ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Tonggak Pembaharuan Hukum Dalam Putusan Perkara KLHK vs PT National Sago Prima!

JAKARTA, 12 Agustus 2016 – Setelah mengalami penundaan, akhirnya pada Kamis (11/08/2016) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutus perkara perdata kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) melawan PT. National Sago Prima (PT NSP). Putusan Majelis Hakim yang menghukum dan memerintahkan PT NSP untuk membayar ganti rugi terhadap kerusakan lahan akibat kebakaran sebesar Rp 319.168.422.500 dan melakukan pemulihan sebesar Rp 753.745.500.000 mendapat apresiasi dari banyak pihak. Salah satu dalil Menteri LHK (Penggugat) yang diterima oleh Majelis Hakim adalah bahwa PT NSP (Tergugat) telah terbukti tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran lahan. Sedangkan Majelis Hakim menolak pembelaan Tergugat yang menyatakan bahwa sumber api yang membakar konsesi usahanya berasal dari pihak ketiga. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran lahan di dalam konsesinya meskipun sumber api berasal dari pihak ketiga.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Tonggak Pembaharuan Hukum Dalam Putusan Perkara KLHK vs PT National Sago Prima!

[Siaran Pers] Tiga Rekomendasi ICEL Untuk Perlindungan Laut Indonesia

Jakarta, 9 Juni 2016 – Peringatan hari laut sedunia yang jatuh pada 8 Juni 2016, mengangkat tema “Healthy oceans, healthy planet” dapat menjadi momentum penting untuk menilai dan menguatkan kebijakan perlindungan laut di Indonesia yang berjalan saat ini. Pemerintahan Jokowi-JK secara tegas berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara poros maritim di dunia. Pada pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya terhadap perubahan tata kelola laut di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan tata kelola laut yang wajib dilakukan adalah perlindungan laut di Indonesia. Namun hingga saat ini, banyak kebijakan perlindungan laut yang tidak sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. ICEL secara khusus mencatat beberapa kebijakan di bidang kelautan dan pesisir yang tidak memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : (1) Pemberian Izin Reklamasi di sejumlah kabupaten/kota di wilayah pesisir Indonesia; (2) Masuknya pengaturan kegiatan pertambangan laut dalam (deep sea mining) dalam revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; dan (3) Lemahnya kebijakan pengelolaan dan pengendalian limbah di laut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Tiga Rekomendasi ICEL Untuk Perlindungan Laut Indonesia

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Siap Uji Materiil Perpres Percepatan Pltsa

Jakarta, 3 Juni 2016 – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan hidup akan mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar (“Perpres Percepatan PLTSa”).

Permohonan uji materiil ini akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), BaliFokus, Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Greenpeace Indonesia, KRuHA dan Gita Pertiwi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Siap Uji Materiil Perpres Percepatan Pltsa

[Siaran Pers] Putusan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau G, Bentuk Progresifitas Hakim Lingkungan Hidup

JAKARTA (31/05/2016) – Putusan PTUN Jakarta Timur yang mencabut izin pelaksanaan reklamasi No. 2238 Tahun 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G dapat menjadi preseden yang baik dalam penegakan hukum lingkungan ke depan. “Putusan ini merupakan preseden yang baik. Pertimbangan hakim dalam memutus sudah tepat dan progresif. Patut diapresiasi dan dicontoh oleh hakim-hakim lainnya yang menangani perkara lingkungan hidup,” tegas Direktur ICEL, Henri Subagiyo, di Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Seperti diketahui, proses gugatan izin pelaksanaan reklamasi No. 2238 Tahun 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G telah berjalan sekitar sembilan bulan dan pada Rabu (31 Mei 2016) PTUN Jaktim memutuskan izin reklamasi tersebut dicabut. Dalam beberapa pertimbangannya hakim menggunakan argumentasi hukum lingkungan dan pertimbangan-pertimbangan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Putusan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau G, Bentuk Progresifitas Hakim Lingkungan Hidup

[Siaran Pers Bersama] Pernyataan Sikap “Waste to Energy” Teknologi Termal: Solusi Gegabah Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah jadi energi (waste to energy / W2E) untuk menyikapi permasalahan sampah kota dibahas dalam Rapat Kabinet Kerja di bawah pimpinan langsung Presiden Jokowi, Senin (01/12).[i] Presiden, dalam beberapa berita di media massa, meminta ‘penyederhanaan aturan untuk memudahkan investor W2E’ mempercepat proyek-proyek yang belum berjalan. Sayangnya, pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat tersebut belum secara tegas menyikapi munculnya tren W2E dengan teknologi termal[ii] (termasuk insinerasi) di berbagai daerah yang belum didukung pertimbangan ilmiah, hanya menjawab persoalan jangka pendek, serta tidak mencerminkan kebijakan yang berkelanjutan, pro-publik dan pro-poor.

