ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Absurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP

Jakarta, 14 Maret 2018. Sejarah panjang perjuangan pembaharuan hukum pidana materiil melalui dorongan lahirnya KUHP  Nasional yang berkarakter Indonesia telah masuk pada fase penting pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI. Sayangnya, perjuangan panjang ini diwarnai berbagai kontroversi, dimana substansi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), baik pada muatan Buku I tentang Aturan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana memuat ambiguitas yang rawan disalahgunakan, cenderung represif, dan melakukan pelemahan dalam penegakan hukum terhadap beberapa tindak pidana khusus. Salah satu kontroversi dan permasalahan yang dimuat dalam KUHP ialah terkait dengan rumusan tindak pidana lingkungan, sistem pemidanaan dan pertanggujawaban pidana lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Absurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP

[Media Briefing] Nasib Keanekaragaman Hayati Berlarut dalam Prolegnas:
DPR Harus Segera Tuntaskan Revisi UU No 5/1990

Jakarta, 2 Maret 2018, Kelompok Kerja Konservasi (Pokja Konservasi) mengadakan konferensi pers “Darurat Keanekaragaman Hayati Indonesia: Pembahasan Revisi UU No 5/1990 Harus Dituntaskan!” di Cikini. Pokja Konservasi melihat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) tidak dilakukan secara transparan lantaran RUU KSDAHE yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) berbeda dengan draf RUU KSDAHE yang pernah dikonsultasikan kepada masyarakat sipil, khususnya Pokja Konservasi.

Baca Selengkapnya[Media Briefing] Nasib Keanekaragaman Hayati Berlarut dalam Prolegnas:DPR Harus Segera Tuntaskan Revisi UU No 5/1990

[Siaran Pers Bersama] Darurat Keanekaragaman Hayati Indonesia
Pokja Konservasi: DPR dan Pemerintah Harap Segera Tuntaskan Pembahasan RUU Perubahan UU No 5 Tahun 1990

Jakarta, 2 Maret 2018.

Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat keanekaragaman hayati karena pembahasan rancangan undang-undang perubahan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) belum menjadi prioritas utama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hingga saat ini. Walaupun DPR RI telah memasukkan perubahan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990) ke dalam agenda Program Legislasi Nasional dan draf RUU telah disampaikan kepada Pemerintah, proses selanjutnya nampaknya akan mengalami banyak kendala.

Kasus-kasus terkait konservasi keanekaragaman hayati, seperti kematian dan perdagangan satwa dilindungi, pembangunan pabrik/usaha di lokasi yang kaya keanekaragaman hayati atau daerah resapan air, serta “pencurian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional”, semakin meningkat dan meresahkan publik. Pada perkembangannya, penyelesaian kasus-kasus tersebut semakin sulit ditanggulangi oleh UU No 5/1990. Selain sudah 27 tahun tidak ada revisi, ancaman pidana yang rendah membuat undang-undang ini tidak bergigi untuk membuat jera para pelakunya, sehingga menjadikannya “wajar” dari tahun ke tahun kasus kejahatan konservasi makin meningkat.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Darurat Keanekaragaman Hayati IndonesiaPokja Konservasi: DPR dan Pemerintah Harap Segera Tuntaskan Pembahasan RUU Perubahan UU No 5 Tahun 1990

[Siaran Pers Bersama] Presiden Harus Memimpin Langsung Pemberantasan Kejahatan Kawasan Hutan

Jakarta, 2 Maret 2018— ICEL, FWI dan Jikalahari mendesak presiden untuk menuntaskan kasus kejahatan kawasan hutan. Tuntutan ini disampaikan pada Media Briefing yang digelar di Jakarta.

Januari 2018, Jikalahari melaporkan 53 Korporasi perkebunan kelapa sawit dan Pemodal perorangan (Cukong) ke KLHK dan Mabes Polri terkait perambahan kawasan hutan dan menerima titipan hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan. Hingga saat ini belum ada perkembangan berarti yang ditunjukan oleh Mabes Polri atas laporan tersebut.

