ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Menanti Adu Gagasan Politik Lingkungan Dalam Debat II Capres Cawapres

Jakarta, 24 Januari 2019-Debat Capres putaran kedua tema pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup akan digelar pertengahan bulan depan (17 Februari 2019). Debat kedua yang akan berlangsung ini di tengah sorotan buruknya kualitas debat perdana yang diharapkan menjadi sarana bagi publik untuk mengetahui sejauhmana visi misi dan program strategis yang ditawarkan oleh kedua paslon pada pemerintahan ke depan. Nyaris tidak ada hal substantif yang diperdebatkan, tidak lebih hanya menampilkan gimmick yang semakin menjauhkan isu-isu substansi di tengah publik. Bahkan isu-isu krusial tidak mau disentuh oleh kedua paslon. Dalam konteks lingkungan hidup dan sumber daya alam seperti pelanggaran hak atas lingkungan hidup, korupsi sumber daya alam dan hak masyarakat adat/masyarakat lokal atas sumber daya alam, tidak menjadi perhatian sama sekali oleh paslon.

Khalisah Khalid, Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis WALHI mengatakan dalam tema kedua ini, “kami mendorong paslon untuk berani berdebat pada level substansi dan menjangkau problem mendasar dari persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam, bukan hanya sebatas isu lingkungan hidup yang berada di permukaan”. Tema kedua ini menjadi urgent, mengingat semakin meningkatnya bencana ekologis, kebakaran hutan dan ekosistem rawa gambut yang terus membayangi beberapa propinsi di Indonesia, dan konflik lingkungan hidup dan sumber daya alam/agraria yang terus terjadi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Menanti Adu Gagasan Politik Lingkungan Dalam Debat II Capres Cawapres

[Siaran Pers] ICEL Beri Masukan ke KPU Jelang Debat Kedua Capres-Cawapres

Jakarta, 22 Januari 2019, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) melakukan audiensi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, sehubungan dengan debat Kedua Capres-Cawapres yang mengangkat topik lingkungan hidup, energi, sumber daya alam, pangan dan infrastruktur.

Dalam audiensi tersebut ICEL mendorong agar pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan sehubungan dengan strategi dan komitmen pasangan calon dalam mengatasi masalah lingkungan hidup.

ICEL juga berharap debat kedua jauh lebih baik dibandingkan debat pertama. Oleh karenanya, penting bagi siapapun panelis yang akan ditunjuk nantinya untuk dapat membangun pertanyaan yang berkaitan dengan kelima topik tersebut.

“Tentu topik lingkungan hidup, energi dan SDA memiliki keterkaitan dan pertentangan. Contohnya kepentingan perlindungan lingkungan udara dan kebijakan yang masih menggunakan energi kotor. Belum lagi pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati dengan pemanfaatan SDA yang masif seperti pertambangan dan perkebunan. Belum lagi irisannya dengan aspek ekonomi yang kerapkali menjadi alasan utama berbagai kebijakan yang tidak pro lingkungan. Karenanya penting pertanyaan yang dibangun masuk kepada level substansi yang riil terjadi, “ jelas Henri Subagiyo, Direktur ICEL.

ICEL juga berharap agar panelis yang ditunjuk oleh KPU adalah panelis yang tidak memiliki track record pro perusak lingkungan. “Kami yakin KPU akan sangat berhati-hati memperhatikan setiap rekam jejak para calon Panelis sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pun akan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, “lanjut Henri lagi.

 

-SELESAI-

 

Narahubung :

Henri Subagiyo +62 815-8574-1001

Raynaldo Sembiring 081377671067

Astrid Debora +62 812-8142-6007

[Siaran Pers Bersama] 5 Pekerjaan Rumah Presiden 2019-2024

Jakarta, 16 Januari 2019 – Gerakan Bersihkan Indonesia menilai setidaknya ada  X pekerjaan rumah (PR) utama terkait korupsi, hukum dan HAM yang harus diselesaikan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan wapres) 2019-2024 terkait isu lingkungan hidup dan energi. PR tersebut perlu dipertimbang sebagai komitmen yang dipaparkan dalam debat resmi paslon capres dan wapres pada Kamis (17/1), besok.

Juru Bicara Bersihkan Indonesia, Margaretha Quina menjelaskan, sejauh ini belum terlihat adanya capres yang mendorong akses partisipasi dan peran publik atau masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

“Banyaknya gugatan terhadap produk hukum yang dikeluarkan pemerintah merupakan indikasi buruknya partisipasi publik. Sayangnya tren ini terus menguat. Di hulu aturan percepatan meminggirkan partisipasi publik, di hilir perkara-perkara lingkungan hidup yang menggugat pemerintah direspon dengan persistensi pemerintah untuk melindungi proyek,” tutur Quina yang juga peneliti Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).

