ICEL

ICEL

Siaran Pers Satu Tahun Perpres 83/2018: Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Sampah Plastik di Laut

JAKARTA, 21 September 2019 – Hari ini tepat satu tahun berlakunya Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Perpres ini merupakan tindak lanjut komitmen Pemerintah untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% sampai dengan tahun 2025. Namun komitmen pemerintah dalam melaksanakan Perpres ini sangat rendah.  Masih sedikit tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah dalam implementasi Perpres ini.

Sejauh ini, sebagian besar tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah berfokus pada upaya penanggulangan, sedangkan upaya pencegahan masih minim perhatian Pemerintah. ICEL menaruh perhatian besar pada amanat pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perpres ini. Amanat dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut dalam Perpres No. 83 Tahun 2018 adalah membentuk 4 (empat) peraturan perundang-undangan dan 1 (satu) kesepakatan internasional untuk tahun 2018-2019.  Semua peraturan ini masih belum ada atau disahkan oleh Pemerintah. Peraturan dan kesepakatan internasional yang dimaksud adalah:

Baca SelengkapnyaSiaran Pers Satu Tahun Perpres 83/2018: Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Sampah Plastik di Laut

[Siaran Pers] RKUHP: Menguntungkan Pelaku Korporasi Perusak Lingkungan

Jakarta, Jumat, 20 September 2019 – Kian hari DPR mengebut pengesahan beberapa rancangan undang-undang, termasuk RKUHP yang digadang-gadang menjadi maha karya anak bangsa. Namun, pembahasan RKHUP dilakukan secara diam-diam pada 14-15 September 2019. Kami menilai rancangan terakhir per 15 September 2019 masih terdapat banyak kecacatan, tidak terkecuali perumusan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi. Lebih lanjut, pemerintah dan DPR tak peduli dengan konsekuensi rancangan yang cacat tersebut dengan menyetujuinya pada rapat tingkat 1 di DPR Rabu, 18 September 2019 siang.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] RKUHP: Menguntungkan Pelaku Korporasi Perusak Lingkungan

[Siaran Pers] Indonesia Darurat Udara Bersih

Jakarta, 17 September 2019. Permasalahan udara bersih saat ini tidak hanya menjadi isu masyarakat perkotaan metropolitan seperti Jakarta, tetapi juga telah menjadi masalah di berbagai daerah di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan dan kabut asap semakin pekat melanda berbagai daerah di Kalimantan dan Sumatra. Berdasarkan situs SiPongi milik KLHK, tercatat titik api terbanyak muncul di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan. Saat ini seluruh daerah tersebut terpapar kabut asap beracun. Bahkan ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) Palangkaraya sempat tercatat mencapai angka 2000, sangat jauh dari angka indikator batas aman 50 dan indikator berbahaya 300-500 yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Adrianus Eryan, Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyatakan, perusahaan yang lahannya terbakar harus bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan kewajiban perusahaan saat memperoleh izin usaha, antara lain melakukan pembukaan lahan tanpa bakar, membentuk brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (brigdalkarhutla), serta menyediakan sarana prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan yang memadai.

Tanggung jawab perusahaan hendaknya tidak dianggap berhenti ketika api padam, tetapi juga tetap berlaku hingga pemulihan hutan dan lahan selesai dilakukan. Gugatan perdata KLHK terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan sejak tahun 2012 yang dikabulkan oleh pengadilan telah mencapai angka 2.72 triliun rupiah. Namun, belum ada satupun perusahaan yang menuruti perintah pengadilan untuk membayar ganti rugi. Alhasil, upaya pemulihan pun belum dapat dilaksanakan karena putusan belum dapat dieksekusi.” kata Adrianus.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Indonesia Darurat Udara Bersih

[Siaran Pers Bersama] Pembahasan Cenderung Tertutup: Pengesahan RKUHP Harus Ditunda!

15 September 2019 merupakan Hari Demokrasi Internasional. Namun, saat ini demokrasi kita berada di ujung tanduk! Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengancam demokrasi Indonesia, sehingga pengesahannya harus ditunda.

 

Hari Senin 16 September 2019 dijadwalkan sebagai rapat pengambilan keputusan tingkat I Panitia Kerja (Panja) RKUHP, kemudian dibahas untuk mengambil keputusan melalui rapat paripurna yang dijadwalkan pada 24 September 2019. Artinya, pembahasan RKUHP dianggap telah mencapai tahap akhir substansi dan siap untuk disahkan.

