ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Ragukan Komitmen KLHK dalam Tindak Lanjut Pengaduan Pencemaran

Perwakilan masyarakat terdampak pencemaran Sungai Ciujung, Kab. Serang, Banten, menyampaikan aspirasinya dalam Kongres Sungai Indonesia 2015 yang diselenggarakan di Banjarnegara, Jawa Tengah, 26-30 Agustus 2015. Menyambut musim kemarau, masyarakat kembali was-was dengan mulai menghitamnya Sungai Ciujung.

“Kejadian ini berulang selama lebih dari 2 dekade, namun hingga kini, belum ada langkah tegas yang diambil oleh KLHK, Bupati/BLHD Kab. Serang, maupun PU,” ujar Amrin Fasa, salah satu perwakilan masyarakat yang tergabung dalam kelompok advokasi Riung Hijau. Setidaknya sejak 2011, masyarakat telah mengadvokasi penegakan hukum terhadap PT Indah Kiat Pulp and Paper (“IKPP”) Serang, yang merupakan pencemar dengan kontribusi terbesar pembuangan limbah ke Sungai Ciujung.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Ragukan Komitmen KLHK dalam Tindak Lanjut Pengaduan Pencemaran

[Siaran Pers Bersama] Kritik Terhadap Wacana Penyederhanaan Izin Lingkungan

Usulan penyederhanaan izin lingkungan yang saat ini ramai diperbincangkan mendapat perhatian serius dari banyak pihak. Pro dan kontra pun kemudian muncul menanggapi usulan ini. Beberapa pihak yang mendukung usulan ini berpendapat penyederhanaan izin diperlukan untuk menciptakan kemudahan investasi. Sedangkan pihak yang menolak mendasarkan bahwa penyederhanaan izin lingkungan berpotensi mengurangi bobot pertimbangan lingkungan bagi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Menyikapi polemik ini, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam secara terpisah menyampaikan pendapat kritis atas wacana penyederhanaan izin lingkungan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Kritik Terhadap Wacana Penyederhanaan Izin Lingkungan

[Siaran Pers] Darurat Lingkungan Menjelang Pemilukada Serentak 2015

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada tahun ini merupakan alarm bagi upaya pelestarian lingkungan hidup. Pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 204 wilayah administrasi di Indonesia ini harus dikawal sejak jauh hari, terutama dampaknya terhadap eksploitasi sumber daya alam. Kekhawatiran ini muncul, terutama pada beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, dimana ada potensi pemberian izin secara masif untuk mengumpulkan dana terutama oleh calon incumbent. Keadaan ini sudah menjadi fakta umum, dimana trend pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam meningkat seiring mendekati jadwal Pemilukada. Besarnya biaya bagi calon kepala daerah untuk mengikuti proses pemilihan merupakan salah satu sebab munculnya pemberian izin secara masif. Pemilukada yang akan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung diprediksi tetap akan membutuhkan dana yang besar, sehingga tetap ada potensi korupsi dengan pemberian izin eksploitasi sumber daya alam.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Darurat Lingkungan Menjelang Pemilukada Serentak 2015

[Siaran Pers] Komisi Informasi Pusat Menutup Jalan bagi Keterbukaan Informasi di Sektor Kehutanan

Hari ini (13/2) dalam sidang ajudikasi yang digelar di Komisi Informasi Pusat (KIP), Majelis Komisioner mengabulkan sebagian permohonan informasi Citra Hartati yang diajukan kepada Kemenhut (kini KLHK). Majelis Komisioner yang terdiri dari John Fresly, Abdulhamid Dipo Pramono dan Rumadi Ahmad menyatakan bahwa informasi peta analisis Citra Satelit Tutupan Hutan di Provinsi NAD tahun 2010-2013 dan seluruh dokumen SK Menhut Penetapan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT beserta lampiran peta dalam format JPEG adalah informasi terbuka, namun demikian Majelis menganggap bahwa peta dalam format shapefile adalah informasi yang dikecualikan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Komisi Informasi Pusat Menutup Jalan bagi Keterbukaan Informasi di Sektor Kehutanan

[Siaran Pers] Keterbukaan Informasi Lingkungan Senjata Advokasi Pencemaran Air Bagi Masyarakat

Ketersediaan informasi lingkungan yang memadai merupakan syarat mutlak bagi partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ICEL menunjukan terdapat 20 (dua puluh) dokumen lingkungan hidup yang menurut peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan secara proaktif oleh pemerintah, diantara dua puluh dokumen tersebut, dokumen-dokumen yang hendaknya menjadi prioritas adalah: 1) Izin lingkungan 2) izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3) hasil monitoring lingkungan dan 4) penegakan hukum lingkungan. Sementara jajak pendapat yang dilakukan ICEL pada masyarakat di sekitar Sungai Ciujung Banten, Sungai Asahan Toba Samosir Sumatera Utara dan Kali Surabaya Jawa Timur menunjukan bahwa informasi mengenai kualitas lingkungan hidup (air,udara dan tanah) merupakan informasi lingkungan paling penting yang harus dipublikasikan Pemerintah secara proaktif.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Keterbukaan Informasi Lingkungan Senjata Advokasi Pencemaran Air Bagi Masyarakat

[Siaran Pers] Banjir Jakarta: Bukti Pengelolaan Wilayah Minim Pertimbangan Lingkungan Terpadu

