Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Mahkamah Agung Gelar Rapat Kerja di Cikini Jakarta

KOMPAS.TV – Kelompok Kerja Lingkungan Hidup mahkamah Agung menggelar rapat kerja di Kawasan Cikini Jakarta.

Rapat ini untuk mengevaluasi dan merevisi peraturan MA tahun 2016 yang peruntukkannya sudah tidak sesuai, dalam mendukung pemeriksaan perkara.

Kelompok kerja ini di bentuk untuk mengevaluasi dan merevisi peraturan Mahkamah Agung tahun 2016 yang memang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya dalam mendukung pemeriksaan pekara secara baik.

Selain itu dalam rapat ini juga membahas pasal berkaitan dengan bagaimana memeriksa sengketa lingkungan hidup di Peradilan Tata Usaha Negara.

Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law, Icel, memberikan apresiasi kepada Pokja lingkungan hidup ini karena ini merupakan terobosan baru.

Ke depan, hasil dari rapat ini diharapkan membuat penanganan perkara lingkungan hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi lebih baik lagi.

 

Sumber:

Sinulingga, P. (2022, June 22). Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Mahkamah Agung Gelar Rapat Kerja di Cikini Jakarta. Diakses 21 Juli 2022, dari https://www.kompas.tv/article/301649/kelompok-kerja-lingkungan-hidup-mahkamah-agung-gelar-rapat-kerja-di-cikini-jakarta

 

Indonesia Didorong Ikut Berperan Kurangi Dampak Krisis Iklim

JAKARTA - Indonesia didorong mengambil peran dalam acara UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) ke-26 yang bakal digelar di Glasgow, Skotlandia pada 31 Oktober–12 November 2021. Presiden Jokowi dijadwalkan hadir dalam forum tingkat tinggi yang akan diiikuti 197 negara untuk membahas perubahan iklim global dan rencana menghindari krisis iklim.

Tahun lalu cuaca ekstrem dan pandemi COVID-19 menjadi hantaman ganda bagi jutaan warga berbagai benua. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), 2020 menjadi satu dari tiga tahun terhangat yang pernah tercatat meski La Nina yang dingin sedang berlangsung. Lebih dari 30 juta orang menyingkir akibat peristiwa bencana yang dipicu cuaca buruk. Dan di Indonesia, sekitar 6,3 juta penduduk mengungsi karena terdampak bencana hidrometeorologi seperti hujan, banjir, atau tanah longsor.

Suhu rata-rata global tahun lalu 1,2 derajat Celsius lebih tinggi ketimbang era pra-industri (1850–1900). Padahal, sesuai target bersama, dunia ingin menghindar dari kenaikan temperatur hingga 1,5 derajat Celcius sembari membidik Net Zero Emission (NZE) pada 2060 demi mengurangi dampak perubahan iklim.

Indonesia berperan penting untuk ikut mengerem peningkatan suhu bumi. Sebagai negara dengan tutupan hutan tropis luas, Indonesia berpotensi menjadi negara adidaya yang bakal menentukan arah untuk menghadapi krisis iklim.

Chenny Wongkar, peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), mengatakan, Indonesia perlu berinovasi dalam pembangunan ekonomi. Rencana pembangunan harus hijau, adil, dan seimbang. Tidak hanya memburu pertumbuhan, tapi juga bertumpu pada kesejahteraan bersama serta kesadaran menjaga lingkungan.

"Pembangunan semacam ini harus mengedepankan jaminan bahwa kondisi lingkungan hidup tetap terjaga, menunjang kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi krisis iklim," kata Chenny dalam konferensi pers Komunitas Peduli Krisis Iklim yang disiarkan di YouTube Kemitraan Indonesia Partnership, Rabu (27/10/2021).

Untuk menunjukkan capaian atas pembangunan semacam itu, terdapat sejumlah indikator yang dapat ditengok. Di antaranya masyarakat memiliki udara bersih dan bebas dari pencemaran, pembangunan tidak mengeksploitasi sumber daya esensial dan merusak lingkungan, serta kebutuhan dasar seperti energi, pangan, kesehatan, dan sanitasi dapat terjamin pemenuhannya.

Deon Arinaldo, Program Manager Energy Transformation, Institute for Essential Services Reform (IESR), mengutip pedoman dalam implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 2050 (LTS-LCCR 2050/Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilient Development), sektor energi pada 2030 diperkirakan menghasilkan emisi lebih dari 1.100 juta ton CO2e. Ketika itu Indonesia diharapkan telah menurunkan emisi agar dapat meraih NZE sebelum 2060. Di sisi lain, 91% transportasi domestik saat ini masih didominasi energi fosil. 

Dampak praktik tersebut buruk bagi lingkungan, sosial, dan keuangan negara. "Indonesia perlu transisi secara menyeluruh dari sumber energi berbasis fosil ke energi bersih dan terbarukan kata Deon.

Program Hutan dan Iklim Yayasan Madani Berkelanjutan, Salma Zakiyah menjelaskan manfaat jika Indonesia mencapai net zero emission pada 2060 mendatang. Pertama, untuk melindungi seluruh bentang hutan alam dan ekosistem gambut yang tersisa. Kedua, mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal. Ketiga, adalah mengurangi degradasi dan mempercepat pemulihan ekosistem alam.

"Ada sekitar 9,6 juta hektare hutan alam dan 2,8 juta hektare ekosistem gambut tersisa, yang ini di luar kebijakan perlindungan pemberian izin baru yang perlu dilindungi, kalau tidak ingin terdeforestasi," kata Salma.

Hutan alam dan ekosistem gambut memang memberikan jasa ekosistem yang luar biasa besar. Maka dari itu, sangat penting untuk Indonesia melindungi setidaknya 9,6 juta hektare hutan alam dan 2,8 juta hektare ekosistem gambut yang tersisa tersebut.

"Kemudian, terkait pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal, masyarakat adat dan lokal ini memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga, memproteksi dan merestorasi hutan atau wilayah tempat mereka tinggal. Jadi, perannya sangat vital juga dalam mencapai komitmen iklim Indonesia," kata Salma.

Sayangnya, kata Salma, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat masih terhambat karena belum disahkannya RUU Masyarakat Adat, yang memenimbulkan konflik akibat adanya perampasan lahan-lahan masyarakat adat.

"Indonesia memang sudah menetapkan target untuk merehabilitasi hutan, kemudian merestorasi gambut dan merehabilitasi mangrove, tapi hal-hal yang perlu digaris-bawahi dari target-target tersebut adalah untuk mendorong kolaborasi multipihak, baik dari pemerintah Indonesia, masyarakat sipil maupun dari sektor-sektor swasta untuk benar-benar mencapai target-target tersebut," kata Salma.

Target NZE alias nol emisi pun perlu didorong dari sektor sampah. Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan secara menyeluruh sejak dari produksi hingga konsumsi. Menurut Yobel Novian Putra, Koordinator Aliansi Zero Waste Indonesia, selama ini ada kesalahan fokus pengelolaan sampah di Indonesia. Seyogianya, pengelolaan sampah harus difokuskan sejak dari hulu alias produsen dengan menegakkan Extended Producer Responsibility (EPR), yang mewajibkan produsen mengubah desain kemasan dari sekali pakai menjadi isi ulang. Semua kemasan yang diproduksi harus bisa didaur ulang, atau tidak menggunakan bahan berbahaya.

Di sisi hilir atau konsumen, sanksi tegas harus dijatuhkan bagi mereka yang tak memilah sampah. Konsumen juga perlu difasilitasi untuk mendaur ulang sampahnya. "Jika hanya fokus pada hilir, tak akan menyelesaikan masalah," kata Yobel. Pemerintah juga perlu menghapus teknologi pembakaran sampah (thermal incinerator ). Sebab, cara ini menghasilkan emisi gas rumah kaca dan abu yang serius. Langkah yang perlu ditempuh adalah memacu pengomposan sampah domestik. Dengan menerapkan metode tersebut, maka volume sampah bisa berkurang. Lahan uruk saniter (sanitary landfill) dan lahan uruk terkontrol (controlled landfill) juga perlu dioptimalkan untuk mengurangi pelepasan gas metana dari sampah. Saat ini, ada 514 TPA (tempat pembuangan akhir) sampah kota/kabupaten yang masih memberlakukan sistem terbuka (open dumping) dan diproyeksikan melepas gas metana 296 MT CO2e pada 2030.

 

Sumber: Purnomo,Indra."Indonesia Didorong Ikut Berperan Kurangi Dampak Krisis Iklim."https://nasional.sindonews.com/read/581498/15/indonesia-didorong-ikut-berperan-kurangi-dampak-krisis-iklim-1635329426/10. Diakses 29 Oktober 2021.