 

Kami, Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi yang tak henti mengawal dan memonitor pembahasan RKUHP, menolak untuk dilakukannya pengesahan RKUHP. Kami juga menolak pertemuan 16 September 2019 sebagai pertemuan akhir pembahasan RKUHP di Panja DPR. RKUHP masih mengandung banyak masalah, baik secara substansi maupun proses pembahasan. Berikut ini adalah beberapa alasan yang menjadi pertimbangan mengapa RKUHP harus ditunda pengesahannya:

 

A. Sejak 30 Mei 2018, pembahasan perubahan-perubahan rumusan dalam RKUHP cenderung tertutup, tanpa melibatkan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam pembahasan UU sesuai dengan Pasal 5 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Pemerintah belum pernah memaparkan atau mempublikasikan secara terbuka mengenai substansi apa saja yang diubah dalam draft akhir RKUHP. Kami mendapat informasi, bahwa perubahan justru banyak dilakukan pada isu-isu yang tidak tercatat sebagai pending issues. Pada rapat hari ini, seharusnya Panja terlebih dahulu meminta pemerintah untuk mempresentasikan secara komprehensif dan menyeluruh apa saja yang diubah pada naskah akhir penyusunan RKUHP.

C. Kami juga menemukan banyak persoalan dalam substansi RKUHP, bahkan hingga versi yang diklaim sebagai versi final pemerintah pada 28 Agustus 2019, antara lain:

 

  1. Tidak ada penjelasan rinci atas klaim pemerintah tentang metode pola penghitungan pidana.
  2. Hadirnya kembali pasal-pasal kolonial yang sudah tidak relevan dalam tatanan Negara Demokrasi, seperti pasal penghinaan presiden (Pasal 218- 220 RKUHP), pasal penghinaan pemerintah yang sah (Pasal 240-241 RKUHP), dan pasal penghinaan badan umum (Pasal 353- 354 RKUHP). Serta Pasal 440-443 RKUHP, tentang pengaturan tindak pidana penghinaan yang masih memuat pidana penjara sebagai hukuman.
  3. Pasal 234-235 RKUHP, tentang penghinaan simbol negara; bendera nasional. Pasal ini cenderung mengkriminalisasikan perbuatan secara formil dengan hukuman yang tinggi
  4. Pasal 2 jo. Pasal 598 RKUHP, tentang pengaturan hukum yang hidup di dalam masyarakat akan melahirkan ketidakpastian hukum dan merampas kedaulatan masyarakat adat untuk menegakkan hukum adatnya.
  5. Pasal 67, pasal 98-102 RKUHP, tentang pidana mati yang seharusnya dihapuskan, justru memuat rumusan yang lebih buruk
  6. Minimnya alternatif pemidanaan yang tidak jelas dengan syarat yang lebih sulit untuk diterapkan, sehingga tidak akan mengatasi beban berlebih (overcrowding) lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.
  7. Pasal 167 RKUHP, tentang pengaturan makar yang masih tidak merujuk pada makna makar yang asli sebagaimana yang tercantum dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI). Istilah makar disebut aanslag yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah “serangan”
  8. Pasal 281-282 RKUHP, perihal kriminalisasi tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan (contempt of court) yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.
  9. Pasal 304 RKUHP tentang rumusan tindak pidana penghinaan terhadap agama, justru bertentangan dengan jaminan pemenuhan hak asasi manusia untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Pasal ini tidak memuat unsur penting yaitu ‘niat’ untuk melakukan penghinaan.
  10. Pasal 417 RKUHP, tentang tindak pidana semua bentuk persetubuhan di luar perkawinan adalah bentuk pidana yang memasuki ruang privat warga negara. Pasal ini juga membuka peluang kriminalisasi terhadap korban perkosaan serta dapat melanggengkan perkawinan anak karena perkawinan dianggap sebagai solusi akhir di luar pemidanaan.
  11. Pasal 414 RKUHP, tentang ancaman pidana bagi yang mempromosikan alat kontrasepsi kepada anak, justru bertentangan dengan kebijakan edukasi penanggulangan HIV/AIDS
  12. Pasal 432 RKUHP, tentang pidana pada warga negara yang menggelandang berpotensi mengkriminalisasi warga negara miskin. Padahal, sesuai amanat UUD 1945, orang miskin dan anak terlantar harus dipelihara negara
  13. Pasal 251, pasal 470-472 RKUHP tentang tindak pidana aborsi dengan tanpa pengecualian dapat mengkriminalisasi perempuan yang melakukan aborsi atas alasan medis serta mengkriminalisasi perempuan korban perkosaan. Selain memidana korban, pasal ini juga berpotensi memidana petugas medis yang membantu proses aborsi.
  14. Pasal 346 & 347 RKUHP dan Vide pasal 626 tentang tindak pidana lingkungan hidup, secara jelas dan nyata melemahkan penegakan hukum pidana lingkungan sesuai ketentuan pidana UU 32/2009 pengganti UU 23/1997.
  15. Pasal 78 RKUHP tentang gangguan terhadap tanah, benih, tanaman dan pekarangan, dapat mempidanakan pemilik hewan ternak ketika hewan ternaknya melintasi kebun atau tanah orang lain.
  16. Pasal 46 RKUHP tentang pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya memuat definisi cakupan korporasi yang meliputi korporasi tidak berbadan hukum
  17. Pasal 611-615 tentang tindak pidana narkotika bertentangan dengan kebijakan kesehatan masyarakat dan UU Narkotika. Pengaturan aspek administrasi seperti jaminan rehabilitasi dan penggolongan narkotika akan terhambat dengan masuknya tindak pidana narkotika ke dalam RKUHP
  18. Pasal 604-607 RKUHP, tentang tindak pidana korupsi akan melahirkan duplikasi rumusan dan mencabut jaminan kekhususan (lex specialis) tindak pidana korupsi.
  19. Pasal 599-600 RKUHP, tentang tindak pidana pelanggaran HAM berat, tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.
  20. Pasal 617-627 RKUHP, tentang ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, masih banyak kesalahan teknis yang termuat dalam ketentuan peradilan dan penutup, terlebih lagi dalam ketentuan penutup pasal-pasal yang dicabut RKUHP banyak yang tidak relevan, misalnya pada Pasal 626 ayat (1) huruf c RKUHP mencabut Pasal 41, 42 UU No 23/1997, padahal UU 23/1997 sudah dicabut dengan UU No. 32/2009. Kemudian, ketentuan penutup masa transisi 3 tahun, perlu dipertimbangkan kembali, karena, hingga saat ini UU SPPA yang sudah berlaku 5 tahun saja masih belum melengkapi peraturan pelaksana, hingga saat ini saja jumlah Balai Pemasyrakatan hanya 77 unit, di saat harusnya berjumlah 514.

