ICEL

ICEL

[Siaran Pers] ICEL: Putusan Ini Preseden Buruk Penegakan Hukum Lingkungan atas Proyek Strategis Nasional Jokowi

JAKARTA/BANDUNG, 4 Mei 2018 – Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) menyayangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas perkara gugatan Walhi dan Sarjum melawan Kepala Dinas PMTSP Pemprov Jawa Barat yang menerbitkan izin lingkungan di tahun 2017 kepada PT Cirebon Energi Prasarana. Dalam amar putusannya, 2 Mei kemarin di Bandung, Hakim menyatakan dalam eksepsi bahwa PTUN Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara tersebut sementara dalam pokok perkara menolak seluruh gugatan penggugat.

 

“Ini preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan hidup sebagai elemen pengawasan dalam proyek strategis nasional. ICEL menyayangkan pertimbangan hukum hakim yang tidak memperhatikan aspek substantif dari perlindungan lingkungan hidup dalam putusannya,” kata Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL.

 

Menurut Ohiongyi, persoalan pertentangan proyek ini dengan RTRW sesungguhnya bukan hanya persoalan administratif. Sangat jelas bahwa izin lingkungan lama yang diterbitkan telah melanggar RTRW. Namun dengan keluarnya PP 13/2017, seolah-olah pelanggaran yang tersebut menjadi legal. Semestinya peraturan yang baru diterbitkan tidak dapat dilepaskan dari pelanggaran yang terjadi sebelumnya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL: Putusan Ini Preseden Buruk Penegakan Hukum Lingkungan atas Proyek Strategis Nasional Jokowi

[Siaran Pers Bersama] Selamatkan Basuki Wasis : Tolak Gugatan Terhadap Ahli Perhitungan Kerugian Negara

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam 12 tahun penjara. Hakim juga mewajibkan Nur Alam membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Nur Alam diharuskan membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Namun perkara ini belum berhenti. Selain mengajukan banding, dia juga menggugat secara perdata kepada “Basuki Wasis”, ahli yang diajukan oleh KPK dalam menghitung Kerugian Negara dalam dampak lingkungan.

 

Basuki Wasis adalah dosen IPB dan ahli perhitungan kerugian dampak lingkungan. Dirinya diminta oleh KPK untuk menjadi saksi ahli dalam perkara korupsi Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) dengan terdakwa Nur Alam. Basuki Wasis mengungkapkan bahwa perkara korupsi ini mengakibatkan kerugian Negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena sebesar 2.728.745.136.000 rupiah. Keterangan Ahli inilah kemudian, yang menjadi dasar bagi Nur Alam untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Selamatkan Basuki Wasis : Tolak Gugatan Terhadap Ahli Perhitungan Kerugian Negara

[Siaran Pers Bersama] Darurat Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia Pokja Konservasi: Revisi UU Konservasi Harus Tetap Dilakukan

Keanekaragaman hayati Indonesia kembali menghadapi situasi genting. Belum hilang dari ingatan kita betapa mirisnya kasus penyelundupan kakatua jambul kuning dalam botol 3 tahun lalu dan ketika satwa kharismatik Indonesia, harimau Jawa, hanya tinggal cerita akibat laju deforestasi dan eksploitasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa saat ini Indonesia menghadapi kondisi darurat atas ancaman terhadap kekayaan keanekaragaman hayati. Masa depan kekayaan keanekaragaman hayati ada pada kerangka hukum yang memayunginya yaitu UU No. 5 tahun 1990. Sudah hampir 28 tahun menjadi dasar perlindungan keanekaragaman hayati, namun ternyata seiring waktu, UU ini dipandang tidak lagi mampu secara efektif menjaga dan mempertahankan kehati sebagai harta kekayaan negara. Ditengah gerusan ancaman modernisasi, perkembangan kasus kejahatan terhadap sumber daya alam yang sudah semakin canggih, UU ini dirasa kurang efektif untuk bisa menangani kasus-kasus kekinian tersebut. Belum tuntas upaya untuk mempertahankan kehati, kabar terbaru mengenai pertemuan Rapat Kabinet Terbatas (RATAS) dalam rangka pembahasan UU No.5 Tahun 1990 pada tanggal 4 April 2018 lalu, menghasilkan sebuah pernyataan yang mengecewakan bahwa RUU Konservasi Kehati dihentikan sementara dan dianggap tidak perlu dilakukan revisi sejauh ini. Ketika nasib masa depan kehati yang merupakan harta kekayaan negara digantungkan pada UU yang sudah berusia 28 tahun, akankah kita akan melihat masa depan yang menjanjikan atau justru masa depan yang dipenuhi akan kepunahan kehati seperti kasus harimau Jawa? Hal ini tentunya dapat bermakna sebuah kemunduran dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia dan menjadi penting untuk masyarakat untuk kembali mendorong proses tersebut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Darurat Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia Pokja Konservasi: Revisi UU Konservasi Harus Tetap Dilakukan

[Siaran Pers] Tuntaskan Penanganan Tumpahan Minyak di Balikpapan

Jakarta, 8 April 2018 – Tanggal 31 Maret 2018, Tumpahan minyak menggenangi Teluk Balikpapan seluas 12.000 Ha mengakibatkan tercemarnya ekosistem pesisir dan laut beserta korban meninggal sebanyak 5 (lima) orang. Kejadian ini merupakan peristiwa tragis yang membutuhkan penanganan tepat, cepat, dan terkoordinasi dari pihak Pemerintah.