Koalisi Ibukota: Hidup Dan Kesehatan Di Negara Ini Bukan Prioritas

Koalisi kecewa sidang putusan sela gugatan polusi udara ditunda.

Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Koalisi Ibukota) menyesalkan kembali ditundanya agenda sidang putusan sela gugatan polusi udara yang dilayangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (9/6) lalu.

Panitera persidangan yang dipimpin hakim Saifuddin Zuhri menyatakan sidang diundur hingga 23 Juni 2020 mendatang.

Salah satu penggugat sekaligus pegiat seni dan sosial Melanie Subono menilai, agenda persidangan yang kerap diundur tanpa alasan jelas menunjukkan bahwa hak sehat warga Indonesia tidak menjadi prioritas.

“Ditundanya lagi dan lagi sidang putusan sela gugatan polusi udara ini bagi saya jelas menunjukkan bahwa hidup, napas, dan kesehatan manusia yang ada dalam negara ini memang bukan prioritas. Butuh satu tahun untuk mengemis agar warga bisa bernafas, dan sampai saat ini tetap saja belum didengar,” ujar Melanie dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Senada disampaikan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bahwa dengan penundaan pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, semakin menyempitkan akses masyarakat terhadap keadilan tersebut.

"Terlebih lagi melihat proses persidangan perkara gugatan warga negara soal pencemaran udara sudah memakan waktu hampir satu tahun sejak masyarakat mendaftarkan gugatan pada 4 Juli 2019 yang lalu,” ujar peneliti ICEL Fajri Fadhillah.

Sementara itu, tim advokasi Koalisi Ibukota dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Ayu Eza Tiara mengungkapkan, sidang putusan sela sebenarnya telah dijadwalkan pada tiga pekan lalu. Namun, karena pada tanggal tersebut satu pekan sebelum Lebaran, maka hakim mengubah jadwal menjadi Selasa 9 Juni 2020.

“Kita sudah ditunda tiga minggu. Hakim sesungguhnya hanya butuh waktu dua minggu untuk membuat pertimbangan putusan. Namun, kemarin secara tiba-tiba panitera mengabarkan bahwa sidang ditunda dua minggu lagi. Putusan sela hingga lima minggu itu terlalu lama,” ujar Ayu.

Berdasarkan catatan ICEL, perjalanan gugatan warga negara terhadap polusi udara Jakarta telah didaftarkan di PN Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019.

Kala itu, tujuh pejabat negara dinilai tidak menanggapi dan membahas tuntutan dari 32 warga negara yang telah mengirimkan notifikasi sejak 5 Desember 2018 silam.

Ketujuh pejabat tergugat tersebut adalah Presiden Republik Indonesia (tergugat 1), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (tergugat 2), Menteri Dalam Negeri (Tergugat 3), Menteri Kesehatan (Tergugat 4), Gubernur DKI Jakarta (Tergugat 5), Gubernur Banten (Turut tergugat 1) dan Gubernur Jawa Barat (Turut tergugat 2).

Sepanjang persidangan terdapat proses mediasi antara tim kuasa hukum 32 warga dengan kuasa hukum masing-masing tergugat.

Terjadi lima kali pertemuan mediasi di dalam persidangan, dan dua kali pertemuan mediasi di luar persidangan, hanya dengan perwakilan dari tergugat 5 yakni Gubernur DKI Jakarta.

Pada pertemuan kelima mediasi pada 12 Desember 2019, hakim mediator menyatakan bahwa para pihak tidak menemukan kesepakatan dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembacaan gugatan.

Jalannya persidangan kemudian menjadi berlarut-larut. Koalisi Ibukota yang mendampingi penggugat menilai, akses masyarakat terhadap keadilan semakin tidak jelas karena proses peradilan yang memakan waktu sangat lama.

Sumber: https://www.alinea.id/nasional/koalisi-hidup-dan-kesehatan-di-negara-ini-bukan-prioritas-b1ZO79uVl

 

Peneliti Ingatkan Celah Hukum Pergub Pelarangan Kantong Plastik

TEMPO.COJakarta - Peneliti dari Center for Environmental Law (ICEL) Bella Nathania mengingatkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang perlu diwaspadai oleh pemerintah.

"Pergub 142/2019 sudah bagus ada pelarangan kantong belanja dari plastik, tapi di kantong kemasan ada celah hukum," kata  Bella Nathania dalam diskusi The Coversation yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube The Coversation Indonesia, Rabu, 1 Juli 2020.

Bella menjelaskan apa yang sebenarnya dilarang dan diwajibkan untuk digunakan dalam Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Pengunjung menenteng tas belanja saat mengunjungi Mall Grand Indonesia, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020. ANTARA/Puspa Perwitasari

 

Peraturan tersebut melarang menggunakan kantong plastik sekali pakai, yang diwajibkan adalah penggunaan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) dan memperbolehkan penggunaan kantong kemasan yaitu kantong kiloan (tanpa pegangan) untuk buah, sayuran dan daging.

"Penggunaan kantong kemasan ini dibolehkan sampai ada pengganti yang sifatnya ramah lingkungan," kata Bella.

Menurut Bella, dibolehkannya penggunaan kantong kemasan berbahan plastik sampai batas waktu tertentu tersebut sebagai celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha ritel.

Ia mengistilahkan pengusaha mengulur waktu untuk beralih dari kantong plastik kemasan ke kantong kemasan ramah lingkungan.

"Sebenarnya (celah hukum) itu bisa diakali," kata Bella.

Bella menyarankan upaya menunda pengalihan kantong plastik kemasan ke kantong ramah lingkungan dengan memanfaatkan insentif yang diperoleh pengusaha dalam peraturan tersebut.

Ia mengatakan bagian akhir dari peraturan tersebut, pengusaha ritel diberi insentif karena tidak pakai kantong belanja plastik. Sehingga pengusaha dapat menggunakan insentif tersebut untuk beralih dari kantong kemasan ke kantong ramah lingkungan.

"Jadi bisa didorong dengan insentif, kalau dikasih insentif, mereka (peritel) akan berlomba-lomba, karena cukup menguntungkan," ujar Bella.

Celah hukum ini merupakan satu dari empat catatan permasalahan yang ditemukan oleh Bella dari penelitian  terhadap Pergub 142/2019.

Catatan kedua yang ditemukannya terkait definisi KBRL belum jelas di masyarakat, apakah terbuat dari kertas, kain, atau bahan lainnya. Tanpa ada definisi yang jelas dapat memperlambat masa peralihan kantong plastik ke kantong belanja ramah lingkungan.

Selanjutnya, Bella memberikan catatan pada publikasi hasil penegakan hukum di Pemprov DKI Jakarta yang masih kurang.

Menurut dia, publikasi hasil penegakan hukum Pergub 142/2019 sangat penting sebagai informasi publik yang dapat mendorong partisipasi publik dalam mendorong keberlangsungan peraturan tersebut.

Catatan keempat, yakni terkait harga yang wajar untuk kantor ramah lingkungan perlu ditetapkan agar inklusif bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dengan strata ekonomi berbeda.

Pemerintah DKI Jakarta secara resmi memberlakukan pembatasan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan dan pasar rakyat terhitung mulai 1 Juli 2020.

Sumber: https://metro.tempo.co/read/1360208/peneliti-ingatkan-celah-hukum-pergub-pelarangan-kantong-plastik/full&view=ok

Tak Bijak Paksakan Bahas ”Omnibus Law” di Tengah Pandemi Covid-19

DPR diminta tidak memaksakan melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang atau ”omnibus law” cipta lapangan kerja dan pajak usulan pemerintah. Semua pihak diharapkan fokus pada penanganan Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat diminta bersikap bijak dengan menunda atau menghentikan pembahasan rancangan undang-undang  sapu jagat atau omnibus law cipta lapangan kerja dan pajak yang diusulkan pemerintah. Para anggota legislatif sebaiknya lebih fokus mengurusi penganggaran dan pengawasan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi coronavirus disease 2019 atau Covid-19.

Pembahasan kedua rancangan undang-undang (RUU) yang menuai kritikan tajam dari masyarakat tersebut saat ini sangat riskan dilanjutkan. Penyebabnya, pembahasan itu dilakukan di tengah pandemi serta imbauan untuk menjaga jarak dan menghindari keramaian (physical distancing). Hal itu akan menurunkan partisipasi publik dalam setiap proses rapat dengar pendapat.

”Ini pun juga riskan dimanipulasi. Entah yang diundang tidak kompeten atau sebenarnya tidak bisa mewakili, ataupun yang diundang berkompeten dan bisa mewakili, tetapi tidak mau hadir karena menghindari penularan virus,” kata Raynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Selasa (31/3/2020), di Jakarta.

