ICEL

ICEL

Cabut dan Evaluasi Kembali SK MenLHK 517/2018 Terkait Kasus Buol

Pada tanggal 19 September 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit selama 3 tahun ke depan (Inpres 8/2018). Terbitnya Inpres 8/2018 memiliki arti bahwa seluruh perizinan perkebunan sawit yang dimohonkan di kawasan hutan wajib ditolak hingga 3 tahun ke depan setelah Inpres 8/2018 selesai berlaku.

 

Namun, hanya dua bulan pasca Inpres 8/2018 diterbitkan, tepatnya pada tanggal 23 November 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan No. 517/MENLHK/SETJEN/PLA/2/11/2018 (SK MenLHK 517/2018) untuk kebun sawit PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah penerbitan SK MenLHK 517/2018 tersebut melanggar ketentuan karena diterbitkan di masa moratorium izin sawit?

 

Berdasarkan analisis hukum yang dilakukan oleh ICEL, terdapat setidaknya empat hal yang perlu menjadi perhatian

 

Pertama, SK MenLHK 517/2018 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan pengecualian dalam Inpres 8/2018, di mana selama masa moratorium, SK Pelepasan Kawasan Hutan tetap dapat diterbitkan apabila persetujuan pencadangan kawasan hutan, permohonan tata batas ulang, serta realisasi lahan, telah dilaksanakan sebelum Inpres 8/2018 diterbitkan.

 

Kedua, SK MenLHK 517/2018 tidak memuat informasi bahwa kawasan hutan yang dilepas adalah kawasan hutan tidak produktif. Padahal terdapat ketentuan pada Pasal 51 PP No. 104 Tahun 2015 dan Pasal 19 Permen LHK No. 96 dan Tahun 2018 yang mengatur bahwa kawasan hutan yang dapat dilepaskan adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif, di mana penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan seperti semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur. Menurut Greenomics dan analisis spasial oleh Madani, kawasan hutan yang dimohonkan masihlah berupa hutan produktif dengan 80% berupa tutupan hutan lebat.

 

Ketiga, Bahwa berdasarkan poin kedua di atas, ICEL menilai SK MenLHK 517/2018 mengandung cacat substansial. Dengan demikian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki wewenang untuk membatalkan SK tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

 

Keempat, Bahwa PT HIP ternyata memiliki rekam jejak yang buruk terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Hartati Murdaya berupa suap kepada Amran Batalipu selaku Bupati Buol pada tahun 2012 yang lalu. Penerbitan SK MenLHK 517/2018 dianggap telah mencoreng semangat penegakan hukum anti-korupsi, tidak sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan, serta menyalahi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan tata kelola perusahaan yang baik.

 

ICEL mendorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut serta mengevaluasi kembali SK MenLHK 517/2018. Pencabutan SK tersebut, apabila benar-benar dijalankan, tidaklah menyalahi peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disampaikan di atas. Hal tersebut justru menunjukkan komitmen Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk senantiasa bertindak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik. (Adri)