Memahami Strategi Anti SLAPP Yang Dapat Ditempuh

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) adalah strategi untuk menghentikan atau menghukum warga negara yang menggunakan hak politik mereka dengan tujuan mengalihkan perhatian publik dari isu publik menjadi ranah privat. Di Indonesia, kasus SLAPP berkembang dengan signifikan dengan tren "kriminalisasi" menempati bentuk pelanggaran yang paling sering digunakan dalam menghambat hak masyarakat untuk dapat berperan serta. WALHI mencatat bahwa sepanjang tahun 2014, 173 pembela hak asasi manusia di sektor lingkungan dan sumber daya alam ditangkap (dikriminalisasi), dimana tujuh dilecehkan dan dua orang meninggal dunia. Temuan ini berlanjut dimana hingga tahun 2018, angka korban kriminalisasi SLAPP bagi pejuang lingkungan hidup naik hingga 163 orang. 

Video ini menjabarkan cara-cara hukum yang dapat ditempuh dan dimanfaatkan oleh korban manakala dihadapkan pada kasus SLAPP 

 

Mendorong Penataan Regulasi Anti SLAPP di Indonesia

Ancaman represi terhadap partisipasi publik di alam demokrasi 

Esensi dasar dari gagasan demokrasi adalah pemahaman jika kekuasaan itu berasal dari rakyat. Oleh sebab itu, penentuan arah dari penyelenggaraan negara harus memperhatikan kehendak rakyat.[1] Maka dari itu, dalam negara demokrasi partisipasi publik menjadi esensial. Bukan hanya sebagai bentuk kontrol publik agar pengambilan kebijakan tidak sewenang-wenang tetapi partisipasi publik yang dilakukan oleh warga negara dapat menjadi jalan yang membantu melindungi kebebasan, memastikan keadilan dan kesetaraan dan juga meningkatkan kualitas hidup warga negara.[2] 

Namun fakta yang terjadi bertolak belakang dari  obyektif tersebut. Partisipasi publik dalam bentuk kritik atau penyampaian pendapat kerap dibayangi oleh ancaman represi. Tren ini terlihat oleh laporan Freedom House (2021), yang menyoroti perkembangan indeks demokrasi di Indonesia yang saat ini masih tergolong sebagai negara demokrasi setengah bebas (partly free).[3] Salah satu indikator yang digunakan dalam laporan tersebut adalah mengenai kebebasan individu untuk mengekspresikan pandangan pribadi mengenai politik atau topik sensitif lainnya tanpa takut akan pengawasan atau pembalasan. Dalam sektor ini terlihat jika Indonesia justru mengalami kemunduran.[4] 

Represi yang terjadi terhadap partisipasi publik terjadi dalam banyak konteks. Di dalam ruang digital misalnya, Koalisi Masyarakat Sipil mencatat ancaman represi di ruang digital kerap menggunakan jeratan UU ITE terkait pasal tentang pencemaran nama baik, konten asusila hingga ujaran kebencian. Ancaman secara mayoritas kerap menyasar pada kalangan aktivis, jurnalis, dan masyarakat yang kritis,[5] yang merupakan komponen masyarakat yang secara aktif melakukan partisipasi publik. 

Salah satu hal yang juga sangat mengkhawatirkan adalah represi terhadap pejuang lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana mereka dibayangi ancaman Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). SLAPP sendiri merupakan bentuk penggunaan instrumen hukum untuk mengkriminalisasi pejuang lingkungan. Preseden kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan diantaranya adalah vonis 5 —6 bulan terhadap petani di Indramayu yang dituduh melakukan pemasangan bendera nasional Indonesia secara terbalik ketika melakukan selebrasi kemenangan warga pasca dicabutnya izin PLTU Indramayu .[6] Selanjutnya Vonis 4 tahun penjara terhadap Budi Pego atas tuduhan membentangkan spanduk palu arit saat melakukan unjuk rasa penolakan terhadap tambang emas, sehingga ia didakwa dengan pasal penyebaran ajaran komunisme.[7] Kriminalisasi ini bukan hanya menimpa pejuang lingkungan yang vokal dan mengorganisir gerakan penolakan terhadap perusakan lingkungan, tetapi juga menyasar ahli yang menjadi saksi di dalam persidangan kasus menyangkut lingkungan. Terdapat pula sederet akademisi yang bertindak sebagai saksi ahli digugat atas kesaksian keahlian yang mereka berikan di pengadilan. Diantaranya adalah gugatan perdata terhadap Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo, dan juga gugatan perdata terhadap dosen IPB Basuki Wasis.[8] 

Hal ini menunjukkan partisipasi publik masih dibayangi oleh ancaman. Padahal perlindungan terhadap hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang sudah semestinya dijamin perlindungannya oleh negara. Tidak adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersebut sama saja menutup kanal partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. 

  

Melakukan penataan regulasi Anti-SLAPP di tingkat substansi dan struktur hukum 

Merujuk pada pemikiran Lawrence M. Friedman, terdapat tiga komponen utama sebagai prasyarat efektif dari berjalannya hukum.  Pertama adalah Struktur Hukum (Legal Structure) yang merujuk pada institusi dan seperangkat penegak hukum; Kedua Substansi Hukum (Legal Substance) yang merujuk pada aturan dan norma-norma yang dibuat oleh pembentuk hukum; dan ketiga adalah Budaya Hukum (Legal Culture) yang merujuk pada kepercayaan, aspirasi dan harapan masyarakat terhadap hukum.[9] Ketiga elemen tersebut memiliki kaitan antara satu sama lain. Secara metaforis, struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin, substansi hukum sebagai produk yang dihasilkan dari mesin, dan budaya hukum adalah orang yang akan memanfaatkan produk yang telah dihasilkan oleh mesin tersebut. Oleh sebab itu, harmonisasi dari ketiga elemen sistem hukum tersebut menjadi prasyarat efektifnya penegakkan hukum.[10] 

Regulasi mengenai Anti-SLAPP sendiri secara yuridis normatif telah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni pada Pasal 66. Lebih lanjut secara teknis diruang pengadilan, Anti SLAPP diatur lebih lanjut pula dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Namun nyatanya ancaman dan represi terhadap aktivis lingkungan berbentuk kriminalisasi menggunakan instrumen hukum masih masif. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, dalam catatan WALHI sepanjang tahun 2014 hingga 2018 setidaknya terdapat 723 kasus kriminalisasi menimpa masyarakat yang tengah memperjuangkan hidupnya.[11] Herlambang P Wiratman sebagaimana dilansir Kompas juga menyampaikan kritiknya terhadap ketentuan regulasi eksisting mengenai perlindungan terhadap pejuang lingkungan. Menurutnya ketentuan yang ada masih belum memadai dalam melindungi pejuang lingkungan, utamanya di tengah semakin masifnya serangan, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap mereka.[12] 