Seperti dikutip Kompas.com, Senin, dalam pembukaan masa persidangan III DPR 2019-2020, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan akan tetap melanjutkan pembahasan omnibus law di DPR. ”Perlu saya sampaikan bahwa DPR sesuai dengan fungsinya akan fokus pada pengawasan legislasi dan anggaran terkait pandemi Covid-19 untuk bisa membantu bersinergi dengan pemerintah. Namun,  urusan omnibus law tentu saja akan kita bahas sesuai dengan mekanismenya,” katanya.

Raynaldo justru mempertanyakan ”sesuai mekanisme” yang disebutkan Puan. Mekanisme pembahasan RUU pada prinsipnya harus melibatkan partisipasi publik. Pada situasi darutat penanganan wabah Covid-19 seperti saat ini, akan sulit bagi publik untuk memantau dan merespons pada pembahasan RUU.

Di satu sisi, kedua RUU omnibus law tersebut masih pada tahap sangat awal atau penyusunan daftar isian masalah (DIM) di DPR. Pada posisi ini, DPR dapat menghentikan proses pembahasan demi mencurahkan perhatian untuk membantu pemerintah mengatasi Covid-19. Salah satu bentuknya, mengalihkan anggaran pembahasan RUU untuk penanganan Covid-19 yang membutuhkan biaya besar.

Selain itu, draf kedua RUU tersebut masih ditolak sejumlah pakar dan masyarakat. Isi perundangan dinilai berpotensi menimbulkan kekacauan hukum serta berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, kehilangan tutupan hutan, serta memperlebar kesenjangan kesejahteraan warga. Bila DPR tetap melanjutkan pembahasan, dikhawatirkan akan menghasilkan RUU yang tidak memiliki legitimasi dan menimbulkan permasalahan. Contohnya, revisi UU KPK yang menyedot energi publik dalam gelombang demonstrasi.

RUU omnibus law memiliki ribuan pasal dan berisi lintas sektor yang saling beririsan. Dengan kondisi seperti ini, Raynaldo tak yakin pembahasan bisa matang. Jadi, sekalipun DPR sukses menyelesaikan kedua RUU tersebut, implementasinya akan bermasalah karena terganjal sistem yang sudah ajek.

Di sisi lain, pada kondisi darurat kesehatan—masyarakat sipil cenderung memilih kata darurat kesehatan daripada darurat sipil—pembahasan RUU tidak hanya melibatkan anggota DPR. Di belakang layar terdapat tenaga ahli ataupun staf-staf yang akan hilir mudik dari tempat tinggal ke DPR. Ini kontraproduktif dengan upaya pencegahan penularan virus SARS-CoV-2, penyebab Covid-19.

Jangan dipaksakan

Menurut Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu A Perdana, pemaksaan pembahasan omnibus law dalam kondisi krisis saat ini sama saja dengan tidak memedulikan suara publik dalam penyusunan UU. ”Dalam kondisi saat ini, pemerintah dan DPR RI masih saja terus memaksakan omnibus law untuk dibahas. Padahal, pada saat yang sama, bukan hanya publik yang berfokus pada penanggulangan Covid-19, melainkan banyak pengambil kebijakan terkait juga sedang menfokuskan semua perhatian, fokus, dan sumber dayanya untuk penanggulangan Covid-19,” katanya.

Menurut dia, pembahasan produk regulasi yang tidak terkait langsung dengan penanganan Covid-19 pada kondisi saat ini tidak memiliki legitimasi. Pembahasan RUU yang sangat kontroversial tersebut tak bisa dilakukan terburu-buru karena implementasinya memengaruhi semua sektor yang membutuhkan masukan banyak pihak.

Sumber: https://kompas.id/baca/humaniora/2020/03/31/tak-bijak-paksakan-bahas-omnibus-law-di-tengah-pandemi-covid-19/

Penegakan Hukum Konservasi Sangat Penting

JAKARTA – Pembaruan kebijakan penegakan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sangat urgen dilakukan. Karena dalam prakteknya penegak hukum masih menemui kesulitan dalam menjerat kejahatan konservasi.

Demikian diungkapkan Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung Sudharmawatiningsih saat jadi pembicara dalam temu wicara bertajuk, “Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya” yang diselenggarakan oleh Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) dan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) di Jakarta, Rabu (27/11).

Menurut Sudharmawatiningsih, kesulitan yang umum ditemui dalam menjerat kejahatan konservasi adalah penuntutan menggunakan dakwaan tunggal. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan UU Nomor 5 Tahun 1990 yang memasukkan berbagai tindak pidana dengan kualifikasi berbeda ke dalam satu pasal.

“Sehingga jika terdapat pelaku yang melakukan lebih dari satu tindakan, pelaku tersebut hanya tetap dapat dijerat dengan satu pasal,” ujarnya.

Sudharmawatiningsih menambahkan bahwa sering juga ditemui kasus yang motifnya melibatkan kejahatan terorganisasi namun sulit untuk didakwakan karena belum diatur. Meski pada berapa kasus dijerat dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, pada akhirnya jaringan pelaku kejahatan tetap tidak dapat dijerat semua.

Konstruksi Pemidanaan

Kesulitan dalam mengkonstruksikan pemidanaan juga dialami oleh Jaksa Penuntut Umum, Anggota Satgas Sumber Daya Alam–Luar Negeri (SDA-LN) Kejaksaan Agung Heru Prasetyo mengatakan, pihaknya kesulitan dalam mengkonstruksikan apa yang dimaksud sebagai kelalaian dalam UU Nomor 5 Tahun 1990.

“Kami juga kesulitan bagaimana mengkonstruksikan kejahatan konservasi sebagai kejahatan terorganisasi, karena kejahatan terorganisasi ini lebih dari sekedar penyertaan pidana, tetapi UU Nomor 5 Tahun 1990 tidak memberikan definisi dan ketentuan yang jelas,” ujarnya.

Sedangkan Direktur Penegakan Hukum Pidanda Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Yazid Nurhuda menambahkan strategi lain yang didorong untuk menyiasati keterbatasan UU Nomor 5 Tahun 1990 adalah pendekatan multi door. Misalnya penggunaan UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun karena penjelasan pasal TPPU tidak memasukan Penyidik KLHK sebagai penyidik TPPU, pasal ini belum dapat diaplikasikan dan belum ada Jaksa Penuntut Umum yang menerima berkas kasus konservasi dengan pasal TPPU ini.

 

Sumber: http://www.koran-jakarta.com/penegakan-hukum-konservasi-sangat-penting/

Mengapa Pemerintah Ngotot Menolak Revisi UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya?

JAKARTA - Pemerintah secara resmi menolak pembahasan perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi SDA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

“Pemerintah telah resmi menyampaikan pada DPR untuk tidak memasukkan revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 sebagai prioritas, termasuk tidak dalam longlist,” kata Tenaga Ahli Komisi IV DPR Robin Bahari dalam acara Temu Wicara yang bertajuk Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diadakan oleh Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) dan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) di Jakarta, belum lama ini.

Berbeda dengan sikap pemerintah, Badan Legislasi (Baleg) DPR justru menginginkan supaya revisi UU Konservasi SDA masuk Prolegnas. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat DPR pada 26 November 2019 yang dihadiri oleh 25 dari 80 anggota Baleg DPR, dan sebagai perwakilan Kelompok Kerja (Pokja) Konservasi, hadir ICEL, World Conservation Society-Indonesia Program (WCS), serta Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI).

“Memang kita selama ini agak terlambat, karena telah habis sebagian besar apa yang menjadi keanekaragaman hayati kita. Karena terlambatnya undang-undang, keanekaragaman hayati hampir terancam punah,” kata anggota Baleg DPR dari Fraksi PDI Perjuangan I Ketut Karyasa.

“Menjadi tugas kita sebagai DPR, di Baleg khususnya, untuk memasukkan ini ke dalam Prolegnas Prioritas. Karena ancaman itu riil,” kata anggota Baleg DPR lainnya, Christina Aryani, dari Fraksi Golkar.

“Fraksi Partai Nasdem mendukung RUU ini dimasukkan dalam Prolegnas karena ada kebutuhan terkait perkembangan zaman yang harus mampu diakomodir perubahan UU, sekaligus menjawab tantangan global yang makin kompleks antara manusia dengan sesama makhluk lainnya,” kata anggota Baleg DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari.

Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo berpendapat beberapa kelemahan UU Konservasi SDA memang dapat diatasi dengan sinergitas antarpenegak hukum, peraturan pelaksana dan pendayagunaan undang-undang lain terkait (UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik).

