ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Sahabat Pengadilan: Hakim PTUN Bali Punya Kesempatan Selamatkan Warga dan Iklim Global

Jakarta/Denpasar, 14 Agustus 2018  – Empat juta Warga Bali, masyarakat Indonesia bahkan komunitas internasional, sedang menunggu putusan penting yang akan dibuat oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bali yang dijadwalkan diterbitkan pada Kamis pekan ini.

Keputusan penting ini terkait kasus izin lingkungan PLTU Celukan Bawang, yang di antara sederet masalah lain, tidak menyertakan analisis dampak perubahan iklim dalam Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dimiliknya. Keputusan itu juga akan menjadi ajang pembuktian bagaimana akuntabilitas komitmen Indonesia atas pembangunan rendah karbon seperti yang dijanjikan Presiden Jokowi.

Untuk membantu hakim memutus mengenai perlu tidaknya analisis dampak perubahan iklim dalam AMDAL, sembilan lembaga lingkungan hidup di Indonesia dan internasional telah memasukan Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amici Curiae Brief) pada 26 Juni 2018. Di antara kesimpulan para Sahabat Pengadilan adalah tidak adanya analisis perubahan iklim yang komprehensif dalam izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Bali itu bertentangan dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

“Hakim PTUN Bali kini punya kesempatan untuk membuat preseden yang melindungi iklim dan menjamin kelestarian lingkungan dengan memutus bahwa Izin Lingkungan PLTU Celukan Bawang wajib mempertimbangkan dampak perubahan iklim dalam AMDAL,” kata Margaretha Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan pada Indonesia Center for Environmental Law.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Sahabat Pengadilan: Hakim PTUN Bali Punya Kesempatan Selamatkan Warga dan Iklim Global

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Desak DPR Serius Kendalikan Pencemaran Udara: DPR Setuju untuk Awasi KLHK dan ESDM

JAKARTA, 12 Juli 2018 – Masalah pencemaran udara di berbagai kota besar di Indonesia menjadi semakin mengkhawatirkan akibat pesatnya pertumbuhan angka pencemaran dari sumber energi terutama emisi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tenaga Batubara.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Udara Bersih Indonesia dengan para anggota DPR RI hari ini. Dalam pertemuan tersebut, koalisi meminta DPR melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, khususnya terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hadir dalam pertemuan dengan masyarakat sipil tersebut adalah para anggota DPR yang tergabung dalam Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI yang dipimpin oleh Satya Widya Yudha dari Fraksi Golkar.

Mercy Chriesty Barends dari Fraksi PDI-P selaku pemimpin rapat menyambut baik masukan yang diberikan oleh masyarakat sipil dan menerima baik permintaan untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap regulasi seputar udara bersih.

“Kita akan kawal sungguh-sungguh proses perbaikan peraturan ini dan kita akan lakukan pengawasan yang lebih ketat pada kementerian dan instansi terkait,” ujar beliau.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Udara Bersih Indonesia diwakili oleh Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), International Institute for Sustainable Development (IISD) serta Centre for Energy Research Asia (CERA).

Mandeknya pembahasan sejumlah aturan terkait pengendalian pencemaran udara di level kementerian terutama di KLHK, menjadi dasar pentingnya komitmen legislator melaksanakan fungsi pengawasan ini.

“Setidaknya ada beberapa aturan yang hingga kini belum diselesaikan KLHK, seperti Revisi Permen LH No 21/2008 tentang Baku Mutu Emisi PLTU batubara dan pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Kualitas Udara (RPP PKU),” kata perwakilan koalisi sekaligus Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari ICEL Margaretha Quina.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Desak DPR Serius Kendalikan Pencemaran Udara: DPR Setuju untuk Awasi KLHK dan ESDM

[Siaran Pers] Sahabat Pengadilan: Pemerintah Harus Memperhitungkan Dampak Perubahan Iklim dalam Perluasan PLTU Celukan Bawang

BALI/JAKARTA, 26 JUNI 2018 – Sembilan lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait dengan gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali [1]. Proyek tersebut tidak memenuhi Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan No.32 tahun 2009 dan merongrong komitmen iklim internasional Indonesia.