Karena itu, menurut Quina, PR pertama yang perlu direalisasikan dalam aspek hukum lingkungan adalah Capres terpilih harus berkomitmen menjalankan aturan transparansi dan partisipasi publik yang telah ada, serta merampungkan PP Partisipasi Publik. “Sebenarnya ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” papar Quina.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] 5 Pekerjaan Rumah Presiden 2019-2024

[Siaran Pers] Perkuat Perbaikan Tata Kelola Gambut, Upaya Antisipasi Karhutla

Jakarta – Sepanjang tahun 2018, kebakaran hutan hutan dan lahan (Karhutla) selalu menempati urutan teratas dalam kasus lingkungan yang menjadi perhatian publik. Isu Karhutla pada wilayah yang memiliki lahan gambut, khususnya di pulau Sumatera dan Kalimantan tak pernah luput dari laman media baik lokal maupun nasional. Sepanjang sebelas hari pertama Januari 2019 saja Karhutla di Provinsi Riau saja sudah mencapai 108,5 hektar berdasarkan BPBD Riau. Jumlah itu, tersebar diempat kabupaten/kota di Riau.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo menyayangkan kejadian tersebut. Dia menyatakan bahwa meskipun saat ini tren Karhutla tidak separah tahun 2015 namun Pemerintah perlu terus memperhatikan hal ini. Jangan sampai upaya-upaya pengendalian Karhutla yang selama ini dinyatakan berhasil oleh Pemerintah meskipun faktor alam yang turut mendukung paska 2015 justru menurunkan tingkat kepercayaan publik atas keberhasilan tersebut. Pemerintah selama ini dianggap telah melakukan langkah-langkah korektif dalam pengendalian Karhutla, khususnya soal perlindungan gambut. Tidak berlebihan jika hal tersebut perlu dikoreksi kembali untuk melihat letak kelemahannya, setidaknya oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, dan Badan Restorasi Gambut dengan melibatkan pemerintah daerah.

“Terkait dengan lahan gambut, ada persoalan mendasar yang terus harus dibenahi yaitu soal tata kelola gambut yang selama ini salah. Langkah koreksi atas keterlanjuran kebijakan pemerintah perlu terus dilakukan. Saat ini pelaksanaan PP 71 Tahun 2014 yang direvisi PP 57 Tahun 2016 dan langkah moratorium baik di gambut maupun sawit perlu segera dipercepat.”

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Perkuat Perbaikan Tata Kelola Gambut, Upaya Antisipasi Karhutla

[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

Jakarta, 9 Januari 2019 – Sebagai tahun politik, tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah, termasuk terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Langkah yang diambil Presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya. ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres.” Judul ini diambil dikarenakan minimnya diskusi dan informasi mengenai publik mengenai agenda lingkungan hidup yang menjadi komitmen kedua pasangan calon.

Dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan, narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas. Pengendalian Karhutla pun masih bertitik berat pada peran KLHK, padahal Inpres 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian karhutla memandatkan peran lintas kementerian dan lembaga.

Sementara itu di aspek perhutanan sosial, ICEL mencatat capaian luasan perhutsos yang sebelumnya ditargetkan 12,7 juta ha tidak akan tercapai di tahun 2019, penyesuaian target pun harus diiringi dengan strategi radikal jika ingin memperoleh capaian yang diinginkan. Selain itu, terdapat kabar baik dari pengelolaan sawit dengan diterbitkannya Inpres 8 Tahun 2018 yang lebih populer dikenal dengan sebutan Inpres Moratorium Sawit. “Penguatan implementasi Inpres Moratorium Sawit lebih strategis menjawab permasalahan perkelapasawitan dibandingkan memaksakan lahirnya UU Perkelapasawitan,” terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

[Siaran Pers] Respon Terhadap Putusan Kasasi Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) PT. National Sago Prima

Ketua Mahkamah Agung RI perlu Segera Memastikan Eksekusi Putusan-Putusan Karhutla

 

Jakarta, 2 Januari 2019 – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyambut baik putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung RI atas gugatan ganti rugi Karhutla yang terjadi di lahan PT. National Sago Prima (PT. NSP). Gugatan tersebut diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas nama Pemerintah dan dikabulkan oleh Majelis Kasasi dengan ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah. Apresiasi juga layak diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL menyatakan “Putusan ini menambah deret keberhasilan Pemerintah kita atas para pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat Karhutla. Salut untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, tentu juga pengadilan.”