Persoalan ketidak seriusan dan lambatnya aparat penegak hukum bukan hanya terjadi pada saat ini saja. Sebelumnya Jikalahari pada 2016 melaporkan 49 korporasi diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan ke KLHK, BRG, KSP dan Kepolisian. Pada tahun yang sama Jikalahari juga melaporkan 20 korporasi ke KPK terkait korupsi kehutanan. Total korporasi yang sudah dilaporkan Jikalahasi sejak 2016 – Januari 2018 sebanyak 145 korporasi. 

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Presiden Harus Memimpin Langsung Pemberantasan Kejahatan Kawasan Hutan

[Siaran Pers Bersama] KSTJ Pertanyakan Perubahan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan Pulau D Reklamasi

Jakarta, 21 Februari 2018. Tim Advokasi Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam persidangan lanjutan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan Pulau D reklamasi hari ini (21/2) mempertanyakan tentang dugaan adanya surat keputusan baru yang merevisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kapuk Naga Indah, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara atas Tanah Seluas 3.120.000 M2 di Atas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 45/Kamal Muara, Terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 23 Agustus 2017.

Dugaan tersebut muncul karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi berulang kali menyatakan dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kapuk Naga Indah, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara atas Tanah Seluas 3.120.000 M2 di Atas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 45/Kamal Muara, Terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 23 Agustus 2017 tidak ada dan surat keputusan yang ada adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2017 dengan perihal yang sama.

Berdasarkan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Tim Advokasi mencoba mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan hanya menemukan sebuah informasi melalui tautan ini, namun tidak dijelaskan secara terperinci hal yang direvisi termasuk nomor objek sengketa.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] KSTJ Pertanyakan Perubahan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan Pulau D Reklamasi

[Siaran Pers Bersama] Usulan Baku Mutu Emisi oleh ESDM Dinilai Tidak Layak

Jakarta, 22 Februari 2018. Para pakar dan kalangan masyarakat sipil melancarkan kritik keras terhadap usulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) terkait Baku Mutu Emisi (BME) PLTU batubara yang dimuat dalam versi mutakhir rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) 21/2008 yang mengatur BME di Indonesia.

Nilai baku mutu yang diusulkan oleh Kementerian ESDM lebih rendah daripada nilai yang terdapat pada rancangan sebelumnya. Terlebih lagi, usulan BME “versi ESDM” menghilangkan salah satu kategori yang berpotensi dapat mengendalikan beban emisi yang berasal dari PLTU batubara yang akan beroperasi di masa depan.

“Kami menilai pihak ESDM tidak menganggap serius masalah pencemaran udara dari emisi PLTU batubara dan memilih untuk melindungi pihak pembangkit, mengabaikan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” ujar Dwi Sawung, Manajer Kampanye Urban dan Energi dari WALHI Nasional.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Usulan Baku Mutu Emisi oleh ESDM Dinilai Tidak Layak

[Siaran Pers] Pengadilan Menolak Permohonan RAPP! Kemenangan Bersama Perlindungan Gambut

Kamis, 21 Desember 2017, menjadi penanda kemenangan Pemerintah RI atas permohonan fiktif positif yang diajukan oleh PT RAPP. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak permohonan penetapan keputusan fiktif-positif RAPP terhadap SK MenLHK no.5322/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 yang  membatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT. RAPP untuk tahun 2010-2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan menolak RKU tersebut karena belum disesuaikan dengan kebijakan perlindungan gambut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Pengadilan Menolak Permohonan RAPP! Kemenangan Bersama Perlindungan Gambut

[Siaran Pers] Amici Curiae PT. RAPP Vs KLHK

Pada tanggal 18 Desember 2017, Kami yang namanya disebut di bawah ini mengajukan pandangan sebagai sahabat pengadilan (amici curiae) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang saat ini sedang mengadili perkara Permohonan Nomor 17/P/FP/2017/PTUN.JKT, antara PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), sebagai Pemohon, melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) sebagai Termohon. PT. RAPP mengajukan permohonan penetapan dikabulkannya keberatan mereka atas diterbitkannya Surat Menteri LHK Nomor SK.5322/MenLHK-PHPL/UPL.1/10/2017 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 173/VI-BHPT/2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 93/VI-BUHT/2013 (selanjutnya disebut SK Pembatalan RKUPHHK-HTI).