“Namun, terdapat beberapa hal yang tetap perlu perbaikan pada level undang-undang seperti perbaikan rumusan delik pidana, kewenangan dan teknik penyidikan tertentu, sanksi yang berorientasi pemulihan, serta pertanggungjawaban badan hukum,” kata dia.

Sementara itu Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universias Indonesia Emil Salim mengemukakan urgensi untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan yang terlibat.

“Yang menjadi masalah adalah penyanderaan calon tokoh politik, sehingga hilang kebijakan pembangunan yang mengutamakan  sustainability jangka panjang, terdesak oleh kepentingan pengelolaan jangka pendek yang bersifat eksploitatif dan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek penyandera,” kata Emil.

 

Sumber: http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117421-mengapa-pemerintah-ngotot-menolak-revisi-uu-konservasi-sda-hayati-dan-ekosistemnya/

Revisi Undang Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Digulirkan Lagi

JAKARTA, KOMPAS – Meski berulang-kali masuk dalam program prioritas legislasi nasional, revisi UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tak pernah lolos diketok dalam paripurna DPR. Dengan susunan parlemen baru, sejumlah organisasi masyarakat sipil kembali menggulirkan wacana revisi ini mengingat penegakan hukum bidang tumbuhan satwa liar dan pengelolaan ekosistem memerlukan dasar hukum lebih kuat. 

Dalam pembahasan tahun lalu, pemerintah menyatakan UU No 5 tahun 1990 belum perlu direvisi. Sikap pemerintah di tingkat elit ini tak menggambarkan kebutuhan aparat penegak hukum yang berharap UU berusia hampir 30 tahun ini direvisi agar lebih aplikatif bagi penegakan hukum dan pemulihan lingkungan akibat dampak kejahatan. 

Dari informasi jejaring Interpol, kepolisian menyatakan nilai kejahatan tumbuhan dan satwa liar kini menempati urutan nomor tiga di bawah kejahatan penyelundupan senjata api dan narkotika/obat bius. Kejahatan ini pun terorganisasi mulai dari pemodal, pemburu, pengumpul, dan pedagang yang transaksinya kini umum dilakukan secara daring karena risiko dinilai kecil. 

“Harapan besar kami bahwa penegakan hukum nantinya didukung pembaruan UU 5/1990. Diharapkan ada perubahan dalam UU yaitu mulai dari ruang lingkup, waktu penyelesaian, pembuktian, dan keberadaan pelaku yang tak hanya perorangan tapi korporasi,,” kata Sudharmawatiningsih, Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, Senin (25/11/2019) di Jakarta. 

Harapan besar kami bahwa penegakan hukum nantinya didukung pembaruan UU 5/1990. Diharapkan ada perubahan UU dari ruang lingkup, waktu penyelesaian, pembuktian, dan keberadaan pelaku. 

Dalam diskusi “Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya”, ia mengatakan dalam pemeriksaan kasus tumbuhan dan satwa liar (TSL) banyak mengalami kendala. Salah satunya, saat hakim memberikan keputusan terbentur pada penerapan UU masih konvensional. Dakwaan umumnya tunggal karena UU 5 tahun 1990 pada ketentuan pidana pasal 40, memiliki variasi dakwaan yang juga terbatas. 

“Pada persidangan melihat motif perbuatan yaitu budaya, hobi, dan ekonomi. Yang hobi dan ekonomi tidak hanya melibatkan TSL tapi juga korporasi namun terbentur UU,” kata dia. Pada pasal 40, hanya menyebutkan kata “Barangsiapa…” yang mengacu pada perorangan, bukan korporasi atau badan hukum. 

Ia pun mendorong agar dilakukan perluasan alat bukti agar tidak konvensional seperti dalam KUHAP tapi memasukkan bukti elektronik untuk bisa digunakan menjadi alat bukti sah dalam proses persidangan. Bukti elektronik ini sangat vital mengingat transaksi dan komunikasi kejahatan ini memanfaatkan teknologi. 

Dalam diskusi kemarin, Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Sumatera, dan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat Indonesia (FKKM) mengenalkan 6 policy brief terkait revisi UU 5 tahun 1990. Rika Fajrini dari ICEL menyebutkan beberapa diantaranya yaitu menejarat kejahatan perdatangan TSL dilindungi sebagai kejahatan terorganisasi. 

Ia menyebutkan sebagai kejahatan terorganisasi penyelidikan memerlukan strategi tertentu seperti undercover buying (pembelian terselubung). Bila aparat hukum tidak memiliki kewenangan ini, bisa dipraperadilkan. 

Namun terkait kewenangan undercover buying ini, menurut Ajun Komisaris Besar Polisi Sugeng Irianto, Kepala Unit V Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, aparatnya memiliki kewenangan tersebut. “Kami lidik (penyelidikan) undercover buying dan control delivery (pengendalian pengiriman) bisa,” ujarnya. 

Rika Fajrini juga menyebutkan policy brief lain yang ditawarkan yaitu agar penegakan hukum mengejar pertanggungjawaban pemulihan dampak kejahatan terhadap satwa dilindungi. Dicontohkan, TSL yang menjadi bukti dalam persidangan membutuhkan perawatan dengan biaya tinggi namun tidak pernah ditanggung pelaku. Satwa biasanya dititipkan pada pusat perawatan satwa (PPS) baik milik pemerintah maupun nonpemerintah. 

 

Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), TFCA Sumatera, dan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) menerbitkan 6 policy brief terkait revisi UU 5 tahun 1990. (Foto: KOMPAS/ICHWAN SUSANTO)

 Dalam diskusi kemarin juga didorong agar penyidikan kejahatan TSL dikembangkan secara multidoor yaitu menggunakan berbagai perundangan untuk menjerat pelaku. Beberapa perundangan tersebut yaitu tindak pidana pencucian uang, kepabeanan, imigrasi, dan berbagai perundangan lain. 

Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan aparat penyidiknya meski telah memiliki brevet menyidik TPPU, namun belum bisa menjalankannya. Ini karena terkendala dalam penjelasan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Meski pada pasal 2 UU no 8/2010 memuat penyidikan tindak pidana termasuk pada kejahtan kehutanan dan lingkungan hidup, pada penjelasan pasal 74, penyidik pegawai negeri sipil KLHK tak masuk dalam daftar yang bis amenggunakan pasal tersebut. Pihak yang disebutkan dalam pasal 74 yaitu Polri, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. 

Tenaga Ahli Komisi IV DPR, Robin mengatakan pada pekan kemarin pemerintah memberikan bahan-bahan yang intinya meminta agar UU 5 tahun 1990 tak diubah. “Setelah kami diskusikan dan memberi masukan kepada anggota DPR, tetap firm ajukan (revisi) UU 5 tahun 1990 untuk prioritas karena sudah ada naskah akademis dan draft,” ujarnya. 

 

Kelola Sampah Plastik dengan Pendekatan Circular Economy

Rabu, 13-14 November 2019 | Permasalahan plastik telah menjadi isu global saat ini. Meningkatnya konsumsi plastik sekali pakai menimbulkan permasalahan pada timbulan sampah. Timbulan sampah secara nasional mencapai angka 64 juta ton yang komposisinya terdiri dari sampah organik sebanyak 50%, sampah plastik sebesar 15%, sampah kertas sebesar 10% dan sisanya sampah logam, karet, kaca dan lain-lain. Penanganan terhadap 15% timbulan sampah plastik tersebut pun masih rendah, di mana hanya 10 – 15% sampah plastik yang didaur ulang. Sisanya menjadi masalah: 60 – 70% sampah plastik ditimbun di TPA dan 15 – 30% mencemari lingkungan perairan karena tidak tertangani. Timbulan sampah plastik yang mencemari lingkungan menyimpan resiko yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 100.000 biota laut terbunuh oleh plastik setiap tahunnya. 90% air botol mengandung partikel plastik. Kerugian ekonomi dari sampah plastik terhadap ekosistem kelautan setidaknya mencapai angka 13 triliun dollar Amerika Serikat. 

Di Indonesia, dengan skala permasalahan yang begitu besar, penyusunan dan implementasi kerangka hukum dan kebijakan untuk pengelolaan plastik sangat dibutuhkan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah memberikan kerangka dasar yang baik untuk mengelola plastik, yakni dengan penekanan pada pengurangan sampah sejak awal sebelum material menjadi sampah. Terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang di dalamnya mengatur mengenai peranan industri manufaktur, perusahaan retail serta perusahaan makanan dan minuman dalam upaya pengurangan sampah. 

