ICEL

ICEL

Diusulkan Bentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferesi pers pada 20 September 2019 pukul 14.33 WIB memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan kepada DPR agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Presiden meminta agar pengesahan RUU KUHP tidak dilakukan DPR pada periode ini. Langkah Presiden diapresiasi. Selanjutnya, Presiden disarankan untuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana.

“Atas sikap Presiden Jokowi tersebut, ICJR memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil Presiden ini. Langkah ini, menurut kami, adalah sebuah langkah yang tepat mengingat dalam draf RUU KUHP yang ada sekarang masih perlu dibahas dan terus diperbaiki,” kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara, di Jakarta, Minggu (22/9).

Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana ini lanjut Anggara, melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait seperti kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat serta masyarakat sipil.

Keberadaan komite tersebut penting untuk dapat menjaga kebijakan hukum pidana yang dibuat selalu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. ”Dan dibahas secara komprehensif yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat,” ujarnya.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring juga sepakat, pengesahan RUU KUHP memang seharusnya ditunda. Sebab, banyak pasal dalam RUU KUHP yang bermasalah. Salah satunya terkait dengan perumusan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi. Pengaturan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam RUU KUHP sulit menjerat korporasi yang melakukan tindakan pidana lingkungan hidup.

“Akan sulit dijerat karena definisi yang sangat luas dan sulit membuktikan bagaimana suatu kebijakan korporasi menjadi budaya perusahaan seperti diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 49 huruf c. Selain itu, pengertian korporasi ini berpotensi mengkriminalisasi masyarakat adat,” katanya.

Andri G. Wibisana, Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga pendapatnya tidak jauh berbeda. Menurutnya RUU KUHP memuat pasal yang gagal memisahkan antara pertanggungjawaban korporasi dengan pertanggungjawaban pengurus. Tidak ada ketentuan dalam RUU KUHP yang menjelaskan kapan pengurus bertanggungjawab. Tanpa adanya ketentuan ini, maka pelaksanaan pertanggungjawaban korporasi dapat mengakibatkan penerapan pertanggungjawaban korporasi berubah. Tanggungjawab bergeser dari korporasi ke subjek hukum orang atau pengurus.

Harus Dibenahi

Even Sembiring, Manajer Kajian Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menambahkan, perumusan pidana dan pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan hidup di RUU KUHP juga mengubah model dan pola yang dimuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Rumusan jenis pidana yang diancam kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup dirumuskan dengan model alternatif.

Dalam UU No.32/ 2009 dirumuskan secara kumulatif. Hal ini membuat hakim hanya bisa menjatuhkan pidana denda atau penjara. Tidak bisa menjatuhkan keduanya. Padahal RUU KUHP mengatur pedoman pemidanaan yang bisa mengenyampingkan model kumulatif dalam hal tertentu.

 

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/diusulkan-bentuk-komite-ahli-pembaruan-hukum-pidana/