 

Perlu diingat, bahwa upaya revisi KUHP dilakukan sejak tahun 2005 sebagai sebuah perjuangan masyarakat sipil pro-demokrasi untuk mereformasi RKUHP. Jangan sampai RKUHP yang akan disahkan saat ini, justru mengkhianati semangat reformasi KUHP yang menjunjung demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

 

Atas hal tersebut kami menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk:

 

  1. Menghentikan seluruh usaha mengesahkan RKUHP yang masih memuat banyak permasalahan.
  2. Meminta Pemerintah untuk menarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan melibatkan seluruh pihak, lembaga terkait, dan masyarakat sipil, serta DPR harus mengawal setiap proses tersebut, setiap rapat subtansi di Pemerintah juga harus dapat diakses publik;
  3. Menolak RKUHP sekadar dijadikan pajangan “maha karya” bagi pemerintah Indonesia dan DPR, yang saat ini dipaksakan pengesahannya.
  4. Kami kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menyerukan: TUNDA RKHUP, TUNDA DEMI SEMUA, HAPUS PASAL NGAWUR!

 

Narahubung

Maidina           : +62 857-7382-5822

Nining Elitos    : +62 813-1733-1801

Pratiwi             : +62 813-8740-0670

Yogi                 : +62 812-1419-4445

[Siaran Pers Bersama-Hari Demokrasi Internasional] Peringatan Untuk Seluruh Rakyat: Demokrasi Indonesia Sedang Di Ujung Tanduk!