“Ekonomi sirkular merupakan sebuah upaya kolaboratif, karenanya harus melibatkan peran dan fungsi setiap pemangku kepentingan di sepanjang rantai persampahan yaitu pemerintah, dunia usaha/industri, akademisi dan masyarakat pada setiap siklus tahapan pengelolaan sampah, dimulai dari pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali, hingga ke upaya-upaya penanganan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.” ujar Direktur Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Rosa Vivien Ratnawati, SH. M.SD dalam sambutannya dalam Seminar Kerangka Kebijakan Pendekatan Circular Economy Untuk Pengelolaan Sampah Plastik yang diadakan dari 13 – 14 November 2019 yang dilaksanakan oleh Internasional Development Law Organization (IDLO) berkolaborasi dengan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seminar ini juga menjadi bagian dari program Rule of Law Fund (RoLF) yang didukung oleh Kedutaan Besar Belanda di Indonesia dan diimplementasikan oleh IDLO. 

“Implementasi circular economy juga berkontribusi dalam implementasi pola produksi dan konsumsi berkelanjutan yang menjadi tujuan ke-12 Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya mendaur ulang sampah kemasan yang selanjutnya dapat menggantikan sebagian bahan baku murni (virgin material) sebuah produk diharapkan dapat menciptakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan” ujar Vivien seraya membuka secara resmi seminar ini. 

Seminar ini dihadiri oleh berbagai lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, organisasi internasional, produsen, serta berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Gerakan Diet Kantong Plastik, dan sebagainya. 

Selain Rosa Vivien, perwakilan dari Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air Kerajaan Belanda Martin van Nieuwenhoven juga turut membuka rangkaian acara seminar ini. 

Perwakilan Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air Kerajaan Belanda Martin van Nieuwuhoven dalam sambutannya mengatakan “Mewakili negara Belanda, saya senang melihat Indonesia berjuang dalam dalam pengelolaan sampah plastik dengan cara pendekatan circular economy. Saya harap dengan adanya seminar dari program Rule of Law Fund membuktikan kancahnya dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Saya harap peserta pada acara ini dapat memasuki proses Extended Producer Responsibility dengan pandangan terbuka dengan melihat keuntungan secara kolektif daripada keuntungan secara individu.” 

Seminar ini bertujuan untuk membagi informasi mengenai penggunaan pendekatan circular economy dalam pengelolaan sampah plastik, di mana circular economy menjadi cara baru dalam dalam menciptakan nilai sampah dengan memperpanjang umur produk dan memindahkan sampah dari akhir rantai pasokan kembali ke awal. Dalam circular economy, bahan untuk produk baru berasal dari produk lama dan sebisa mungkin semuanya digunakan kembali, diproduksi ulang, atau sebagai upaya terakhir, didaur ulang kembali menjadi bahan mentah. 

Hal-hal yang dibahas secara spesifik dari topik mengenai circular economy adalah usaha dari pemerintah Indonesia dalam menerapkan circular economy dalam mengelola sampah, memberikan contoh praktik terbaik mengenai circular economy yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, dan juga mengenai pendekaan Extended Producer Responsibility (EPR), di mana produsen diberi tanggung jawab yang signifikan, baik keuangan dan/atau secara fisik, untuk pengelolaan atau pembuangan produk pasca pemakaian konsumen 

Pemilahan sampah Kunci Circular Economy 

Direktur Pengelolaan Sampah KLHK DR. Novrizal, ST, M.Si. dalam paparannya mengatakan bahwa usaha daur ulang merupakan salah satu model ekonomi sikular terhadap sampah plastik. Daur ulang sampah plastik memiliki efek yang siginifikan dalam menggerakan perekonomian masyarakat karena rantai produksinya melibatkan banyak pihak, yakni pemulung, pelapak hingga industri besar. Memang betul apa yang disampaikan oleh Ibu Vivien tadi bahwa kunci dari circular economy ini adalah pemilahan sampah. Sampah yang bersih tentu akan meningkatkan nilai ekonominya. 

“Circular Economy pengelolaan sampah bisa diselesaikan dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya (sebagai nilai dasar). DNA yang pertama adalah memilah sampah dan perubahan perilaku. Konsep circular economy pasti dapat diterima oleh banyak pihak,” ujar Novrizal 

Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air, Belanda, Martin Van Nieuwenhoven menyatakan “Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengurangan sampah plastik di Belanda. Akan tetapi Pemerintah Belanda sudah memiliki framework terkait circular economy, yang di dalamnya mengajak aktor industri untuk mengubah desain industri agar selaras dengan prinsip-prinsip sirkular ekonomi, serta penerapan insentif dan insentifnya. Dalam rangka menyukseskan circular economy ini, Pemerintah Belanda bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Industri, Konsumen dan serikat pekerja. Memang membutuhkan waktu yang lama agar sirkular ekonomi ini berjalan sukses dan melibatkan seluruh stakeholder.” 

“Di Belanda kami memiliki rencana jangka panjang hingga 2050, karena membutuhkan waktu lama untuk membawa sebuah perubahan,” ujar Martin kembali. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo menuturkan bahwa sampah plastik merupakan permasalahan serius yang harus kita hadapi bersama, kesadaran dan aksi dari berbagai pihak (pemerintah; dunia usaha – industri, importir, retail dan jasa makanan; dan masyarakat) untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada merupakan salah satu kunci, termasuk dalam menerapkan Circular Economy. Upaya pemerintah untuk mendorong peran para pihak (stakeholders) menjadi kunci penting yang selama ini telah coba dilakukan. 

“Menyadari bahwa indeks ketidakpedulian terhadap lingkungan terutama di bidang pengelolaan sampah, masih sangat besar yaitu 74% (sebagaimana paparan Bu Dirjen PSLB3) maka, circular economy merupakan cara pandang yang diharapkan mampu menjadi kunci mendasar dan langkah awal dari berbagai pihak. Dimulai dari prinsip untuk meminimalkan sampah (zero waste) hingga memperpanjang rantai penggunaan sampah sebelum ke media lingkungan sebagai alternative paling akhir (recycling dan reuse). Kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menerapkan Circular Economy memiliki peran penting untuk pengelolaan sampah. Tentu ini perlu dikombinasikan juga dengan kesadaran konsumen.” ujar Henri kembali. 

“Kita mengapresiasi dan menunggu agar Peraturan Menteri LHK tentang Peta Jalan sepuluh tahun Pengurangan Sampah oleh Produsen mudah-mudahan segera keluar. Kebijakan EPR perlu didorong dengan mengombinasikan pendekatan mandatory dengan voluntary, baik dari aspek pemilihan bahan baku, desain produk, dan pemanfaatan kembali oleh produsen. Peta jalan ini diharapkan dapat dihubungkan dengan mekanisme pasar/konsumen (image) untuk dapat memilih produk yang ramah termasuk sistem Monev,” lanjut Henri. 

  

Sumber: https://hijauku.com/2019/11/14/kelola-sampah-plastik-dengan-pendekatan-circular-economy/ 

 

Korporasi Diminta Berbagi Tanggung Jawab Kurangi Plastik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Korporasi harus mulai bergerak untuk berbagi tanggung jawab menjaga lingkungan bersama dengan pemerintah dan masyarakat. Karena kemasan plastik yang mereka produksi ikut mengotori pantai dan laut Indonesia, ujar Juru Kampanye Urban Greenpeace Indonesia Muharram Atha Rasyadi. 

"Kita berharap ketika melihat masifnya persoalan sampah plastik, harus ada yang dilakukan dari masing-masing pihak baik perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Kita juga berharap semuanya tidak lagi dibebankan kepada masyarakat," ujar Atha dalam diskusi di Jakarta, Selasa (12/11). 

Menurut Atha, Greenpeace Indonesia selama beberapa tahun terakhir sudah melakukan audit merek. Pada 2019 Greenpeace menemukan fakta bahwa produk korporasi lokal Indonesia masih mendominasi temuan sampah plastik di 8 kota yang menjadi sampel. 

Dalam audit di Tangerang di Banten, Pekanbaru di Sumatera Selatan, Bandung di Jawa Barat, Semarang di Jawa Tengah, Yogyakarta, Makassar di Sulawesi Selatan dan Bali, Greenpeace Indonesia serta kelompok yang tergabung di gerakan Break Free From Plastic menemukan 1.645 macam sampah plastik didominasi produk air mineral dalam kemasan, bungkus makanan dan mi instan. 

Meski mengakui temuan itu belum bisa dikatakan mewakili keadaan secara keseluruhan di Indonesia karena hanya mengambil sampel di titik-titik tertentu, tapi audit merek itu memperlihatkan perlunya komitmen serius dari para pemangku kepentingan. Termasuk korporasi yang memproduksi produk plastik. 

Untuk itu, Greenpeace Indonesia mendorong agar korporasi memantapkan komitmen mengurangi produk plastik dan beralih ke model bisnis berkelanjutan. Investasi dalam penggunaan kembali (reuse) dan pengisian ulang (refill) dalam sistem yang ramah lingkungan diperlukan untuk tidak lagi memakai kemasan plastik sekali pakai, ujar Atha. 