Kami, masyarakat sipill Indonesia, mewakili berbagai organisasi yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, serta persampahan, menyayangkan sikap pemerintah yang terburu-buru menyambut tawaran investor untuk menggunakan teknologi pengolah sampah menjadi energi dengan teknologi termal (termasuk insinerator) tanpa mempertimbangkan dampak aspek keberlanjutan, pengurangan emisi CO2, kesehatan, lingkungan hidup dan circular economy. Hal ini terlihat di beberapa proyek W2E dengan teknologi termal yang telah direncanakan dan/atau dibangun di Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Palembang, Kota Solo, serta Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bali.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Pernyataan Sikap “Waste to Energy” Teknologi Termal: Solusi Gegabah Pengelolaan Sampah

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Ragukan Komitmen KLHK dalam Tindak Lanjut Pengaduan Pencemaran

Perwakilan masyarakat terdampak pencemaran Sungai Ciujung, Kab. Serang, Banten, menyampaikan aspirasinya dalam Kongres Sungai Indonesia 2015 yang diselenggarakan di Banjarnegara, Jawa Tengah, 26-30 Agustus 2015. Menyambut musim kemarau, masyarakat kembali was-was dengan mulai menghitamnya Sungai Ciujung.

“Kejadian ini berulang selama lebih dari 2 dekade, namun hingga kini, belum ada langkah tegas yang diambil oleh KLHK, Bupati/BLHD Kab. Serang, maupun PU,” ujar Amrin Fasa, salah satu perwakilan masyarakat yang tergabung dalam kelompok advokasi Riung Hijau. Setidaknya sejak 2011, masyarakat telah mengadvokasi penegakan hukum terhadap PT Indah Kiat Pulp and Paper (“IKPP”) Serang, yang merupakan pencemar dengan kontribusi terbesar pembuangan limbah ke Sungai Ciujung.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Ragukan Komitmen KLHK dalam Tindak Lanjut Pengaduan Pencemaran

[Siaran Pers Bersama] Kritik Terhadap Wacana Penyederhanaan Izin Lingkungan

Usulan penyederhanaan izin lingkungan yang saat ini ramai diperbincangkan mendapat perhatian serius dari banyak pihak. Pro dan kontra pun kemudian muncul menanggapi usulan ini. Beberapa pihak yang mendukung usulan ini berpendapat penyederhanaan izin diperlukan untuk menciptakan kemudahan investasi. Sedangkan pihak yang menolak mendasarkan bahwa penyederhanaan izin lingkungan berpotensi mengurangi bobot pertimbangan lingkungan bagi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Menyikapi polemik ini, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam secara terpisah menyampaikan pendapat kritis atas wacana penyederhanaan izin lingkungan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Kritik Terhadap Wacana Penyederhanaan Izin Lingkungan

[Siaran Pers] Darurat Lingkungan Menjelang Pemilukada Serentak 2015

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada tahun ini merupakan alarm bagi upaya pelestarian lingkungan hidup. Pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 204 wilayah administrasi di Indonesia ini harus dikawal sejak jauh hari, terutama dampaknya terhadap eksploitasi sumber daya alam. Kekhawatiran ini muncul, terutama pada beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, dimana ada potensi pemberian izin secara masif untuk mengumpulkan dana terutama oleh calon incumbent. Keadaan ini sudah menjadi fakta umum, dimana trend pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam meningkat seiring mendekati jadwal Pemilukada. Besarnya biaya bagi calon kepala daerah untuk mengikuti proses pemilihan merupakan salah satu sebab munculnya pemberian izin secara masif. Pemilukada yang akan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung diprediksi tetap akan membutuhkan dana yang besar, sehingga tetap ada potensi korupsi dengan pemberian izin eksploitasi sumber daya alam.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Darurat Lingkungan Menjelang Pemilukada Serentak 2015

[Siaran Pers] Komisi Informasi Pusat Menutup Jalan bagi Keterbukaan Informasi di Sektor Kehutanan

Hari ini (13/2) dalam sidang ajudikasi yang digelar di Komisi Informasi Pusat (KIP), Majelis Komisioner mengabulkan sebagian permohonan informasi Citra Hartati yang diajukan kepada Kemenhut (kini KLHK). Majelis Komisioner yang terdiri dari John Fresly, Abdulhamid Dipo Pramono dan Rumadi Ahmad menyatakan bahwa informasi peta analisis Citra Satelit Tutupan Hutan di Provinsi NAD tahun 2010-2013 dan seluruh dokumen SK Menhut Penetapan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT beserta lampiran peta dalam format JPEG adalah informasi terbuka, namun demikian Majelis menganggap bahwa peta dalam format shapefile adalah informasi yang dikecualikan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Komisi Informasi Pusat Menutup Jalan bagi Keterbukaan Informasi di Sektor Kehutanan

[Siaran Pers] Keterbukaan Informasi Lingkungan Senjata Advokasi Pencemaran Air Bagi Masyarakat

Ketersediaan informasi lingkungan yang memadai merupakan syarat mutlak bagi partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ICEL menunjukan terdapat 20 (dua puluh) dokumen lingkungan hidup yang menurut peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan secara proaktif oleh pemerintah, diantara dua puluh dokumen tersebut, dokumen-dokumen yang hendaknya menjadi prioritas adalah: 1) Izin lingkungan 2) izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3) hasil monitoring lingkungan dan 4) penegakan hukum lingkungan. Sementara jajak pendapat yang dilakukan ICEL pada masyarakat di sekitar Sungai Ciujung Banten, Sungai Asahan Toba Samosir Sumatera Utara dan Kali Surabaya Jawa Timur menunjukan bahwa informasi mengenai kualitas lingkungan hidup (air,udara dan tanah) merupakan informasi lingkungan paling penting yang harus dipublikasikan Pemerintah secara proaktif.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Keterbukaan Informasi Lingkungan Senjata Advokasi Pencemaran Air Bagi Masyarakat