 

Pendapat hukum setebal 18 halaman itu menyebutkan bahwa perluasan PLTU Celukan Bawang tidak menyertakan analisis komprehensif terhadap dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan diterbitkannya izin lingkungan. Padahal, izin lingkungan seharusnya didasarkan pada keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menganalisis secara komprehensif bagaimana dampak proyek terhadap lingkungan hidup [2]. Dampak terhadap lingkungan hidup ini selayaknya mencakup dampak perubahan iklim.

 

“Amici meyakini bahwa kewajiban hukum dan ketentuan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berikut turunannya memberikan cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan batal izin lingkungan PLTU Batubara yang tidak mempertimbangkan dampak perubahan iklim,” ujar Margaretha Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari Indonesian Center for Environmental Law.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Sahabat Pengadilan: Pemerintah Harus Memperhitungkan Dampak Perubahan Iklim dalam Perluasan PLTU Celukan Bawang

[Siaran Pers] Peringatan Hari Laut Sedunia
Kekayaan Laut Nusantara dan Miskinnya Regulasi Perlindungannya

Jakarta, 8 Juni 2018 – Pemerintahan Jokowi-JK menjanjikan laut Indonesia sebagai masa depan dan poros bangsa. Namun, faktanya regulasi-regulasi yang berlaku saat ini tidak dapat mendukung terealisasikannya janji tersebut. Pada hari laut sedunia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah terkait kelemahan kondisi hukum Indonesia yang dapat mengancam masa depan laut kita.

Ada empat isu terkait pencemaran laut yang menjadi perhatian ICEL saat ini, yaitu sampah plastik di laut, PLTU Batubara, penurunan stok ikan di laut, dan kesejahteraan nelayan.

Sampah plastik merupakan isu yang cukup populer saat ini. Indonesia adalah negara terbesar kedua yang berkontribusi terhadap besarnya jumlah sampah plastik di laut. “Pemerintah telah beberapa kali menginformasikan di mata dunia internasional mengenai Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut yang akan mereka susun dan eksekusikan untuk memenuhi janji mereka mengurangi sampah plastik hingga 70% di tahun 2025. Namun, sudah satu tahun sejak rencana tersebut dicanangkan dan belum ada produk hukum yang dihasilkan sampai saat ini,” kata Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL.

Isu kedua adalah mengenai PLTU Batubara yang semakin mendominasi jumlah pembangkit listrik di Indonesia. Semakin bertambahnya jumlah PLTU Batubara tidak didukung oleh standard baku mutu air limbah dari PLTU Batubara yang kuat dan tegas untuk menjamin terlindunginya laut dari pencemaran air limbah. “Standard baku mutu air limbah yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 terlalu rendah untuk dapat mendorong terpenuhinya baku mutu air laut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004,” kata Angela Vania, Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim ICEL. Ditambah lagi, PLTU Batubara sebagai salah satu kontributor CO2 terbesar di atmosfer juga akan mengakibatkan pengasaman (asidifikasi) laut yang berujung pada terganggunya rantai makanan di laut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Peringatan Hari Laut Sedunia Kekayaan Laut Nusantara dan Miskinnya Regulasi Perlindungannya

[Siaran Pers] Putusan PN Meulaboh PT Kalista Alam Melawan KLHK: Upaya Sistematis Menggagalkan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung

Jumat, 4 Mei 2018 – Keadilan lingkungan hidup lagi-lagi diciderai oleh upaya sistematis yang lahir dalam wujud putusan pengadilan. Putusan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada Kamis, 12 April 2018 (Putusan No. 16/Pdt-G/2017/PN Mbo) dalam sengketa antara PT Kalista Alam melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dkk. Berdampak pada tertundanya pemulihan kerusakan lingkungan hidup atas lahan seluas 1000 Ha sebagai pelaksanaan Putusan terkait kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) KLHK melawan PT Kalista Alam (Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO; Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA; Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/Pdt/2015 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/PDT/2015/Putusan Sebelumnya).

