ICEL

ICEL

Gugatan Perusahaan Terhadap Pencabutan IUP di Sumatra Selatan: Serangan Balik?

Pada hari Senin, 2 April 2018 Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan diskusi terbatas mengenai gugatan perusahaan terhadap pencabutan IUP yang dimilikinya. Forum terdiri dari organisasi-organisasi masyarakat sipil (ICW, YLBHI, PINUS, PWYP Indonesia, ICEL), Fakultas Ilmu Administrasi UI, akademisi, dan KPK. Forum menyoroti upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang di Sumatra Selatan yang mengajukan gugatan kepada Pemda ke PTUN dengan objek sengketa SK pencabutan IUP yang dimilikinya. Banyak dari IUP tersebut yang dicabut karena perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah tertuang dalam IUP-nya.

 

LSM PINUS Sumatra Selatan menyampaikan kondisi terkini dari perusahan yang masih menjalani upaya hukum hingga tingkat kasasi saat ini. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut. Pertama, terdapat perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam bentuk pembayaran royalti hingga Rp27 miliar (menunggak), namun saat IUP dihentikan sementara dan kemudian dicabut, perusahaan tersebut melakukan “serangan balasan” dengan menggugat Gubernur ke PTUN. Kedua, terdapat perusahaan yang tidak dapat menunjukkan beberapa kelengkapan dokumen seperti SK Pencadangan Wilayah, pematokan batas wilayah IUP, serta belum menyelesaikan pembayaran PNBP, sampai akhirnya IUP-nya dicabut. Ketiga, terdapat perusahaan yang bermasalah status PMA-nya.

 

Hal yang menarik, meskipun sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran atau tidak menyelesaikan kewajibannya sehingga IUP-nya dicabut, seluruh perusahaan tersebut mengajukan upaya hukum dalam bentuk gugatan ke PTUN. Sebagai informasi Pemda Sumsel sendiri telah melakukan pencabutan IUP 36 perusahaan, di mana 10 diantaranya mengajukan gugatan ke PTUN dan menyisakan 3 perusahaan yang saat ini perkaranya masih berada di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

 

Terdapat beberapa permasalahan yang disoroti oleh forum, antara lain (1) celah hukum yang dimanfaatkan perusahaan untuk memperoleh IUP, seperti saat proses penyesuaian dari KP menjadi IUP saat diundangkannya UU Minerba, (2) dokumen-dokumen yang dibuat tanggal mundur (backdated) serta indikasi suap dan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian IUP yang juga termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi, dan (3) pemberian sanksi administratif yang masih simpang-siur pengaturannya dalam hal apakah harus diberikan secara berurutan mulai dari teguran tertulis atau dapat langsung mencabut izin apabila ditemui pelanggaran yang substansial?

 

Menanggapi permasalahan di atas, organisasi-organisasi masyarakat sipil berencana mengajukan amici curiae terhadap perkara 3 perusahaan yang saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung pada tahap kasasi. Amici curiae itu sendiri adalah para pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dan memberikan pendapatnya kepada pengadilan dalam bentuk informasi, keahlian, atau pandangan dan keberpihakannya dalam bentuk suatu dokumen yang disebut amici curiae brief. Meskipun konsep ini berasal dari common law, bukan berarti tidak dapat diterapkan dalam negara civil law seperti Indonesia dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Amici curiae ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim untuk menghindari terjadinya kasus serupa di tempat lain atau oleh perusahaan lainnya, karena sangat bertentangan dengan semangat penegakan hukum dan perlindungan lingkungan itu sendiri. (Adri)