Dari pihak pemerintah juga diharapkan untuk melakukan metode pengelolaan sampah tidak hanya di hilir tapi juga mulai melaksanakan ekonomi sirkular atau ekonomi hijau yang berkelanjutan. Agar hal itu terwujud maka pemerintah diharapkan dapat membantu dengan segera mengeluarkan peraturan yang lebih jelas untuk membantu pengurangan sampah oleh produsen, menurut Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Fajri Fadhillah 

"Sampai saat ini level pengaturan produsen untuk pengurangan sampah masih sampai di tingkatan peraturan pemerintah. Level pengaturan itu tentu sifatnya masih umum dan abstrak," ujar Fajri. 

Fajri merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang sampai sekarang masih belum keluar turunan peraturan menterinya. 

Menurut data yang dirangkum oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Perindustrian, pada 2016 berat timbunan sampah di Indonesia sudah mencapai 65,2 juta ton per tahun. 

  

Sumber:https://nasional.republika.co.id/berita/q0unpk328/korporasi-diminta-berbagi-tanggung-jawab-kurangi-plastik 

 

Menanti Keseriusan Pembenahan Tata Kelola Lingkungan pada Periode Kedua Jokowi

  • Organisasi masyarakat sipil menyatakan, penyelamatan sumber daya alam mendesak pada pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. 

  • Ada kecenderungan, perubahan kebijakan maupun rancangan UU yang melemahkan perlindungan lingkungan, dan lebih berpihak pada korporasi. 

  • Penegakan hukum lingkungan hidup mulai jalan dan ada beberapa putusan. Sayangnya, eksekusi lemah hingga tak memberikan efek jera. 

  • Rencana Presiden Jokowi merevisi 74 Undang-undang yang dianggap menghambat investasi, yang akan diatur dalam satu UU dengan model omnibus law, jangan sampai menggerus aturan lingkungan dan sumber daya alam. 

Berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil mengkhawatirkan komitmen pemerintah dan DPR periode 2019-2024, lemah dalam membenahi tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Banyak proses legislasi dan penyusunan regulasi bikinan pemerintah dan DPR berpotensi membebani lingkungan. Belum lagi, komitmen maupun kebijakan malah melemahkan perlindungan alam dan condong melindungi kepentingan korporasi. 

Untuk itu, organisasi masyarakat sipil menyatakan, penyelamatan sumber daya alam mendesak pada pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. 

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) mengatakan, kerusakan lingkungan atau krisis lingkungan menyebabkan bencana di mana-mana. Bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan lain-lain, terus terjadi. 

”Artinya, ada masalah ketahanan lingkungan dan daya dukung lingkungan makin kritis,” katanya dalam diskusi Habis Gelap Terbitlah Gelap, baru-baru ini di Jakarta. 

Dia mencatat, ada indikasi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam melemah dari konstalasi politik 2019, terutama, komitmen presiden dan wakil presiden yang baru dilantik. 

Perlindungan lingkungan hidup dalam visi misi Capres-Cawapres 2019 dan Visi Indonesia Presiden Terpilih pun dinilai Henri, sangat lemah. Visi dan misi kedua calon, katanya, masih bersifat umum dan belum memberikan target secara terukur. Apalagi, visi misi ini mengutamakan tiga sektor utama, yakni, investasi, infrastruktur, dan proyek strategis nasional. 

”Tidak ada guna mendorong investasi dan infrastruktur di tengah krisis ekologi dan bencana bagi masyarakat. Tak ada analisis risiko dampak sosial kepada masyarakat. Perlu pengetatan standar lingkungan, bagaimana investor dan ekonomi mudah berdampak pada masyarakat,” katanya. 

Dia bilang, isu lingkungan hanya ditekankan pada daratan, kurang menyentuh isu pesisir dan maritim serta pulau-pulau kecil. Belum juga mengintegrasikan adaptasi dan mitigasi bencana dalam kebijakan penataan ruang dan perlindungan lingkungan di tengah banyak bencana alam baik faktor alami maupun manusia. 

Ada lima rancangan Undang-undang dan peraturan pemerintah, kata Henri, melemahkan perlindungan lingkungan dan lebih berpihak pada korporasi. Pertama, RUU Perkelapasawitan dinilai akan meningkatakan ekstensifikasi perkebunan yang berpotensi meningkatkan konflik tenurial dan lingkungan. Kedua, RKUHP memuat pasal yang mampu menjerat aktivis HAM dan lingkungan serta melemahkan pidana yang menjerat korporasi. 

Ketiga, RUU Pertanahan, memberikan keistimewaan kepada korporasi dan bertolak belakang terhadap redistribusi lahan kepada masyarakat, dalam program reforma agraria maupun perhutanan sosial. 

Keempat, Peraturan Pemerintah 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). ”Aturan ini menisbikan peran penilaian amdal (analisis mengenai dampak lingkungan-red) sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian izin dan terganti surat komitmen membuat amdal,” katanya. 

Terakhir, PP Nomor 13/2017 tentang Perubahan RTRW Nasional yang memberikan dasar keistimewaan untuk pembangunan yang masuk kategori proyek strategis nasional. Ia untuk menyimpangi RTRW daerah atas dasar rekomendasi menteri tanpa parameter jelas. 

Upaya deregulasi kebijakan, katanya, perlu, tetapi jangan malah mengorbankan lingkungan. ”Bagaimana percepatan itu tidak mengorbankan standar lingkungan, standar sosial agar memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. 

  

Penegakan hukum 

Henri mengatakan, pemerintah seringkali mengklaim sudah penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sayangnya, putusan pengadilan yang dimenangkan pemerintah hanya di atas kertas karena eksekusi putusan belum berjalan optimal. 

”Padahal, eksekusi jadi salah satu cara memberi efek jera terhadap pihak yang melanggar aturan lingkungan,” katanya, seraya bilang, perlu sinergi mengeksekusi putusan dengan mengejar atau membekukan aset perusahaan dari seluruh lembaga pemerintaan. 

Pemerintah pun tak konsisten dalam penegakan hukum. Komitmen pemerintah, katanya, masih lemah dalam menjalankan putusan pengadilan dan mendorong eksekusi putusan. 

Dia contohkan, putusan pengadilan dalam kasus Semen Indonesia Kendeng di Jawa Tengah. Putusan uji materi Perpres Nomor 18/2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah, gugatan warga Palangkara soal kebakaran hutan dan lahan 2015. 

Juga gugatan izin lingkungan PLTU Cirebon II yang dibatalkan PTUN Bandung. Terhadap putusan pembatalan, Pemerintah Jawa Barat malah menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT Cirebon Energi Prasarana. Keputusan kontroversial seperti ini, katanya, merupakan preseden buruk bagi tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. 

Visi presiden dan pembangunan nasional, katanya, yang cenderung mengedepankan investasi, infrastruktur dan berbagai proyek strategis nasional seharusnya tak mengorbankan visi perlindungan lingkungan dan sumber daya alam karena menyangkut keselamatan warga dan ekosistem. 

Dia bilang, banyak kegiatan pembangunan mengorbankan dan menimbulkan kerugian lingkungan maupun masyarakat, bahkan investor sendiri karena harus mengeluarkan biaya untuk pemulihan. 

”Beberapa legislasi dan regulasi yang bermunculan sampai akhir masa jabatan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla harus dievaluasi kembali. Terutama yang kontra produktif terhadap perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam,” kata Henri. 

Dia sebutkan, beberapa RUU fundamen justru harus jadi prioritas, seperti RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Keanekaragaman Hayati. 

Kepentingan Bisnis 

Presiden Jokowi mengusulkan untuk merevisi 74 Undang-undang yang dianggap menghambat investasi akan diatur dalam satu UU dengan model omnibus law. “Tentu jadi peluang besar dalam ‘mengkorupsi sumberdaya alam’. Karena persoalan investasi terhambat di Indonesia, bukan karena banyak UU, melainkan proses birokrasi masih rumit, dan budaya birokrat masih ribet,” kata Iqbal Damanik, peneliti Yayasan Auriga Nusantara. 

Dia mengatakan, dibandingkan menggulirkan omnibus law, lebih baik mencermati laporan KPK untuk harmonisasi regulasi lingkungan dan sumber daya alam SDA agar selaras UU terkait. ”Jika ada regulasi tumpang tindih lebih baik digabung, direvisi atau dihapus jika tidak diperlukan lagi.” 

