ICEL

ICEL

Gerakan #BersihkanIndonesia Jelang Debat Capres-Wapres

Sumber Foto: www.galamedianews.com

 

GERAKAN Bersihkan Indonesia menilai setidaknya ada 5 pekerjaan rumah (PR) utama terkait korupsi, hukum dan HAM yang harus diselesaikan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan wapres) 2019-2024 terkait isu lingkungan hidup dan energi. PR tersebut perlu dipertimbang sebagai komitmen yang dipaparkan dalam debat resmi paslon capres dan wapres pada Kamis (17/1/2019) besok.

Juru Bicara Bersihkan Indonesia, Margaretha Quina menjelaskan, sejauh ini belum terlihat adanya capres yang mendorong akses partisipasi dan peran publik atau masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

“Banyaknya gugatan terhadap produk hukum yang dikeluarkan pemerintah merupakan indikasi buruknya partisipasi publik. Sayangnya tren ini terus menguat. Di hulu aturan percepatan meminggirkan partisipasi publik, di hilir perkara-perkara lingkungan hidup yang menggugat pemerintah direspon dengan persistensi pemerintah untuk melindungi proyek,” tutur Quina yang juga peneliti Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) dalam rilisnya, Rabu (16/1/2019).

Karena itu, Quina menambahkan, PR pertama yang perlu direalisasikan dalam aspek hukum lingkungan adalah capres terpilih harus berkomitmen menjalankan aturan transparansi dan partisipasi publik yang telah ada, serta merampungkan PP partisipasi publik.

“Sebenarnya ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” kata Quina.

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan menyebutkan, kasus peminggiran warga dalam berbagai proyek strategis nasional menunjukan aspek HAM dan partisipasi warga masih sering diabaikan.

Ia menjelaskan, dalam catatan Walhi sepanjang 2018, di 13 provinsi saja tercatat 163 pejuang lingkungan dikriminalisasi. Untuk di wilayah Jawa Barat khususnya, selama tahun 2018, ada 32 orang warga, petani, pejuang lingkungan yang mengalami kriminalisasi.

“Namun, sayangnya kondisi itu bertolak belakang apabila kejahatan dilakukan oleh pihak korporasi dan individu (orang kuat),” cetus Dadan.

Pada PR kedua, kata Dadan, kandidat capres dan cawapres harus berkomitmen menghentikan praktik kriminalisasi oleh aparat negara terhadap rakyat, petani, aktivis pejuang lingkungan, serta segera menyusun aturan yang melindungi para pejuang lingkungan.

Sementara itu, Hendrik Siregar dari Peneliti Auriga Nusantara mengungkapkan dalam konteks energi, khususnya batu bara, laporan “coalruption berkaitan dengan elite politik dalam pusaran bisnis batu bara” telah mengungkap pola elite politik banyak terlibat dalam bisnis batu bara.

“Di mana akhirnya, bisnis batu bara menjadi sumber pendanaan kampanye politik. Bahkan para pemain batu bara merupakan figur kunci di tim para kandidat di pemilihan Presiden 2019. Aliran dana dari pengusaha batu bara dalam perhelatan demokrasi akan menyandera pemenang pemilu untuk berpihak pada keuntungan bisnis semata, dan abai pada keberlanjutan lingkungan,” paparnya.

 

Sumber:http://www.galamedianews.com/pemilu/212309/gerakan-bersihkanindonesia-jelang-debat-capres-wapres.html