Pandangan sebagai amici curiae di atas kami ajukan atas dasar keprihatinan dan kepedulian atas kondisi perlindungan lingkungan hidup, di Indonesia, khususnya terkait dengan kebakaran hutan dan gambut. Kami meletakkan gugatan di atas di dalam serangkaian upaya yang bertujuan mendelegitimasi PP No. 71 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57 Tahun 2016, tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (selanjutnya disebut PP Gambut) dan turunannya. Rangkaian upaya tersebut, antara lain, adalah gugatan uji materil ke MA atas Peraturan Menteri LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, atau bahkan penyebarluasan hasil penelitian atau seminar sepihak yang pada intinya hendak mengatakan bahwa PP Gambut berbahaya bagi ekonomi Indonesia.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Amici Curiae PT. RAPP Vs KLHK

[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun ICEL 2017. Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK Tahun 2017: Ambisi Megaproyek, Minim Perlindungan Lingkungan

Jakarta, 15 Desember 2017 – Tahun 2017 merupakan kesempatan bagi Jokowi-JK memperlihatkan porsi keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan. Sayangnya, keberpihakan itu dinilai minim berdasarkan pengalaman advokasi kasus, penelitian, dan pendampingan yang dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) selama tahun 2017.

“Kami tidak bermaksud mencari kesalahan pemerintah namun hendak memberikan pesan kritis bahwa proyek strategis yang dilaksanakan pemerintah belum diiringi dengan kebijakan korektif untuk mengamankan kelestarian lingkungan hidup,” ujar Henri. Henri menggarisbawahi 4 tema besar catatan ICEL, yakni: kebijakan dan penegakan hukum lingkungan hidup; bidang tata kelola hutan dan lahan; bidang maritim, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan LH.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun ICEL 2017. Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK Tahun 2017: Ambisi Megaproyek, Minim Perlindungan Lingkungan

[Siaran Pers] Masyarakat Sipil: Revisi Baku Mutu Emisi PLTU Batubara Harus Lebih Ketat

JAKARTA, 10 November 2017 – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang merevisi aturan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal atau uap. “Kami merevisi baku mutu emisi menjadi lebih baik,” kata Dasrul Chaniago, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Kamis (9/11) di Jakarta. Aturan yang sekarang berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 tahun 2008, dianggap sudah tidak relevan lagi dengan teknologi terbaik yang tersedia dan jauh lebih longgar dibandingkan standar emisi global. Selain itu, data ketaatan yang dimiliki KLHK menunjukkan bahwa pelaku usaha telah mampu mengontrol emisi jauh di bawah baku mutu yang berlaku sekarang. Di samping itu, ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Minamata tentang merkuri mengharuskan negara mengontrol sumber-sumber emisi merkuri, sehingga paramter merkuri perlu ditambahkan terutama untuk baku mutu emisi PLTU Batubara.

Momentum ini disambut baik masyarakat sipil, yang menganggap sudah saatnya baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap direvisi. Margaretha Quina, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menganggap revisi baku mutu emisi ini perlu dilakukan segera. “Dengan ambisi penambahan kapasitas pembangkit listrik yang sebagian besar berbahan bakar fosil, termasuk 21.000 MW dari batubara, beban emisi diproyeksikan bertambah dengan masif. Dari semua pembangkit termal, yang paling relevan pengetatan baku mutunya adalah PLTU Batubara,” ujarnya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Masyarakat Sipil: Revisi Baku Mutu Emisi PLTU Batubara Harus Lebih Ketat