Auriga menghitung hampir separuh anggota DPR 2019-2024 merupakan pengusaha. Untuk itu, katanya, perlu ada regulasi mengatur agar kandidat yang mengikuti pemilu harus melepaskan kepentingan bisnis. “Potensi konflik kepentingan akan muncul jika kandidat terpilih sebagai anggota legislatif.” 

Merah Johansyah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan, langkah omnibus law ini diduga guna mengakomodir kepentingan pengusaha. Bahkan, pengesahan RUU KPK akan menyuburkan praktik korupsi di sektor pertambangan. 

Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) 2014-2018, KPK berperan memperbaiki tata kelola sumber daya alam, meningkatkan pendapatan negara, penegakan hukum, dan perbaikan kebijakan lingkungan hidup. Prestasi KPK ini, kata Merah, didorong lewat gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (GNPSDA). 

Gerakan ini, katanya, mampu menjerat menteri, kepala daerah, anggota legislatif, dan aparat penegak hukum yang terlibat kasus korupsi sektor sumber daya alam. Dia perkirakan, aksi KPK ini, dalam lima tahun ke depan akan runtuh karena revisi UU KPK dan pimpinan KPK baru yang dipersoalkan masyarakat. 

“Jatam memproyeksikan pemerintahan lima tahun ke depan sebagai pintu menuju Indonesia neo orba yang ditopang investasi hitam dan sumber pembiayaan politik dari oligarki tambang dan ekstraktif,” katanya. 

Henri juga menyayangkan revisi UU KPK. “Dalam memperkuat sistem integritas dalam mendukung tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam perlu lembaga seperti KPK.” 

Aryanto Nugroho, Manajer Advokasi dan Program Publish What You Pay (PWYP) menyebutkan, dalam pemerintahan Jokowi periode pertama tak mampu menyelesaikan kasus mafia tambang dan migas. Tata kelola sektor lingkungan dan sumber daya alam, katanya, tak mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. 

Kondisi ini terlihat dari data HGU yang harus dibuka sesuai perintah pengadilan tetapi hingga kini pemerintah masih tertutup. Tata kelola seperti ini, katanya, malahan tak memberi kepastian hukum bagi investor yang ingin mematuhi peraturan perundang-undangan. 

“Investor baik (taat hukum-red) akan menjauh dari Indonesia karena tidak ada kepastian hukum,” katanya. 

Sumber: https://www.mongabay.co.id/2019/10/31/menanti-keseriusan-pembenahan-tata-kelola-lingkungan-pada-periode-kedua-jokowi/  

 

Rumitnya Eksekusi Sengketa Informasi Lingkungan Pertama di Bali

  • Sengketa informasi publik terkait lingkungan menjadi cermin bagaimana pemerintah transparan pada rencana pembangunan yang berdampak pada lingkungan 

  • Walhi Bali konsisten mengajukan permohonan informasi publik ke sejumlah lembaga pemerintah termasuk sengketa karena permintaan lisan dan tulisan tak berhasil. 

  • Tahun ini di Bali ada permohonan eksekusi putusan sengketa informasi publik pertama, dan tentang lingkungan 

  • Dari laporan refleksi 11 tahun UU Keterbukaan Informasi Publik, akses informasi lingkungan dinilai masih belum transparan. 

Sengketa informasi publik terkait lingkungan bisa berlangsung lebih dari satu tahun. Sementara aturan sidang sengketa informasi dibatasi waktu 100 hari kerja sejak permohonan penyelesaian didaftarkan. Jalan panjang mengakses dokumen lingkungan. 

Sengketa informasi lingkungan antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III berlanjut dengan permohonan eksekusi putusan Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Masih ada perbedaan persepsi tentang dokumen yang harus diserahkan. Ini adalah permohonan eksekusi putusan KI pertama di Bali. 

Walhi Bali mengajukan permohonan eksekusi putusan KI Provinsi Bali No.002/V/KEP.KI.BALI/2019 tanggal 17 Mei 2019 ke PN Denpasar pada tanggal 2 Juli 2019 lalu karena Pelindo III belum menyerahkan dokumen sesuai permintaan Walhi. 

Sementara Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali memutuskan Pelindo III cabang Benoa wajib memberikan sebagian dokumen yang diajukan Walhi Bali yakni izin lokasi kegiatan reklamasi, izin pelaksanaan, izin lingkungan, dan kerangka acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan beserta lampiran pendukungnya. 

Sementara sebagian informasi yang dinilai tertutup dan ditolak majelis hakim sidang sengketa informasi adalah matrik dan peta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Hal ini diputuskan pada Jumat (17/5/2019) di kantor KI Bali, Denpasar. Pelindo III wajib memberikan informasi terbuka itu 14 hari setelah putusan diterima. 

Sidang putusan ini mengakhiri proses pengajuan informasi publik sejak tahun 2018 oleh Walhi Bali. Diikuti proses mediasi oleh KI sejak awal tahun ini. Sidang cukup lama karena prosesnya panjang seperti pembuktian, tanggapan, simpulan, sampai putusan. Tapi, putusan ini pun tak kunjung diterima lengkap, sampai diajukan eksekusi putusan. 

Pada Rabu (9/10/2019), Walhi Bali dan Pelindo III akhirnya bertemu di ruangan Ketua PN Denpasar Bambang Ekaputra dan Panitera PN, Rotua Roosa Mathilda Tampubolon. Sejumlah wartawan dilarang mengikuti proses tertutup ini. Walhi bersikeras mendapatkan dokumen Amdal, yang dinilai bagian dari izin-izin lingkungan dan pelaksanaan reklamasi yang diserahkan Pelindo. 

Adi Sumiarta, Kuasa Hukum Walhi Bali menyebut dokumen Amdal merupakan dasar penerbitan Izin Lingkungan, sehingga Amdal merupakan lampiran dan/atau dokumen pendukung Izin Lingkungan. Eksekusi hasil putusan di pertemuan ketiga ini, tidak berhasil. 

Wahyu Jatmiko dan Rendy Triherwanto yang mewakili Pelindo saat itu menolak memberikan informasi terkait kekecewaan Walhi Bali. 

Akhirnya pada Jumat (11/10/2019), Walhi mengajukan pencabutan Permohonan Eksekusi ke PN Denpasar. Alasannya, Walhi Bali sudah mendapatkan seluruh informasi publik termasuk AMDAL kegiatan reklamasi Pelindo III di areal Pelabuhan Benoa, yang dinilai tak diberikan Pelindo III. Dokumen tersebut adalah Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Pelindo III dikeluarkan Kemenhub serta Izin Lingkungan dan Amdal kegiatan reklamasi Pelindo III dikeluarkan KLHK. 

“Kami cabut permohonan eksekusinya, kami melihat ada itikad baik dari Pelindo sebagai penerima award dari KIP Pusat sebagai BUMN informatif untuk memenuhi dokumen yang kami minta,” sebut Adi. 

Sementara itu pada Rabu (16/10/2019), Pelindo III mengeluarkan siaran pers bahwa sudah memberikan dokumen sesuai keputusan KI Bali, dan telah dikuatkan oleh PN Denpasar bahwa dokumen yang telah disiapkan oleh Pelindo III sudah benar sesuai amar putusan KI Provinsi Bali. 

Wilis Aji, VP Corcom Pelindo III dalam siaran persnya menyebut dokumen yang diserahkan adalah Izin lokasi kegiatan reklamasi beserta lampiran dan dokumen pendukungnya yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Izin pelaksanaan kegiatan reklamasi beserta lampiran dan dokumen pendukungnya yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Izin lingkungan kegiatan reklamasi beserta lampiran dan dokumen pendukungnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kerangka Acuan Andal kegiatan reklamasi beserta lampiran dan dokumen pendukungnya yang dikeluarkan oleh KLHK. 

Direktur Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama mengatakan sebelumnya pihaknya melalui Walhi Nasional juga telah mengirimkan surat kepada Kemenhub dan KLHK terkait permohonan informasi terkait perizinan aktivitas reklamasi Pelindo III Cabang Benoa. Dokumen yang terkait dengan perizinan reklamasi oleh Pelindo III lengkap diberikan oleh KLHK dan Kemenhub seperti dokumen Izin Lokasi, Izin Pelaksanaan dari Kemenhub dan Izin Lingkungan, termasuk dokumen Amdal sebagai lampiran dari Izin Lingkungan dari KLHK. 

Dari permhonan di Jakarta itu, menurut Juli, tidak ada dokumen yang dikecualikan, termasuk Amdal yang awalnya menurut Pelindo III dikecualikan. 

Awal mula  

Sengketa informasi antara Walhi Bali dengan PT Pelindo III Cabang Benoa bermula dari reklamasi oleh pengelola pelabuhan itu di Benoa. Saat ini Pelindo sudah mereklamasi sebagian kawasan di sisi utara dan barat pelabuhan terbesar di Bali tersebut. 

