Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) berpendapat bahwa:
Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)
Pasal 1A ayat (2) P.92/2018 secara khusus mengatur penambahan kriteria penetapan menjadi satwa tidak dilindungi dan sebaliknya, atas: (1) banyaknya penangkaran, (2) banyaknya pemeliharaan untuk kepentingan hobi dan dukungan dalam kehidupan masyarakat, dan/atau (3) lomba/kontes. Kriteria tersebut sesungguhnya mengingkari Pasal 6 PP No 7/1999 yang menyatakan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kriteria jenis tumbuhan dan satwa dilindungi.
Faktanya, data dari LIPI melalui surat No B.4325/IPH.1/KS.02.04/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 menyimpulkan adanya penurunan populasi kucica hutan/murai batu, perkiraan kepunahan di alam untuk jalak suren dan cucak rawa. Sementara untuk kedua jenis lainnya, tidak pernah terangkat isu adanya penolakan terhadap jenis tersebut, namun tiba-tiba dieliminasi dari daftar perlindungan. Oleh karena itu, tidak ada alasan yuridis dan ilmiah untuk mengubah status perlindungan jenis-jenis tersebut menjadi tidak dilindungi karena saat ini DI ALAM PERTUMBUHAN POPULASINYA MENURUN DAN MENDEKATI KEPUNAHAN.
Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat
Adapun syarat penetapan ini setidaknya harus memenuhi (1) rekomendasi otorita ilimiah (LIPI), dan (2) syarat pemenuhan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No 7/1999. Sementara, P.92/2018 disusun tidak berdasarkan pertimbangan dari LIPI dan LIPI tidak pernah memberikan ataupun menyampaikan rekomendasi untuk mengeluarkan 5 jenis tersebut dari daftar TSL dilindungi dalam P.20/2018.
Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah
Baru berumur ±2 (dua) bulan, KLHK secara tergesa-gesa menggantikan P.20/2018 dengan P.92/2018. Perubahan yang sangat cepat ini menimbulkan pertanyaan bagaimana basis ilmiah pengeluaran kelima jenis burung ini dari daftar perlindungan. Pun apabila KLHK mendalilkan pertimbangan aspek sosial, tetap dibutuhkan data dan informasi ilmiah yang akurat dalam mengklaim aspek sosial masyarakat sebagai dasar perubahan.
Selain itu, penyelenggaraan kontes/lomba diantaranya Presiden Cup V, yang diklaim sebagai Festival dan Pameran Burung Berkicau Terbesar di Indonesia pada 28 Oktober 2018, juga dikonfirmasi dalam P.92/2018 sebagai dasar perubahan status perlindungan. Padahal jalannya perlombaan itu tidak akan terganggu jika kelima jenis tersebut memang merupakan hasil penangkaran. Apa inklusi adanya lomba/kontes sebagai pertimbangan kuat eliminasi suatu jenis dari daftar perlindungan?
92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam
Bahwa data yang diberikan oleh LIPI maupun kelompok masyarakat terkait dengan hasil pengamatan burung di lapangan seharusnya dijadikan sebagai dasar pemerintah untuk mengambil langkah yang hati-hati dalam menentukan kebijakan perlindungan terhadap kelima jenis satwa dilindungi. Alih-alih menyelamatkan keberadaan populasi kelima jenis burung tersebut di alam berdasarkan data sebaran populasi yang tersedia saat ini, pemerintah memilih untuk mengamankan sektor politik bisnis yang diklaim dapat memberikan keuntungan besar.
Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya
Rumah bagi kucica hutan/murai batu, cucak rowo, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe adalah alam yang diciptakan Tuhan, bukan “alam buatan” manusia. Oleh karenanya, suara kelompok masyarakat tertentu tidak dapat dijadikan dasar penentuan nasib ketiga jenis burung tersebut. Jika karena mereka bersifat inanimatif (tidak dapat bicara) dan tidak mengganggu manusia, maka cara terbaik memperlakukannya adalah membiarkan mereka menempati alamnya, sesuai kodrat-Nya.
Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990)
Bahwa kelima jenis burung ini statusnya memang sudah harus dilindungi. Hanya saja, permasalahan ini tidak luput dari ketertinggalan KLHK: (1) untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi keberadaan populasi, (2) mendata dan mengontrol pemanfaatan, serta (3) atas paradigma lama status perlindungan konservasi. Paradigma konservasi UU No 5/1990 hanya menyediakan dua titik ekstrim, yaitu dilindungi atau tidak dilindungi. UU No 5/1990 sendiri tidak memberi mandat pada KLHK untuk melakukan pengontrolan pemanfaatan jenis yang tidak dilindungi, sehingga populasi di alamnya semakin menurun. Selain itu “mekanisme antara” dalam kenaikan status perlindungan juga tidak ada dasar hukumnya. Jika pemerintah melakukan pengontrolan dan suatu saat memang harus dinaikkan statusnya, seharusnya ada “mekanisme antara” untuk terlebih dahulu mengkondisikan sosial dan psikologis masyarakat. KLHK pun seharusnya kembali memperjuangkan perubahan ini dalam revisi UU No 5/1990, agar regulasi konservasi tak hanya menyelamatkan populasi tapi juga mencegah goncangan sosial dan psikologis masyarakat.
Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.
Oleh karena itu, kami menuntut kepada:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan Kucica Hutan/Murai Batu, Cucak rawa, Jalak Suren, Anis Bentet Kecil, dan Anis Bentet Sangihe; dan
Presiden RI c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan pembahasan revisi Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Jakarta, 19 September 2018 – Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi”. Selama ini, Indonesia tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang berkeadilan dan melepaskan ketergantungan sistem energi dan ketenagalistrikannya terhadap energi fosil.
“#BersihkanIndonesia bertujuan menantang capres dan cawapres untuk berani berkomitmen merealisasikan tuntutan dari gerakan ini dengan menuangkannya dalam dokumen visi-misi dan kampanye mereka,” tegas Merah Johansyah Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), mewakili #BersihkanIndonesia.
“#BersihkanIndonesia pun mengajak masyarakat untuk memastikan bahwa siapapun kandidat yang terpilih untuk memenuhi komitmen ini saat terpilih nanti menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024,” ujar Nur Hidayati Direktur Eskekutif Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI), mewakili #BersihkanIndonesia.
Ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya batu bara memiliki dampak negatif dalam jangka panjang terhadap kesehatan, lingkungan hidup, dan perekonomian negara. Pada aspek kesehatan misalnya, pembakaran batu bara menyimpan risiko kesehatan publik yang besar dari polusi udara yang ditimbulkan.
Batu bara membebani Indonesia dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dari hulu ke hilir, biaya kesehatan, lingkungan dan sosial dari industri ekstraktif yang tidak diperhitungkan, dan pada akhirnya harus ditanggung rakyat.
Batu bara juga mengancam ketahanan pangan. Konsesi pertambangan batu bara mengancam seperlima tanah produktif yang seharusnya mendukung agenda ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, biaya kesehatan dampak dari PLTU Batubara mencapai sekitar Rp 351 Triliun untuk setiap tahun operasi pembangkit.
“PLTU batu bara diperkirakan telah menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahunnya. Dengan rencana pembangunan PLTU batu bara baru, angka kematian ini bisa mencapai 28.300 orang setiap tahunnya,” jelas Juru Bicara #BersihkanIndonesia Iqbal Damanik, yang juga Peneliti Auriga Nusantara.
Karena itu, Indonesia membutuhkan langkah kebijakan yang serius untuk menghentikan penggunaan energi fosil dan beralih pada penggunaan energi terbarukan yang bersih di tahun 2025. “Kebijakan pemerintah yang tepat akan mendukung energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan harga yang lebih murah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil, terutama batu bara. Pemerintah yang terpilih pada tahun 2019 nanti harus menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan yang pertama dan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan negeri ini,” jelas Juru Bicara #BersihkanIndonesia Verena Puspawardani dari Koaksi Indonesia.
#BersihkanIndonesia muncul sebagai aksi moral bersama yang ingin menyuarakan perubahan sistematis dan terstruktur dalam pilihan energi di Indonesia, yang tertuang dalam kebijakan pemerintah di 2019- 2024 nanti.
Dalam momentum pemilu 2019, #BersihkanIndonesia mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk mendorong mewujudkan cita-cita Indonesia Berdaulat Energi sebagai berikut:
Melepaskan Ketergantungan kepada Energi Fosil Pembangunan ekonomi yang mengabaikan biaya lingkungan, sosial, kesehatan perlu diakhiri. Penerbitan izin tambang batu bara baru dan perluasan lubang tambang baru harus dihentikan di tahun ini. Pembangunan PLTU baru ditiadakan mulai 2020. Subsidi batu bara dihentikan secara bertahap dan dialihkan untuk percepatan energi terbarukan. Penguasaan ekonomi yang oligarkis, serta peraturan- peraturan yang tidak kompetitif atau mematikan inovasi perlu diubah sehingga membangun iklim investasi yang kondusif bagi percepatan pengembangan energi terbarukan.
