ICEL

ICEL

FGD “Evaluasi Implementasi Penegakan UU No. 5/1990 : Jaring Informasi dan Harapan Ke depannya” di Provinsi Jambi

Jambi – Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) mengadakan  Focus Group Discussion (FGD) “Evaluasi Implementasi Penegakan Hukum Undang-Undang No. 5/1990: Jaring Informasi dan Harapan Ke depannya” Provinsi Jambi, di Odua Weston Hotel, Kota Jambi, 26 Juni 2019.

Sebagai narasumber pemantik diskusi, FGD tersebut dihadiri oleh Anggota Tenaga Ahli DPR Komisi IV Dwi Muhammad Dewadji yang memaparkan perkembangan pembahasan perubahan UU No. 5/1990 di tingkat legislasi, dan Kepala Bidang Pengelolaan Wilayah I Provinsi Jambi Balai Besar TNKS Jaya Sumpena yang membagikan pengalaman dalam pelaksanaan penegakan hukum konservasi kawasan dan spesies di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Dengan difasilitasi oleh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukun (STHI) Jentera Erni Setyowati selaku fasilitator, peserta yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, penegak hukum, dan akademisi membahas mengenai evaluasi penegakan hukum UU No. 5/1990  pada tingkat tapak, yaitu tantangan yang ditemukan di lapangan dan bagaimana perubahan UU No.5/1990 dapat mengatur serta menjawab persoalan yang ada.

Dari proses diskusi yang berjalan, menarik bahwa terdapat beberapa isu yang kemudian terangkat, diantaranya adalah perlunya pengaturan dan pengembangan kewenangan penegak hukum, dalam hal ini PPNS, agar memiliki kewenangan menangkap dan menahan terduga pelaku saat menindak lapangan tindak pidana TSL khususnya perdagangan satwa liar. Selain itu mengemuka juga bahwa salah satu akar permasalahan dari belum efektifnya penegakan hukum adalah tumpang tindihnya tata ruang, penyusunan RTRW yang belum berorientasi pada konservasi, dan terbatasnya isu konservasi pada sektor hutan, sementara wilayah laut perlu, dan juga terdampak oleh permasalahan penegakan hukum konservasi. (Tyo)