Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) adalah strategi untuk menghentikan atau menghukum warga negara yang menggunakan hak politik mereka dengan tujuan mengalihkan perhatian publik dari isu publik menjadi ranah privat. Di Indonesia, kasus SLAPP berkembang dengan signifikan dengan tren “kriminalisasi” menempati bentuk pelanggaran yang paling sering digunakan dalam menghambat hak masyarakat untuk dapat berperan serta. […]
Ancaman represi terhadap partisipasi publik di alam demokrasi Esensi dasar dari gagasan demokrasi adalah pemahaman jika kekuasaan itu berasal dari rakyat. Oleh sebab itu, penentuan arah dari penyelenggaraan negara harus memperhatikan kehendak rakyat.[1] Maka dari itu, dalam negara demokrasi partisipasi publik menjadi esensial. Bukan hanya sebagai bentuk kontrol publik agar pengambilan kebijakan tidak sewenang-wenang tetapi […]
Pada 19 Oktober 2020 lalu, Mahkamah Agung memutus kasus kebakaran hutan dan lahan di tingkat peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP). Artinya, kasus ini telah berkekuatan hukum tetap/in kracht van gewijsde. Singkat cerita, kasus PT JJP digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan diputuskan pada pengadilan tingkat […]
Pada tanggal 30 Maret 2020, DPR RI memutuskan menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan III, meskipun virus corona (Covid-19) sedang mewabah di Indonesia. Perlu diketahui bahwa, virus Covid-19 ini telah menyerang hampir seluruh negara tak terkecuali di Indonesia dengan korban kematian yang cukup besar. Kompas.com pada tanggal 03 April 2020 mencatat, ada 170 pasien meninggal […]
“Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, saat ini bumi kita sedang sakit karena bumi kita ini telah berubah,” Romo Marselus Hasan Begitu sekelumit penyampaian khotbah keagamaan dari Romo Marselus Hasan dalam film Semes7a yang disutradarai oleh Chairun Nissa dan diproduseri oleh aktor terkenal Indonesia Nicholas Saputra. Romo Marselus adalah seorang tokoh agama Katolik di Bea […]
Riuh penolakan terhadap RUU Cipta Kerja, sebelumnya beredar dengan judul RUU Cipta Lapangan Kerja saat ini masih bergema. Pasca informasi penyerahan draf resmi dari pihak eksekutif ke legislatif (DPR) pada 13 Februari lalu, beredar draf UU yang segera dikritisi oleh berbagai elemen masyarakat sipil sesuai pengalaman dan keahlian masing-masing. Agaknya masyarakat sipil tak mau kehilangan […]
