ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Usulan Baku Mutu Emisi oleh ESDM Dinilai Tidak Layak

Jakarta, 22 Februari 2018. Para pakar dan kalangan masyarakat sipil melancarkan kritik keras terhadap usulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) terkait Baku Mutu Emisi (BME) PLTU batubara yang dimuat dalam versi mutakhir rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) 21/2008 yang mengatur BME di Indonesia.

Nilai baku mutu yang diusulkan oleh Kementerian ESDM lebih rendah daripada nilai yang terdapat pada rancangan sebelumnya. Terlebih lagi, usulan BME “versi ESDM” menghilangkan salah satu kategori yang berpotensi dapat mengendalikan beban emisi yang berasal dari PLTU batubara yang akan beroperasi di masa depan.

“Kami menilai pihak ESDM tidak menganggap serius masalah pencemaran udara dari emisi PLTU batubara dan memilih untuk melindungi pihak pembangkit, mengabaikan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” ujar Dwi Sawung, Manajer Kampanye Urban dan Energi dari WALHI Nasional.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Usulan Baku Mutu Emisi oleh ESDM Dinilai Tidak Layak

[Siaran Pers] Pengadilan Menolak Permohonan RAPP! Kemenangan Bersama Perlindungan Gambut

Kamis, 21 Desember 2017, menjadi penanda kemenangan Pemerintah RI atas permohonan fiktif positif yang diajukan oleh PT RAPP. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak permohonan penetapan keputusan fiktif-positif RAPP terhadap SK MenLHK no.5322/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 yang  membatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT. RAPP untuk tahun 2010-2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan menolak RKU tersebut karena belum disesuaikan dengan kebijakan perlindungan gambut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Pengadilan Menolak Permohonan RAPP! Kemenangan Bersama Perlindungan Gambut

[Siaran Pers] Amici Curiae PT. RAPP Vs KLHK

Pada tanggal 18 Desember 2017, Kami yang namanya disebut di bawah ini mengajukan pandangan sebagai sahabat pengadilan (amici curiae) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang saat ini sedang mengadili perkara Permohonan Nomor 17/P/FP/2017/PTUN.JKT, antara PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), sebagai Pemohon, melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) sebagai Termohon. PT. RAPP mengajukan permohonan penetapan dikabulkannya keberatan mereka atas diterbitkannya Surat Menteri LHK Nomor SK.5322/MenLHK-PHPL/UPL.1/10/2017 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 173/VI-BHPT/2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 93/VI-BUHT/2013 (selanjutnya disebut SK Pembatalan RKUPHHK-HTI).

Pandangan sebagai amici curiae di atas kami ajukan atas dasar keprihatinan dan kepedulian atas kondisi perlindungan lingkungan hidup, di Indonesia, khususnya terkait dengan kebakaran hutan dan gambut. Kami meletakkan gugatan di atas di dalam serangkaian upaya yang bertujuan mendelegitimasi PP No. 71 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57 Tahun 2016, tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (selanjutnya disebut PP Gambut) dan turunannya. Rangkaian upaya tersebut, antara lain, adalah gugatan uji materil ke MA atas Peraturan Menteri LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, atau bahkan penyebarluasan hasil penelitian atau seminar sepihak yang pada intinya hendak mengatakan bahwa PP Gambut berbahaya bagi ekonomi Indonesia.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Amici Curiae PT. RAPP Vs KLHK

[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun ICEL 2017. Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK Tahun 2017: Ambisi Megaproyek, Minim Perlindungan Lingkungan

Jakarta, 15 Desember 2017 – Tahun 2017 merupakan kesempatan bagi Jokowi-JK memperlihatkan porsi keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan. Sayangnya, keberpihakan itu dinilai minim berdasarkan pengalaman advokasi kasus, penelitian, dan pendampingan yang dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) selama tahun 2017.

“Kami tidak bermaksud mencari kesalahan pemerintah namun hendak memberikan pesan kritis bahwa proyek strategis yang dilaksanakan pemerintah belum diiringi dengan kebijakan korektif untuk mengamankan kelestarian lingkungan hidup,” ujar Henri. Henri menggarisbawahi 4 tema besar catatan ICEL, yakni: kebijakan dan penegakan hukum lingkungan hidup; bidang tata kelola hutan dan lahan; bidang maritim, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan LH.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun ICEL 2017. Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK Tahun 2017: Ambisi Megaproyek, Minim Perlindungan Lingkungan

[Siaran Pers] Masyarakat Sipil: Revisi Baku Mutu Emisi PLTU Batubara Harus Lebih Ketat

JAKARTA, 10 November 2017 – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang merevisi aturan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal atau uap. “Kami merevisi baku mutu emisi menjadi lebih baik,” kata Dasrul Chaniago, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Kamis (9/11) di Jakarta. Aturan yang sekarang berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 tahun 2008, dianggap sudah tidak relevan lagi dengan teknologi terbaik yang tersedia dan jauh lebih longgar dibandingkan standar emisi global. Selain itu, data ketaatan yang dimiliki KLHK menunjukkan bahwa pelaku usaha telah mampu mengontrol emisi jauh di bawah baku mutu yang berlaku sekarang. Di samping itu, ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Minamata tentang merkuri mengharuskan negara mengontrol sumber-sumber emisi merkuri, sehingga paramter merkuri perlu ditambahkan terutama untuk baku mutu emisi PLTU Batubara.

Momentum ini disambut baik masyarakat sipil, yang menganggap sudah saatnya baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap direvisi. Margaretha Quina, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menganggap revisi baku mutu emisi ini perlu dilakukan segera. “Dengan ambisi penambahan kapasitas pembangkit listrik yang sebagian besar berbahan bakar fosil, termasuk 21.000 MW dari batubara, beban emisi diproyeksikan bertambah dengan masif. Dari semua pembangkit termal, yang paling relevan pengetatan baku mutunya adalah PLTU Batubara,” ujarnya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Masyarakat Sipil: Revisi Baku Mutu Emisi PLTU Batubara Harus Lebih Ketat

[Siaran Pers Bersama] Tanggapan Terhadap Tujuh Instruksi Presiden Republik Indonesia Terkait Penggunaan Merkuri Pada Pertambangan Emas Rakyat

Jakarta, Indonesia, 16 Maret 2017 –  Indonesia termasuk dalam salah satu wakil pemerintah dari 128 negara yang telah sepakat mengadopsi perjanjian baru tentang merkuri, dinamakan Konvensi Minamata tentang Merkuri, di Kumamoto, Jepang pada 10 Oktober 2013. Saat ini 38 negara telah meratifikasi dan akan berlaku setelah 50 negara meratifikasinya.[1]

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai penghapusan penggunaan merkuri pertambangan rakyat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan Tujuh Instruksi Presiden terkait Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat.[2]

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Tanggapan Terhadap Tujuh Instruksi Presiden Republik Indonesia Terkait Penggunaan Merkuri Pada Pertambangan Emas Rakyat

[Siaran Pers Bersama] Mahkamah Agung Batalkan Peraturan Presiden No. 18/2016 Tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di 7 Kota

Jakarta, 28 Februari 2017 – Permohonan Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah atas permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18 tahun 2016 dengan Nomor Perkara 27 P/HUM/2016  dikabulkan Mahkamah Agung. Permohonan yang diajukan oleh 15 individu dan 6 LSM ini diajukan ke MA pada 19 Juli 2016 dan dikabulkan pada 2 November 2016. Salinan amar putusan para hakim yang diketuai oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dapat dilihat di laman Putusan Mahkamah Agung.

Dengan dikabulkannya permohonan kami oleh Mahkamah Agung, kami meminta Presiden untuk mencabut dan membatalkan Perpres No. 18/2016 secepatnya sesuai dengan amar putusan MA. Pembatalan Perpres No.18/2016 ini merupakan kado Hari Peduli Sampah Nasional 2017 yang sangat penting dan mengingatkan kita semua bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan adalah yang mengedepankan pertimbangan kesehatan manusia dan lingkungan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dini dalam penentuan teknologi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Mahkamah Agung Batalkan Peraturan Presiden No. 18/2016 Tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di 7 Kota

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Barito Timur, ICEL, WALHI Kalteng, JPIC Kemenangan Publik Atas Informasi Lingkungan Hidup!

