ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Tanggapan Terhadap Tujuh Instruksi Presiden Republik Indonesia Terkait Penggunaan Merkuri Pada Pertambangan Emas Rakyat

Jakarta, Indonesia, 16 Maret 2017 –  Indonesia termasuk dalam salah satu wakil pemerintah dari 128 negara yang telah sepakat mengadopsi perjanjian baru tentang merkuri, dinamakan Konvensi Minamata tentang Merkuri, di Kumamoto, Jepang pada 10 Oktober 2013. Saat ini 38 negara telah meratifikasi dan akan berlaku setelah 50 negara meratifikasinya.[1]

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai penghapusan penggunaan merkuri pertambangan rakyat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan Tujuh Instruksi Presiden terkait Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat.[2]

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Tanggapan Terhadap Tujuh Instruksi Presiden Republik Indonesia Terkait Penggunaan Merkuri Pada Pertambangan Emas Rakyat

[Siaran Pers Bersama] Mahkamah Agung Batalkan Peraturan Presiden No. 18/2016 Tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di 7 Kota

Jakarta, 28 Februari 2017 – Permohonan Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah atas permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18 tahun 2016 dengan Nomor Perkara 27 P/HUM/2016  dikabulkan Mahkamah Agung. Permohonan yang diajukan oleh 15 individu dan 6 LSM ini diajukan ke MA pada 19 Juli 2016 dan dikabulkan pada 2 November 2016. Salinan amar putusan para hakim yang diketuai oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dapat dilihat di laman Putusan Mahkamah Agung.

Dengan dikabulkannya permohonan kami oleh Mahkamah Agung, kami meminta Presiden untuk mencabut dan membatalkan Perpres No. 18/2016 secepatnya sesuai dengan amar putusan MA. Pembatalan Perpres No.18/2016 ini merupakan kado Hari Peduli Sampah Nasional 2017 yang sangat penting dan mengingatkan kita semua bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan adalah yang mengedepankan pertimbangan kesehatan manusia dan lingkungan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dini dalam penentuan teknologi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Mahkamah Agung Batalkan Peraturan Presiden No. 18/2016 Tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di 7 Kota

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Barito Timur, ICEL, WALHI Kalteng, JPIC Kemenangan Publik Atas Informasi Lingkungan Hidup!

Palangkaraya, 22 Oktober 2016. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah memutuskan Dokumen AMDAL, Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Izin Lingkungan, IUP Operasi Produksi, dan Bukti Penempatan Dana jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang merupakan informasi publik terbuka.  Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dalam 2 sidang ajudikasi terpisah dengan termohon masing-masing adalah Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur. Putusan ini menandakan kemenangan masyarakat barito timur dalam mendapatkan informasi lingkungan hidup yang selama ini ditutupi oleh badan publik di kabupaten barito timur. Tak hanya itu, putusan ini juga menjadi momen penting bukan hanya bagi masyarakat Barito Timur, tetapi  juga masyarakat Kalimantan Tengah dalam memperjuangkan hak atas informasi lingkungan hidup serta menjadi  preseden bagi masyarakat lainnya untuk meminta informasi serupa.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Barito Timur, ICEL, WALHI Kalteng, JPIC Kemenangan Publik Atas Informasi Lingkungan Hidup!

[Siaran Pers Bersama] Ketertutupan Pemda Barito Timur Mengindikasikan Praktek Korupsi

Palangkaraya, 15 Oktober 2016. Hingga sidang ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur masih menutup diri untuk memberikan informasi publik ke masyarakat Barito Timur. Sebelumnya, masyarakat Barito Timur dari DAS Paku, yang diwakili Bapak Alprid meminta informasi terkait dengan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), AMDAL, IUP Produksi, dan Dana Jaminan Reklamasi PT. BNJM. Dalam lanjutan persidangan, pemda memberikan alasan yang tidak logis untuk memberikan informasi publik tersebut, walaupun UU Keterbukaan informasi memerintahkan pemerintah untuk memberikan informasi-informasi tersebut.

Dalam persidangan pertama, antara pemohon melawan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Barito Timur, BLH tidak mau memberikan AMDAL dan IPLC PT. BNJM karena dokumen yang diminta hanya ada satu jumlahnhya. Selain itu, pihak BLH mengikhawatirkan dokumen yand diminta  disalahgunakan. Namun, alasan Pemda tersebut sentak dikomentari oleh majelis komisioner informasi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Ketertutupan Pemda Barito Timur Mengindikasikan Praktek Korupsi

[Siaran Pers Bersama] Upaya Masyarakat Memperoleh Hak Dalam Mengakses Informasi Dari Badan Publik : Sengketa Informasi Antara Masyarakat dengan BLHD dan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barito Timur

Palangka Raya, 25 September 2016. Alfrid, warga Desa Danau, Kec. Awang, Kab. Barito Timur sedang memperjuangkan haknya dalam memperoleh informasi atas penolakan BLHD Kab. Bartim dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kab. Bartim membuka informasi publik milik PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) dan PT. Wings Sejati. Informasi publik yang diminta kepada BLHD Bartim, yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair ke Air PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) dan PT. Wings Sejati serta AMDAL dan Izin Lingkungan PT. BNJM, sedangkan informasi yang diminta kepada Distamben adalah IUP Operasi Produksi PT. BNJM tahun 2016 dan bukti penempatan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang PT. BNJM. Sesuai dengan pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, dokumen yang dimohonkan oleh Alfrid tidak bersifat rahasia sehingga BLHD dan Distamben Bartim seharusnya bersikap kooperatif. Dasar pengajuan permohonan informasi kepada BLHD dan Distamben Kab. Bartim adalah aktivitas pertambangan batu bara kedua perusahaan telah menimbulkan pencemaran sepanjang Sungai Paku, Barito Timur dimana masyarakat menjadi pihak yang terkena dampak tercemarnya Sungai Paku.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Upaya Masyarakat Memperoleh Hak Dalam Mengakses Informasi Dari Badan Publik : Sengketa Informasi Antara Masyarakat dengan BLHD dan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barito Timur

[Siaran Pers] Tonggak Pembaharuan Hukum Dalam Putusan Perkara KLHK vs PT National Sago Prima!

JAKARTA, 12 Agustus 2016 – Setelah mengalami penundaan, akhirnya pada Kamis (11/08/2016) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutus perkara perdata kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) melawan PT. National Sago Prima (PT NSP). Putusan Majelis Hakim yang menghukum dan memerintahkan PT NSP untuk membayar ganti rugi terhadap kerusakan lahan akibat kebakaran sebesar Rp 319.168.422.500 dan melakukan pemulihan sebesar Rp 753.745.500.000 mendapat apresiasi dari banyak pihak. Salah satu dalil Menteri LHK (Penggugat) yang diterima oleh Majelis Hakim adalah bahwa PT NSP (Tergugat) telah terbukti tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran lahan. Sedangkan Majelis Hakim menolak pembelaan Tergugat yang menyatakan bahwa sumber api yang membakar konsesi usahanya berasal dari pihak ketiga. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran lahan di dalam konsesinya meskipun sumber api berasal dari pihak ketiga.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Tonggak Pembaharuan Hukum Dalam Putusan Perkara KLHK vs PT National Sago Prima!

[Siaran Pers] Tiga Rekomendasi ICEL Untuk Perlindungan Laut Indonesia

Jakarta, 9 Juni 2016 – Peringatan hari laut sedunia yang jatuh pada 8 Juni 2016, mengangkat tema “Healthy oceans, healthy planet” dapat menjadi momentum penting untuk menilai dan menguatkan kebijakan perlindungan laut di Indonesia yang berjalan saat ini. Pemerintahan Jokowi-JK secara tegas berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara poros maritim di dunia. Pada pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya terhadap perubahan tata kelola laut di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan tata kelola laut yang wajib dilakukan adalah perlindungan laut di Indonesia. Namun hingga saat ini, banyak kebijakan perlindungan laut yang tidak sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. ICEL secara khusus mencatat beberapa kebijakan di bidang kelautan dan pesisir yang tidak memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : (1) Pemberian Izin Reklamasi di sejumlah kabupaten/kota di wilayah pesisir Indonesia; (2) Masuknya pengaturan kegiatan pertambangan laut dalam (deep sea mining) dalam revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; dan (3) Lemahnya kebijakan pengelolaan dan pengendalian limbah di laut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Tiga Rekomendasi ICEL Untuk Perlindungan Laut Indonesia

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Siap Uji Materiil Perpres Percepatan Pltsa

Jakarta, 3 Juni 2016 – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan hidup akan mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar (“Perpres Percepatan PLTSa”).

Permohonan uji materiil ini akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), BaliFokus, Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Greenpeace Indonesia, KRuHA dan Gita Pertiwi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Siap Uji Materiil Perpres Percepatan Pltsa

[Siaran Pers] Putusan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau G, Bentuk Progresifitas Hakim Lingkungan Hidup

JAKARTA (31/05/2016) – Putusan PTUN Jakarta Timur yang mencabut izin pelaksanaan reklamasi No. 2238 Tahun 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G dapat menjadi preseden yang baik dalam penegakan hukum lingkungan ke depan. “Putusan ini merupakan preseden yang baik. Pertimbangan hakim dalam memutus sudah tepat dan progresif. Patut diapresiasi dan dicontoh oleh hakim-hakim lainnya yang menangani perkara lingkungan hidup,” tegas Direktur ICEL, Henri Subagiyo, di Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Seperti diketahui, proses gugatan izin pelaksanaan reklamasi No. 2238 Tahun 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G telah berjalan sekitar sembilan bulan dan pada Rabu (31 Mei 2016) PTUN Jaktim memutuskan izin reklamasi tersebut dicabut. Dalam beberapa pertimbangannya hakim menggunakan argumentasi hukum lingkungan dan pertimbangan-pertimbangan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Putusan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau G, Bentuk Progresifitas Hakim Lingkungan Hidup

[Siaran Pers Bersama] Pernyataan Sikap “Waste to Energy” Teknologi Termal: Solusi Gegabah Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah jadi energi (waste to energy / W2E) untuk menyikapi permasalahan sampah kota dibahas dalam Rapat Kabinet Kerja di bawah pimpinan langsung Presiden Jokowi, Senin (01/12).[i] Presiden, dalam beberapa berita di media massa, meminta ‘penyederhanaan aturan untuk memudahkan investor W2E’ mempercepat proyek-proyek yang belum berjalan. Sayangnya, pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat tersebut belum secara tegas menyikapi munculnya tren W2E dengan teknologi termal[ii] (termasuk insinerasi) di berbagai daerah yang belum didukung pertimbangan ilmiah, hanya menjawab persoalan jangka pendek, serta tidak mencerminkan kebijakan yang berkelanjutan, pro-publik dan pro-poor.

Kami, masyarakat sipill Indonesia, mewakili berbagai organisasi yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, serta persampahan, menyayangkan sikap pemerintah yang terburu-buru menyambut tawaran investor untuk menggunakan teknologi pengolah sampah menjadi energi dengan teknologi termal (termasuk insinerator) tanpa mempertimbangkan dampak aspek keberlanjutan, pengurangan emisi CO2, kesehatan, lingkungan hidup dan circular economy. Hal ini terlihat di beberapa proyek W2E dengan teknologi termal yang telah direncanakan dan/atau dibangun di Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Palembang, Kota Solo, serta Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bali.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Pernyataan Sikap “Waste to Energy” Teknologi Termal: Solusi Gegabah Pengelolaan Sampah