Hujan yang turun di Jakarta dan wilayah sekitarnya pada Senin (9/2/2015) dan Selasa (10/2/2015), telah melumpuhkan aktivitas masyarakat khususnya bagi para pekerja dan pelaku usaha di Ibukota. Hujan dengan intensitas yang cukup tinggi tersebut mengakibatkan banjir yang melanda wilayah Jakarta dengan ketinggian air yang cukup tinggi di beberapa kawasan seperti Jalan Gunung Sahari,Tarumanegara, Kelapa Gading, Jalan Petogogan, dan lain-lain.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Banjir Jakarta: Bukti Pengelolaan Wilayah Minim Pertimbangan Lingkungan Terpadu

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Menuntut Pemerintah Untuk Membuka Informasi Lingkungan Secara Proaktif

Masyarakat sipil mendesak agar pemerintah baik pusat maupun daerah membuka informasi-informasi lingkungan penting secara proaktif. Saat ini, informasi lingkungan yang diberikan dipublikasikan secara terbuka oleh pemerintah masih minim, meskipun sudah ada ketentuan undang-undang yang mewajibkan hal tersebut . Sebagai salah satu upaya mendorong hal ini, koalisi masyarakat sipil menyerahkan Kertas Kebijakan Publikasi Informasi Lingkungan Proaktif kepada Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Kabupaten Serang .

Kertas Kebijakan ini mengidentifikasi setidaknya ada 20 (dua puluh) informasi lingkungan yang menurut amanat peraturan perundang-undangan dan pendapat masyarakat penting untuk diberikan secara proaktif. Beberapa rekomendasi yang diajukan dalam kertas kebijakan ini antara lain : a) Pemerintah mempublikasikan izin lingkungan, izin PPLH serta laporan pemantauan ketaatan lingkungan perusahaan secara proaktif, b) Pencantuman syarat mempublikasikan izin lingkungan, izin PPLH serta laporan pengelolaan lingkungannya secara mandiri kepada masyarakat sebagai salah satu kewajiban perusahaan dalam pemberian izin lngkungan, c) Memperluas ruang lingkup informasi yang akan diberikan dalam sistem informasi lingkungan hidup (SILH), d)Perbaikan pengelolaan informasi secara internal, e) pemberian ruang bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik terhadap informasi yang diberikan serta tindak lanjut dari umpan balik tersebut, f) pelatihan bagi masyarakat agar dapat memahami informasi yang telah diberikan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Menuntut Pemerintah Untuk Membuka Informasi Lingkungan Secara Proaktif

[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun Hukum Lingkungan Hidup 2014 : Menyongsong Perlindungan Lingkungan Hidup Lebih Baik: 17 Pekerjaan Rumah Pemerintahan Jokowi-JK

Jakarta, 23 Desember 2014.Tahun 2014 adalah tahun transisi. Transisi dua periode kepemimpinan Pemerintahan SBY dengan Kabinet Indonesia Bersatu-nya kepada Pemerintahan Jokowi-JK dengan Kabinet Kerja yang beberapa bulan lalu dilantik. Sebagai tahun transisi, tahun ini menunjukkan dinamika yang cukup menarik untuk dicermati. Secara politik, Pemerintahan Jokowi-JK yang dianggap “antithesis” dari pemerintahan sebelumnya karena lahir dari poros oposisi dianggap telah memberikan harapan baru bagi perubahan masa depan Indonesia, termasuk dalam isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, tahun ini seharusnya menjadi tahun refleksi bagi pemerintahan baru ini mengingat banyaknya persoalan LH dan SDA yang seharusnya dicermati dalam merumuskan langkah ke depan yang lebih baik.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun Hukum Lingkungan Hidup 2014 : Menyongsong Perlindungan Lingkungan Hidup Lebih Baik: 17 Pekerjaan Rumah Pemerintahan Jokowi-JK

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tuntut Jokowi Lebih Tegas Tindak Perusak Lingkungan

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dituntut agar lebih konkrit dalam menindaklanjuti keterbukaan informasi perlindungan lingkungan. Keterbukaan informasi lingkungan dinilai sudah mulai dibuka di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meski sangat lamban. Namun, hal itu hanya memiliki arti jika diikuti dengan penegakan hukum terhadap para aktor perusakan lingkungan. Tantangan terbesar Jokowi adalah membuat transparansi informasi memiliki efek konkrit dalam upaya perlindungan lingkungan. Demikian pernyataan masyarakat sipil dalam diskusi “Dari SBY ke Jokowi: Catatan dan Tantangan Keterbukaan Informasi Perlindungan Lingkungan” di Jakarta, Rabu (17/12).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tuntut Jokowi Lebih Tegas Tindak Perusak Lingkungan

[Siaran Pers Bersama] Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Presiden Republik Indonesia Mengenai Perlindungan Hutan Alam Yang Tersisa dan Ekosistem Lahan Gambut, Serta Penghormatan Terhadap Hak Tenurial Masyarakat Hukum Adat

Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia,

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik langkah kepemimpinan Bapak dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Komitmen yang Bapak wujudkan melalui Instruksi Presiden tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca merupakan sebuah langkah maju.

Kami menyadari bahwa perubahan iklim lebih disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bijak dalam pengelolaan sumberdaya alam yang kemudian turut berkontribusi dalam menghancurkan lingkungan. Kebijakan tersebut di atas bisa menjadi langkah awal yang baik dalam menjamin perlindungan hutan alam yang tersisa dan ekosistem lahan gambut. Hal ini sangat mendesak karena deforestasi, konversi lahan gambut, dan kebakaran hutan masih merupakan sumber emisi GRK terbesar Indonesia yang menyisakan kerusakan dan bencana lingkungan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Presiden Republik Indonesia Mengenai Perlindungan Hutan Alam Yang Tersisa dan Ekosistem Lahan Gambut, Serta Penghormatan Terhadap Hak Tenurial Masyarakat Hukum Adat