Standar Emisi dari Energi Batubara Rendah

JAKARTA, KOMPAS — Standar emisi dari pemakaian batubara dalam pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia dinilai terlalu rendah. Hal itu berdampak pada makin buruknya mutu udara sehingga mengancam kehidupan manusia.

Standar emisi mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. Itu mengatur unsur partikel debu (PM) 100 miligram per meter kubik serta masing-masing 750 mg/meter kubik untuk sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2).

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Margaretha Quina menilai standar itu terlalu rendah di tengah inisiatif global menaikkan batas emisi dari pemakaian batubara pada PLTU, termasuk India. “Ada teknologi untuk mereduksi emisi,” kata Margaretha pada diskusi “Standar Emisi bagi Energi Berbasis Batubara”, Selasa (23/5), di Jakarta.

Secara global, standar bagi polutan PM 50-100 mg/m3 serta masing-masing 100 mg/m3 untuk SO2 dan 300 (NO2). Tiga zat itu memicu gangguan pernapasan.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada 2015 daya listrik 55,5 gigawatt, 44,6 persennya berbasis batubara dan konsumsi batubara 35 juta ton per tahun. Dengan target 35 GW, 20 GW di antaranya berbasis batubara, konsumsi batubara jadi 99 juta ton per tahun.

Kepala Tim Program Iklim dan Energi Green Peace Indonesia Hindun Mulaika mengingatkan, pencemaran udara mengancam kesehatan. Pada 2015, secara global dilaporkan kematian dini terkait polusi udara 3 juta orang per tahun. Karena valuasi ekonomi jadi prioritas pemakaian batubara, dampak kesehatan kerap diabaikan.

Untuk itu, Margaretha dan Hindun mendesak pemerintah menaikkan standar emisi PLTU dengan kadar PM 30 mg/m3 serta 100mg/m3 bagi SO2 dan NO2. Angka itu aman untuk udara. Harapannya, standar emisi masuk revisi Peraturan Menteri No 21/2008. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas revisi regulasi itu.

Menurut Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Fitri Harwati, pengukuran polusi udara terhambat minimnya laboratorium lingkungan bersertifikat.

 

Sumber :https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/05/24/standar-emisi-dari-energi-batubara-rendah/