Terkait izin reklamasi tersebut Walhi Bali pun mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada PT Pelindo III Cabang Benoa pada 28 September 2018 lalu. Dalam surat No.10/ED/Walhi-Bali/IX/2018 itu Walhi Bali meminta enam hal terkait reklamasi untuk pengembangan Pelabuhan Benoa yaitu izin lokasi kegiatan, izin pelaksanaan kegiatan reklamasi, kerangka acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), rencana pengelolaan lingkungan (RKL), rencana pemantauan lingkungan, dan izin lingkungan. 

Pihak Pelindo III Cabang Benoa tidak merespon permohonan informasi publik tersebut. Walhi Bali pun mengirim surat keberatan ke mereka pada 16 Oktober 2018. Selain menyatakan keberatan karena tidak direspon sama sekali, Walhi Bali juga kembali meminta informasi publik dalam bentuk salinan cetak (hard copy) terhadap enam poin sebelumnya. 

Karena surat keberatan pun tidak ditanggapi, Walhi Bali pun mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Bali pada 10 Desember lalu. 

Seharusnya, sidang pertama sengketa informasi dilaksanakan pada Selasa (8/01/2019), tetapi diundur karena ketiga staf Pelindo III Cabang Benoa tidak bisa menunjukkan surat kuasa. Menurut KI Bali, proses sidang sengketa dibatasi waktu 100 hari sejak Permohonan Penyelesaian didaftarkan. 

Sengketa Informasi antara Walhi Bali dan PT Pelindo III Cabang Benoa menjadi sengketa pertama di Bali pada 2019. Tahun lalu, ada sembilan sengketa informasi yang disidangkan KI Bali tetapi tidak ada satupun kasus terkait lingkungan. 

Berdasar data KI Bali, tahun ini ada 2 kasus permohonan informasi terkait isu lingkungan oleh Walhi dari total 11 kasus permohonan yang masuk ke KI. 

Sengketa Sebelumnya 

Sengketa Walhi Bali dengan Pelindo menambah daftar sengketa informasi terkait lingkungan yang pernah ditangani KI Bali. 

Pada 2013, Walhi mengajukan sengketa informasi publik untuk meminta sedikitnya 11 data dan dokumen mulai dari Surat Keputusan Gubernur Bali mengenai izin prinsip pemanfaatan pariwisata alam kepada PT. TRB seluas 102,22 hektar selama 55 tahun. 

SK ini digugat dan jadi sidang gugatan lingkungan pertama di Bali di PTUN Denpasar. Hakim memutuskan Gubernur Bali mencabut surat keputusan (SK) yang memberikan izin kepada investor PT. Tirta Rahmat Bahari (PT.TRB), untuk pemanfaatan kawasan hutan mangrove Tahura Ngurah Rai untuk pengembangan usaha wisata. SK yang ditandatangani Mangku Pastika pada 27 Juni 2012 lalu itu dinyatakan melanggar surat edaran gubernur tentang moratorium izin akomodasi pariwisata di Bali selatan. 

Pada 2017, Walhi Bali juga pernah melakukan sengketa informasi dengan PT Jasa Marga Bali Tol pada Desember 2017 terkait penelitian di Teluk Benoa. Hasilnya, PT Jasa Marga Bali Tol kemudian memberikan informasi publik yang diminta Walhi Bali. 

Lalu 2018, Walhi Bali ajukan sengketa informasi publik untuk sejumlah dokumen reklamasi perluasan Pelabuhan Benoa ke Pelindo III. KI Bali memutuskan sebagian besar dokumen harus diberikan Pelindo III. Berujung permohonan eksekusi putusan KI ke PN Denpasar, lalu pencabutan permohonan eksekusi oleh Walhi Bali. 

Tahun ini juga, 2019, Walhi Bali mengajukan permohonan informasi publik kepada Gubernur Bali terkait surat Gubernur Bali I Wayan Koster kepada Presiden RI perihal penghentian reklamasi di Teluk Benoa ke Pelindo. 

Jauh panggang dari api 

Sebagai refleksi 11 tahun UU UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), lembaga pemantauan kebijakan lingkungan membuat catatan. 

ICEL melihat keterbukaan informasi lingkungan masih jauh panggang dari api. 

Deputi Direktur Monitoring, Evaluasi dan Manajemen Pengetahuan ICEL, Astrid Debora Meliala memaparkan, jika membaca catatan sejarah, UU KIP lahir dari perjuangan sekelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi (Koalisi KMIP), yang aktif mengawal pembahasan RUU KIP sejak tahun 2000 bersama DPR dan Pemerintah. 

Namun jauh sebelum itu, hak atas informasi telah pernah digunakan sebagai dasar untuk mengakses dokumen lingkungan melalui gugatan Walhi melawan PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) pada tahun 1988. Majelis Hakim kala itu berpendapat Penggugat tidak bisa membuktikan dasar hukum memiliki hak untuk meminta informasi kepada Tergugat. 

Tak berhenti di sini, aktivis lingkungan hidup kemudian mendorong diakuinya hak atas informasi lingkungan hidup dalam revisi UU Lingkungan Hidup pada tahun 1997. Meski demikian, belum ada mekanisme pelayanan informasi publik yang baku dari Badan Publik. Gema reformasi dan kebutuhan akan akses informasi untuk mengawal pemerintahan mendorong Koalisi KMIP untuk mendorong lahirnya undang-undang yang mengatur terkait keterbukaan informasi publik. 

Delapan tahun waktu dihabiskan untuk membahas secara rinci setiap isu terkait keterbukaan informasi hingga pada tanggal 30 April 2008, UU No14/2008 ini resmi diundangkan. 

Bagaimana potret keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di sektor lingkungan? 

Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana menyampaikan perkembangan ketaatan Badan Publik terhadap UU KIP belum menggembirakan. Di sektor lingkungan dan sumber daya alam misalnya, masih ada jenis informasi yang sudah diputus terbuka oleh Komisi Informasi bahkan Mahkamah Agung yang sampai hari ini juga belum dieksekusi. 

“Dari data monev Komisi Informasi Pusat tahun lalu, Badan Publik baru sebatas taat pada standar pelayanan UU KIP. Jika kami meningkatkan kualifikasi penilaian, mungkin tidak sebaik sekarang nilainya,“ lanjut Gede. 

Sementara itu, Solthoen G. Nanggara, Direktur Forest Watch Indonesia mengapresiasi kinerja pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dinilai sudah semakin membaik. Dalam beberapa permintaan informasi, KLHK sudah responsif memberikan informasi sebagaimana diminta. Meskipun demikian, respons demikian tidak berlaku bagi beberapa instansi lainnya seperti Kementerian ATR/BPN yang sampai saat ini masih menolak memberikan informasi terkait HGU yang sudah diputus terbuka. 

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mengemukakan bahwa UU KIP belum diimplementasikan maksimal dari mulai keberadaan PPID di tiap-tiap OPD di pemerintah daerah. Publik masih sulit mengakses informasi yang sebenarnya merupakan informasi terbuka. 

“Di sektor kehutanan dan perkebunan misanya, seperti dokumen amdal, perizinan, dan HGU. Kementerian ATR masih menganggap HGU informasi yang dikecualikan. Padahal sudah ada 4 putusan MA dan 11 putusan Komisi Informasi daerah yang menyatakan dokumen HGU adalah informasi terbuka dan dapat diakses. Ini jadi catatan sendiri karena Indonesia telah 11 tahun memiliki UU KIP dan aktif di forum Open Government namun masih ada lembaga pemerintah yang mengabaikan putusan pengadilan untuk membuka informasi publik,“ jelas Merah. 

  

Sumber : https://www.mongabay.co.id/2019/10/26/rumitnya-eksekusi-sengketa-informasi-lingkungan-pertama-di-bali/ 

 

Hakim Seringkali Abaikan Bukti Ilmiah

Pemahaman dan kemampuan hakim dalam menangani sengketa lingkungan di ditengarai masih minim. Hakim seringkali tidak menerima bukti ilmiah perusakan lingkungan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip pembuktian. Akibatnya, putusan kasus tindak pidana perusakan lingkungan tidak menyelesaikan persoalan. 

Demikian disampaikan Prayekti Murharjanti, peneliti hukum lingkungan dari Indonesia Center for Environmental Law (ICEL). Menurutnya, tidak jarang hakim gagal memaknai bukti ilmiah sebagai bukti hukum. Prayekti mencontohkan, dalam salah satu kasus kebakaran hutan yang merambah permukiman warga, hakim menolak argumen saksi bahwa terjadi pembakaran dengan sengaja.