Beberapa problematika terhadap regulasi Anti-SLAPP yang sudah eksis terdapat di dalam struktur dan substansi hukum. Pertama, dalam kaitannya dengan struktur hukum, perlu dilakukan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum dimulai dari Polisi, Jaksa, hingga Hakim berkaitan dengan penegakkan hukum tentang Anti-SLAPP.[13] Peningkatan kapasitas ini dilakukan secara paralel dengan penerbitan aturan internal kelembagaan dari Aparat Penegak Hukum guna operasionalisasi Anti SLAPP. Misalnya Kejaksaan Agung menerbitkan instrumen agar tidak memproses hukum apabila tuntutan tersebut memiliki kaitan dengan upaya penjegalan advokasi lingkungan.[14] Kedua, pada aspek substansi hukum perlu didorong adanya penataan regulasi Anti-SLAPP. Idealnya regulasi Anti-SLAPP dimuat di dalam Hukum Acara Perdata maupun Pidana. Pengintegrasian Anti-SLAPP ke dalam hukum acara Pidana misalnya, bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi penegak hukum di tiap tingkatan perkara untuk dapat mengidentifikasi dan menggugurkan perkara apabila dikategorikan sebagai perkara SLAPP agar perkara tidak dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Secara konkrit, gagasan pengintegrasian Anti-SLAPP ke dalam hukum acara harus dapat memungkinkan digugurkannya perkara SLAPP, bahkan sejak tahap penyidikan. Artinya perlu ada dasar hukum secara konkrit bagi aparat kepolisian dan kejaksaan untuk dapat menggugurkan perkara apabila suatu kasus teridentifikasi sebagai perkara SLAPP. 

Apabila kasus telah masuk pada tahap persidangan, sebagaimana telah dijamin oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013,[15] maka terdakwa dapat menggunakan argumentasi SLAPP dalam provisi, eksepsi maupun gugatan rekonvensi (dalam perkara perdata) dan pembelaan (dalam perkara pidana) dan hakim harus memutusnya dalam putusan sela. Pengaturan ini perlu dikuatkan dalam level Peraturan Mahkmah Agung (Perma) untuk memberikan daya dorong yang kuat  bagi hakim untuk mengoperasionalisasikannya. 

Lebih lanjut, optimalisasi peran Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat juga penting untuk didorong. Peraturan Menteri ini dapat difungsikan untuk dapat langsung menghentikan perkara yang teridentifikasi SLAPP bagi penyidik KLHK, maupun untuk dapat memberikan rekomendasi bagi institusi aparat penegak hukum lainnya bahwa menurut kacamata KLHK perkara tersebut tergolong sebagai perkara SLAPP. Selain itu, dapat pula diatur bahwa untuk kasus-kasus berkarakter SLAPP dapat memanfaatkan mekanisme ORES. (Fatimah dan Chenny) 

  

  

  

Daftar Pustaka 

Aktivisual, “Memperkuat Aturan Perlindungan Pejuang Lingkungan”, https://aktivisual.org/infografis/penguatan-aturan-anti-slapp/#_ftn2., diakses pada 13 Agustus 2021. 

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM. Diedit oleh Zainal A.M. Husein. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. 

CNN Indonesia, “Walhi Demo Jokowi Soal Kriminalisasi Pejuang Lingkungan”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181211132215-20-352736/walhi-demo-jokowi-soal-kriminalisasi-pejuang-lingkungan., diakses pada 13 Agustus 2021. 

Fitra Moerat Ramadhan, “Daftar Aktivis Hingga Jurnalis yang Terseret UU ITE”, Tempo, https://grafis.tempo.co/read/2549/daftar-aktivis-hingga-jurnalis-yang-terseret-uu-ite., diakses pada 13 Agustus 2021. 

Freedom House, https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020., diakses pada 13 Agustus 2021. 

Friedman, Lawrence. American Law: An Introduction. New York, London: W.W. Norton & Company, 1984. 

ICEL, "Saksi Ahli Digugat, Kebebasan Akademik Terancam", https://icel.or.id/berita/saksi-ahli-digugat-kebebasan-akademik-terancam/., diakses pada 13 Agustus 2021. 

____. “Pemasangan Bendera Merah Putih Terbalik Divonis 5 - 6 Bulan”, https://icel.or.id/berita/pemasang-bendera-merah-putih-terbalik-divonis-5-6-bulan/., diakses pada 13 Agustus 2021. 

____. “Penegak Hukum Agar Cegah Kriminalisasi Pembela Lingkungan”, https://icel.or.id/berita/penegak-hukum-agar-cegah-kriminalisasi-pembela-lingkungan/., diakses pada 13 Agustus 2021. 

Kompas,  “Pembela Lingkungan Belum Terlindungi”, https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/01/11/pembela-lingkungan-belum-terlindungi., diakses pada 13 Agustus 2021. 

Nabatchi, Tina, dan Leighninger, Matt. Public Participation for 21st Century Democracy. Hoboken: John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. Diakses pada 13, 2021. ProQuest Ebook Central. 

Pradipta Pandu, “Indonesia Perlu Mencontoh Aturan Anti-SLAPP dari Negara Lain”, Kompas, https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/04/23/indonesia-perlu-mencontoh-aturan-anti-slapp-dari-negara-lain., diakses pada 13 Agustus 2021. 

Tirto.id, “Kejanggalan Kasus ‘Palu Arit’ Terhadap Budi Pego”, https://tirto.id/kejanggalan-kasus-palu-arit-terhadap-budi-pego-dbLM., diakses pada 13 Agustus 2021. 

  

-- 

[1] Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, ed. Zainal A.M. Husein (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)., hlm. 241. 

[2] Tina Nabatchi, dan Matt Leighninger, M, Public Participation for 21st Century Democracy (Hoboken: John Wiley & Sons, Incorporated, 2015), diakses pada 13, 2021. ProQuest Ebook Central.,  hlm.4. 

[3] Lihat laporan Freedom House, https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020., diakses pada 13 Agustus 2021. 

[4] Ibid. 

[5] Fitra Moerat Ramadhan, “Daftar Aktivis Hingga Jurnalis yang Terseret UU ITE”, Tempo, https://grafis.tempo.co/read/2549/daftar-aktivis-hingga-jurnalis-yang-terseret-uu-ite., diakses pada 13 Agustus 2021. 

[6] ICEL, “Pemasangan Bendera Merah Putih Terbalik Divonis 5 - 6 Bulan”, https://icel.or.id/berita/pemasang-bendera-merah-putih-terbalik-divonis-5-6-bulan/., diakses pada 13 Agustus 2021. 

[7] Tirto.id, “Kejanggalan Kasus ‘Palu Arit’ Terhadap Budi Pego”, https://tirto.id/kejanggalan-kasus-palu-arit-terhadap-budi-pego-dbLM., diakses pada 13 Agustus 2021. 

[8] ICEL, "Saksi Ahli Digugat, Kebebasan Akademik Terancam", https://icel.or.id/berita/saksi-ahli-digugat-kebebasan-akademik-terancam/., diakses pada 13 Agustus 2021. 

[9] Lawrence Friedman, American Law: An Introduction (New York, London: W.W. Norton & Company, 1984)., hlm. 5-7. 

[10] Ibid., hlm 7. 

[11] CNN Indonesia, “Walhi Demo Jokowi Soal Kriminalisasi Pejuang Lingkungan”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181211132215-20-352736/walhi-demo-jokowi-soal-kriminalisasi-pejuang-lingkungan., diakses pada 13 Agustus 2021. 

[12] Kompas,  “Pembela Lingkungan Belum Terlindungi”, https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/01/11/pembela-lingkungan-belum-terlindungi., diakses pada 13 Agustus 2021. 

