ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] 36 Organisasi Masyarakat Sipil Laporkan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

Jakarta, 21 Agustus 2019.  36 organisasi masyarakat sipil melaporkan Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Darwin Nasution pada Rabu, 21 Agustus 2019. Laporan tersebut sehubungan dengan penerbitan Surat Nomor: TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 tertanggal 6 Mei 2019, perihal Data dan Informasi terkait Kebun Kelapa Sawit.

 

“Surat Deputi tersebut dijadikan alasan beberapa Badan Publik untuk menolak memberikan informasi publik. Di Jambi misalnya, permohonan informasi oleh peneliti kami ditolak Dinas Perkebunan, atas dasar Surat Deputi tersebut. Jelas ini merupakan pelanggaran prosedur,“ jelas Henri Subagiyo, Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

 

Meski tidak ditujukan secara eksplisit kepada Kementerian/Lembaga atau Daerah, informasi yang tertuang dalam poin ke-3 surat tersebut memang terkesan memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan data dan informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) kebun kelapa sawit (berupa nama pemegang, peta, dan lokasi) sebagai informasi dikecualikan. Arahan tersebut kembali ditegaskan dalam poin ke-4 yang meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan inisiatif membuat kesepakatan dengan pihak lain dalam pemberian data dan informasi yang terkait dengan kebun kelapa sawit.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] 36 Organisasi Masyarakat Sipil Laporkan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

[Siaran Pers] Urgensi Pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan Perlu Dikaji Lebih Lanjut

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, mengapresiasi respon cepat Dewan Perwakilan Daerah dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, salah satunya adalah terkait energi terbarukan. Respon cepat ini memang telah dilakukan oleh DPD dengan menginisiasi adanya RUU Energi Baru Terbarukan (RUU EBT), yang saat ini tengah dibahas di Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat. Grita Anindarini, Peneliti Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law, menganggap respon Presiden Joko Widodo ini adalah hal positif mengingat kebutuhan akan transisi energi di Indonesia adalah hal yang perlu menjadi fokus dan perlu direspon cepat. Sekalipun begitu, perlu kajian mendalam apakah adanya RUU ini dapat menjawab kebutuhan tersebut.

Dalam naskah akademik RUU EBT, dijelaskan bahwa UU No. 30 Tahun 2007 (UU Energi) saat ini belum cukup mengakomodir tentang energi baru terbarukan, karena pengaturan EBT masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Grita memandang bahwa salah satu permasalahan yang mengakibatkan kondisi ini terjadi adalah karena Pemerintah tidak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Energi Baru dan Terbarukan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Energi. Pada dasarnya dalam pembentukan PP ini telah masuk dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 2015-2019, namun hingga saat ini peraturan tersebut belum terbit. Berdasarkan Renstra tersebut, seharusnya PP Energi Baru dan Terbarukan dapat dijadikan rujukan yang lebih detail terkait pengelolaan energi baru dan terbarukan meliputi pengusaaan sumber daya, penyediaan dan pemanfaatan, pengusahaan, hak dan kewajiban, kemudahan dan insentif, harga energi, penelitian dan pengembangan, hingga pembinaan dan pengawasan.

“Akibat ketiadaan Peraturan Pemerintah ini, selama ini terkait penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan secara umum, insentif hingga harga diatur dalam level Peraturan Menteri yang kerap dengan cepat berubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum”, ujar Grita dalam siaran persnya. Jakarta (20/08).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Urgensi Pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan Perlu Dikaji Lebih Lanjut

[Siaran Pers Bersama] KARHUTLA: KAPOLRI PERLU EVALUASI JAJARAN POLDA SECARA MENYELURUH

Situasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia saat ini sedang dalam kondisi mengkhawatirkan. Lebih dari 1000 hotspot dalam beberapa hari ini terus meningkat dan mencatatkan 80% dari total hotspot di negara-negara ASEAN berdasarkan data Asean Specialized Meteorological Center (ASMC). Ini merupakan sejarah tertinggi sejak tahun 2015. Dalam kunjungan terkait Karhutla yang dilakukan Panglima TNI-Kapolri-Menteri LHK di Riau, Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan bahwa akan menarik kasus-kasus Karhutla ke Mabes jika di Polda penegakan hukum tidak efektif.