Tanggal 15 September ditetapkan sebagai Hari Demokrasi Internasional oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), yang merupakan momentum tahunan bagi warga dunia untuk saling meninjau ulang keadaan demokrasi di negara masing-masing. Salah satu tolak ukur dalam peninjauan ulang ini adalah kondisi kebebasan dan partisipasi masyarakat sipil di masing-masing negara.

Naasnya, kondisi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia mengalami penurunan kualitas yang dikuatkan dalam laporan Freedom in The World 2019 yang diterbitkan oleh Freedom House, yang menunjukkan skor kondisi jaminan hak politik dan kebebasan sipil Indonesia terus mengalami penurunan dan kebebasan sipil hanya terjadi disebagian sektor.

Hal serupa juga muncul dalam laporan Indeks Demokrasi The Economist Intelligence Unit tahun 2018. Dalam laporannya menunjukkan kondisi demokrasi Indonesia adalah demokrasi cacat, ditandai dengan penurunan skor pada partisipasi politik, proses elektoral dan pluralisme politik, kebebasan sipil, rendahnya budaya politik, dan ketidakberfungsian pemerintah.

Ada empat aspek penting untuk menilai secara segmentif kondisi demokrasi di Indonesia, antara lain: kebebasan sipil, partisipasi sipil, supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam aspek kebebasan sipil, Indonesia mengalami penurunan, yang bahkan akan semakin menurun jika RUU KUHP tetap disahkan dalam waktu dekat. Dikarenakan dalam RUU KUHP sendiri masih terdapat banyak delik-delik pidana yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) serta menutup rapat ruang serta daya kritis publik dalam mengawal demokrasi.

Untuk aspek perlindungan HAM, tidak adanya keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu secara terbuka. Berdasarkan hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM, hingga saat ini ada sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih menggantung di Kejaksaan Agung. Dengan tidak selesainya berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu itu, menjadikan pemerintah Indonesia tidak akuntabel dan sangat permisif terhadap pelanggaran HAM yang terjadi saat ini seperti masih adanya penyiksaan, extra judicial killing atau eksekusi di luar putusan pengadilan, kriminalisasi terhadap pembela HAM, pembubaran paksa organisasi tanpa melalui proses peradilan, ancaman pidana bagi orang yang mengekspresikan pikiran serta pilihan politiknya yang dilakukan secara damai, pembungkaman kebebasan akademik di kampus, serta berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama-Hari Demokrasi Internasional] Peringatan Untuk Seluruh Rakyat: Demokrasi Indonesia Sedang Di Ujung Tanduk!

[Siaran Pers] Pelemahan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP

Jakarta, Selasa, 10 September 2019 – Wacana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada sidang paripurna terakhir periode 2014-2019, 24 September 2019, kembali digaungkan untuk menjadi milestone pada rezime ini. Walaupun daftar masalah RKHUP sudah berkurang sejak tahun lalu, pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi luput dari masalah tersebut. Pasalnya rumusan kedua hal ini melemahkan penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

 

Raynaldo G. Sembiring, Deputi Direktur ICEL menjelaskan bahwa pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKHUP merupakan kemunduran dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. “pengaturan unsur tindak pidana lingkungan hidup dalam RKHUP ini kembali pada pengaturan unsur tindak pidana lingkungan hidup dalam UU 23/1997, dengan dicantumkannya unsur melawan hukum ini tentu akan menghambat proses pembuktian. Selain itu, delik pencemaran dan kerusakan juga dirumuskan dalam delik materiil yang memerlukan akibat, padahal pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam UU 32/2009 tidak lagi memerlukan akibat.” Lebih lanjut, perumusan pidana badan pun sangat tinggi, padahal mayoritas kasus tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi.

 

Lebih jauh lagi, Marsya M. Handayani, Peneliti ICEL mencatat RKHUP keliru merumuskan pengertian korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pengkodifikasian. Korporasi dalam RKUHP dirumuskan sangat luas hingga menghilangkan makna korporasi itu sendiri sebagai badan hukum. “Pertanggungjawabannya pun bablas menjadi pertanggungjawaban perdata dengan diaturnya badan usaha non-badan hukum yang pertanggungjawabannya dilakukan secara pribadi, tidak atas nama korporasi”, ungkapnya. Sementara upaya kodifikasi tindak pidana lingkungan hidup berpotensi menimbulkan dualisme karena tidak mencabut core crime yang ada dalam UU 32/2009 melainkan merujuk pada UU 23/1997 (vide pasal 626 ayat (1) huruf c).