[13] Pradipta Pandu, “Indonesia Perlu Mencontoh Aturan Anti-SLAPP dari Negara Lain”, Kompas, https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/04/23/indonesia-perlu-mencontoh-aturan-anti-slapp-dari-negara-lain., diakses pada 13 Agustus 2021. 

[14] ICEL, “Penegak Hukum Agar Cegah Kriminalisasi Pembela Lingkungan”, https://icel.or.id/berita/penegak-hukum-agar-cegah-kriminalisasi-pembela-lingkungan/., diakses pada 13 Agustus 2021. 

[15] Dikutip dari Aktivisual, “Memperkuat Aturan Perlindungan Pejuang Lingkungan”, https://aktivisual.org/infografis/penguatan-aturan-anti-slapp/#_ftn2., diakses pada 13 Agustus 2021. 

 

Pekerjaan Rumah Eksekusi Putusan dan Angin Segar bagi Pemulihan Lingkungan Hidup

Pada 19 Oktober 2020 lalu, Mahkamah Agung memutus kasus kebakaran hutan dan lahan di tingkat peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP). Artinya, kasus ini telah berkekuatan hukum tetap/in kracht van gewijsde. Singkat cerita, kasus PT JJP digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan diputuskan pada pengadilan tingkat pertama di tahun 2016 dengan ganti rugi lingkungan sejumlah Rp7,1 miliar dan pemulihan sejumlah Rp22 miliar.

 

Kemudian, KLHK mengajukan banding pada 2017 dengan ganti rugi lingkungan sejumlah Rp119 miliar dan pemulihan sejumlah Rp371 miliar (total Rp490 miliar) yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi. Tak terima dengan putusan banding, PT JJP mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 2018, tetapi ditolak. Sampai akhirnya, PT JJP mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.[1]

 

Kemenangan KLHK atas Peninjauan Kembali ini perlu diapresiasi karena merupakan kemenangan yang tidak mudah dalam prosesnya. Para ahli yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sempat mengalami SLAPP (strategic lawsuit against public participation) berupa gugatan strategis dari PT JJP. Selain itu, kasus yang telah berkekuatan hukum tetap ini, berarti menambah harapan bagi pemulihan lingkungan hidup yang rusak di Riau dengan pelaksanaan putusan.

 

Lebih lanjut, pelaksanaan putusan dalam perkara perdata sejatinya bersifat sukarela. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan, maka pihak yang menang dapat meminta pengadilan untuk mengeksekusi putusan tersebut. Namun, eksekusi putusan lingkungan hidup masih merupakan pekerjaan rumah karena memiliki tantangan sendiri sebagai rangkaian penegakan hukum lingkungan hidup.

 

Pertama, hukum acara perdata masih menggunakan Herzien Inlandsch Reglement/HIR, sehingga wajar muncul kebingungan bagi para aparat penegak hukum untuk mengimplementasikannya. Kedua, ketiadaan rencana pemulihan membuat pelaksanaan putusan atau eksekusi putusan tertunda karena harus membuat rencana pemulihan tersebut terlebih dahulu. Ketiga, pembayaran ganti kerugian lingkungan hidup merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (vide pasal 8 ayat (1) Permen LHK 7/2014). Sehingga, PNBP ini nantinya akan disetorkan ke kas negara (vide pasal 8 ayat (2) Permen LHK 7/2014). Hal ini membawa kritik apakah lingkungan hidup yang rusak akan dipulihkan kembali jika dananya masuk ke dalam kas negara tanpa adanya earmarking/penandaan pada dana tersebut.

 

Di sisi lain, pada tahun 2018 lalu presiden telah menerbitkan peraturan presiden No. 77 tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Peraturan ini mengatur sebuah badan yang akan mengelola dana lingkungan hidup yang membawa angin segar dalam pemulihan lingkungan hidup. Bayangannya, badan ini akan berfungsi seperti lembaga wali amanat/trust fund yang akan mengelola dana lingkungan hidup, termasuk dana kerugian lingkungan hidup dan dana pemulihan. Hal ini dimungkinkan sebab lembaga ini menghimpun dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 Perpres 77/2008).

 

Harapannya dana dari ganti kerugian lingkungan hidup dan dana pemulihan yang masuk ke kas negara dan menjadi APBN dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kebutuhan lingkungan hidup. Seharusnya, dana ganti kerugian lingkungan hidup dan dana pemulihan dapat langsung dikelola oleh lembaga ini sebagai dana yang terhimpun dari sumber dana lainnya.

 

Saat ini, badan tersebut sedang dalam masa transisi dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) yang berada di bawah KLHK menjadi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.[2] BPDLH diharapkan dapat menjadi badan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif dalam pengelolaan dana lingkungan hidup, khususnya dalam pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup. (Marsya)

--

[1] Andi Saputra, “16 Alasan MA Hukum Rp490 M ke Perusahaan Sawit Pembakar Hutan Riau,” https://news.detik.com/berita/d-5257350/16-alasan-ma-hukum-rp-490-m-ke-perusahaan-sawit-pembakar-hutan-riau/1, diakses pada 17 November 2020.

[2] Admin, “BLU Pusat P2H Berubah Menjadi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH),” https://blup3h.id/blu-pusat-p2h-berubah-menjadi-badan-pengeloa-dana-lingkungan-hidup-bpdlh/, diakses pada 18 November 2020

Omnibus Law Ditengah Pandemi Covid-19

Pada tanggal 30 Maret 2020, DPR RI memutuskan menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan III, meskipun virus corona (Covid-19) sedang mewabah di Indonesia. Perlu diketahui bahwa, virus Covid-19 ini telah menyerang hampir seluruh negara tak terkecuali di Indonesia dengan korban kematian yang cukup besar. Kompas.com pada tanggal 03 April 2020 mencatat, ada 170 pasien meninggal setelah dinyatakan positif Covid-19. Untuk mengatasi bertambahnya korban, pemerintah menghimbau masyarakat membatasi aktivitas diluar rumah dan tidak melakukan kegiatan yang melibatkan khalayak ramai.
 

DPR RI, yang merupakan perwakilan rakyat Indonesia, harus memperhatikan seruan dan masukan masyarakat demi terciptanya kondisi aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat. Sayangnya, tugas utama sebagai penampung aspirasi rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ketika tuntutan buruh dan berbagai elemen organisasi masyarakat, yang menyerukan tunda pembahasan Omnibus Law di tengah pandemik Covid-19 ini dan DPR RI fokus menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan dalam penanganan Covid-19,  tuntutan tersebut tidak didengarkan oleh anggota dewan yang terhormat.

Ketua DPR RIPuan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di parlemen tetap akan tetap dilakukan sesuai mekanisme[1] walaupun ditengah pandemi Covid-19 ini. DPR RI sungguh tak memiliki hati nurani memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja ditengah pandemi ini.

Pernyataan Puan Maharani membuat masyarakat sipil kecewa. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras sikap DPR RI yang telah menyepakati Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk dibahas di Badan Legislasi (Baleg) di tengah pandemi Covid-19. KSPI berencana akan menggelar aksi di depan DPR RI pada pertengahan April 2020 yang akan melibatkan 50.000 buruh se-Jabodetabek[2].