Menanggapi pernyataan Kapolri tersebut, Henri Subagiyo Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) berharap bahwa itu bukan hanya sekedar lip service ditengah situasi Karhutla yang semakin memburuk. “Kita sudah pernah disuguhi hal yang serupa. Tetapi seringkali hal-hal demikian berjalan tidak konsisten setelah Karhutla reda. Padahal upaya pengendalian Karhutla termasuk penegakan hukum harus terus berjalan meskipun hotspot dilapangan berkurang. Kapolri Jendral Tito Karnavian sendiri sudah pernah meneken Surat Edaran Kapolri No. SE/15/XI/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 10 November 2016. SE tersebut bisa dibilang cukup komprehensif yang mencakup arahan bagi jajaran Polri untuk melakukan upaya preemtif, preventif dan represif lengkap dengan arahan melakukan upaya pembuktian dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tapi hasilnya hingga saat ini belum banyak dirasakan oleh publik, khususnya penegakan hukum bagi para pelaku korporasi. Ingat bahwa terkait dengan penegakan hukum ini Komisi III DPR RI sempat membentuk Panitia Kerja Karhutla di tahun 2016 meskipun hasilnya tidak jelas.”

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] KARHUTLA: KAPOLRI PERLU EVALUASI JAJARAN POLDA SECARA MENYELURUH

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur

MASYARAKAT SIPIL PERSIAPKAN LANGKAH HUKUM TERHADAP PP OSS

Jakarta, 12 Agustus 2019 – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta beberapa pemohon individu saat ini sedang mempersiapkan langkah hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan PP OSS (online single submission). Walaupun PP OSS memiliki tujuan untuk mempercepat investasi dan menyederhanakan birokrasi penerbitan izin, tetapi PP ini juga memiliki masalah besar dengan menyingkirkan pentingnya perlindungan lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur

[Siaran Pers]: Merespon Laporan IPCC : Presiden Segera Mengevaluasi Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan serta Merilis Rencana Pembangunan Rendah Karbon

Jakarta, 11 Agustus 2019. Sebagai respons dari keputusan panel di tahun 2016, Panel Antar Pemerintah terhadap Perubahan Iklim atau biasa dikenal sebagai Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menerbitkan laporan khusus kedua bertajuk Perubahan Iklim dan Lahan (8/8/19). Laporan ini menunjukan bahwa penggunaan lahan oleh manusia menyumbang lebih dari 70% emisi gas rumah kaca global. Lahan merupakan penyedia kebutuhan dasar kehidupan manusia termasuk untuk pangan, air dan jasa ekosistem lainnya. Kegiatan agrikultur, kehutanan dan lainnya yang selama ini menunjang kehidupan manusia bertanggung jawab sekitar 13% karbon dioksida (CO2), 44% metana (CH4), dan 82% nitrat oksida (N2O) emisi dari kegiatan manusia secara global selama 2007-2016, atau sekitar 23% – nya dari total emisi gas rumah kaca antropogenik.

Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terkait lahan juga dapat mengatasi penurunan dan degradasi serta meningkatkan keamanan pangan. Konservasi ekosistem tinggi karbon seperti gambut, lahan basah dan mangrove masih menjadi upaya prioritas karena berdampak cepat. Namun, hal ini juga perlu ditambah dengan respon yang menyediakan berbagai jasa dan fungsi ekosistem, seperti pemulihan ekosistem tinggi karbon, reklamasi lahan dan reforestasi, meskipun dampaknya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, ada juga pilihan respon yang tidak memerlukan kompetisi lahan dan berpotensi mendapatkan manfaat bersama baik bagi pembangunan berkelanjutan maupun mengatasi masalah sosio-ekonomi, seperti manajemen lahan pertanian, peningkatan produksi pangan, pengurangan sampah pangan dan pola makan. Tentunya respon-respon berbasis lahan dalam adaptasi dan mitigasi sangat bergantung pada konteks, termasuk kapasistas adaptasi dari suatu komunitas atau wilayah. Indonesia sebagai negara pihak dalam Paris Agreement telah mengajukan komitmennya terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam National Determined Contribution (NDC) kepada sekretariat United Nation Framework on Climate Change (UNFCCC) pada 6 September 2016.

Marsya Mutmainah, Peneliti Divisi Hutan dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyatakan: “NDC Indonesia dapat dikatakan cukup ambisius sebagai negara berkembang. Sayangnya dalam implementasinya masih sangat kurang dukungan dari instansi sektoral terkait. Seharusnya NDC dipandang sebagai panduan pembangunan oleh instansi sektoral terkait, bukan hanya sebatas kebanggaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) saja sebagai national focal point. Tak hanya itu, pada tahun 2017 Indonesia juga telah berencana mempersiapkan pembangunan rendah karbon yang dipimpin oleh Bappenas. Ambisi Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang mengembangkan pembangunan rendah karbon mendapat pujian di kancah internasional, khususnya pada pertemuan para pihak ke-24 (COP 24). Sayang sekali, hingga sekarang rencana itu tak pernah terdengar perkembangannya karena disinyalir persoalan ego-sektoral. Padahal rencana pembangunan rendah karbon berpeluang untuk memasukkan berbagai kebijakan pembangunan baik yang terkait langsung dengan lahan maupun yang bersifat non kompetisi lahan seperti diversifikasi energi, pengurangan sampah pangan, dan penataan manajemen pertanian imbuhnya.

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyatakan bahwa Laporan IPCC ini mengingatkan kita semua bahwa berbagai upaya untuk merespon perubahan iklim terkait dengan penggunaan lahan menjadi sangat krusial untuk segera dievaluasi. Perbaikan tata kelola hutan dan lahan yang selama ini dilakukan oleh Indonesia memang seolah kaya akan inisiatif, mulai dari moratorium hutan alam primer dan lahan gambut, restorasi gambut pasca kebakaran hebat 2015, penyelesaian persoalan tanah di kawasan hutan, perhutanan sosial dan penyelesaian konflik, hingga moratorium dan evaluasi izin sawit. Namun jika kita refleksikan lebih dalam lagi, sebetulnya berbagai kebijakan tersebut belum memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Seperti permainan puzzle, gambaran besar soal ukuran keberhasilan tata kelola hutan dan lahan seperti apa yang akan kita capai belum ada kesepakatan yang jelas. Sebagai contoh, dalam kebijakan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut yang kabarnya ditandatangani oleh Presiden Jokowi, masih saja memberikan banyak pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai rencana pembangunan sebagaimana dikecualikan tersebut belumlah terkonsolidasi dengan baik misalnya, kegiatan proyek strategis nasional maupun obyek vital kenapa tidak dari awal saja lokasi tersebut dikeluarkan dari areal moratorium. Dalam moratorium izin sawit, hingga saat ini publik belum memiliki kejelasan mekanisme evaluasi perizinan seperti apa yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Jokowi harus segera mengevaluasi dan mengonsolidasikan berbagai inisiatif tersebut. Jika tidak justru berpeluang menimbulkan kontraproduktif, seperti munculnya RUU Pertanahan maupun RUU Perkelapasawitan yang tengah dikritik oleh banyak pihak. Di sisi lain RUU yang justru fundamen untuk segera disahkan justru tidak tergarap dengan baik seperti, RUU Masayarakat Hukum Adat, RUU Sumber Daya Air dan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dengan demikian, laporan khusus IPCC tentang perubahan iklim dan lahan ini memperkuat fakta bahwa kegiatan manusia di lahan merupakan penyumbang emisi terbesar. Namun, di lahan juga harapan untuk memitigasi dan beradaptasi banyak tersedia.  Akhir kata, harapan-harapan tersebut tidak lah akan mungkin tercapai jikalau tidak ada kemauan politik dari para pemegang kuasa. Visi Presiden terpilih yang selama ini dianggap minim perlindungan lingkungan hidup tentunya akan menjadi tantangan besar ke depan, meskipun belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk segera mengambil langkah yang strategis dan terukur melalui evalusasi berbagai program terkait tata kelola hutan dan lahan serta segera meluncurkan inisiatif pembangunan rendah karbon.