 

Seharusnya, KUHP yang dicita-citakan dapat mengatasi masalah-masalah penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Dengan demikian, ICEL merekomendasikan untuk:

  1. Menarik pembahasan RKUHP untuk dikaji ulang;
  2. Melakukan perbaikan dengan menyesuaikan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP dengan UU 32/2009.
  3. Jika poin 1 dan 2 tidak dapat dilakukan, maka mengeluarkan tindak pidana lingkungan hidup dari RKUHP; dan
  4. Memperbaiki ketentuan tentang korporasi dan pertanggungjawabannya.

 

 

 

Narahubung:

  1. Raynaldo Sembiring, ICEL (081376670167)
  2. Marsya Mutmainah Handayani, ICEL (087769086093)

 

[Siaran Pers Bersama] Presiden Joko Widodo Harus Bersama Publik Lawan Upaya Pelemahan KPK

Perkembangan situasi akhir-akhir mengenai pemberantasan korupsi sama sekali tidak menunjukkan sinyal positif. Seberapapun kuat pesan publik menolak kandidat capim KPK dengan persoalan etik dan tiadanya pelaporan harta kekayaan ke LHKPN, nama kandidat bermasalah masih ada dalam daftar capim KPK yang diajukan Presiden ke DPR. Pansel KPK bentukan Presiden sama sekali tidah mengindahkan input, kritik, serta saran dari publik. Mereka melaju memberikan daftar nama yang masih berisikan kandidat dengan rekam jejak bermasalah ke Presiden yang kemudian sudah diserahkan oleh Presiden ke DPR.

Sementara itu, kurang dari tiga hari sejak penyerahan nama capim KPK untuk diproses di DPR, Badan Legislasi mengajukan rencana Revisi UU KPK dalam Sidang Paripurna. Rencananya, revisi UU KPK akan disahkan kurang dari sebulan yaitu pada tanggal 24 September 2019. Pengajuan revisi UU KPK sama sekali tidak mengikuti tertib peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 45 ayat 1 UU itu mengatur bahwa penyusunan RUU harus berdasarkan Prolegnas. Sementara revisi UU KPK kali ini tidak tercantum dalam daftar RUU Prioritas 2019. Lebih dari itu, inisiatif revisi UU KPK ini juga melanggar Peraturan Tata Tertib DPR sendiri yaitu pasal 65 ayat 1 yang menyatakan bahwa seharusnya Baleg DPR mengajukan usulan perubahan Prolegnas, bukan mengajukan RUU inisiatif sendiri.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Presiden Joko Widodo Harus Bersama Publik Lawan Upaya Pelemahan KPK

[Siaran Pers Bersama] Organisasi Masyarkat Sipil dan Individu Korban Ajukan Uji Materiil PP OSS

Jakarta, 04/09/2019. Bapak, Ibu dan rekan-rekan wartawan yang kami hormati. Hari ini kami Koalisi Tolak Perizinan Ngawur secara resmi mendaftarkan permohonan uji materiil terhadap PP No. 24 Tahun 2018 atau yang lebih dikenal dengan PP OSS. Adapun suara kami, kajian kami maupun peringatan untuk membatalkan atau setidak-tidaknya memperbaiki PP OSS sesuai saran yang sudah disampaikan tidak mendapat respon positif dari pemerintah.

Pemohon uji materiil ini adalah masyarakat dari Provinsi Bengkulu dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yaitu: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sawit Watch dan Kaoem Telapak. Pemohon adalah kesatuan dari individu-individu merdeka yang menggunakan hak konstitusional kami untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan pembangunan berwawasan lingkungan.

Ada 10 dalil yang kami uraikan dalam permohonan ini dengan 7 batu uji yang keseluruhannya adalah undang-undang. PP OSS secara nyata meminggirkan pentingnya Amdal, pentingnya analisis risiko lingkungan, pentingnya izin, pentingnya pengawasan dan penegakan hukum, dsb. Melalui uji materiil ini kami ingin menyampaikan pesan bahwa Amdal, Izin Lingkungan dan berbagai instrumen pengendalian lingkungan lainnya sesungguhnya ingin memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha. Menegasikan Amdal dan Izin Lingkungan, bukan mempermudah investasi, justru akan menghambatnya.