“ICEL mencatat di dalam Omnibus Law terdapat banyak sekali kelemahan dan catat prosedur dan cacat substansi. Jika memang DPR RI akan membahas ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dari awal mekanismenya saja sudah salah karena tidak melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan di tingkat eksekutif dan kini bisa terulang lagi saat dibahas di tingkat DPR", ujar Direktur Eksekutif ICEL Raynaldo Sembiring saat melakukan konferensi pers secara daring pada tanggal 2 Maret 2020 bersama dengan Walhi dan Greenpeace.

“Selain itu, banyak sekali pasal yang bermasalah didalam RUU Cipta Kerja ini. RUU ini juga tidak hanya merugikan satu atau dua orang kelompok saja, tetapi seluruh masyarakat akan berdampak, karena RUU seluruh sektor semuanya masuk. Sesuai dengan namanya sebagai RUU sapu jagad”, ujar Raynaldo kembali.

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial WalhiWahyu Pradana menyatakan bahwa DPR RI telah melanggar seruan Presiden untuk bekerja dari rumah dan tidak mengadakan pertemuan dengan melibatkan banyak orang. DPR RI juga telah banyak melukai hati masyarakat karena tidak mengindahkan permintaan masyarakat untuk menunda membahas RUU Cipta Kerja di tengah Covid-19 ini. Di mana hati DPR yang memaksakan pembahasan regulasi yang banyak ditolak oleh masyarakat, saat negara sedang berjuang menghadapi wabah corona?

Kembali ke RUU Cipta Kerja. Mengapa pembahasan RUU Cipta Kerja ini harus ditolak? Berikut tambahan kritikPenulis pada bidang perkebunan.

 Melongok RUU Cipta Kerja Pada Bidang Perkebunan

Untuk mempermudah dan mempercepat laju pertumbuhan investasi di Indonesia, pemerintah merancang sebuah kebijakan/regulasi, yang dibentuk untuk menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang telah berlaku (Omnibus Law). Pemerintah mengklaim bahwa, regulasi yang telah ada selama ini menjadi penyebab terhambatnya kemudahan berusaha di Indonesia.

Untuk menyusun Naskah Akademik (NA), penyusun mewawancarai tiga narasumber yakni para pakar, akademisi maupun pelaku usaha. Sayangnya, penyusun tidak melibatkan narasumber dari organisasi masyarakat sipil. Mengapa perwakilan dari organisasi masyarakat tidak dilibatkan? Apakah para pelaku pekerja, dan masyarakat ini tidak ahlinya? Tidak pakar? Sehingga mereka tidak berhak untuk dilibatkan sebagai pelengkap hasil analisis p penyusun NA ini.

Analogi kelas pekerja, memang telah lama terbangun sebagai kelas pekerja bawah sejak terjadinya revolusi industri, sehingga kelas pekerja dinilai tidak layak untuk membahas sebuah mahakarya penarik investor ini di Indonesia. Apa lagi “katanya” kelas pekerja di Indonesia banyak maunya.

Untuk lebih memahami terkait Omnibus Law, Penulis mengutip bahasan dari laman hukumonline.com yakni, Omnibus Law merupakan satu regulasi yang dibentuk untuk menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang telah berlaku. Konsep ini bisa saja hanya menggantikan beberapa pasal di satu regulasi dan saat bersamaan mencabut seluruh isi regulasi lain. Artinya, Omnibus Law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapu jagat.

RUU Cipta Kerja juga menuai kritik lainnya oleh masyarakat sipil salah satunya terkait dimana UU dapat diganti oleh sebuah PP. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD[3] menyatakan kepada awak media bahwa ada kemungkinan penyusun RUU tersebut salah melakukan pengetikan. Terlepas dari berbagai kecurigaan adanya kesengajaan terkait Pasal ini, Penulis berpendapat sekalipun memang betul teradapat kesalahan dalam pengetikan tentu akan wajar saja mengingat pengerjaannya dikebut dalam waktu 100 hari.

Selain RUU ini menyasar para investor, para pekerja kelas bawah, dan lingkungan, RUU Cipta Kerja ini juga menyasar peraturan terkait perkebunan/pertanian (sebenarnya dari seluruh materi muatan RUU Cipta Kerja, terdapat pendelegasian lebih kurang 493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden, dan 4 Peraturan Daerah). Catatan dari peneliti Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) terkait perkebunan/pertanian cukup membuat penulis terkejut dimana RUU Cipta Kerja ini banyak menghilangkan pertimbangan-pertimbangan dari UU Perkebunan sebelumnya.

Salah satunya terhadap Pasal 30 angka 1 mengenai perubahan terhadap Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimana telah menghilangkan pertimbangan-pertimbangan terkait penetapan batasan luas. Pertimbangan tersebut yakni a. Jenis tanaman; b. Ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat; c. Modal; d. Kapasitas pabrik; e. Tingkat kepadatan penduduk; f. Pola pengembangan usaha; g. Kondisi geografis; h. Perkembangan teknologi; dan i. Pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

Sehingga pasal ini berpotensi mengambil alih kawasan-kawasan yang bukan diperuntukkan untuk usaha perkebunan.

Sebelum adanya perubahan dan penghilangan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada RUU Cipta Kerja, jauh sebelum itu kasus-kasus pengambilan alih kawasan yang bukan diperuntukkan untuk perkebunan telah lama bergema. Mulai dari masa orde baru, hingga revolusi industri 4.0 saat ini. Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih penguasaan tanah di Indonesia, karena adanya dua hukum yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah.

Masyarakat dan pemerintah saling klaim hak atas tanah/hutan. Masing-masing pihak hanya mengakui keberadaan satu hukum demi kepentingannya. Di Indonesia hukum negara dianggap memiliki posisi yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam dibandingkan hukum adat. Seringkali negara mengambil kebijakan sepihak dalam pengelolaan sumber daya alam tanpa melibatkan masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam tersebut[4]. Sehingga kasus-kasus perampasan lahan oleh pemerintah kerap terjadi.

Pada catatan akhir tahun 2018, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan konflik tanah menyebar di seluruh Indonesia. Konflik ini didominasi oleh Provinsi Riau, Sumatera Utara dan Jawa Barat sejak tahun 2014. Luas konflik tanah sendiri mencapai 807.177 hektare dengan didominasi sektor perkebunan sawit yakni mencapai 591.640 hektare. Lainnya adalah kehutanan (65 ribu hektare); pesisir (54 ribu hektare); dan pertambangan (49 ribu hektare)[5]. KPA menilai tingginya angka konflik agraria merupakan bentuk upaya perampasan hak rakyat atas tanah, baik oleh negara maupun pemilik modal yang berkolaborasi dengan penguasa.

Mau sehebat apapun Omnibus Law ini dibentuk oleh pemerintah, jika ujung-ujungnya perampasan lahan dan konflik agraria belum dapat diatasi apa gunanya Omnibus Law ini dibahas.  (Dona)

*Penulis merupakan Staf Media dan Komunikasi ICEL.

 

 

[1] Tsarina Maharani, "Puan Pastikan Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja di DPR Jalan Terus", diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/03/30/17090581/puan-pastikan-pembahasan-omnibus-law-cipta-kerja-di-dpr-jalan-terus pada tanggal 31 Maret 2020.

