ICEL

ICEL

Focus Group Discussion (FGD) : Potensi Korupsi dalam Pembangkit Listrik Baru Terbarukan (EBT)

Pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 telah diadakan focus group discussion (FGD) mengenai “Potensi Korupsi dalam Pembangkit Listrik Baru Terbarukan (EBT) di kantor Transparency International Indonesia. Diskusi ini dihadiri oleh beberapa NGO, termasuk ICEL, pihak dari KPK serta dari Ditjen Energi Baru,Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian ESDM.

Diskusi ini berangkat dari kondisi bagaimana semakin berkembangnya pembangunan pembangkit listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan(EBT). Pembangkit listrik dengan sumber EBT dianggap menjadi alternatif energi yang jauh lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam hal menggantikan pembangkit listrik dengan bahan bakar fossil. Pembangunan pembangkit listrik juga dianggap bisa menjadi solusi untuk menghindari krisis energi pada tahun 2025 mendatang.

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik(RUPTL) telah menetapkan arahan pembangunan pembangkit listrik dengan sumber EBT. Pemerintah memiliki target untuk pembangkit listrik dengan sumber EBT yaitu sebesar 23% bauran energi hingga tahun 2025. Dalam proyek yang cukup besar dan juga percepatan pembangunan untuk mengejar target hingga tahun 2025 tentu adanya potensi untuk terjadi korupsi. Misalnya dalam hal penganggaran dana untuk pembangunan pembangkit listrik terutama dalam tingkat daerah, dalam proses penunjukan langsung IPP ataupun kontraktor

Salah satu hal yang disoroti adalah pembangunan pembangkit sebesar 35.000 MW. Arahan dalam mewujudkan program tersebut juga sudah tertuang dalam RUPTL yang mana RUPTL terakhir adalah RUPTL 2018-2027. Hal yang disayangkan dalam penyusunan rencana tersebut adalah bagaimana pemerintah masih mengagung-agukan batubara dengan banyaknya proyeksi rencana pembangunan PLTU sementara untuk pembangunan pembangkit listrik dengan sumber EBT sendiri justru mengalami pengurangan. Kasus lain yang muncul juga dengan adanya kenaikan harga batubara. Tindakan selanjutnya dari PLN adalah meminta agar adanya domestic market obligation (DMO) untuk harga batubara yang akan digunakan dalam pembangkit listrik. Hal ini tentu disayangkan karena lagi-lagi arahan pembangunan pembangkit listrik seakan-akan hanya terpaku dengan PLTU. Hal yang diharapkan dair pemerintah adalah bagaimana seharusnya pemerintah mulai semakin mendukun pembangunan pembangkit listrik dengan sumber EBT. PLTU memang tidak bisa secara total langsung dihapuskan dair rencana pembangunan pembangkit listrik nasional namun, penambahan kapasitas ataupun “subsidi” tambahan seharusnya bukan menjadi hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Hal tersebut yang akan semakin menghambat Indonesia untuk memasukan sektor EBT khususnya dalam pembangkit listrik dengan sumber EBT.

Salah satu sumber EBT yang diusulkan untuk dikembangkan oleh KPK adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yang mana menjadi pertimbangan setelah melihat keberhasilan di India dalam sektor pembangkit listrik dengan sumber EBT khususnya surya. Hal ini direspon baik oleh pihak Ditjen EBTKE namun, pihak KPK sendiri melihat bahwa PLTS sulit berkembang di Indonesia karena adanya resistensi dari PLN yang melihat ini akan menurunkan angka pelanggan mereka. Ada beberapa fakta yang dikemukakan dalam diskusi juga ada kasus di lapangan yang mana terjadi marked up harga di daerah yang cukup tinggi dalam pengadaan barang di PLTS.

Kekhawatiran mengenai over supply oleh PLN terutama di wilayah Jawa ataupun kemampuan PLN dalam menyusun rencana pembangunan pembangkit listrik dengan lebih melibatkan pembangunan dengan sumber EBT serta dengan adanya kasus-kasus marked up yang terjadi daerah terlebih lagi dengan pemberian Dana Alokasi Khusus(DAK) kepada daerah, tentu bisa menjadi “lumbung” korupsi ataupun menjadikan sektor ketenagalistrikan menjadi suatu bisnis yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan ataupun kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan isu-isu tersebut kemudian disimpulkan beberapa hal:

  1. Mengawal pembentukan RUU mengenai Energi Baru Terbarukan
  2. Membawa isu mengenai pembangunan pembangkit listrik dengan sumber EBT dalam Pemilihan Presiden mendatang.
  3. Memberikan disinsentif pada sektor batubara ataupun PLTU (misalnya dengan carbon tax).
  4. Mendorong pembangunan off grid untuk daerah-daerah yang masih sulit dijangkau PLN.
  5. Menginformasikan kepada daerah-daerah mengenai diperlukannya pembuatan Rencana  Umum Energi Daerah (RUED) sebagai turunan dari RUEN.

(Mutiara)