Namun demikian, Henri juga mengingatkan kepada Pemerintah dan Mahkamah Agung RI bahwa saat ini sudah ada sekitar 9 perkara yang sudah dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap dengan total kerugian yang dikabulkan kurang lebih 18,5 Triliun. Sayangnya, belum satupun yang dieksekusi oleh pengadilan setempat dimana gugatan tersebut dimasukkan, imbuhnya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Respon Terhadap Putusan Kasasi Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) PT. National Sago Prima

[Siaran Pers Bersama] Catatan Akhir Tahun 2018 POKJA Konservasi: Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati

 

 

 

“Satwa atau tumbuhan tidak bisa membela dirinya, sehingga diperlukan manusia untuk mengatur perlindungannya dan bagaimana agar implementasi tersebut juga bisa berjalan dengan baik”
-Pokja Konservasi, 2018-

 

Jakarta, 15 Desember 2018. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) menyelenggarakan Catatan Akhir Tahun 2018 (Cahir 2018 Pokja Konservasi) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 bersama perwakilan dari kedua tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 di Hotel Sofyan Cut Meutia, Cikini.

Tahun 2015 menjadi titik cerah dari pergerakan revisi Undang-Undang No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990). Dimulai dengan pembahasan draf revisi UU 5/1990 dan 1 (satu) kali konsultasi publik di Jakarta. Lalu, disusul pada tahun berikutnya (2016), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali mengadakan 5 konsultasi publik di berbagai wilayah di Indonesia.

“Namun sayang, pada tahun 2018, tepat sebulan setelah surat perintah presiden untuk pembahasan revisi UU 5/1990 dikeluarkan, pemerintah memberikan pernyataan secara resmi untuk menghentikan proses revisi UU 5/1990 kepada media”, ujar Rika Fajrini (Kepala Divisi Hutan dan Lahan ICEL) saat memaparkan Cahir 2018 Pokja Konservasi.

Dalam Cahir 2018 Pokja Konservasi, setidaknya terdapat lima garis besar yang menjadi sorotan utama, yaitu:

1. Pokja Konservasi menyorot masih tingginya angka kasus kejahatan satwa liar. Berdasarkan data WCS IP (Wildlife Conservation Indonesia Program), tercatat peningkatan kasus satwa liar yang cukup tinggi dari 106 kasus di tahun 2015 menjadi 225 kasus di tahun 2017. Sementara hingga bulan Oktober 2018, masih tercatat angka kasus yang cukup tinggi, yaitu 169 kasus.

Selama tahun 2015-2018, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait konservasi keanekaragaman hayati, namun, melalui kebijakan tersebut, pemerintah ini dinilai belum mampu menyelesaikan beberapa persoalan konservasi yang seharusnya diatur di tingkat undang-undang.

Baca Selengkapnya

[Siaran Pers Bersama] Catatan Akhir Tahun 2018 POKJA Konservasi: Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati

[Siaran Pers Bersama] Larang Perdagangan Racun Secara Daring: Merkuri dan Sianida

Jakarta, Indonesia, 12 Desember 2018 – Merkuri adalah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang di seluruh dunia berdasarkan Konvensi Minamata untuk Merkuri. Indonesia meratifikasi Konvensi ini pada 19 Oktober 2017 dan diperkuat melalui Undang-undang No. 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata tentang merkuri. Dalam rangka Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2018, untuk ikut menjaga dan mendukung Hak Dasar untuk Hidup Sehat bagi Semua, kami mengingatkan pemerintah Indonesia dan publik pentingnya menghentikan perdagangan dan penggunaan merkuri segera terutama di sektor pertambangan.

Sejak tahun 2012, Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menerapkan larangan ekspor merkuri. Sementara Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 75/M-DAG/PER/10/2014 telah melarang impor, perdagangan dan penggunaan merkuri di sektor pertambangan. Namun demikian, Indonesia merupakan produsen sekaligus eksportir merkuri, dimana produksinya mencapai 630 ton (2016, UN Comtrade database).

Merkuri banyak digunakan untuk mengolah bijih menjadi emas di lokasi-lokasi tambang emas illegal yang tersebar di 93 kabupaten di 32 wilayah provinsi. Lima tahun terakhir ini, banyak kasus-kasus keracunan merkuri dan anak-anak yang lahir cacat di lokasi-lokasi tersebut. Merkuri dan sinabar dijual bebas melalui daring, toko sampai diantar dari pintu-ke-pintu dan memanfaatkan laman-laman sosial media dan berbagai laman perdagangan daring lainnya. Beberapa tahun terakhir, sianida mengikuti pola yang sama, dijual bebas tanpa ada kontrol.