[2] Nur Azizah Rizki Astuti, "KSPI Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Pembahasan RUU Cipta Kerja di Tengah Corona" diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4963389/kspi-akan-gelar-aksi-di-dpr-tolak-pembahasan-ruu-cipta-kerja-di-tengah-corona pada tanggal 03 maret 2020.

[3] Kadek Melda Luxiana, "Omnibus Law Sebut Jokowi Bisa Ubah UU Via PP, Mahfud: Mungkin Keliru Ketik" diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4902268/omnibus-law-sebut-jokowi-bisa-ubah-uu-via-pp-mahfud-mungkin-keliru-ketik pada tanggal 31 Maret 2020.

[4] Abdul Mutolib, "Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat)  Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 12, No. 3 (Desember 2015): Hal. 213-225.

[5]CNN Indonesia, ”Konflik Agraria di Era Jokowi: 41 Orang Tewas, 546 Dianiaya” diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190104084604-20-358395/konflik-agraria-di-era-jokowi-41-orang-tewas-546-dianiaya pada tanggal 25 Maret 2020.

SEMES7A: “Tuhan, Manusia, dan Perubahan Iklim”

“Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, saat ini bumi kita sedang sakit karena bumi kita ini telah berubah,”

 

Begitu sekelumit penyampaian khotbah keagamaan dari Romo Marselus Hasan dalam film Semes7a yang disutradarai oleh Chairun Nissa dan diproduseri oleh aktor terkenal Indonesia Nicholas Saputra. Romo Marselus adalah seorang tokoh agama Katolik di Bea Muring, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ketika Romo Marselus menapaki kakinya di Desa Bea Muring, desa tersebut belum teraliri listrik, sehingga masyarakat terpaksa menggunakan generator sebagai sumbernya. Namun permasalahan generator genset menimbulkan polusi udara dan polusi suara (berisik) serta membutuhkan bahan bakar fosil yang harganya lumayan mahal di desa tersebut. Bersama warga, Romo Marselus secara mandiri membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro untuk mengurangi emisi berbahaya yang keluar dari generator.

Dari Sabang, cerita yang sama juga mengalir syahdu. Bagaimana tidak, biasanya pada surat kabar kita selalu disuguhi terhadap konflik antar manusia dengan gajah. Dan para mamalia besar itu selalu diusir secara paksa, karena digolongkan hama dalam dunia perkebunan. Namun seorang imam di Desa Pameu, Aceh mengingatkan penduduk setempat bahwa penebangan hutan merupakan salah satu faktor yang mempercepat terjadinya pemanasan global dan berdampak pada kerusakan habitat alami gajah liar. Tidak ada solusi lain selain meminta pertolongan oleh Tuhan. Menakut-nakuti ataupun diracun bukan merupakan jalan keluar yang baik yang harus dilakukan oleh manusia, sebab sejatinya gajah merupakan makhluk tuhan yang harus tetap dijaga dan dilindungi.

Bali, perayaan nyepi mampu mengurangi emisi gas buang sebesar 20.183 juta ton. Tjokorda Raka Kerthyasa tokoh budaya di Ubud, Bali dan bersama segenap umat Hindu menjadikan momentum Hari Raya Nyepi sebagai hari istirahat alam semesta. Nyepi memiliki filosofi dimana umat Hindu memohon kepada Tuhan, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, untuk melakukan penyucian Buana Alit (manusia) dan Buana Agung (alam dan seluruh isinya). Nyepi mengandung arti sepi atau sunyi, dan dirayakan setiap 1 tahun saka (tahun baru Saka). Pada saat Nyepi tidak boleh melakukan aktivitas seperti pada umumnya, seperti keluar rumah (kecuali sakit dan perlu berobat), menyalakan lampu, bekerja dan sebagainya. Dan tujuannya adalah agar tercipta suasana sepi, sepi dari hiruk pikuknya kehidupan dan sepi dari semua nafsu atau keserakahan sifat manusia untuk menyucikan Bhuwana Agung (alam semesta) dan Bhuwana Alit (manusia).

Film Semes7a ini merefleksikan kembali bahwa di dalam kehidupan manusia harus ada keseimbangan kehidupan. Dalam sebuah buku filsafat, keseimbangan kehidupan dituangkan dalam narasi Segitiga Keseimbangan: Tuhan, Alam dan Manusia. Dimana Tuhan sebagai sisi yang terletak paling atas, manusia dan lingkungan terletak pada bagian sisi paling bawah sebagai penjaga keseimbangan antara tuhan dan makhluk ciptaannya.

Keraf dalam bukunya yang berjudul “Etika Lingkungan Hidup” menuliskan bahwa masyarakat adat di seluruh dunia yang memandang dirinya (manusia), alam dan relasi diantara keduanya dalam perspektif religius dan perspektif spiritual, maka alam dipahami sebagai bagian yang sakral atau kudus. Agama dihayati oleh masyarakat adat sebagai sebuah cara hidup dengan tujuan untuk menata seluruh hidup manusia dalam relasi yang harmonis dengan sesama manusia dan alam. Dan ini sangat berpengaruh besar terhadap perilaku manusia. Bahkan sikap batin yang paling tersembunyi di lubuk hatinya harus ditempatkan dalam konteks yang sakral dalam spiritualitas.

Namun sejak kapan manusia mulai terdegradasi dari keharmonisan tersebut? Keraf menulisnya secara gamblang dalam bukunya, bahwa krisis lingkungan hidup global yang kita alami saat ini bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia mengenai dirinya, alam, dan tempat manusia di dalam keseluruhan ekosistem. Manusia keliru memandang alam, dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya.

Keraf juga menyatakan bahwa kesalahan pandang manusia ini bersumber dari etika antroposentrisme, dimana manusia memandang dirinya sebagai pusat alam semesta. Dan hanya manusia yang memiliki nilai, sementara alam dan segala isinya sekadar alat bagi pemuasan kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Bahkan manusia dipahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja terhadap alam. Cara pandang seperti ini melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam dan segala isinya yang dianggap tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.

Film Semes7a ini sangat layak sekali untuk ditonton, dan direnungkan untuk lebih menghormati alam semesta dan lingkungannya. (Dona)

Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) untuk Siapa?

Riuh penolakan terhadap RUU Cipta Kerja, sebelumnya beredar dengan judul RUU Cipta Lapangan Kerja saat ini masih bergema. Pasca informasi penyerahan draf resmi dari pihak eksekutif ke legislatif (DPR) pada 13 Februari lalu, beredar draf UU yang segera dikritisi oleh berbagai elemen masyarakat sipil sesuai pengalaman dan keahlian masing-masing. Agaknya masyarakat sipil tak mau kehilangan kesempatan untuk kesekian kalinya dalam memberikan pendapat.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) misalnya langsung menganalisa berbagai perubahan yang berdampak pada lingkungan hidup dan sumber daya alam. Beberapa isu yang menjadi catatan penting antara lain terkait perizinan berbasis risiko, isu kewenangan dalam perizinan pertambangan dan pertanian (perkebunan), mekanisme penyelesaian timpang tindih kawasan hutan, kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan ketenagalistrikan, dan kewenangan PP untuk mengubah ketentuan undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini. (lebih lanjut dapat dilihat di: Catatan Atas RUU Cipta Kerja)

Tak hanya terkait dengan persoalan lingkungan, kritik juga datang dari berbagai pihak seperti persoalan regulasi yang dinilai bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan serta konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam rilis Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), persoalan paten yang dinilai merugikan pemilik paten non investor sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Kesowo Ketua Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas[1], juga oleh kalangan buruh yang mempersoalkan perihal upah.

