ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Catatan Akhir Tahun 2018 POKJA Konservasi: Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati

 

 

 

“Satwa atau tumbuhan tidak bisa membela dirinya, sehingga diperlukan manusia untuk mengatur perlindungannya dan bagaimana agar implementasi tersebut juga bisa berjalan dengan baik”
-Pokja Konservasi, 2018-

 

Jakarta, 15 Desember 2018. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) menyelenggarakan Catatan Akhir Tahun 2018 (Cahir 2018 Pokja Konservasi) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 bersama perwakilan dari kedua tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 di Hotel Sofyan Cut Meutia, Cikini.

Tahun 2015 menjadi titik cerah dari pergerakan revisi Undang-Undang No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990). Dimulai dengan pembahasan draf revisi UU 5/1990 dan 1 (satu) kali konsultasi publik di Jakarta. Lalu, disusul pada tahun berikutnya (2016), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali mengadakan 5 konsultasi publik di berbagai wilayah di Indonesia.

“Namun sayang, pada tahun 2018, tepat sebulan setelah surat perintah presiden untuk pembahasan revisi UU 5/1990 dikeluarkan, pemerintah memberikan pernyataan secara resmi untuk menghentikan proses revisi UU 5/1990 kepada media”, ujar Rika Fajrini (Kepala Divisi Hutan dan Lahan ICEL) saat memaparkan Cahir 2018 Pokja Konservasi.

Dalam Cahir 2018 Pokja Konservasi, setidaknya terdapat lima garis besar yang menjadi sorotan utama, yaitu:

1. Pokja Konservasi menyorot masih tingginya angka kasus kejahatan satwa liar. Berdasarkan data WCS IP (Wildlife Conservation Indonesia Program), tercatat peningkatan kasus satwa liar yang cukup tinggi dari 106 kasus di tahun 2015 menjadi 225 kasus di tahun 2017. Sementara hingga bulan Oktober 2018, masih tercatat angka kasus yang cukup tinggi, yaitu 169 kasus.

Selama tahun 2015-2018, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait konservasi keanekaragaman hayati, namun, melalui kebijakan tersebut, pemerintah ini dinilai belum mampu menyelesaikan beberapa persoalan konservasi yang seharusnya diatur di tingkat undang-undang.

Baca Selengkapnya

[Siaran Pers Bersama] Catatan Akhir Tahun 2018 POKJA Konservasi: Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati

[Siaran Pers Bersama] Larang Perdagangan Racun Secara Daring: Merkuri dan Sianida

Jakarta, Indonesia, 12 Desember 2018 – Merkuri adalah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang di seluruh dunia berdasarkan Konvensi Minamata untuk Merkuri. Indonesia meratifikasi Konvensi ini pada 19 Oktober 2017 dan diperkuat melalui Undang-undang No. 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata tentang merkuri. Dalam rangka Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2018, untuk ikut menjaga dan mendukung Hak Dasar untuk Hidup Sehat bagi Semua, kami mengingatkan pemerintah Indonesia dan publik pentingnya menghentikan perdagangan dan penggunaan merkuri segera terutama di sektor pertambangan.

Sejak tahun 2012, Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menerapkan larangan ekspor merkuri. Sementara Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 75/M-DAG/PER/10/2014 telah melarang impor, perdagangan dan penggunaan merkuri di sektor pertambangan. Namun demikian, Indonesia merupakan produsen sekaligus eksportir merkuri, dimana produksinya mencapai 630 ton (2016, UN Comtrade database).

Merkuri banyak digunakan untuk mengolah bijih menjadi emas di lokasi-lokasi tambang emas illegal yang tersebar di 93 kabupaten di 32 wilayah provinsi. Lima tahun terakhir ini, banyak kasus-kasus keracunan merkuri dan anak-anak yang lahir cacat di lokasi-lokasi tersebut. Merkuri dan sinabar dijual bebas melalui daring, toko sampai diantar dari pintu-ke-pintu dan memanfaatkan laman-laman sosial media dan berbagai laman perdagangan daring lainnya. Beberapa tahun terakhir, sianida mengikuti pola yang sama, dijual bebas tanpa ada kontrol.

