ICEL

ICEL

ICEL: Demi Investasi Lingkungan di Abaikan

foto: mataraminside.com/ Suandri Ansah

Mataraminside.com, Jakarta -Mahkamah Agung (MA) di minta oleh Aktivis lingkungan yang berhimpun dalam Koalisi Tolak Perizinan Ngawur untuk membatalkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission (OSS).

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring memaparkan sejumlah alasan dilayangkannya gugatan. Salah satu alasan utamanya yakni PP tersebut dinilai menegasikan peran Amdal dan hanya menjadikannya sebagai syarat formalitas.

“Paling penting adalah OSS juga sudah merusak Undang-Undang Lingkungan melalui penerabasan lewat peraturan di bawahnya (PP),” ujarnya saat konferensi pers di kantor Walhi, Jakarta Selatan, Rabu (4/9).

Jual Beli Penelitian Jadi Kendala Penegakkan Hukum Lingkungan
Kesimpulan itu didapat berdasarkan kajian koalisi yang melihat adanya ketidakjelasan penanggung jawab penerbitan izin lingkungan. Dalam PP OSS tersebut tertuang izin usaha diberikan jika pelaku usaha mampu memenuhi sejumlah persyaratan dan atau komitmen.

Mengutip pasal 1 PP OSS, Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional.

“Nah OSS ini mengenalkan izin lingkungan bersifat komitmen. Pada dasarnya sangat merugikan. Dalam sistem hukum kita tak pernah mengenal sistem komitmen. PP OSS menerabas itu,” imbuh Reynaldo.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyesalkan PP OSS yang dinilai tak ramah lingkungan dan hanya mengejar investasi. Mereka bahkan menyebut peraturan ini ngawur karena menabrak peraturan tata kelola lingkungan hidup.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati mengatakan, peraturan tata kelola lingkungan hidup telah disusun sejak lama. Mulai dari tahun 1982 dengan UU Pokol Lingkungan Hidup, kemudian UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terkahir UU Nomor 32 tahun 2009.

“Dan sejauh ini dengan proses seperti itu saja bencana ekologis semakin meningkat, kerusakan lingkungan tidak berkurang, pencemaran semakin menjadi jadi,” katanya dalam kesempatan yang sama.

“Apa jadinya kalau semua sistem ini ditabrak demi investasi. Jadi kami ini melihat jadi kesesatan pikir sangat sesat sesesat-sesatnya dari pemerintah melihat persoalan perizinan,” imbuhnya.

Sumber: https://mataraminside.com/icel-demi-investasi-lingkungan-di-abaikan/