Narahubung:

Henri Subagiyo (081585741001)

Marsya Mutmainah (087769086093)

Dona Rahayu (082127420299)

Pernyataan Sikap Bersama :

Menegaskan Kembali Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup

Pernyataan Sikap Organisasi Masyarakat Sipil: Menegaskan Kembali Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

(1) Bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah Karunia Tuhan YME bagi segenap bangsa Indonesia, baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.
(2) Bahwa melindungi warga negara dan lingkungan hidup adalah salah satu bentuk cita kehadiran Pemerintah Negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk mengemban amanah konstitusi, khususnya Pasal 28 H dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
(3) Bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam bukan saja merupakan salah satu modal pembangunan nasional, melainkan juga sebagai sistem penyangga kehidupan, baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, pembangunan nasional haruslah dilaksanakan secara arif bijaksana bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mempertimbangkan keselamatan dan keberlanjutan ekosistem, demi kepentingan generasi saat ini maupun yang akan datang.
(4) Bahwa berbagai kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada telah terjadi secara masif, berlangsung lama, dan telah meningkatkan kerentanan bencana hingga pada taraf mengancam keselamatan warga serta pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berbagai acaman tersebut diakibatkan oleh lemahnya tata kelola LH-SDA, pertumbuhan ekonomi yang bertopang pada investasi yang eksesif terhadap lingkungan hidup, akses warga negara terhadap LH-SDA yang timpang, kehancuran ekosistem yang tidak dipulihkan, hingga penegakan hukum yang tumpul khususnya bagi kejahatan lingkungan hidup secara terorganisir.
(5) Bahwa selama ini bangsa Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia telah berkomitmen untuk berperanserta secara aktif dalam mendorong terwujudnya berbagai inisiatif global dalam melindungi bumi melalui inisiatif pembangunan berkelanjutan, pengendalian perubahan iklim, pembangunan rendah karbon dan berbagai inisitatif lainnya yang patut untuk senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan.

Baca Selengkapnya

Pernyataan Sikap Bersama :

Menegaskan Kembali Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup

[Siaran Pers Bersama] Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia

Jakarta, 5 Agustus 2019. Kelompok masyarakat sipil yang hadir dalam Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia, mengritik Visi Indonesia Presiden terpilih Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Visi ini banyak menyorot persoalan pembangunan infrastruktur, investasi, dan reformasi birokrasi yang juga diarahkan untuk mempermudah investasi. Namun disayangkan dalam visi ini tidak terdapat pertimbangan lingkungan hidup sama sekali. Diabaikannya isu lingkungan hidup dan sumber daya alam dikhawatirkan akan terus berlanjut dalam kebijakan-kebijakan mendatang apabila tidak disikapi segera.