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyayangkan Putusan terbaru ini karena membentuk preseden buruk bagi pelaksanaan eksekusi dalam perkara Karhutla, berupa:

  1. Adanya upaya pemutihan tanggung jawab oleh PT Kalista Alam yang telah diputuskan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Gugatan PT Kalista Alam patut diduga sebagai bentuk perlawanan terhadap eksekusi. PT Kalista Alam dalam gugatannya mendalilkan bahwa sebagian dari wilayah yang digugat KLHK tidak berada dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU)-nya. Namun, dalam tuntutannya PT Kalista Alam justru meminta agar terlepas dari seluruh tanggung jawab kerugian lingkungan hidup di wilayah HGU-nya. Alih-alih mengklarifikasi luasan yang harus ia pertanggungjawabkan, PT Kalista Alam justru menggunakan mekanisme ini untuk lepas dari seluruh tanggung jawab atas Putusan Sebelumnya. Jadi ini merupakan upaya terselubung yang diamini oleh Majelis Hakim.

2. Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hokum pada perkara ini yang mengakibatkan tercorengnya kewibawaan pengadilan.

Melalui perkara ini, Majelis Hakim telah membebaskan segala tanggung jawab PT Kalista Alam dengan menganulir putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Padahal suatu perlawanan eksekusi tidak dapat menahan dilaksakannya eksekusi Putusan Sebelumnya ataupun menganulir seluruh titel eksekutorial Putusan Sebelumnya yang sudah inkracht. Dengan menganulir seluruh titel eksekutorial Putusan MA, hakim mengabaikan fakta bahwa benar telah terjadi kebakaran di wilayah konsesi PT.Kalista Alam

 

Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas Putusan PN Meulaboh bermaksud menggagalkan pelaksanaan eksekusi Putusan Sebelumnya, alih-alih menegakkan hukum seadil-adilnya. Bukan kali ini saja PT. Kalista Alam berusaha menunda eksekusi putusan, di tahun 2016 dan 2017 pun PT.  Kalista Alam juga berusaha menunda pelaksanaan putusan dengan memohon penetapan penundaan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua PN Meulaboh.

Oleh karena itu, demi menegakkan kewibawaan lembaga pengadilan, ICEL meminta kepada Mahkamah Agung RI untuk segera:

  1. Memeriksa Majelis Hakim dalam perkara ini untuk membuktikan apakah terdapat indikasi pelanggaran kode etik perilaku hakim;
  2. Mencopot dan mengganti Ketua PN Meulaboh karena terbukti telah menghambat pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara ini; dan
  3. Mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara ini karena telah berkekuatan hukum tetap.

 

-selesai-

 

Narahubung:

Henri Subagiyo (081585741001)

Rika Fajrini (08112028925)

 

[Siaran Pers] ICEL: Putusan Ini Preseden Buruk Penegakan Hukum Lingkungan atas Proyek Strategis Nasional Jokowi

JAKARTA/BANDUNG, 4 Mei 2018 – Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) menyayangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas perkara gugatan Walhi dan Sarjum melawan Kepala Dinas PMTSP Pemprov Jawa Barat yang menerbitkan izin lingkungan di tahun 2017 kepada PT Cirebon Energi Prasarana. Dalam amar putusannya, 2 Mei kemarin di Bandung, Hakim menyatakan dalam eksepsi bahwa PTUN Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara tersebut sementara dalam pokok perkara menolak seluruh gugatan penggugat.

 

“Ini preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan hidup sebagai elemen pengawasan dalam proyek strategis nasional. ICEL menyayangkan pertimbangan hukum hakim yang tidak memperhatikan aspek substantif dari perlindungan lingkungan hidup dalam putusannya,” kata Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL.