“Hampir semua pelaku merkuri di Indonesia melakukan bisnisnya secara ilegal: produsen, pedagang, eksportir, serta pengguna terutama di sektor tambang emas skala kecil. Sudah lebih dari 20 tahun pemerintah melakukan pembiaran. Sekarang saatnya mengambil tindakan tegas,” kata Yuyun Ismawati, pendiri dan Penasehat Senior BaliFokus/Nexus3, Peraih Goldman Environmental Prize 2009. “Bisnis merkuri dan emas ilegal merugikan perekonomian Indonesia lebih dari 1 Trilyun rupiah (atau lebih dari US$65 juta). Dengan mengakomodasi penjualan merkuri di platform daring, berarti Bukalapak, Tokopedia, Indonet, Indotrading, Shopee, dll, mendukung kegiatan kriminal.”

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Larang Perdagangan Racun Secara Daring: Merkuri dan Sianida

Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintah Terbuka

Negara Harus Melanjutkan Agenda Kemitraan Pemerintah Terbuka

Indonesia sudah menjadi anggota Open Government Partnership (OGP) selama hampir 7 tahun. OGP atau Kemitraan Pemerintah Terbuka merupakan inisiatif global yang membawa visi menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Tatakelola OGP dijalankan berdasarkan prinsip kemitraan yang setara (co-governance) antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Dengan mengambil momentum Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Terbuka ke-3 pada 12-13 Desember 2018 di Jakarta, kami 107 perwakilan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari seluruh Nusantara berkumpul untuk membahas isu-isu kunci yang berkaitan dengan OGP.

Kami mengakui bahwa OGP adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengamankan komitmen konkret pemerintah untuk mempromosikan dan mewujudkan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi memperkuat tata kelola pemerintahan. Komitmen ini menanggapi empat nilai utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan inovasi.

Kami menghormati dan mendukung semangat OGP dan upaya-upaya untuk menciptakan keterbukaan pemerintah. Juga pelibatan masyarakat sipil dan pemberian ruang untuk para reformis dan inovator sebagai aktor utama demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan.

Setelah mempertimbangkan kemajuan dan pencapaian OGP sejauh ini, kami mempertimbangkan tiga isu berikut, untuk dipertimbangkan ke depan: Pertama, kepentingan dan kebutuhan untuk membangun, memperluas, dan mengkonsolidasikan ruang sipil; Kedua, seiring perumusan agenda pasca Pemilu 2019, meliputi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan-kebutuhan mendasar untuk menggabungkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan Ketiga, kebutuhan OGP untuk membangun dan memelihara mekanisme partisipasi masyarakat sipil dan aksi konkret dari Pemerintah.

Baca SelengkapnyaPernyataan Bersama Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintah Terbuka

[Siaran Pers] Penguatan Baku Mutu Pembuangan Air Limbah PLTU Batubara ke Laut Sangat Mendesak

Jakarta – 5 Desember 2018 – Indonesia tidak memiliki peraturan baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut sehingga potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut atas kegiatan pada unit pembangkit sangat besar. Padahal sebanyak 82% PLTU Batubara yang tercantum dalam RUPTL 2018-2027 berada di daerah pesisir. Penguatan kebijakan melalui pembentukan peraturan khusus pembuangan air limbah PLTU Batubara harus segera dilakukan.

Berdasarkan RUPTL 2018-2027, dari target bauran energi akhir tahun 2025, kontribusi PLTU Batubara paling besar yaitu 54%, sedangkan sisanya bersumber dari energi baru terbarukan, BBM dan gas. Dari 53.717 MW total target energi nasional dari batu bara itu, 82% atau 44.047 MW akan dihasilkan dari pembakaran batu bara yang mengancam daerah pesisir dan kehidupan laut.

Analisis yang dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengungkapkan peraturan baku mutu air limbah PLTU Batubara yang ada sangat longgar [1]. Landasan utama pencegahan dampak pencemaran air limbah yakni PermenLH No. 8 tahun 2009 hanyalah turunan dari Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001. Sementara PP No. 82 tahun 2001 sendiri tidak mengatur terkait air laut sehingga PermenLH No. 8 Tahun 2009 tidak dapat digunakan untuk acuan baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut.

“Tidak adanya baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Bagaimana mungkin Indonesia akan membangun 19.611 MW PLTU Batubara yang baru dan 24.435,96 MW PLTU Batubara yang sekarang beroperasi di daerah pesisir sementara aturan pencegahan yang ada saat ini tidak tepat sasaran, sangat longgar dan saling bertolak belakang,” kata Angela Vania, Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Penguatan Baku Mutu Pembuangan Air Limbah PLTU Batubara ke Laut Sangat Mendesak