Tentu lazim dalam suatu kebijakan banyak pro dan kontra. Namun demikian, apabila suatu kebijakan mengatur berbagai aspek kehidupan dan mempengaruhi berbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda, tentunya Pemerintah layak mendengar aspirasi dari berbagai kelompok tersebut, bukan hanya sekelompok mayoritas saja. Pertanyaannya, sudahkah Pemerintah mendengar? Sudahkah ada ruang untuk bersuara dalam diskusi-diskusi perumusan RUU Cipta Kerja (dan mungkin Omnibus Law lain yang akan berdampak pada berbagai sektor)?

Masih hangat dalam ingatan saat protes terhadap Omnibus Law direspons oleh Ibu Puan Maharani yang menyatakan bahwa RUU yang tengah beredar tidak valid karena bukan merupakan draf resmi[2]. Lalu, di mana draf resminya? Pemerintah pada waktu itu menyatakan draf akan dibuka kepada publik saat sudah resmi disampaikan ke DPR. Namun demikian, draf resmi yang dirilis oleh Pemerintah si pemberi naskah ataupun oleh DPR si penerima naskah tak kunjung muncul. Lantas, dari mana kritikus bisa mengkritik apabila draf resminya belum ada? Ya, sama dengan kejadian seperti akhir tahun 2019 silam, tentunya draf-draf yang diklaim sebagai draf resmi bermunculan di media sosial dan whatsapp group. Entah siapa yang mengedarkan pertama kalinya. Pejuang anonim yang berusaha memberikan akses kepada publik atau bisa jadi pula pihak yang memiliki niat terselubung lainnya.

Semua yang merasa kepentingannya terusik bergegas memberikan catatan, meskipun belum ada sinyal apakah RUU yang beredar sudah merupakan draf final atau tidak. Tidakkah masyarakat trauma dengan respons dari pembuat kebijakan beberapa waktu yang lalu? Satu-satunya alasan yang dapat dipahami adalah masyarakat takut terlambat. Masyarakat khawatir haknya untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 96 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apalagi, ada wacana RUU ini ditargetkan harus selesai dalam 100 hari kerja. Pasal 96 ayat (4) UU 12 Tahun 2011 ini jelas-jelas mengatur bahwa demi kemudahan masyarakat untuk memberikan masukan baik lisan maupun tulisan, setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Adapun istilah “masyarakat” di sini meliputi perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, termasuk kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Harus diakui, pemerintah belakangan ini tampak semakin tertutup terutama ketika berbicara soal Omnibus Law. Omnibus Law seperti RUU Cipta Kerja diklaim demi kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang dipangkas diharapkan mampu mempermudah investasi yang akhirnya akan menguntungkan masyarakat. Namun, jika dilihat dari proses yang sangat tertutup dan hanya melibatkan segelintir pihak tentunya menjadi tanda tanya kembali, masyarakat mana yang akan mendapatkan keuntungan dari Omnibus Law ini? Masyarakat yang pro terhadap lingkungan jelas memberikan banyak catatan. Masyarakat yang mengawal isu hukum dan kebijakan juga memiliki catatan mayor atas ke”salah kaprah”an yang muncul dari RUU yang disusun oleh tim terpilih. Kelompok buruh, sudah jelas menentang dengan berbagai aksi demo yang dilakukan. Masyarakat adat pun melayangkan protes. Demikian juga dengan kelompok yang peduli dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jadi, sekali lagi dapatkah pemerintah menyatakan masyarakat mana yang akan diuntungkan oleh pembahasan ini?

Naskah RUU yang ditargetkan selesai dalam waktu 100 hari kerja tersebut pun kemudian baru muncul pasca protes dari masyarakat sipil. Itu pun baru tersedia di laman website Kemenko Perekonomian tertanggal 15 Februari 2019. Sementara itu, hingga tulisan ini dimuat, Penulis belum menemukan naskah tersebut di laman website DPR yang menerima naskah pada tanggal 13 Februari. Padahal, UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur bahwa yang dimaksud dengan informasi publik bukan hanya informasi yang dihasilkan oleh Badan Publik, melainkan juga informasi yang diterima oleh Badan Publik. (Pasal 1 angka 2 UU KIP)

Tak berlebihan jika muncul anggapan jaminan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang diamanatkan oleh Pasal 28 huruf f UUD 1945 yang kemudian diterjemahkan lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan di dalam UU KIP masih jauh panggang dari api. Komisi Informasi Pusat tampaknya lebih memilih menyelesaikan sengketa informasi yang ada dibandingkan repot mengurus permasalahan minimnya informasi terkait Omnibus Law. Inisiatif keterbukaan seperti Open Government Partnership pun tampaknya belum memberikan dampak yang cukup positif bagi perkembangan keterbukaan sehingga Pemerintah dan DPR memilih pasif dalam merespons tuntutan-tuntutan masyarakat. Terbukti, DPR yang belum lama meresmikan inisiatif Open Parliament (Keterbukaan Parlemen) pun belum cukup pro aktif membuka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Apakah Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) juga untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat? Jika ya, maka izinkanlah masyarakat bersuara di ruang-ruang terbuka. Meski lelah, tentunya masyarakat masih menaruh harap tinggi kepada DPR untuk mau mendengar dan memberi ruang yang lebih untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena masyarakat bukan hanya pengusaha. (Astrid)

 

---

[1]Bambang Kesowo, “Pembonceng “Omnibus”, Kompas, https://bebas.kompas.id/baca/opini/2020/02/13/pembonceng-omnibus/, diakses pada 13 Februari 2020.

[2] Rolando F. Sihombing, “Ketua DPR: Omnibus Law yang Beredar Abal-abal, Jangan Terpengaruh”. Detik News, https://news.detik.com/berita/d-4868098/ketua-dpr-omnibus-law-yang-beredar-abal-abal-jangan-terpengaruh, diakses pada 13 Februari 2020.

Refleksi Hari Tata Ruang Nasional

8 November ditetapkan sebagai Hari Tata Ruang Nasional dalam Keputusan Presiden No. 28 tahun 2013. Hari ini seharusnya menjadi refleksi atas penataan ruang selama ini. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, dengan: a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c) terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Namun, nampaknya cita-cita tersebut masih jauh dari panggang. Pasalnya RTRW sebagai safeguard lingkungan hidup pertama masih sering dilangkahi bahkan diakali untuk melancarkan eksploitasi sumber daya alam. Contohnya saja Perda Riau No. 10 tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau yang cacat baik secara formal dan juga materiil. Secara formal, Gubernur Riau melangkahi sebuah syarat dalam menerbitkan perda ini, yaitu validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Seharusnya validasi KLHS dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetapi karena KLHS Perda RTRW Provinsi Riau masih memerlukan perbaikan maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dapat memvalidasinya.