“Hampir semua pelaku merkuri di Indonesia melakukan bisnisnya secara ilegal: produsen, pedagang, eksportir, serta pengguna terutama di sektor tambang emas skala kecil. Sudah lebih dari 20 tahun pemerintah melakukan pembiaran. Sekarang saatnya mengambil tindakan tegas,” kata Yuyun Ismawati, pendiri dan Penasehat Senior BaliFokus/Nexus3, Peraih Goldman Environmental Prize 2009. “Bisnis merkuri dan emas ilegal merugikan perekonomian Indonesia lebih dari 1 Trilyun rupiah (atau lebih dari US$65 juta). Dengan mengakomodasi penjualan merkuri di platform daring, berarti Bukalapak, Tokopedia, Indonet, Indotrading, Shopee, dll, mendukung kegiatan kriminal.”

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Larang Perdagangan Racun Secara Daring: Merkuri dan Sianida

Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintah Terbuka

Negara Harus Melanjutkan Agenda Kemitraan Pemerintah Terbuka

Indonesia sudah menjadi anggota Open Government Partnership (OGP) selama hampir 7 tahun. OGP atau Kemitraan Pemerintah Terbuka merupakan inisiatif global yang membawa visi menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Tatakelola OGP dijalankan berdasarkan prinsip kemitraan yang setara (co-governance) antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Dengan mengambil momentum Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Terbuka ke-3 pada 12-13 Desember 2018 di Jakarta, kami 107 perwakilan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari seluruh Nusantara berkumpul untuk membahas isu-isu kunci yang berkaitan dengan OGP.

Kami mengakui bahwa OGP adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengamankan komitmen konkret pemerintah untuk mempromosikan dan mewujudkan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi memperkuat tata kelola pemerintahan. Komitmen ini menanggapi empat nilai utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan inovasi.

Kami menghormati dan mendukung semangat OGP dan upaya-upaya untuk menciptakan keterbukaan pemerintah. Juga pelibatan masyarakat sipil dan pemberian ruang untuk para reformis dan inovator sebagai aktor utama demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan.

Setelah mempertimbangkan kemajuan dan pencapaian OGP sejauh ini, kami mempertimbangkan tiga isu berikut, untuk dipertimbangkan ke depan: Pertama, kepentingan dan kebutuhan untuk membangun, memperluas, dan mengkonsolidasikan ruang sipil; Kedua, seiring perumusan agenda pasca Pemilu 2019, meliputi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan-kebutuhan mendasar untuk menggabungkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan Ketiga, kebutuhan OGP untuk membangun dan memelihara mekanisme partisipasi masyarakat sipil dan aksi konkret dari Pemerintah.

Baca SelengkapnyaPernyataan Bersama Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintah Terbuka

[Siaran Pers] Penguatan Baku Mutu Pembuangan Air Limbah PLTU Batubara ke Laut Sangat Mendesak

Jakarta – 5 Desember 2018 – Indonesia tidak memiliki peraturan baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut sehingga potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut atas kegiatan pada unit pembangkit sangat besar. Padahal sebanyak 82% PLTU Batubara yang tercantum dalam RUPTL 2018-2027 berada di daerah pesisir. Penguatan kebijakan melalui pembentukan peraturan khusus pembuangan air limbah PLTU Batubara harus segera dilakukan.

Berdasarkan RUPTL 2018-2027, dari target bauran energi akhir tahun 2025, kontribusi PLTU Batubara paling besar yaitu 54%, sedangkan sisanya bersumber dari energi baru terbarukan, BBM dan gas. Dari 53.717 MW total target energi nasional dari batu bara itu, 82% atau 44.047 MW akan dihasilkan dari pembakaran batu bara yang mengancam daerah pesisir dan kehidupan laut.

Analisis yang dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengungkapkan peraturan baku mutu air limbah PLTU Batubara yang ada sangat longgar [1]. Landasan utama pencegahan dampak pencemaran air limbah yakni PermenLH No. 8 tahun 2009 hanyalah turunan dari Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001. Sementara PP No. 82 tahun 2001 sendiri tidak mengatur terkait air laut sehingga PermenLH No. 8 Tahun 2009 tidak dapat digunakan untuk acuan baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut.