 

Simposium ini diawali dengan Diskusi Publik yang menghadirkan 4 (empat) narasumber, yaitu: Laode M. Syarif (Wakil Ketua KPK), Prof Hariadi Kartodihardjo (Ahli Kebijakan Kehutanan), Mas Achmad Santosa (Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal), dan Yuyun Ismawati (Senior Advisor Nexus 3). Para narasumber menyampaikan kritik dan masukan tentang pentingnya menaikkan kembali isu lingkungan hidup dan sumber daya alam agar kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi pada periode pemerintah 2019-2024 tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

 

“Investasi jangan dihadapkan dengan penegakan hukum, “jelas Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK yang diundang sebagai narasumber pada Simposium tersebut. “Investor paling suka dengan kepastian hukum. Apabila jelas kewajiban dan larangannya, investor baik mau tidak mau akan taat. Justru investor yang abai dan nakal yang mestinya tidak diperbolehkan untuk berinvestasi di Indonesia. Kita butuh investasi tetapi yang bertanggungjawab,” lanjutnya lagi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia

[Siaran Pers Bersama] Sidang Perdana, Koalisi Ibukota Tuntut Udara Bersih

Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibukota), gabungan individu maupun organisasi yang gigih memperjuangkan atas udara yang bersih menghadiri sidang perdana gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas buruknya kualitas udara Jakarta hari ini (1/8) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui sidang perdana dan gugatan ini, Koalisi Ibukota menuntut agar Para Tergugat melakukan serangkaian kebijakan untuk memenuhi hak atas udara bersih bagi Para Penggugat dan 10 (sepuluh) juta warga Jakarta lainnya.

 

Buruknya kualitas udara Jakarta ini disebabkan oleh parameter pencemar yang telah melebihi Baku Mutu Udara Nasional (BMUN) sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan dan Baku Mutu Udara Daerah Provinsi DKI Jakarta (BMUA DKI Jakarta) sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai contoh singkat, angka konsentrasi PM 2,5 dari Januari hingga Juni 2019 adalah 37, 82 μg/m3 atau 2 kali lebih tinggi dari standar nasional atau 3 kali lebih tinggi dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

 

Mengapa hal ini begitu penting? Karena tingginya parameter pencemar yang melebihi baku mutu akan menimbulkan gangguan kesehatan. Setidak-tidaknya 58,3% warga Jakarta menderita berbagai penyakit yang diakibatkan polusi udara yang trendnya terus meningkat setiap tahun yang menelan biaya pengobatan setidak-tidaknya Rp. 51,2 triliun. Angka ini diprediksi akan semakin meningkat seiring memburuknya kualitas udara Jakarta apabila tidak ada langkah-langkah perbaikan dari para pengambil kebijakan (baca: pemerintah).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Sidang Perdana, Koalisi Ibukota Tuntut Udara Bersih

[Siaran Pers] Menunggu Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah dan Pertamina Pasca Tumpahan Minyak di Pesisir Karawang

JAKARTA, 25 JULI 2019 – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menghimbau Pertamina  untuk melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan atas tumpahan minyak di Pesisir Karawang secara efektif dan terkoordinir. Pasalnya Pertamina sudah lalai memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat di pesisir Karawang. Tumpahan minyak, yang diduga disebabkan karena kegiatan eksplorasi Pertamina, diupayakan oleh masyarakat untuk tidak tersebar ke area lain dengan cara menciduk tumpahan minyak mentah tersebut dan memasukannya ke dalam karung tanpa perlindungan khusus.[1] Minyak mentah memiliki kemungkinan besar mengandung zat berbahaya dan manusia tidak bisa kontak langsung dengan zat berbahaya tersebut tanpa ada perlindungan khusus.[2]

“Pertamina tidak memperingatkan masyarakat daerah Pesisir Karawang untuk menghindari area tumpahan minyak mentah yang menjadi kewajibannya dalam menanggulangi tumpahan minyak berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Lingkungan Hidup,” ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim  ICEL.

Penanggulangan lainnya yang wajib dilakukan Pertamina berdasarkan Pasal 53 UU PPLH adalah isolasi area, penghentian sumber pencemaran dan cara lainnya. “Atas kelalaian tersebut, kami mendesak Pertamina bersama-sama dengan pemerintah untuk juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat Pesisir Karawang karena mereka telanjur terkontaminasi minyak mentah yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.”