Sedangkan secara materiil, Perda RTRW Provinsi Riau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di 3 aspek: 1) outline, 2) perhutanan sosial, dan 3) perlindungan ekosistem gambut. Pertama, pengaturan mengenai outline dalam Perda RTRW Provinsi Riau tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pengaturannya juga menyalahi tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Pengaturan outline ini berpotensi mempercepat. Kedua, Perda RTRW Provinsi Riau menambah syarat pengajuan perhutanan sosial dengan mensyaratkan rekomendasi gubernur dan pembahasan di DPRD yang sebetulnya tidak diperlukan. Penambahan syarat ini telah nyata menghambat akses wilayah kelola masyarakat di Provinsi Riau. Ketiga, Perda RTRW Provinsi Riau mengurangi kawasan lindung ekosistem gambut menjadi seluas 21.615 ha dari 4.972.482 ha kawasan lindung ekosistem gambut yang ditetapkan dalam 130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Pengurangan kawasan lindung ekosistem gambut ini tentunya berpotensi melanggengkan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

Masyarakat Riau, melalui Jikalahari dan Walhi, tentunya tidak diam saja mengetahui ketidakadilan ruang ini, mereka melakukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung pada Agustus lalu. Selang 2 bulan setelahnya, Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan uji materiil Perda Riau No. 10 tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau dengan nomor perkara 63P/HUM/2019. Walaupun sampai tulisan ini dibuat putusan tersebut belum dipublikasikan, putusan tersebut memberikan harapan bagi penataan ruang ke depannya. Putusan tersebut mewajibkan Gubernur Riau menyusun kembali RTRW Provinsi Riau karena kecacatan formal mengakibatkan suatu peraturan batal demi hukum. Penataan kembali RTRW Riau ini hendaknya mengindahkan asas a) keterpaduan, b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, c) keberlanjutan, d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, d) keterbukaan, e) kebersamaan dan kemitraan, f) pelindungan kepentingan umum, g) kepastian hukum dan keadilan; dan h) akuntabilitas.

(Marsya)

Masih Rendahnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Sektor Hutan dan Lahan

Jakarta – Sudah 11 tahun UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berlaku, namun implementasinya diwarnai dengan berbagai tantangan dan hambatan antara lain terkait waktu yang begitu lama untuk memperoleh informasi maupun eksekusi putusan pengadilan. Padahal, UU KIP memegang prinsip setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sejak 2011 saat program SETAPAK mulai dijalankan, kelompok masyarakat sipil yang bekerja untuk mendorong tata kelola hutan dan lahan yang baik, telah aktif memanfaatkan UU ini termasuk mendorong komisi informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai amanat UU KIP ini. 

Namun, pengalaman organisasi masyarakat sipil khususnya yang bergerak di bidang tata kelola hutan dan lahan menunjukkan bahwa prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana tersebut tidak mudah implementasinya. Tantangannya dimulai dari tidak tersedianya data tersebut di badan publik, tidak maksimalnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam menyediakan layanan informasi tertentu sehingga prosesnya dibawa ke sengketa informasi, belum terbentuknya KI Provinsi, hingga yang paling berat adalah keengganan badan publik untuk terbuka kepada masyarakat umum. 

 

Ombudsman: Masyarakat Sipil Perlu Atur Strategi dan Cerdik Memanfaatkan Momentum

 

“Hingga saat ini Badan Publik masih belum sepenuhnya mengimplementasikan UU KIP. Namun demikian, sebaiknya Pemohon juga memahami upaya Badan Publik untuk menyediakan informasi meski belum sepenuhnya sesuai dengan harapan,” tutur Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih saat menjadi narasumber dalam diskusi panel Tematik 1” Institusionalisasi Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hutan dan Lahan” dalam Forestival V yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation pada minggu lalu di Jakarta (30/10/2019). Alamsyah melanjutkan bahwa dibutuhkan strategi khusus dan semangat tidak pantang menyerah dari masyarakat sipil untuk terus menyuarakan keterbukaan. Selain itu masyarakat sipil harus dapat mengatur strategi dengan baik, cerdik dan dapat memanfaatkan momentum yang cocok untuk mendapatkan informasi.

 

Forestival V diselenggarakan guna mengevaluasi serta menyinergikan program kerja dan berbagai gerakan dan kebijakan yang mendukung perbaikan tata kelola hutan dan lahan dengan mengedepankan asas kelestarian, keadilan, dan kesetaraan.

Panel Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Forestival V Setapak menghadirkan beberapa narasumber pemantik diskusi yakni Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,  Komisioner Ombudsman  Alamsyah Saragih, Deputi Direktur ICEL (anggota Freedom of Information Network Indonesia) Astrid Debora S. H., M.H., dan Ketua Komisi Keterbukaan Informasi Kalimantan Barat Catharina Pancer Istiyani.

Komisioner Ombudsman, Alamsyah memiliki beberapa catatan yang penting yakni terjadinya sengketa informasi dikarenakan adanya alasan pengecualian tidak memiliki tata cara pengujian atas konsekuensi yang sistematis, UU KIP menganut doktrin konsekuensial, sementara para komisioner komisi informasi dan hakim pemutus cenderung menganut doktrin positif. Pemohon Informasi yang tak memiliki kepentingan material secara langsung cenderung normatif dan tak memungkinkan untuk dilakukan pemenuhan akses sebagian dan bertahap.

Disisi lain, Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum menyatakan, “Bahwa  berbicara mengenai permasalahan eksekusi putusan pengadilan dan upaya lain yang dapat dilakukan apabila Badan Publik tidak mematuhi putusan pengadilan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam hal Badan Publik tidak mematuhi putusan pengadilan adalah dengan menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jangan berhenti dengan hanya menggunakan mekanisme yang disediakan oleh UU KIP” ujarnya saat menjawab pertanyaan peserta diskusi terkait badan publik yang tidak membuka informasi padahal informasi terebut telah dinyatakan oleh MA terbuka untuk umum.

 

Tingginya Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Komisioner KI Provinsi Kalimantan Barat Catharina Pancer Istiyani dalam paparannya juga menyampaikan bahwa Komisi Informasi cukup banyak menerima permohonan penyelesaian sengketa terkait informasi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Beliau juga menyampaikan agar Pemohon memiliki strategi untuk mendapatkan informasi dan tidak bermain-main dengan proses penyelesaian sengketa.

“Ada beberapa permasalahan yang sering sekali kita lihat di lapangan terhadap sengketa informasi, permasalahan yang pertama adalah terkait kesadaran dan etiket Badan Publik, banyak sekali pemohon dipimpong oleh badan publik dan ujung-ujungnya permasalahan ini tidak selesai. Yang kedua terkait eksekusi, pemohon diminta menunggu terlebih dahulu perintah eksekusi dari Komisi Informasi (KI), tetapi dari KI sendiri belum memiliki aturan yang jelas dalam pelaksanaannya.

 

Penyelesaian Sengketa Informasi Sektor Hutan dan Lahan

No.

Komisi Informasi

Tahun

Mediasi

Ajudikasi

1.

Aceh

2014-2019

24

17

3.

Kalimantan Barat

2015-2019

21

10

4.

Kalimantan Tengah

2013-Agt 2019

7

12

5.

Sumatra Barat

2015-2019

4

9

2.

Riau

2019 (sd Okt)

4

2

6.