 

Tumpahan minyak ini diakibatkan patahnya pipa Pertamina di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Sebaran tumpahan minyak telah mencapai sekitar 7.000 ha, dengan pesisir Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai daerah yang paling terkena dampak. Selain itu, tumpahan minyak juga mengakibatkan kerusakan  tanaman dan bibit mangrove masyarakat serta kematian biota laut.

 

Atas peristiwa ini, Pertamina bertanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan tumpahan minyak, upaya pemulihan, dan mengganti kerugian masyarakat beserta lingkungan hidup sesuai ketentuan pasal 53 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dan pasal 11 Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

 

“Upaya penanggulangan harus dilakukan terlebih dahulu untuk menghentikan tumpahan minyak menyebar lebih luas dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL

 

Setelah penanggulangan dilakukan, upaya pemulihan terhadap ekosistem dan dampak bagi masyarakat menjadi hal prioritas yang selanjutnya dilakukan. Upaya pemulihan diawali dengan menyusun rencana restorasi. Rencana restorasi berisi tentang tindakan-tindakan pemulihan yang harus dilakukan dan standard pemulihan setiap ekosistem. Rencana restorasi diperlukan karena setiap ekosistem memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula.

 

Pasal 54 UU No 32 Tahun 2009 mewajibkan pelaku pencemar untuk melakukan kegiatan pemulihan. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan pemulihan, maka pelaku pencemar terlebih dahulu menyusun rencana restorasi. Rencana restorasi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Dalam kasus ini, Pemerintah harus secara tegas mendesak Pertamina untuk menyusun rencana restorasi termasuk mengalokasikan biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan hal lainnya yang mendukung kegiatan pemulihan.

 

“Rencana restorasi diperlukan sebagai panduan dalam upaya pemulihan ekosistem Teluk Balikpapan. Setelah tindakan pemulihan dilakukan, Pemerintah diharapkan tidak luput melakukan penegakan hukum dalam kasus ini”0lanjut0Ohiongyi.

 

Secara menyeluruh, ICEL meminta Pemerintah untuk melakukan tindakan prioritas, yaitu:

  1. Menempatkan prioritas utama pada upaya penanggulangan tumpahan minyak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan.
  2. Memerintahkan kepada Pertamina untuk melakukan pemulihan ekosistem Teluk Balikpapan yang tercemar akibat tumpahan minyak beserta penjatuhan sanksi administratif bagi Pertamina.
  3. Melakukan penegakan hukum pidana oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pihak kepolisian terhadap pihak pencemar atas meninggalnya 5 (lima) orang dan tercemarnya ekosistem Teluk Balikpapan.
  4. Melakukan penegakan hukum perdata terhadap Pertamina bila Pertamina tidak segera melakukan pemulihan lingkungan hidup.

 

Narahubung

Ohiongyi Marino – Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL (085777070735)

[Siaran Pers] ICEL Bersama 12 Ahli Hukum Ajukan Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amici Curiae Brief) dalam Perkara Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW

BANDUNG, 15 Maret 2018 – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama 12 belas ahli hukum, aktivis dan peneliti lingkungan mengajukan pendapat hukum sahabat pengadilan (1) untuk perkara yang menyengketakan keabsahan keputusan tata usaha negara (KTUN) yaitu penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat No. 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017  selanjutnya disebut SK Izin Lingkungan 2017.

 

Pagi ini, perwakilan Amici telah menyerahkan berkas kepada Ketua PTUN Bandung serta majelis hakim yang menangani perkara No. 148/G/LH/2017/PTUN-BDG. Penyerahan pendapat hukum sahabat pengadilan ini dilakukan secara paralel dengan agenda persidangan gugatan antara Yayasan Walhi dan Sarjum bin Madrais (Para Penggugat) melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Tergugat) dan PT Cirebon Energi Prasarana (Tergugat II Intervensi).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL Bersama 12 Ahli Hukum Ajukan Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amici Curiae Brief) dalam Perkara Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW

[Siaran Pers Bersama] Absurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP

Jakarta, 14 Maret 2018. Sejarah panjang perjuangan pembaharuan hukum pidana materiil melalui dorongan lahirnya KUHP  Nasional yang berkarakter Indonesia telah masuk pada fase penting pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI. Sayangnya, perjuangan panjang ini diwarnai berbagai kontroversi, dimana substansi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), baik pada muatan Buku I tentang Aturan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana memuat ambiguitas yang rawan disalahgunakan, cenderung represif, dan melakukan pelemahan dalam penegakan hukum terhadap beberapa tindak pidana khusus. Salah satu kontroversi dan permasalahan yang dimuat dalam KUHP ialah terkait dengan rumusan tindak pidana lingkungan, sistem pemidanaan dan pertanggujawaban pidana lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Absurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP

[Media Briefing] Nasib Keanekaragaman Hayati Berlarut dalam Prolegnas:
DPR Harus Segera Tuntaskan Revisi UU No 5/1990

Jakarta, 2 Maret 2018, Kelompok Kerja Konservasi (Pokja Konservasi) mengadakan konferensi pers “Darurat Keanekaragaman Hayati Indonesia: Pembahasan Revisi UU No 5/1990 Harus Dituntaskan!” di Cikini. Pokja Konservasi melihat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) tidak dilakukan secara transparan lantaran RUU KSDAHE yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) berbeda dengan draf RUU KSDAHE yang pernah dikonsultasikan kepada masyarakat sipil, khususnya Pokja Konservasi.

Baca Selengkapnya[Media Briefing] Nasib Keanekaragaman Hayati Berlarut dalam Prolegnas:DPR Harus Segera Tuntaskan Revisi UU No 5/1990

[Siaran Pers Bersama] Darurat Keanekaragaman Hayati Indonesia
Pokja Konservasi: DPR dan Pemerintah Harap Segera Tuntaskan Pembahasan RUU Perubahan UU No 5 Tahun 1990

Jakarta, 2 Maret 2018.

Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat keanekaragaman hayati karena pembahasan rancangan undang-undang perubahan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) belum menjadi prioritas utama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hingga saat ini. Walaupun DPR RI telah memasukkan perubahan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990) ke dalam agenda Program Legislasi Nasional dan draf RUU telah disampaikan kepada Pemerintah, proses selanjutnya nampaknya akan mengalami banyak kendala.

Kasus-kasus terkait konservasi keanekaragaman hayati, seperti kematian dan perdagangan satwa dilindungi, pembangunan pabrik/usaha di lokasi yang kaya keanekaragaman hayati atau daerah resapan air, serta “pencurian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional”, semakin meningkat dan meresahkan publik. Pada perkembangannya, penyelesaian kasus-kasus tersebut semakin sulit ditanggulangi oleh UU No 5/1990. Selain sudah 27 tahun tidak ada revisi, ancaman pidana yang rendah membuat undang-undang ini tidak bergigi untuk membuat jera para pelakunya, sehingga menjadikannya “wajar” dari tahun ke tahun kasus kejahatan konservasi makin meningkat.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Darurat Keanekaragaman Hayati IndonesiaPokja Konservasi: DPR dan Pemerintah Harap Segera Tuntaskan Pembahasan RUU Perubahan UU No 5 Tahun 1990

[Siaran Pers Bersama] Presiden Harus Memimpin Langsung Pemberantasan Kejahatan Kawasan Hutan

Jakarta, 2 Maret 2018— ICEL, FWI dan Jikalahari mendesak presiden untuk menuntaskan kasus kejahatan kawasan hutan. Tuntutan ini disampaikan pada Media Briefing yang digelar di Jakarta.

Januari 2018, Jikalahari melaporkan 53 Korporasi perkebunan kelapa sawit dan Pemodal perorangan (Cukong) ke KLHK dan Mabes Polri terkait perambahan kawasan hutan dan menerima titipan hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan. Hingga saat ini belum ada perkembangan berarti yang ditunjukan oleh Mabes Polri atas laporan tersebut.

Persoalan ketidak seriusan dan lambatnya aparat penegak hukum bukan hanya terjadi pada saat ini saja. Sebelumnya Jikalahari pada 2016 melaporkan 49 korporasi diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan ke KLHK, BRG, KSP dan Kepolisian. Pada tahun yang sama Jikalahari juga melaporkan 20 korporasi ke KPK terkait korupsi kehutanan. Total korporasi yang sudah dilaporkan Jikalahasi sejak 2016 – Januari 2018 sebanyak 145 korporasi. 

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Presiden Harus Memimpin Langsung Pemberantasan Kejahatan Kawasan Hutan

[Siaran Pers Bersama] KSTJ Pertanyakan Perubahan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan Pulau D Reklamasi

Jakarta, 21 Februari 2018. Tim Advokasi Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam persidangan lanjutan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan Pulau D reklamasi hari ini (21/2) mempertanyakan tentang dugaan adanya surat keputusan baru yang merevisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kapuk Naga Indah, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara atas Tanah Seluas 3.120.000 M2 di Atas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 45/Kamal Muara, Terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 23 Agustus 2017.

Dugaan tersebut muncul karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi berulang kali menyatakan dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kapuk Naga Indah, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara atas Tanah Seluas 3.120.000 M2 di Atas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 45/Kamal Muara, Terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 23 Agustus 2017 tidak ada dan surat keputusan yang ada adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2017 dengan perihal yang sama.

Berdasarkan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Tim Advokasi mencoba mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan hanya menemukan sebuah informasi melalui tautan ini, namun tidak dijelaskan secara terperinci hal yang direvisi termasuk nomor objek sengketa.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] KSTJ Pertanyakan Perubahan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan Pulau D Reklamasi