Setelah penanggulangan selesai dilakukan, Pertamina berdasarkan Pasal 54 UU PPLH berkewajiban melakukan upaya pemulihan. Pemulihan harus dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun rencana pemulihan yang mendapat persetujuan dari pemerintah. “Upaya penanggulangan dan pemulihan termasuk rencana pemulihan harus dibuka secara transparan kepada publik dengan target masyarakat Pesisir Karawang karena Masyarakat Pesisir Karawang adalah pemangku kepentingan utama di daerah situ,” tambah Ohiongyi.

ICEL juga mendesak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum kepada Pertamina untuk memastikan pemberian ganti rugi kepada masyarakat Pesisir Karawang khususnya petani tambak serta ganti rugi kerusakan lingkungan.

Tumpahan minyak di Pantai Karawang bukanlah tumpahan minyak pertama di Indonesia. Contoh lain adalah tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang terjadi tahun 2018. “Insiden tumpahan minyak sudah sering terjadi di Indonesia. Pemerintah harus meningkatkan kesiagaan dan melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan yang dilakukan Pemerintah dan pelaku usaha selama ini untuk mencegah kejadian yang sama terjadi lagi kedepannya”, tutup Ohiongyi.

 

 

Narahubung :

Ohiongyi Marino

Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL

085777070735

 

[1] Rihanto, Dodo, “Pantai Utara Karawang tercemar Tumpahan Minyak, Diduga dari Kebocoran Pipa Pertamina,”https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/07/22/pantai-utara-karawang-tercemar-tumpahan-minyak-diduga-dari-kebocoran-pipa-pertamina . Diakses tanggal 22 Juli 2019.

[2] Munawar, Mukhtasor dan Tini Surtiningsih, “Bioremediasi Tumpahan Minyak Mentah dengan Metode Biostimulasi Nutrien Organik di Lingungan Pantai Surabaya Timur”, Jurnal Berkala Penelitian Hayati (Journal of Biological Researches), ISSN: 0852-6834, Vol. 13 No. 1, Desember 2007, hlm. 91-96.

[Siaran Pers Bersama] Kasasi Karhutla Menangkan Warga, Jawaban Atas Visi Indonesia

Jakarta, 21 Juli 2019, MA akhirnya memenangkan Warga dalam gugatan CLS Karhutla di Kalimantan Tengah, pada tingkat kasasi. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden, Menteri KLHK, Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Selain Memutuskan bahwa Pemerintah Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, putusan perkara ini juga menghukum Pemerintah Indonesia / tergugat untuk memenuhi 10 tuntutan Penggugat.

 

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menguraikan bahwa dari ke 10 tuntutan yang dikabulkan Majelis Hakim, pada intinya meminta Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden, Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah untuk 1). Melaksanakan Perintah Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang sejak disahkan tahun 2009 tidak dibuatkan peraturan pelaksananya oleh Pemerintah, sehingga UU tersebut tidak berlaku maksimal dalam mencegah kerusakan lingkungan, berkaitan dengan Karhutla ada 7 Peraturan Pemerintah yang harus dibuat pemerintah. 2). Pemerintah Indonesia dalam hal ini tergugat untuk membentuk Tim gabungan yang berkewajiban melakukan evaluasi terhadap perizinan penyebab kebakaran, Penegakan hukum serta upaya pencegahan kebakaran. 3). Tergugat melakukan upaya yang menjamin keselamatan warga dari dampak Karhutla, dengan mendirikan rumah sakit khusus paru dan dampak asap, membebaskan biaya pengobatan korban asap, serta menyediakan tempat dan mekanisme evakuasi bagi korban asap. Yang ke 3). Keterbukaan Informasi, bahwa tergugat wajib mengumumkan kepada publik wilayah yang terbakar dan perusahaan yang terlibat, termasuk dana penanggulangan Karhutla oleh perusahaan yang terlibat.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Kasasi Karhutla Menangkan Warga, Jawaban Atas Visi Indonesia