Palangkaraya, 22 Oktober 2016. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah memutuskan Dokumen AMDAL, Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Izin Lingkungan, IUP Operasi Produksi, dan Bukti Penempatan Dana jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang merupakan informasi publik terbuka.  Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dalam 2 sidang ajudikasi terpisah dengan termohon masing-masing adalah Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur. Putusan ini menandakan kemenangan masyarakat barito timur dalam mendapatkan informasi lingkungan hidup yang selama ini ditutupi oleh badan publik di kabupaten barito timur. Tak hanya itu, putusan ini juga menjadi momen penting bukan hanya bagi masyarakat Barito Timur, tetapi  juga masyarakat Kalimantan Tengah dalam memperjuangkan hak atas informasi lingkungan hidup serta menjadi  preseden bagi masyarakat lainnya untuk meminta informasi serupa.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Barito Timur, ICEL, WALHI Kalteng, JPIC Kemenangan Publik Atas Informasi Lingkungan Hidup!

[Siaran Pers Bersama] Ketertutupan Pemda Barito Timur Mengindikasikan Praktek Korupsi

Palangkaraya, 15 Oktober 2016. Hingga sidang ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur masih menutup diri untuk memberikan informasi publik ke masyarakat Barito Timur. Sebelumnya, masyarakat Barito Timur dari DAS Paku, yang diwakili Bapak Alprid meminta informasi terkait dengan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), AMDAL, IUP Produksi, dan Dana Jaminan Reklamasi PT. BNJM. Dalam lanjutan persidangan, pemda memberikan alasan yang tidak logis untuk memberikan informasi publik tersebut, walaupun UU Keterbukaan informasi memerintahkan pemerintah untuk memberikan informasi-informasi tersebut.

Dalam persidangan pertama, antara pemohon melawan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Barito Timur, BLH tidak mau memberikan AMDAL dan IPLC PT. BNJM karena dokumen yang diminta hanya ada satu jumlahnhya. Selain itu, pihak BLH mengikhawatirkan dokumen yand diminta  disalahgunakan. Namun, alasan Pemda tersebut sentak dikomentari oleh majelis komisioner informasi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Ketertutupan Pemda Barito Timur Mengindikasikan Praktek Korupsi

[Siaran Pers Bersama] Upaya Masyarakat Memperoleh Hak Dalam Mengakses Informasi Dari Badan Publik : Sengketa Informasi Antara Masyarakat dengan BLHD dan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barito Timur

Palangka Raya, 25 September 2016. Alfrid, warga Desa Danau, Kec. Awang, Kab. Barito Timur sedang memperjuangkan haknya dalam memperoleh informasi atas penolakan BLHD Kab. Bartim dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kab. Bartim membuka informasi publik milik PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) dan PT. Wings Sejati. Informasi publik yang diminta kepada BLHD Bartim, yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair ke Air PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) dan PT. Wings Sejati serta AMDAL dan Izin Lingkungan PT. BNJM, sedangkan informasi yang diminta kepada Distamben adalah IUP Operasi Produksi PT. BNJM tahun 2016 dan bukti penempatan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang PT. BNJM. Sesuai dengan pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, dokumen yang dimohonkan oleh Alfrid tidak bersifat rahasia sehingga BLHD dan Distamben Bartim seharusnya bersikap kooperatif. Dasar pengajuan permohonan informasi kepada BLHD dan Distamben Kab. Bartim adalah aktivitas pertambangan batu bara kedua perusahaan telah menimbulkan pencemaran sepanjang Sungai Paku, Barito Timur dimana masyarakat menjadi pihak yang terkena dampak tercemarnya Sungai Paku.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Upaya Masyarakat Memperoleh Hak Dalam Mengakses Informasi Dari Badan Publik : Sengketa Informasi Antara Masyarakat dengan BLHD dan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barito Timur