Akhir kata, semoga upaya permohonan uji materiil ini mampu memberikan efek positif bagi kepastian hukum, keadilan, perlindungan HAM dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Secara spesifik, kami berharap PP OSS dengan segala permasalahan yang kami kemukakan dapat segera dibatalkan.

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur: ICEL, WALHI Eknas, YLBHI, Sawit Watch, WALHI DKI Jakarta, Solidaritas Perempuan, KNTI, Kaoem Telapak, JATAM Kaltim, BEM UI, BEM FH UI, dan individu-individu merdeka lainnya.

 

Narahubung:

  • Raynaldo Sembiring (ICEL): 0813 7667 0167
  • Elang M.L (BEM UI): 0877 9549 2202
  • Boy Even Sembiring (WALHI): 0852 7189 7255

 

[Siaran Pers Bersama] Refleksi Sepuluh Tahun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia, Masih Lemah

Jakarta, 27 Agustus 2019 – Menjelang 10 tahun diundangkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLLH), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan Konferensi Hukum Lingkungan “Menyongsong Sepuluh Tahun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:Refleksi Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia” pada 26 – 27 Agustus 2019 di Kampus FHUI Depok.

Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Dr. Supandi, S.H., M.Hum, mengungkapkan bahwa kendala yang umum ditemui dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup adalah mengenai kesulitan pembuktian. Sementara kasus lingkungan terjadi antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas. “Berbekal asupan dana yang besar dan mengejar keuntungan jangka pendek semata, tentu para pelaku pencemar lingkungan akan mudah untuk melakukan pendanaan penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang tidak bekerja secara obyektif dan mengedepankan fakta-fakta yang ada di lapangan secara nyata.” ujar Supandi dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan FH UI dan ICEL sebagai pembuka Konferensi.

Atas tantangan tersebut, Gakkum KLHK telah melakukan berbagai inisiatif dalam meningkatkan kualitas pembuktian dan penegakan hukum secara umum, diantaranya dengan pengembangan penerapan UU PPLH melalui penguatan sanksi administratif, gugatan perdata, dan penerapan pasal pidana berlapis; serta pemanfaatan sains dan teknologi untuk pelaksanaan pengawasan melalui pemanfaatan artificial intelligence, big data serta sistem manajemen pengetahuan. Namun, Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK RI Dr. Rasio Ridho Sani, S.Si., M.Comm., M.P.M., berpendapat bahwa yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum lingkungan justru mandegnya pelaksanaan eksekusi putusan. “Total nilai gugatan lingkungan hidup mencapai Rp. 19.4 triliun, dengan salah satunya menjadi putusan terbesar dalam sejarah hukum perdata Indonesia. Namun perlu diakui bahwa kita masih lemah dalam eksekusi putusannya.”

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Refleksi Sepuluh Tahun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia, Masih Lemah

[Siaran Pers Bersama] 36 Organisasi Masyarakat Sipil Laporkan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

Jakarta, 21 Agustus 2019.  36 organisasi masyarakat sipil melaporkan Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Darwin Nasution pada Rabu, 21 Agustus 2019. Laporan tersebut sehubungan dengan penerbitan Surat Nomor: TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 tertanggal 6 Mei 2019, perihal Data dan Informasi terkait Kebun Kelapa Sawit.

 

“Surat Deputi tersebut dijadikan alasan beberapa Badan Publik untuk menolak memberikan informasi publik. Di Jambi misalnya, permohonan informasi oleh peneliti kami ditolak Dinas Perkebunan, atas dasar Surat Deputi tersebut. Jelas ini merupakan pelanggaran prosedur,“ jelas Henri Subagiyo, Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

 

Meski tidak ditujukan secara eksplisit kepada Kementerian/Lembaga atau Daerah, informasi yang tertuang dalam poin ke-3 surat tersebut memang terkesan memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan data dan informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) kebun kelapa sawit (berupa nama pemegang, peta, dan lokasi) sebagai informasi dikecualikan. Arahan tersebut kembali ditegaskan dalam poin ke-4 yang meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan inisiatif membuat kesepakatan dengan pihak lain dalam pemberian data dan informasi yang terkait dengan kebun kelapa sawit.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] 36 Organisasi Masyarakat Sipil Laporkan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian