ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Menuntut Pemerintah Untuk Membuka Informasi Lingkungan Secara Proaktif

Masyarakat sipil mendesak agar pemerintah baik pusat maupun daerah membuka informasi-informasi lingkungan penting secara proaktif. Saat ini, informasi lingkungan yang diberikan dipublikasikan secara terbuka oleh pemerintah masih minim, meskipun sudah ada ketentuan undang-undang yang mewajibkan hal tersebut . Sebagai salah satu upaya mendorong hal ini, koalisi masyarakat sipil menyerahkan Kertas Kebijakan Publikasi Informasi Lingkungan Proaktif kepada Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Kabupaten Serang .

Kertas Kebijakan ini mengidentifikasi setidaknya ada 20 (dua puluh) informasi lingkungan yang menurut amanat peraturan perundang-undangan dan pendapat masyarakat penting untuk diberikan secara proaktif. Beberapa rekomendasi yang diajukan dalam kertas kebijakan ini antara lain : a) Pemerintah mempublikasikan izin lingkungan, izin PPLH serta laporan pemantauan ketaatan lingkungan perusahaan secara proaktif, b) Pencantuman syarat mempublikasikan izin lingkungan, izin PPLH serta laporan pengelolaan lingkungannya secara mandiri kepada masyarakat sebagai salah satu kewajiban perusahaan dalam pemberian izin lngkungan, c) Memperluas ruang lingkup informasi yang akan diberikan dalam sistem informasi lingkungan hidup (SILH), d)Perbaikan pengelolaan informasi secara internal, e) pemberian ruang bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik terhadap informasi yang diberikan serta tindak lanjut dari umpan balik tersebut, f) pelatihan bagi masyarakat agar dapat memahami informasi yang telah diberikan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Menuntut Pemerintah Untuk Membuka Informasi Lingkungan Secara Proaktif

[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun Hukum Lingkungan Hidup 2014 : Menyongsong Perlindungan Lingkungan Hidup Lebih Baik: 17 Pekerjaan Rumah Pemerintahan Jokowi-JK

Jakarta, 23 Desember 2014.Tahun 2014 adalah tahun transisi. Transisi dua periode kepemimpinan Pemerintahan SBY dengan Kabinet Indonesia Bersatu-nya kepada Pemerintahan Jokowi-JK dengan Kabinet Kerja yang beberapa bulan lalu dilantik. Sebagai tahun transisi, tahun ini menunjukkan dinamika yang cukup menarik untuk dicermati. Secara politik, Pemerintahan Jokowi-JK yang dianggap “antithesis” dari pemerintahan sebelumnya karena lahir dari poros oposisi dianggap telah memberikan harapan baru bagi perubahan masa depan Indonesia, termasuk dalam isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, tahun ini seharusnya menjadi tahun refleksi bagi pemerintahan baru ini mengingat banyaknya persoalan LH dan SDA yang seharusnya dicermati dalam merumuskan langkah ke depan yang lebih baik.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun Hukum Lingkungan Hidup 2014 : Menyongsong Perlindungan Lingkungan Hidup Lebih Baik: 17 Pekerjaan Rumah Pemerintahan Jokowi-JK

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tuntut Jokowi Lebih Tegas Tindak Perusak Lingkungan

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dituntut agar lebih konkrit dalam menindaklanjuti keterbukaan informasi perlindungan lingkungan. Keterbukaan informasi lingkungan dinilai sudah mulai dibuka di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meski sangat lamban. Namun, hal itu hanya memiliki arti jika diikuti dengan penegakan hukum terhadap para aktor perusakan lingkungan. Tantangan terbesar Jokowi adalah membuat transparansi informasi memiliki efek konkrit dalam upaya perlindungan lingkungan. Demikian pernyataan masyarakat sipil dalam diskusi “Dari SBY ke Jokowi: Catatan dan Tantangan Keterbukaan Informasi Perlindungan Lingkungan” di Jakarta, Rabu (17/12).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tuntut Jokowi Lebih Tegas Tindak Perusak Lingkungan

[Siaran Pers Bersama] Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Presiden Republik Indonesia Mengenai Perlindungan Hutan Alam Yang Tersisa dan Ekosistem Lahan Gambut, Serta Penghormatan Terhadap Hak Tenurial Masyarakat Hukum Adat

Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia,

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik langkah kepemimpinan Bapak dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Komitmen yang Bapak wujudkan melalui Instruksi Presiden tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca merupakan sebuah langkah maju.