Papua

2014-2019

3

2

8.

Lampung

2016-2018

1

1

7.

Kalteng

2019

-

-

8.

Bengkulu

 

-

-

9.

NTB

 

-

-

10.

Kota Cirebon

 

-

-

 

Sementara itu ditempat yang sama Deputi Direktur ICEL Astrid Debora memotret isu menurunnya level transparansi terutama di sektor hutan dan lahan. “Sebut saja kasus HGU misalnya antara FWI dengan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN belum mematuhi putusan MA yang menegaskan bahwa informasi HGU adalah informasi yang terbuka. Sekalipun telah berkekuatan hukum tetap, Kementerian ATR/BPN tetap bersikukuh menutup informasi HGU. Kondisi ini diperparah dengan terbitnya Surat Edaran Deputi Kemenko Ekonomi yang seolah-olah menegaskan bahwa informasi HGU merupakan informasi yang dikecualikan, “urai Astrid.

 

“Pengabaian ini membuat masyarakat mengeluarkan energi ekstra untuk melakukan berbagai upaya hukum, “tandasnya lagi. Beberapa upaya hukum yang dilakukan oleh mitra Setapak apabila mendapati Badan Publik tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi atau pengadilan antara lain: mengajukan permohonan eksekusi, melapor ke kepolisian, melapor ke Ombudsman, dan upaya non formal lainnya hanya untuk memperoleh dokumen atau informasi yang dinyatakan terbuka menurut UU KIP dan putusan Komisi Informasi/pengadilan.  (Dona)

Penerbitan IMB dan Janji Manis Kampanye Anis Baswedan

Jakarta – Penerbitan IMB bagi 932 bangunan di Pulau D yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan kecaman keras dari aktivis lingkungan. Penerbitan IMB dinilai merupakan preseden buruk dalam mengambil kebijakan. Selain itu, penghentian reklamasi kala kontestasi politik beberapa tahun lalu terkesan hanya menjadi sekedar janji manis.

Salah satu alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menerbitkan IMB tersebut adalah terlanjur diterbitkannya Pergub 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E. Namun, keterlanjuran tersebut menurut WALHI Jakarta merupakan alasan yang mengada-ngada dan tidak tepat.

“Sebenarnya Gubernur DKI Jakarta bisa saja tidak memberikan IMB, namun dengan alasan keterlanjuran ia lebih memilih menerbitkannya dengan menggunakan dasar kebijakan Pergub 206/2016,” ujar Direktur Eksekutif Daerah WALHI Tubagus Soleh Ahmadi, saat melangsungkan konferensi pers di Jakarta, Senin (17/06/2019).

“Pergub 206/2016 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung juga tidak tepat dan terkesan dipaksakan, karena persoalan dasarnya terletak pada  reklamasi. Dimana bangunan gedung tersebut dibangun di atas ruang yang belum jelas peraturannya. Artinya pergub 206/2016 dikeluarkan untuk “memfasilitasi” pendirian bangunan di atas lahan reklamasi,” lanjut Tubagus.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) turut mengecam pengeluaran IMB yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesdan. KIARA menilai bahwa dengan terbitnya 932 IMB di Pulau D, Gubernur beserta timnya tidak memiliki itikad baik untuk memulihkan Teluk Jakarta. Selain itu, reklamasi Teluk Jakarta juga telah melanggar hukum dan bertentangan dengan sejumlah UU, diantaranya adalah UU 27/2007 jo UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta UU No. 32 tahun 2009 Pengelolaan lingkungan hidup[1].

Mengutip dari IDN Times, dalam debat calon Gubernur DKI Jakarta 2017 Anis Baswedan dan Sandiaga Uno  berjanji ingin memanfaatkan reklamasi untuk seluruh rakyat bukan untuk sekelompok saja. Namun, pada 27 September 2018 Anies mengumumkan secara resmi bahwa ia mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta, sedangkan 4 (empat) pulau sisanya yang sudah terlanjur akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik[2]. Namun 932 IMB yang dikeluarkan oleh Anies, diperuntukkan bagi 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor, dan 311 bangunan lainnya yang bangunannya belum selesai dibangun.

 

 

Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 bukan Suatu Aturan Tata Ruang

Kajian hukum yang dilakukan oleh Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL Ohiongyi Marino, mengenai Pergub No. 206 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dijadikan dasar menerbitkan IMB ataupun menjadi dasar bagi pengembang reklamasi untuk mendirikan bangunan. Dasar untuk menerbitkan IMB di pulau reklamasi adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi DKI Jakarta, hingga saat ini RSWP-3-K belum terbentuk.

“Peraturan Gubernur tersebut tidak dapat menggantikan RZWP-3-K Provinsi DKI Jakarta di pulau reklamasi karena 2 (dua) alasan. Pertama, produk hukum RZWP-3-K adalah peraturan daerah[3], bukan peraturan gubernur. Kedua, peraturan daerah harus disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala daerah.[4] Dalam konteks RZWP-3-K, penyusunan RZWP-3-K harus melibatkan masyarakat, kementerian/Lembaga/instansi terkait, DPRD, dinas terkait, perguruan tinggi, LSM, ORMAS, dunia usaha, dan pemangku kepentingan utama.[5] Sedangkan Peraturan Gubernur adalah peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan Gubernur atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi[6] tanpa membutuhkan persetujuan dari DPRD ataupun melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, Pergub No. 206 Tahun 2016 tidak dapat disamakan dengan RZWP-3-K menjadi dasar penerbitan IMB, karena prosedur penyusunannya tidak sesuai dengan prosedur penyusunan RZWP-3-K sebagaimana mestinya,” lanjut Ohiongyi kembali. (Dona)

 

Unduh Pergub 206/2016 (https://jdih.jakarta.go.id/old/uploads/default/produkhukum/PERGUB_NO.206_TAHUN_.2016_.pdf)

 

--

[1]  https://www.wartaekonomi.co.id/read232082/terbitkan-932-imb-pulau-reklamasi-anies-dan-timnya-nggak-kerja.html

[2] https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito/kilas-balik-janji-kampanye-anies-baswedan-soal-reklamasi

[3] Pasal 9 ayat (5) No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

[4] Pasal 78 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[5] Pasal 22-33 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

[6] Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

 

ICEL Mendesak Komisi Informasi Pusat untuk Lebih Aktif Merespons Isu-Isu Aktual

Menteng-Jumat, 16 Mei 2019. Menanggapi berbagai persoalan keterbukaan informasi yang ramai di media massa, ICEL mengundang Komisi Informasi Pusat dan anggota Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) untuk berdiskusi. Diskusi yang santai namun serius ini membahas isu populer seputar keterbukaan informasi HGU mulai dari pengabaian putusan Mahkamah Agung oleh Kementerian ATR/BPN yang kembali mencuat pasca debat Pilpres kedua Februari lalu, disusul oleh beredarnya Surat TAN.03.01/265/D.II.M.EKON.05/2019 dari Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei lalu yang bunyi suratnya terkesan membatasi hak masyarakat atas informasi HGU sawit. Di luar isu keterbukaan informasi HGU, diskusi juga membahas persoalan kebocoran data pribadi yang dalam beberapa hari terakhir diliput oleh KOMPAS.