Demokrasi Lingkungan dan Anti SLAPP

 
  ICEL

Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) untuk Siapa?

Riuh penolakan terhadap RUU Cipta Kerja, sebelumnya beredar dengan judul RUU Cipta Lapangan Kerja saat ini masih bergema. Pasca informasi penyerahan draf resmi dari pihak eksekutif ke legislatif (DPR) pada 13 Februari lalu, beredar draf UU yang segera dikritisi oleh berbagai elemen masyarakat sipil sesuai pengalaman dan keahlian masing-masing. Agaknya masyarakat sipil tak mau kehilangan […]

 
  ICEL

Refleksi Hari Tata Ruang Nasional

8 November ditetapkan sebagai Hari Tata Ruang Nasional dalam Keputusan Presiden No. 28 tahun 2013. Hari ini seharusnya menjadi refleksi atas penataan ruang selama ini. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, dengan: a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; […]

 
  ICEL

Masih Rendahnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Sektor Hutan dan Lahan

Jakarta – Sudah 11 tahun UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berlaku, namun implementasinya diwarnai dengan berbagai tantangan dan hambatan antara lain terkait waktu yang begitu lama untuk memperoleh informasi maupun eksekusi putusan pengadilan. Padahal, UU KIP memegang prinsip setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, […]

 
  ICEL

Simposium “Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia”

Jakarta – Senin (05/08/2019).  Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Forest Watch Indonesia (FWI), Publish What You Pay (PYWP), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Kode Inisiatif bersama-sama mengadakan Simposium “Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia”, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Dalam […]

 
  ICEL

Penerbitan IMB dan Janji Manis Kampanye Anis Baswedan

Jakarta – Penerbitan IMB bagi 932 bangunan di Pulau D yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan kecaman keras dari aktivis lingkungan. Penerbitan IMB dinilai merupakan preseden buruk dalam mengambil kebijakan. Selain itu, penghentian reklamasi kala kontestasi politik beberapa tahun lalu terkesan hanya menjadi sekedar janji manis. Salah satu alasan Gubernur DKI Jakarta […]

 
  ICEL

ICEL Mendesak Komisi Informasi Pusat untuk Lebih Aktif Merespons Isu-Isu Aktual

Menteng-Jumat, 16 Mei 2019. Menanggapi berbagai persoalan keterbukaan informasi yang ramai di media massa, ICEL mengundang Komisi Informasi Pusat dan anggota Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) untuk berdiskusi. Diskusi yang santai namun serius ini membahas isu populer seputar keterbukaan informasi HGU mulai dari pengabaian putusan Mahkamah Agung oleh Kementerian ATR/BPN yang kembali mencuat pasca […]