ICEL

ICEL

Eksekusi Putusan Karhutla Jalan Ditempat

Dari laman berita Kompas yang dilansir pada 20 Agustus 2018 lalu, menuliskan bahwa berbelit-belitnya proses eksekusi terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan bisa jadi preseden buruk bagi penegakan hukum perdata. Kasus-kasus perdata lain bisa mengikuti proses mempermainkan administrasi peradilan jika kasus ini tak kunjung mendapat ketegasan Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi yudikatif. Hal itu belajar dari eksekusi kasus kebakaran hutan dan lahan PT Kallista Alam di Meulaboh

Menanggapi hal ini, Deputi Direktur bidang Pengembangan Program Raynaldo G. Sembiring angkat bicara bahwa tidak semua kasus kerugian lingkungan hidup sulit untuk dieksekusi. Salah satu contohnya pada kasus PT Selat Nasik Indokwarsa dan PT Selat Pesak Indokwarsa melawan Kementerian Lingkungan Hidup, kedua perusahaan tersebut secara sukarela bersedia membayar biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat Mahkamah Agung. Persidangan perkara ini dimulai pada tahun 2008 dan berakhir pada tahap Peninjauan Kembali di tahun 2012.

“Eksekusi putusan menemui masalah pada perkara karhutla yang cukup banyak digugat oleh KLHK sejak 2013 contohnya pada KLHK menggugat PT Kallista Alam. Lebih kurang Ada tiga belas perkara yang telah disidangkan dengan nilai kerugian lingkungan lebih kurang 18 Triliun. Dimana 16,3 Triliun telah berkekuatan hukum tetap dan tinggal menunggu eksekusi.”

Secara normatif, dalam gugatannya KLHK dapat mengajukan sita jaminan terhadap asset yang dimiliki perusahaan berkenaan dengan besaran nilai gugatan. Namun hukum acara perdata memungkinan sita jaminan ini diputus pada putusan akhir. Sehingga tetap saja tidak ada jaminan bagi KLHK mengenai kesanggupan perusahaan bertanggung jawab atas kerugian lingkungan yang digugat.

Menyikapi permasalahan ini, setidaknya ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh KLHK. Pertama, harus siap untuk segera mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan tingkat pertama paska putusan berkekuatan hukum tetap. Respon yang lambat akan berkontribusi terhadap lamanya eksekusi. Kedua, melakukan tracking asset terhadap perusahaan yang akan digugat. Tracking asset merupakan tindakan “progresif” yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan yang digugat sanggup untuk membayar atau bertanggung jawab sesuai dengan nilai gugatan kerugian lingkungan.

Pertanyaannya, bagaimana jika dalam tracking asset ternyata asset perusahaan tidak sebanding dengan nilai gugatan kerugian lingkungan? Maka asset perusahaan yang ada harus diutamakan untuk memulihkan lingkungan. Sederhananya, dalam kerugian lingkungan yang rugi adalah lingkungan, sehingga lingkungan harus diutamakan untuk dipulihkan.

Perlu dipahami bahwa jika mengacu kepada Permen LH 7/2014, terdapat 4 jenis kerugian lingkungan yaitu: (i) kerugian akibat terlampauinya baku mutu lingkungan, (ii) kerugian biaya sengketa, (iii) kerugian biaya penanggulangan dan/atau pemulihan, dan (iv) kerugian ekosistem. Keempat item ini biasanya dihitung sebagai kerugian lingkungan dalam gugatan KLHK. Namun item yang paling prioritas untuk pemulihan lingkungan adalah kerugian biaya penanggulangan dan atau pemulihan. Dan yang paling relevan adalah kerugian ekosistem.

Masih dalam paparan Roynaldo, jika asset perusahaan sebesar 40 miliar dan total kerugian lingkungan sebesar 100 miliar. Maka perlu dipastikan berapa biaya untuk pemulihan lingkungan. Jika biaya pemulihan lingkungan sebesar 40 miliar, maka eksekusi dapat langsung dilakukan untuk pemulihan lingkungan. Karena itu adalah prioritas. Namun hal ini tidak membuat perusahaan bebas dari pertanggungjawaban 60 miliar lagi. Dia tetap harus bertanggungjawab. Namun karena nilai assetnya dan hanya cukup untuk pemulihan, maka pemulihan diprioritaskan.

Skema ini diusulkan agar eksekusi tidak terpaku kepada total nilai kerugian lingkungan dibandingkan dengan nilai asset. Skema ini juga bertujuan agar lingkungan yang rusak dan/atau tercemar dapat segera dipulihkan. Biaya pemulihan ini tidak wajib dibayarkan kepada negara. Biaya pemulihan ini adalah panduan bagi perusahaan untuk memulihkan lingkungan. Jadi perusahaan dapat melakukan tindakan pemulihan sendiri sesuai dengan komponen biaya pemulihan dan mekanisme yang diputus oleh pengadilan.

Terakhir, perlu digarisbawahi jika perusahaan memiliki asset dan sanggup bertanggungjawab untuk 100 miliar, maka skema diatas tidak perlu dilakukan.