“Tidak adanya baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Bagaimana mungkin Indonesia akan membangun 19.611 MW PLTU Batubara yang baru dan 24.435,96 MW PLTU Batubara yang sekarang beroperasi di daerah pesisir sementara aturan pencegahan yang ada saat ini tidak tepat sasaran, sangat longgar dan saling bertolak belakang,” kata Angela Vania, Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Penguatan Baku Mutu Pembuangan Air Limbah PLTU Batubara ke Laut Sangat Mendesak

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Ajukan Notifikasi Gugatan Warga Negara Terkait Buruknya Udara Jakarta

JAKARTA, 5 Desember 2018 – Masyarakat peduli lingkungan yang menamakan diri Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) mendatangi Balai Kota DKI Jakarta guna menyerahkan notifikasi gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Notifikasi CLS dilayangkan sejumlah individu sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah akibat lalai menangani polusi udara di Jakarta. Terdapat tujuh tergugat yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten.

Inayah Wahid, salah satu penggugat mengatakan polusi udara Jakarta sangat mengkhawatirkan. “Kami peduli. Karenanya kami meminta pemerintah benar-benar serius menangani polusi udara yang ada sehingga tidak memakan korban terutama kelompok masyarakat yang rentan,” ujarnya dalam keterangan pers.

Hal senada juga dikatakan penggugat lainnya Melanie Subono. “Andai bernafas dengan baik saja sudah tidak menjadi hak kita sebagai manusia, maka sama saja dengan pemerintah membunuh massal masyarakatnya,” tegasnya.

Setidaknya ada 19 orang yang akan melayangkan gugatan. Selain Inayah dan Melanie, terdapat pula Anwar Ma’ruf, Hermawan Sutantyo, Nur Hidayati, Kholisoh, Tubagus Soleh Ahmadi, Sudirman Asun, Ohiongyi Marino, Merah Johansyah, Leonard Simanjuntak, Asfinawati, Elisa Sutanudjaja, Sandyawan Soemardi, Yuyun Ismawati, Sonny Mumbunan, Jalal, Ari Muhammad dan Adhito Harinugroho.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Ajukan Notifikasi Gugatan Warga Negara Terkait Buruknya Udara Jakarta

[Siaran Pers] Kematian Biota Laut Akibat Sampah Laut, Penerapan Perpres Penanganan Sampah Laut Mendesak Dilakukan

Dalam rentang waktu 1 minggu, sudah ditemukan dua jenis biota laut mati dengan keadaan perut yang berisi sampah laut. Tanggal 19 November 2018 ditemukan seekor paus sperma mati terdampar di perairan Pulau Kapota, Taman Nasional Wakatobi karena menelan 5,9 kg sampah plastik. 8 hari kemudian di Pulau Pari, Kepulauan Seribu ditemukan juga dua hingga tiga penyu mati yang diduga akibat memakan sampah. Di sekitar lokasi tempat matinya penyu terdapat banyak sampah, eceng gondok, dan tumpahan minyak tetapi yang paling mendominasi adalah sampah plastik .

Ketidakseriusan pemerintah dalam penanganan sampah laut menjadi permasalahan masih banyaknya sampah laut. Masih minimnya langkah nyata penanganan sampah laut dan lambatnya penerbitan regulasi penanganan sampah laut menjadi gambaran ketidakseriusan pemerintah. Terkait penerbitan regulasi penanganan sampah laut, pemerintah telah berkomitmen sejak tahun 2016 untuk menurunkan sampah laut, namun aturan pelaksananya  baru muncul akhir tahun 2018 yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Penerapan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 yang berisi rencana aksi nasional penanganan sampah laut tahun 2018-2025 menjadi penting untuk dilaksanakan. Peraturan ini menjadi wadah hukum pertama dan satu-satunya yang mengatur penanganan sampah plastik di laut secara terpadu dan komprehensif. Sampai sekarang belum terlihat aksi – aksi tegas dalam melaksanakan aturan ini.

Untuk penanganan sampah laut ini, ICEL mendesak pemerintah untuk melakukan langkah awal dengan mengurangi jumlah sampah laut dengan melakukan pembersihan dan pengambilan sampah laut. Lalu dalam jangka panjang, melakukan pencegahan sampah hasil kegiatan di darat agar tidak sampai ke laut dan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan pembuangan sampah dari kegiatan di laut.