Mempercepat Pengembangan Energi Terbarukan Percepatan pengembangan energi terbarukan perlu dilakukan oleh pemerintah dan sektor terkait, melalui perbaikan kebijakan, pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah terpilih 2019 harus menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan pertama dan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan negeri ini.
Penambahan kapasitas pembangkitan listrik hanya bersumber dari energi terbarukan pada tahun 2025. Hal ini harus diterjemahkan dengan adanya insentif fiskal dan kebijakan yang berpihak pada energi terbarukan yang didukung alokasi anggaran yang memadai. Tata kelola ketenagalistrikan harus didesain untuk mampu merangsang pengembangan teknologi sistem ketenagalistrikan yang sedang mengalami perubahan signifikan secara global. Selain itu, pemerintah harus memprioritaskan perbaikan desain dan sistem jaringan ketenagalistrikan (transmisi dan distribusi) yang mampu merespon dinamika permintaan dan pasokan yang terdesentralisasi dan mandiri.
Memperbaiki Tata Kelola Energi dan Ketenagalistrikan yang Menjunjung Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik Pembelajaran dari perkara-perkara korupsi dan konflik kepentingan perlu digunakan untuk mereformasi akuntabilitas sektor energi dengan upaya preventif. Diperlukan komitmen politik untuk membuka data-data energi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Terbukanya data-data ini harus didesain untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan perencanaan ketenagalistrikan yang inklusif, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, aturan-aturan terkait tata kelola energi perlu diselaraskan untuk memastikan adanya perangkat dan mekanisme yang mendukung tata kelola energi yang bersih.
Penegakan Hukum dan Transisi Berkeadilan yang Berperspektif Pemulihan Internalisasi biaya lingkungan, sosial dan kesehatan, serta biaya pemulihan, harus dilakukan terhadap tambang dan PLTU batu bara yang belum berakhir masa operasinya. Selain itu, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari eksternalitas negatif yang selama ini ditanggung rakyat harus bertanggung jawab secara hukum. Korupsi batu bara, baik di hulu (pertambangan) maupun hilir (pembangkitan tenaga listrik), perlu menjadi agenda prioritas dalam penanganan korupsi, dan diikuti dengan pengembalian aset. Pemulihan lingkungan harus dilakukan, dengan mengutamakan prinsip pencemar membayar melalui pertanggungjawaban hukum yang menyentuh dalang intelektual (mastermind).
Juru Bicara #BersihkanIndonesia:
Nur Hidayati (081316101154) Merah Johansyah (081347882228) Iqbal Damanik (08114445026) Verena Puspawardani (081398272690)
Pendukung Gerakan #BersihkanIndonesia:
1. Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) 2. Auriga Nusantara 3. Center for Energy Research Asia (CERA) 4. Greenpeace Indonesia 5. G-CinDe (Gerakan Cinta Desa) Jambi 6. Hutan Kita Institute 7. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 8. Indonesia Corruption Watch (ICW) 9. Institute for Essential Services Reform (IESR) 10. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 11. Jejaring Sumatera Terang Untuk Energi Bersih 12. Kanopi Bengkulu 13. Kelopak Bengkulu 14. Koaksi Indonesia 15. KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Sumut 16. Lembaga Tiga Beradik (LTB) Jambi 17. LBH Bandung 18. LBH Pekanbaru 19. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 20. Walhi Jabar 21. Walhi Jateng 22. Walhi Kalsel 23. Walhi Sumsel 24. Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) Aceh 25. Publish What You Pay Indonesia 26. PUPA Bengkulu 27. Sajogyo Institute 28. Serikat Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR) Aceh 29. Trend Asia 30. Yayasan Srikandi Lestari 31. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 32. 350.org Indonesia
Jakarta 26 Agustus 2018. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Presiden Joko Widodo mencabut upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Kebakaran hutan dan kabut asap yang selalu terjadi setiap tahun dalam kurun waktu 18 tahun ini telah mendorong Gerakan Anti Asap mengajukan upaya hukum diwakili 7 orang warga Palangkaraya menggunakan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit).
Gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi Palangkaraya pada bulan November 2017,[1] namun Presiden memutuskan untuk melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung sehingga kepastian hukum atas hak warga untuk bebas dari kebakaran hutan dan asap masih terus terancam.[2]
“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan ini sebagai fakta bahwa tahun 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” tegas Arie Rompas salah satu penggugat prinsipal dan Team Leader kampanye hutan Greenpeace Indonesia.