Kami menyadari bahwa perubahan iklim lebih disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bijak dalam pengelolaan sumberdaya alam yang kemudian turut berkontribusi dalam menghancurkan lingkungan. Kebijakan tersebut di atas bisa menjadi langkah awal yang baik dalam menjamin perlindungan hutan alam yang tersisa dan ekosistem lahan gambut. Hal ini sangat mendesak karena deforestasi, konversi lahan gambut, dan kebakaran hutan masih merupakan sumber emisi GRK terbesar Indonesia yang menyisakan kerusakan dan bencana lingkungan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Presiden Republik Indonesia Mengenai Perlindungan Hutan Alam Yang Tersisa dan Ekosistem Lahan Gambut, Serta Penghormatan Terhadap Hak Tenurial Masyarakat Hukum Adat

[Siaran Pers Bersama] RPP Gambut Cacat Hukum!

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, cacat secara hukum sebab materi dalam RPP tersebut bertentangan dengan mandat Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

“PP yang dimandatkan oleh UUPPLH, khususnya Pasal 32, mengatur soal ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Tapi dalam RPP ini, justru pasal soal baku kerusakan tersebut paling sedikit, selain itu RPP ini lebih berorientasi kepada urusan pemanfaatan lingkungan hidup, bukan perlindungan,” tegas Peneliti Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) dalam diskusi menganalisa RPPE Gambut yang digelar Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, di Jakarta, Senin (10/3/2014).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] RPP Gambut Cacat Hukum!

[Siaran Pers Bersama] Lawan Penyalahgunaan: Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping B3

RPP Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya Beracun), Limbah B3 dan Dumping B3 berpotensi diredusir oleh kalangan industri dan kementerian teknis agar PP yang disahkan nantinya menjadi mandul dan tidak efektif. Hal ini merupakan bentuk perlawanan sistematis, setelah sebelumnya bentuk perlawanan juga terjadi dengan tekanan terhadap rencana re- ekspor/repatriasi ribuan kontainer limbah B3 ke negara pengirim.

Formulasi regulasi di bidang lingkungan hidup harus dilandaskan pada prinsip kehati-hatian (precautinary principle) dalam rangka melindungi kelestarian lingkungan hidup demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai negara peratifikasi Konvensi Basel seharusnya muatan materi berbagai rancangan peraturan perundangan di atas dibuat selaras dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dari Konvensi tersebut serta UU 32/2009. Penyimpangan dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan tersebut maupun pengaturan yang lebih longgar daripada PP sebelumnya, selain akan merugikan kepentingan lingkungan dan masyarakat juga akan merugikan Pemerintah SBY dimata internasional mengingat banyaknya elemen internasioal yang menaruh perhatian terkait persoalan ini ditengah deretan kasus B3 di Indonesia yang belum kunjung tuntas penegakan hukumnya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Lawan Penyalahgunaan: Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping B3

[Siaran Pers Bersama] Surat Terbuka Untuk Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Right To Know Day

Kepada Yang Terhormat:

  1. Presiden Republik Indonesia
  2. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
  3. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Republik Indonesia
  4. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Republik Indonesia
  5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS)
  6. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
  7. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
  8. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
  9. Gubernur Provinsi Banten
  10. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
  11. Komisi Informasi Provinsi Banten
  12. Bupati Jepara
  13. Bupati Serang

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Surat Terbuka Untuk Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Right To Know Day