Selain penerapan rencana aksi dan langkah-langkah awal tersebut, Pemerintah juga harus melakukan harmonisasi pelaksanaan Perpres No. 83 Tahun 2018 dengan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah TanggaPerpres No. 83 Tahun 2018 disusun untuk menindaklanjuti komitmen Pemerintah yang akan mengurangi sampah plastik di laut sampai dengan 70% di tahun 2025 dan Perpres No. 97 Tahun 2017 disusun dengan target pengurangan sampah hingga 30% dan pengelolaan sampah hingga 70% pada tahun 2025.

“Pada aturan masing-masing, kedua Perpres ini menjadi acuan oleh pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dalam menyusun dokumen rencana strategis masing-masing. Bagaimana kedua Perpres ini dapat saling mendukung tercapainya target untuk mengurangi sampah merupakan pekerjaan rumah Pemerintah,” ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL.

ICEL memberikan kritik atas Perpres No. 83 Tahun 2018 yang tidak memuat masukan dari publik terkait perlunya kebijakan disinsentif bagi produsen, pemegang merek dan pelaku usaha ritel modern, pusat perbelanjaan, jasa dan makanan.

“Kebijakan disinsentif ini diperlukan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat bagi produsen, pemegang merek dan pelaku usaha dalam mengurangi penggunaan sampah plastik,” menurut Ohiongyi.

ICEL menilai rencana aksi dalam Perpres ini juga hanya memberikan standard capaian setiap program yang hanya melihat ‘bungkus’ saja tanpa melihat dalamnya. Misalkan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik diukur hanya berdasarkan jumlah sosialisasi yang akan dilakukan, tidak ada penilaian secara spesifik mengenai apa yang dapat dikatakan sudah terjadi peningkatan kesadaran ataupun target pengelolaan sampah yang baik yang diukur dari jumlah sarana pengelolaan sampah, bukan dari performa masing-masing sarana tersebut nantinya. Namun terlepas kelemahan perpres ini, langkah nyata mendesak untuk segera dilakukan.

“Jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan rencana aksi ini hanya menjadi aturan belaka. Sehingga  kematian paus di Wakatobi dan penyu di Pulau Pari hanyalah awal dari kasus-kasus serupa yang akan muncul ke depannya.” tutup Ohiongyi.

Perpres ini ditandatangani satu bulan sebelum Our Ocean Conference diselenggarakan di Bali.

Penerapan Perpres No. 8 Tahun 2018 penting untuk dilakukan untuk menanggulangi sampah laut di Indonesia, selain itu penerapan akan Perpres ini akan membuktikan komitmen Indonesia di mata dunia intenasional dalam menjaga laut agar tetap sehat. Tidak hanya dalam membuat aturan, tapi juga langkah nyata aturan tersebut.

 

 

Narahubung

Ohiongyi Marino(Kepala Divisi Pesisir dan Maritim) 085777070735

Pernyataan Sikap Bersama :

Stop Intimidasi Hukum Bagi Civitas Akademik

(Ket foto Ki-Ka) Dr. Martua T. Sirait, Forest Watch Indonesia, Dr. Ir. Ahmad Kurnain, M.Sc., Universitas Lambung Mangkurat, Wiwiek Awiati, S.H., M.H., Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Henri Subagiyo, S.H., M.H., Indonesian Center for Environmental Law, Abdon Nababan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Si., Universitas Jambi, I Nyoman Suryadiputra, Wetlands Internasional – Indonesia, Drs. Darmae Nasir, M.Si, M.A., Ph.D., Universitas Palangkaraya, dan Charles Simabura, S.H., M.H., Universitas Andalas secara kompak menyilangkan tangan di depan dada sebagai bentuk penolakan terhadap tindak kriminalisasi terhadap civitas akademik.

 

Jakarta, 19 Oktober 2018. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dengan penjara 12 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar 2,7 miliar. Nur Alam telah terbukti bersalah atas kasus pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Perkara ini kemudian berlanjut ke tingkat banding. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman kepada Nur Alam menjadi 15 tahun penjara dan denda 1 miliar subside 6 bulan kurungan, serta tetap mewajibkan membayar uang pengganti sebesar 2,7 miliar. Tidak hanya itu, hakim di tingkat banding juga menjatuhkan hukuman berupa pencabutan hak politiknya selama 5 tahun.

Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan keterangan ahli Dr Basuki Wasis dalam persidangan, menyatakan perbuatan Nur Alam menyetujui IUP eksplorasi yang berubah menjadi operasi produksi PT Anugerah Harisma Barakah tanpa prosedur yang semestinya. Hal itu disebut telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara masif di Pulau Kabaena, belum lagi bila dihitung biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar. Majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama kecuali soal lama hukuman sehingga diperberat. Pada persidangan tingkat banding ini majelis hakim menyatakan telah mempertimbangan keberatan-keberatan penunutut umum dan penasehat hukum terdakwa sebagaimana tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding.

Baca Selengkapnya

Pernyataan Sikap Bersama :

Stop Intimidasi Hukum Bagi Civitas Akademik

[Siaran Pers] ICEL Apresiasi Moratorium Perizinan Kelapa Sawit, Meski Aspek Penegakan Hukum Masih Lemah

Jakarta | 03/10/2018. Diterbitkannya moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Binagraha, Jakarta, Kamis (20/9/2018) lalu disambut baik oleh lembaga Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo mengapresiasi kebijakan ini, yang pas dengan momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan, khususnya dari aktivitas perkebunan sawit. Namun demikian, Henri menilai pengaturan mengenai aspek penegakan hukum masih sangat lemah.

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kebijakan ini, khususnya berkaitan dengan keberhasilan Inpres yang telah dikeluarkan oleh Presiden terkait moratorium perizinana kelapa sawit. Pertama proses pengambilan kebijakan dalam penundaan dan evaluasi belum menunjukkan adanya mekanisme pelibatan para pemangku kepentingan. Hampir semua unsur di dalam pemerintahan selama ini terlibat dalam pemberian izin yang menyalahi aturan ataupun adanya pembiaran pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, tidak terdeteksi bagaimana pelibatan pemangku kepentingan selain pemerintah seperti publik dan perusahaan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL Apresiasi Moratorium Perizinan Kelapa Sawit, Meski Aspek Penegakan Hukum Masih Lemah

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) 

Respon KSTJ atas Pencabutan Izin Reklamasi Pulau-Pulau Buatan

Jakarta-Kamis, 27 September 2018. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencabut 13 Izin Persetujuan Prinsip dan Pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama atas Pulau-Pulau Reklamasi yang telah diterbitkan. Atas tindakan tersebut, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memberikan catatan-catatan penting, antara lain:

Pertama, pulau-pulau reklamasi yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Provinsi adalah berjumlah 17 pulau, sedangkan izin yang dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta berjumlah 13 pulau. Jika Pemerintah Provinsi ingin menghentikan reklamasi, maka Gubernur seharusnya mencabut izin 17 pulau tersebut tanpa terkecuali. Meskipun 4 (empat) pulau yang tidak dicabut izinnya telah terbangun, hal ini seharusnya bukan menjadi halangan untuk tidak mencabut izin pulau-pulau tersebut.

Kedua, Gubernur DKI Jakarta melakukan pencabutan terhadap izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama, namun dalam catatan koalisi terdapat beberapa pulau yang sudah memiliki izin pelaksanaan reklamasi seperti Pulau F, Pulau I, Pulau K, dan Pulau G. Pencabutan izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama dengan pengembang tidak serta merta secara hukum membatalkan izin pelaksanaan reklamasi. Perlu ada tindakan hukum lanjutan terhadap izin pelaksanaan reklamasi dengan melakukan pencabutan. Dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta juga harus melakukan pencabutan atas izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan.

Ketiga, diperlukan transparansi terhadap pencabutan-pencabutan 13 izin reklamasi tersebut dengan melakukan publikasi surat pembatalan reklamasi dan juga rekomendasi Badan Pelaksana Pantura Jakarta yang menjadi dasar pencabutan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Keempat, keterbukaan informasi atas kelanjutan 4 (empat) pulau yang sudah terbangun dan belum dicabut izinnya yaitu Pulau D, Pulau C, Pulau N, dan Pulau G. Dibutuhkan kajian lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk menentukan nasib 4 (empat) pulau tersebut. Pelibatan masyarakat luas juga diperlukan untuk ikut menentukan kelanjutan dari 4 pulau tersebut.

