ICEL

ICEL

Giliran ICEL Dkk Laporkan Hakim PN Meulaboh ke KY

Foto : Hukum Online

Laporan dugaan pelanggaran KEPPH kasus ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti KY dan Bawas MA.

 

Setelah dilaporkan ke Bawas Mahkamah Agung (MA), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang telah menganulir putusan peninjauan kembali (PK) yang telah menghukum PT Kalista Alam sebesar Rp366 miliar dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). PT Kalista dianggap terbukti membakar hutan di Nagan Raya, Aceh, yang digugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Namun, belakangan putusan PK itu dianulir oleh putusan PN Meulaboh ini yang dinilai berdampak pada tertundanya pemulihan kerusakan lingkungan hidup seluas 1.000 hektare lahan gambut Rawa Tripa, di pesisir wilayah Aceh. Sehingga, putusan MA itu belum dapat dieksekusi. Putusan PN Meulaboh ini dinilai berdampak tertundanya pemulihan kerusakan lingkungan hidup seluas 1.000 hektare lahan gambut Rawa Tripa, di pesisir wilayah Aceh.

Atas dasar itu, Indonesian Center For Enviromental Law (ICEL) diwakili Henri Subagiyo selaku direktur eksekutif dan Masyarakat Peduli Kebakaran Hutan yang terdiri dari Kamil Razak, Yunus Hasan, Harimudin, Bambang Hero, Ichsan Zikry, Basuki Wasis, Togu Manurung, dan Achmad Santosa melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) kasus ini ke KY pada Selasa (22/5/2018).

Direktur Eksekutif ICEL, Henri Subagiyo mengatakan pihaknya menyampaikan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan Hakim Said Hasan, Muhammad Tahir, T Latiful selaku majelis yang memutus gugatan perdata PT Kalista Alam. Dia menilai tindakan ketiga majelis hakim ini tidak sesuai norma hukum dengan menganulir putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa memperhatikan hukum acara yang berlaku.

“Tentu tindakan ketiga hakim ini melanggar KEPPH SKB Ketua KY dan Ketua MA No. 047/KMA/SK/AV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009,” ujar Henri di Gedung KY Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Padahal, paparnya, telah ada putusan MA yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan PT Kalista Alam karena bersalah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Tindakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena seolah-olah memberi dasar yuridis bagi PT Kalista Alam untuk tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Henri.

Menurutnya, tindakan para hakim terlapor tidak hanya melanggar hukum yang berlaku yang juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, juga telah menghambat upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Tentunya, hal tersebut merugikan bangsa Indonesia di masa mendatang.

Sebelumnya, dalam putusan MA No. 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 menghukum perusahaan harus membayar uang ganti rugi materil sebesar Rp114 miliar ke negara dan membiayai operasi pemulihan lahan gambut sebesar Rp251 milyar.

Namun pada April 2018, PN Meulaboh menyatakan eksekusi putusan MA No. 1 PK/PDT/2015 itu tak dapat dilaksanakan sampai ada putusan terhadap gugatan baru. Disinyalir sejak terbitnya putusan PK tersebut, PT Kallista Alam berhasil membujuk PN Meulaboh untuk menunda eksekusi putusan selama tiga kali dengan alasan pengajuan PK tidak beralasan.

Dalam sidang gugatan yang dilayangkan PT Kallista Alam, akhirnya majelis hakim PN Meulaboh yang dipimpin Said Hasan (Ketua PN Meulaboh) dan hakim anggota masing-masing Muhammad Tahir dan T Latiful menerima/mengabulkan gugatan PT Kallista Alam dan menyatakan denda Rp 366 miliar PT Kallista Alam ditunda sementara. Atas putusan PN Meulaboh ini, KLHK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Seperti diketahui, hutan gambut Rawa Tripa seluas 61.803 hektare ini termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang dilindungi. Selain menyebabkan kematian satwa lokal, aksi pembakaran oleh PT Kallista Alam juga ikut melepaskan 13.500 ton gas rumah kaca yang tersimpan di dalam lahan gambut. Sejumlah organisasi lingkungan meyakini, upaya restorasi lahan yang rusak akan memakan waktu setidaknya 10 tahun.

Henri melanjutkan ketiga hakim ini telah melanggar beberapa poin dari KEPPH. Yakni, hakim harus berperilaku adil dan tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kesan memihak; hakim harus berperilaku jujur dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela dan memastikan setiap tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Hakim harus berperilaku arif dan bijaksana serta mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk didalamnya norma hukum dan mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya; hakim harus berintegritas tinggi, termasuk bersikap setia dan berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Untuk itu, ia berharap agar dugaan pelanggaran KEPPH ini dapat ditindaklanjuti dan diproses sebagai upaya menjaga kehormatan dan kewibawaan institusi pengadilan.

Pelaporan dugaan pelanggaran KEPPH ini diterima Wakil Ketua KY Sukma Violetta. Sukma mengatakan sebelumnya ada beberapa laporan yang masuk ke KY. Salah satunya dari KLKH mengenai penundaan eksekusi kasus ini. “Tetapi, karena bukan menyangkut hakimnya dan tidak termasuk kode etik, sehingga kami meneruskan kasus ini ke Bawas MA. Laporan ini sesuai yang beredar di media. Jadi, nanti laporan ini akan dijadikan satu dengan laporan sebelumnya,” kata Sukma.

Sukma mengatakan laporan ini bisa disebut masuk teknis yudisial untuk memberbaiki putusan yang bukan ranah pengawasan KY. Sebab, dikatakan KY hanya boleh mengawasi perilaku saja atau misconduct. Tetapi, praktiknya di berbagai negara terutama di Amerika dikenal legal error dapat diputuskan bersama misconduct. Sehingga, legal error dan misconduct ini beririsan bukan bertentangan.

“Jika laporan ini dapat diputus dengan misconduct, maka akan menjadi landmark karena diakuinya kewenangan KY sebagai irisan dan tentu boleh kita kenakan sanksi,” kata Sukma.

Sebelumnya, Bawas MA telah menerjunkan tim dan memeriksa sejumlah hakim PN Meulaboh yang telah menganulir putusan PK tersebut pada Selasa (08/5) lalu.

 

Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b0422f5ec590/giliran-icel-dkk-laporkan-hakim-pn-meulaboh-ke-ky