ICEL

ICEL

Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang, Gelar Diskusi Media “Stop Intimidasi Hukum Bagi Civitas Akademik”

Diskusi Media : Stop Intimidasi bagi Civitas Akademik yang bertempat di Hotel Santika Slipi Jakarta ( Jakarta, 19/10/2018)

 

ICEL – Jumat, 19 Oktober 2018. Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang menggelar diskusi media terkait gugatan yang dilakukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo di Jakarta.

Dalam diskusi tersebut hadir sebagai Narasumber Guru Besar Kehutanan IPB dan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, Akademisi Universitas Andalas, Charles Simabura, S.H., M.H., Akademisi Universitas Indonesia, Wiwiek Awiati, SH., MH, Weatlands International-Indonesia, Dr. I Nyoman Suryadiputra, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan,  dan Forest Watch Indonesia (FWI), Martua Sirait. Dalam diskusi media tersebut turut hadir, sejumlah akademisi lainnya dari berbagai Universitas yang ada di Indonesia serta perwakilan media nasional.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, menyatakan, “Hal ini menjadi sebuah fenomena menarik yang dikhawatirkan akan merusak tatanan hukum ketika keterangan seorang saksi ahli yang sifatnya adalah sebagai bahan pertimbangan dan tidak mengikat menjadi objek gugatan dan menjadi dasar pencegahan hukum atas vonis yang sudah diputukan oleh hakim terhadap PT Jatim Jaya Perkasa (JJP).”

“Apabila diduga terdapat ketidaksesuaian secara akademik, maka harus dikembalikan kepada ranah akademik yang ada, misalnya melalui peer review mechanism atau bahkan sidang etik akademik,” ujar Henri menambahkan.

Peran ahli sangat penting dalam upaya penegakan hukum karhutla untuk membantu dan mengetahui kejadian yang sebenarnya. Apabila gugatan terhadap ahli yang memberikan keterangan di persidangan diterima, dikhawatirkan banyak ahli yang kemudian tidak bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam suatu kasus.

Lanjut Henri, “Yang harus digarisbawahi adalah pejuang lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sesuai pasal 66 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta dalam pasal 76 UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Apabila terdapat ketidaksesuaian secara akademik, maka langkah yang sepatutnya dilakukan adalah melakukan peer review mechanism dan bukannya mengajukan gugatan kepada ahli.”

Dalam forum diskusi tersebut Akademisi dari Universitas Indonesia Wiwiek Awiati, SH., M.H, juga menambahkan bahwa dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 8 ayat 1 dan 2 menyatakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Upaya-upaya pengembangan ilmu pengetahuan pun harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan perabadan dan kesejahteraan umat manusia.  Di sisi lain, dalam Pasal 224 KUHP mengatur kewajiban hukum bagi seseorang yang dipanggil menjadi ahli di pengadilan. Oleh karena itu, negara sudah sepatutnya memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang telah menjalankan kewajiban tersebut. Terlebih lagi hakim yang menangani perkara telah menilai kapasitas ahli tersebut.

Akademisi dari Universitas Andalas Charles Simabura, S.H., M.H menambahkan bahwa sebagai akademisi tentu Prof. Bambang Hero memiliki tanggung jawab moril atas ilmu yang dimilikinya untuk dikontribusikan kepada masyarakat dan lingkungan. Hal ini yang sering kali membuat akademisi diminta untuk menjadi ahli dalam berbagai kasus sesuai dengan keahliannya oleh negara. Namun jika negara pun tidak serius dalam memberikan perlindungan, maka ahli akan enggan untuk hadir lagi dalam persidangan dalam memberikan keterangannya.

“Perlindungan terhadap akademisi yang memberikan keterangan ahli dalam suatu kasus harus menjadi perhatian karena seringkali para saksi ahli menjalankan tugasnya untuk membela kepentingan negara dan keadilan rakyat. Jangan sampai karena tugasnya dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli, kemudian hal ini menjadi ancaman  yang merenggut kebebasan akademik seseorang karena keterangan yang diberikan dalam persidangan. Jika kasus ini tidak dihentikan, maka hal ini bisa menjadi kriminalisasi, intimidasi bahkan personifikasi, dijadikan masalah personal. Yang harus diperhatikan, keterangan saksi ahli sebagai bagian dari alat bukti menjadi tanggung jawab hakim untuk mengikuti ataupun tidak keterangan yang bersangkutan. Apalagi keterangan ahli yang diberikan sudah diberikan secara berimbang,” tambah Charles.

Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN) menerangkan bahwa kasus kriminalisasi masyarakat adat sudah biasa terjadi dan sangat massif. Tampaknya perusahaan paham betul celah peraturan perundang-undangan yang memihak mereka, terbukti intimidasi sudah sampai pada level akademisi. Karenanya, LPSK perlu dilibatkan untuk memberikan perlindungan kepada Ahli. Bagaimanapun juga, Ahli sangat dibutuhkan untuk memberi penerangan atas suatu kebenaran.

“Kami (AMAN) akan terus bersama dan mendukung Bambang Hero, Basuki Wasis, dan pejuang lingkungan lainnya, “tambah Abdon.

Sebelumnya, gugatan PT. JJP datang pada 17 September 2018 pasca perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya seluas 1.000 ha pada 2013 lalu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLHK dan divonis dengan berbagai tuntutan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, PT Rokan Ilir, PT DKI Jakarta dan Mahkamah Agung. PT. JJP menggugat Prof Bambang Hero karena diduga melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan harus membayar seluruh kerugian yang dialami perusahaan tersebut sebesar Rp 510 miliar, meliputi biaya operasional, pengurusan masalah lingkungan hidup, biaya akomodasi dan biaya lainnya sebesar Rp 10 miliar serta kerugian moril sebesar Rp 500 miliar.

***

Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang adalah gabungan dari para akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang menyatakan sikap dan dukungannya terhadap saksi ahli kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Prof. Bambang Hero Saharjo dan Dr. Basuki Wasis. Pihak-pihak yang menyatakan dukungan antara lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Komisi IV DPR, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL),  Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB, Koalisi Anti Mafia Hutan (Jikalahari, Walhi, Riau Corruption Trial, AURIGA, PIL-Net, Elsam), 11 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan HUkum (PTNBH), serta Masyarakat Riau.