Kelima, memastikan agar kegiatan pelaksanaan reklamasi tidak diatur lagi dalam peraturan perundang-perundangan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Pesisir dan Teluk Jakarta melalui penyusunan KLHS Tata Ruang. KLHS akan menjadi dasar pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta ataupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) DKI Jakarta.

Keenam, harus dilakukan pemulihan atas ekosistem pesisir dan Teluk Jakarta yang diawali dengan menyusun rencana pemulihan oleh Pemerintah DKI Jakarta yang melibatkan pakar dan juga masyarakat. Rencana pemulihan dibutuhkan karena setiap ekosistem menyediakan jasa ekosistem dengan kualitas dan nilai yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula. Selain itu, upaya pemulihan ini termasuk juga pemulihan akibat dampak ekonomi dan sosial dari reklamasi.

Bersama dengan siaran pers ini, kami Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk :

  1. Mencabut seluruh izin reklamasi 17 pulau tanpa terkecuali termasuk 4 pulau yang sudah terbangun,
  2. Pencabutan izin sampai dengan izin usaha pelaksanaan reklamasi
  3. Pembongkaran terhadap 4 pulau yang terbangun.
  4. Pemulihan ekosistem Pesisir dan Teluk Jakarta dengan membentuk Tim yang terdiri dari unsur masyarakat, pakar, dan pemerintah

Narahubung :

  1. Tigor Hutapea (KSTJ) : 081282796684
  2. Ohiongyi (ICEL) : 085777070735
  3. Nelson (LBH Jakarta) : 081396820400
  4. Martin (KNTI) : 081286030453

[Siaran Pers Bersama] Pokja Konservasi dan Forum Konservasi Burung Indonesia: Episode Mempertahankan Ketertinggalan UU No 5/1990: P.92/2018, Menumbalkan Konservasi Demi Politik dan Ekonomi

“Jangan sampai aturan (hukum) diubah hanya melalui sebuah kesepakatan
golongan tertentu, karena itu hanya akan mempermalukan kita, sebagaimana yang
telah dilakukan oleh kaum Sofis di masa lalu!”

Jakarta, 21 September 2018. Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan inipun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: Kucica Hutan/Murai Batu, Cucak Rawa, Jalak Suren, Anis Bentet Kecil, dan Anis Bentet Sangihe.

Menyikapi situasi ini, Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) berpendapat bahwa:

  1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)

Pasal 1A ayat (2) P.92/2018 secara khusus mengatur penambahan kriteria penetapan menjadi satwa tidak dilindungi dan sebaliknya, atas: (1) banyaknya penangkaran, (2) banyaknya pemeliharaan untuk kepentingan hobi dan dukungan dalam kehidupan masyarakat, dan/atau (3) lomba/kontes. Kriteria tersebut sesungguhnya mengingkari Pasal 6 PP No 7/1999 yang menyatakan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kriteria jenis tumbuhan dan satwa dilindungi.

Faktanya, data dari LIPI melalui surat No B.4325/IPH.1/KS.02.04/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 menyimpulkan adanya penurunan populasi kucica hutan/murai batu, perkiraan kepunahan di alam untuk jalak suren dan cucak rawa. Sementara untuk kedua jenis lainnya, tidak pernah terangkat isu adanya penolakan terhadap jenis tersebut, namun tiba-tiba dieliminasi dari daftar perlindungan. Oleh karena itu, tidak ada alasan yuridis dan ilmiah untuk mengubah status perlindungan jenis-jenis tersebut menjadi tidak dilindungi karena saat ini DI ALAM PERTUMBUHAN POPULASINYA MENURUN DAN MENDEKATI KEPUNAHAN.