 

Menurut Ohiongyi, persoalan pertentangan proyek ini dengan RTRW sesungguhnya bukan hanya persoalan administratif. Sangat jelas bahwa izin lingkungan lama yang diterbitkan telah melanggar RTRW. Namun dengan keluarnya PP 13/2017, seolah-olah pelanggaran yang tersebut menjadi legal. Semestinya peraturan yang baru diterbitkan tidak dapat dilepaskan dari pelanggaran yang terjadi sebelumnya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL: Putusan Ini Preseden Buruk Penegakan Hukum Lingkungan atas Proyek Strategis Nasional Jokowi

[Siaran Pers Bersama] Selamatkan Basuki Wasis : Tolak Gugatan Terhadap Ahli Perhitungan Kerugian Negara

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam 12 tahun penjara. Hakim juga mewajibkan Nur Alam membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Nur Alam diharuskan membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Namun perkara ini belum berhenti. Selain mengajukan banding, dia juga menggugat secara perdata kepada “Basuki Wasis”, ahli yang diajukan oleh KPK dalam menghitung Kerugian Negara dalam dampak lingkungan.

 

Basuki Wasis adalah dosen IPB dan ahli perhitungan kerugian dampak lingkungan. Dirinya diminta oleh KPK untuk menjadi saksi ahli dalam perkara korupsi Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) dengan terdakwa Nur Alam. Basuki Wasis mengungkapkan bahwa perkara korupsi ini mengakibatkan kerugian Negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena sebesar 2.728.745.136.000 rupiah. Keterangan Ahli inilah kemudian, yang menjadi dasar bagi Nur Alam untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Selamatkan Basuki Wasis : Tolak Gugatan Terhadap Ahli Perhitungan Kerugian Negara

[Siaran Pers Bersama] Darurat Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia Pokja Konservasi: Revisi UU Konservasi Harus Tetap Dilakukan

Keanekaragaman hayati Indonesia kembali menghadapi situasi genting. Belum hilang dari ingatan kita betapa mirisnya kasus penyelundupan kakatua jambul kuning dalam botol 3 tahun lalu dan ketika satwa kharismatik Indonesia, harimau Jawa, hanya tinggal cerita akibat laju deforestasi dan eksploitasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa saat ini Indonesia menghadapi kondisi darurat atas ancaman terhadap kekayaan keanekaragaman hayati. Masa depan kekayaan keanekaragaman hayati ada pada kerangka hukum yang memayunginya yaitu UU No. 5 tahun 1990. Sudah hampir 28 tahun menjadi dasar perlindungan keanekaragaman hayati, namun ternyata seiring waktu, UU ini dipandang tidak lagi mampu secara efektif menjaga dan mempertahankan kehati sebagai harta kekayaan negara. Ditengah gerusan ancaman modernisasi, perkembangan kasus kejahatan terhadap sumber daya alam yang sudah semakin canggih, UU ini dirasa kurang efektif untuk bisa menangani kasus-kasus kekinian tersebut. Belum tuntas upaya untuk mempertahankan kehati, kabar terbaru mengenai pertemuan Rapat Kabinet Terbatas (RATAS) dalam rangka pembahasan UU No.5 Tahun 1990 pada tanggal 4 April 2018 lalu, menghasilkan sebuah pernyataan yang mengecewakan bahwa RUU Konservasi Kehati dihentikan sementara dan dianggap tidak perlu dilakukan revisi sejauh ini. Ketika nasib masa depan kehati yang merupakan harta kekayaan negara digantungkan pada UU yang sudah berusia 28 tahun, akankah kita akan melihat masa depan yang menjanjikan atau justru masa depan yang dipenuhi akan kepunahan kehati seperti kasus harimau Jawa? Hal ini tentunya dapat bermakna sebuah kemunduran dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia dan menjadi penting untuk masyarakat untuk kembali mendorong proses tersebut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Darurat Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia Pokja Konservasi: Revisi UU Konservasi Harus Tetap Dilakukan

[Siaran Pers] Tuntaskan Penanganan Tumpahan Minyak di Balikpapan

Jakarta, 8 April 2018 – Tanggal 31 Maret 2018, Tumpahan minyak menggenangi Teluk Balikpapan seluas 12.000 Ha mengakibatkan tercemarnya ekosistem pesisir dan laut beserta korban meninggal sebanyak 5 (lima) orang. Kejadian ini merupakan peristiwa tragis yang membutuhkan penanganan tepat, cepat, dan terkoordinasi dari pihak Pemerintah.

