ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Lawan Penyalahgunaan: Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping B3

RPP Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya Beracun), Limbah B3 dan Dumping B3 berpotensi diredusir oleh kalangan industri dan kementerian teknis agar PP yang disahkan nantinya menjadi mandul dan tidak efektif. Hal ini merupakan bentuk perlawanan sistematis, setelah sebelumnya bentuk perlawanan juga terjadi dengan tekanan terhadap rencana re- ekspor/repatriasi ribuan kontainer limbah B3 ke negara pengirim.

Formulasi regulasi di bidang lingkungan hidup harus dilandaskan pada prinsip kehati-hatian (precautinary principle) dalam rangka melindungi kelestarian lingkungan hidup demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai negara peratifikasi Konvensi Basel seharusnya muatan materi berbagai rancangan peraturan perundangan di atas dibuat selaras dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dari Konvensi tersebut serta UU 32/2009. Penyimpangan dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan tersebut maupun pengaturan yang lebih longgar daripada PP sebelumnya, selain akan merugikan kepentingan lingkungan dan masyarakat juga akan merugikan Pemerintah SBY dimata internasional mengingat banyaknya elemen internasioal yang menaruh perhatian terkait persoalan ini ditengah deretan kasus B3 di Indonesia yang belum kunjung tuntas penegakan hukumnya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Lawan Penyalahgunaan: Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping B3

[Siaran Pers Bersama] Surat Terbuka Untuk Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Right To Know Day

Kepada Yang Terhormat:

  1. Presiden Republik Indonesia
  2. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
  3. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Republik Indonesia
  4. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Republik Indonesia
  5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS)
  6. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
  7. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
  8. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
  9. Gubernur Provinsi Banten
  10. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
  11. Komisi Informasi Provinsi Banten
  12. Bupati Jepara
  13. Bupati Serang

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Surat Terbuka Untuk Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Right To Know Day