  1. Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat

Adapun syarat penetapan ini setidaknya harus memenuhi (1) rekomendasi otorita ilimiah (LIPI), dan (2) syarat pemenuhan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No 7/1999. Sementara, P.92/2018 disusun tidak berdasarkan pertimbangan dari LIPI dan LIPI tidak pernah memberikan ataupun menyampaikan rekomendasi untuk mengeluarkan 5 jenis tersebut dari daftar TSL dilindungi dalam P.20/2018.

  1. Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah

Baru berumur ±2 (dua) bulan, KLHK secara tergesa-gesa menggantikan P.20/2018 dengan P.92/2018. Perubahan yang sangat cepat ini menimbulkan pertanyaan bagaimana basis ilmiah pengeluaran kelima jenis burung ini dari daftar perlindungan. Pun apabila KLHK mendalilkan pertimbangan aspek sosial, tetap dibutuhkan data dan informasi ilmiah yang akurat dalam mengklaim aspek sosial masyarakat sebagai dasar perubahan.

Selain itu, penyelenggaraan kontes/lomba diantaranya Presiden Cup V, yang diklaim sebagai Festival dan Pameran Burung Berkicau Terbesar di Indonesia pada 28 Oktober 2018, juga dikonfirmasi dalam P.92/2018 sebagai dasar perubahan status perlindungan. Padahal jalannya perlombaan itu tidak akan terganggu jika kelima jenis tersebut memang merupakan hasil penangkaran. Apa inklusi adanya lomba/kontes sebagai pertimbangan kuat eliminasi suatu jenis dari daftar perlindungan?

  1. 92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam

Bahwa data yang diberikan oleh LIPI maupun kelompok masyarakat terkait dengan hasil pengamatan burung di lapangan seharusnya dijadikan sebagai dasar pemerintah untuk mengambil langkah yang hati-hati dalam menentukan kebijakan perlindungan terhadap kelima jenis satwa dilindungi. Alih-alih menyelamatkan keberadaan populasi kelima jenis burung tersebut di alam berdasarkan data sebaran populasi yang tersedia saat ini, pemerintah memilih untuk mengamankan sektor politik bisnis yang diklaim dapat memberikan keuntungan besar.

  1. Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya

Rumah bagi kucica hutan/murai batu, cucak rowo, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe adalah alam yang diciptakan Tuhan, bukan “alam buatan” manusia. Oleh karenanya, suara kelompok masyarakat tertentu tidak dapat dijadikan dasar penentuan nasib ketiga jenis burung tersebut. Jika karena mereka bersifat inanimatif (tidak dapat bicara) dan tidak mengganggu manusia, maka cara terbaik memperlakukannya adalah membiarkan mereka menempati alamnya, sesuai kodrat-Nya.

  1. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990)

Bahwa kelima jenis burung ini statusnya memang sudah harus dilindungi. Hanya saja, permasalahan ini tidak luput dari ketertinggalan KLHK: (1) untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi keberadaan populasi, (2) mendata dan mengontrol pemanfaatan, serta (3) atas paradigma lama status perlindungan konservasi. Paradigma konservasi UU No 5/1990 hanya menyediakan dua titik ekstrim, yaitu dilindungi atau tidak dilindungi. UU No 5/1990 sendiri tidak memberi mandat pada KLHK untuk melakukan pengontrolan pemanfaatan jenis yang tidak dilindungi, sehingga populasi di alamnya semakin menurun. Selain itu “mekanisme antara” dalam kenaikan status perlindungan juga tidak ada dasar hukumnya. Jika pemerintah melakukan pengontrolan dan suatu saat memang harus dinaikkan statusnya, seharusnya ada “mekanisme antara” untuk terlebih dahulu mengkondisikan
sosial dan psikologis masyarakat. KLHK pun seharusnya kembali memperjuangkan perubahan ini dalam revisi UU No 5/1990, agar regulasi konservasi tak hanya menyelamatkan populasi tapi juga mencegah goncangan sosial dan psikologis masyarakat.

Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:

  1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan Kucica Hutan/Murai Batu, Cucak rawa, Jalak Suren, Anis Bentet Kecil, dan Anis Bentet Sangihe; dan
  2. Presiden RI c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan
    pembahasan revisi Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
    Hayati dan Ekosistemnya.

Narahubung:
1. Raynaldo Sembiring (0813 7667 0167)
2. Darmawan Liswanto (0812 5614 030)