ICEL

ICEL

Butuh Implementasi, Bukan Perundangan Baru

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak DPR menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan. Mereka menilai RUU ini tidak diperlukan karena justru berpotensi menimbulkan kontraproduktif dengan upaya perbaikan tata kelola hutan dan lahan serta pemenuhan hak asasi manusia yang sedang dilakukan pemerintah.

Dalam Kertas Kebijakan Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup “Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan”, sejumlah 12 organisasi masyarakat menyatakan RUU Perkelapasawitan kontraproduktif dengan UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Perkebunan. Dalam RUU itu ada sejumlah pelemahan hukum pidana bagi pelanggaran kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Andi Muttaqien, perwakilan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), juga menunjukkan RUU Perkelapasawitan masih mencantumkan pasal sumir yang berpotensi mengkriminalisasikan masyarakat. Pasal itu antara lain pelarangan pembukaan/pengolahan lahan yang mengganggu kepentingan umum.

Frase “kepentingan umum” ini, menurut dia, bisa digunakan pengusaha serta aparat untuk mengkriminalisasikan masyarakat. Padahal, pasal-pasal pada UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang mengkriminalisasikan masyarakat telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2011.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengatakan, RUU Perkelapasawitan tidak akan kontraproduktif. “RUU Perkelapasawitan justru akan menyelesaikan persoalan,” katanya, Rabu (17/5).

Firman mengatakan, pada pembahasan lebih lanjut RUU Perkelapasawitan akan mengundang koalisi ini untuk mendengarkan masukan. Hal ini tetap dilakukan meskipun penyusunan naskah akademis dan draf RUU telah melibatkan pemangku kepentingan dari petani kebun hingga perusahaan.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Henri Subagiyo mengatakan, RUU Perkelapasawitan terkesan menyalin UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Kehutanan.

“Dari 17 bab, sejumlah 13 bab utama itu hanya dibolak-balik diambil yang menguntungkan dalam RUU Perkelapasawitan,” katanya.

Ia tak sepakat RUU Perkelapasawitan merupakan “obat” bagi berbagai permasalahan sawit. Kunci penyelesaian permasalahan sawit, seperti sawit ilegal dan berada di lahan gambut, ada pada implementasi kebijakan dan penegakan hukum.

Menurut Henri, lebih baik DPR mendorong revisi UU Perkebunan yang 12 pasal di dalamnya telah diuji materi Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang diuji MK itu di antaranya menyangkut masyarakat adat, pembenihan, hak guna usaha dan izin lingkungan, serta skema kemitraan.

 

Sumber: https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/05/18/butuh-implementasi-bukan-perundangan-baru/