ICEL

ICEL

Hentikan Kriminalisasi Dua Saksi Ahli IPB

KOALISI akademisi dan lembaga masyarakat sipil membentuk Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang. Mereka mendesak penghentian kriminalisasi terhadap dua pakar kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi saksi ahli dalam kasus lingkungan yakni Basuki Wasis dan Bambang Hero Saharjo.

“Memberikan keterangan ahli di persidangan ialah pelaksanaan kewajiban hukum yang sudah sepatutnya dilindungi. Gugatan terhadap saksi ahli semacam ini merupakan bentuk ancaman bagi integritas sistem peradilan,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo saat membacakan pernyataan sikap koalisi, di Jakarta, Jumat (19/10).

Basuki Wasis memberikan keterangan ahli dalam persidangan kasus pemberian izin usaha pertambangan yang melibatkan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Basuki dihadirkan sebagai ahli untuk menghitung kerugian dampak lingkungan pada lokasi pertambangan di Pulau Kabanea.

Gugatan pihak Nur Alam terhadap Basuki kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Jawa Barat.

Sementara itu, Bambang Hero digugat perusahaan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) yang dihukum kasus karhutla. Bambang diminta menjadi saksi ahli oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gugatan balik dari PT JJP kepada Bambang kini juga tengah bergulir di PN Cibinong.

“Ini merupakan bentuk ancaman hukum yang dapat menebarkan ketakutan bagi setiap orang dalam menjalankan peran dan haknya untuk membela perlindungan lingkungan,” imbuh Henri.

Forum yang terdiri atas 44 akademisi dan 27 lembaga masyarakat sipil itu meminta PN Cibinong menolak gugatan yang dilayangkan kepada dua saksi ahli tersebut. Majelis hakim yang menangani perkara tersebut diminta agar tidak menerima atau menolak gugatan.

Gugatan dinilai akan menjadi preseden buruk bagi partisipasi publik dalam proses hukum kasus lingkungan maupun kasus lainnya. Menurut Henri, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjamin setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari tuntutan pidana maupun perdata.

“Ketua PN Cibinong perlu memberikan dukungan penuh bagi majelis hakim untuk melindungi ahli yang telah menjalankan kewajibannya di muka persidangan,” tandas Henri.

 

Sumber : http://m.mediaindonesia.com/read/detail/192008-hentikan-kriminalisasi-dua-saksi-ahli-ipb