 

Tumpahan minyak ini diakibatkan patahnya pipa Pertamina di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Sebaran tumpahan minyak telah mencapai sekitar 7.000 ha, dengan pesisir Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai daerah yang paling terkena dampak. Selain itu, tumpahan minyak juga mengakibatkan kerusakan  tanaman dan bibit mangrove masyarakat serta kematian biota laut.

 

Atas peristiwa ini, Pertamina bertanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan tumpahan minyak, upaya pemulihan, dan mengganti kerugian masyarakat beserta lingkungan hidup sesuai ketentuan pasal 53 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dan pasal 11 Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

 

“Upaya penanggulangan harus dilakukan terlebih dahulu untuk menghentikan tumpahan minyak menyebar lebih luas dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL

 

Setelah penanggulangan dilakukan, upaya pemulihan terhadap ekosistem dan dampak bagi masyarakat menjadi hal prioritas yang selanjutnya dilakukan. Upaya pemulihan diawali dengan menyusun rencana restorasi. Rencana restorasi berisi tentang tindakan-tindakan pemulihan yang harus dilakukan dan standard pemulihan setiap ekosistem. Rencana restorasi diperlukan karena setiap ekosistem memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula.

 

Pasal 54 UU No 32 Tahun 2009 mewajibkan pelaku pencemar untuk melakukan kegiatan pemulihan. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan pemulihan, maka pelaku pencemar terlebih dahulu menyusun rencana restorasi. Rencana restorasi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Dalam kasus ini, Pemerintah harus secara tegas mendesak Pertamina untuk menyusun rencana restorasi termasuk mengalokasikan biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan hal lainnya yang mendukung kegiatan pemulihan.

 

“Rencana restorasi diperlukan sebagai panduan dalam upaya pemulihan ekosistem Teluk Balikpapan. Setelah tindakan pemulihan dilakukan, Pemerintah diharapkan tidak luput melakukan penegakan hukum dalam kasus ini”0lanjut0Ohiongyi.

 

Secara menyeluruh, ICEL meminta Pemerintah untuk melakukan tindakan prioritas, yaitu:

  1. Menempatkan prioritas utama pada upaya penanggulangan tumpahan minyak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan.
  2. Memerintahkan kepada Pertamina untuk melakukan pemulihan ekosistem Teluk Balikpapan yang tercemar akibat tumpahan minyak beserta penjatuhan sanksi administratif bagi Pertamina.
  3. Melakukan penegakan hukum pidana oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pihak kepolisian terhadap pihak pencemar atas meninggalnya 5 (lima) orang dan tercemarnya ekosistem Teluk Balikpapan.
  4. Melakukan penegakan hukum perdata terhadap Pertamina bila Pertamina tidak segera melakukan pemulihan lingkungan hidup.

 

Narahubung

Ohiongyi Marino – Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL (085777070735)

[Siaran Pers] ICEL Bersama 12 Ahli Hukum Ajukan Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amici Curiae Brief) dalam Perkara Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW

BANDUNG, 15 Maret 2018 – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama 12 belas ahli hukum, aktivis dan peneliti lingkungan mengajukan pendapat hukum sahabat pengadilan (1) untuk perkara yang menyengketakan keabsahan keputusan tata usaha negara (KTUN) yaitu penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat No. 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017  selanjutnya disebut SK Izin Lingkungan 2017.

 

Pagi ini, perwakilan Amici telah menyerahkan berkas kepada Ketua PTUN Bandung serta majelis hakim yang menangani perkara No. 148/G/LH/2017/PTUN-BDG. Penyerahan pendapat hukum sahabat pengadilan ini dilakukan secara paralel dengan agenda persidangan gugatan antara Yayasan Walhi dan Sarjum bin Madrais (Para Penggugat) melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Tergugat) dan PT Cirebon Energi Prasarana (Tergugat II Intervensi).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL Bersama 12 Ahli Hukum Ajukan Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amici Curiae Brief) dalam Perkara Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW