ICEL

ICEL

Indonesia Bakal Reekspor Sampah Plastik Ilegal

Warga negara asing yang juga pemerhati lingkungan memungut sampah dalam gerakan bersih pantai dan laut memperingati International Coastal Cleanup 2019 di Pantai Mertasari, Denpasar, Bali, Jumat (10/5/2019). Kegiatan tersebut dalam upaya membebaskan laut dari sampah, terutama sampah plastik yang dinilai menjadi ancaman serius di perairan. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym/foc.

 

JAKARTA – Indonesia segera mengirim ulang (reekspor) sampah plastik yang masuk secara ilegal. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan pengiriman ulang sampah plastik tersebut dilakukan karena tidak sesuai ketentuan yang ada.

“Sampah yang masuk ke Indonesia yang ada plastik itu pasti tidak legal dan pada dasarnya ketentuannya ada. Oleh karena itu, kita akan melakukan reekspor,” ujar Siti usai halalbihalal di lingkungan KLHK, seperti diberitakan Antara, Senin (10/6).

Dikatakan Siti, masuknya sampah plastik secara ilegal ke Indonesia bukan pertama kali terjadi. Hal serupa terjadi selama beberapa tahun terakhir yang direspons dengan reekspor sampah plastik puluhan kontainer pada tahun 2015 dan 2016.

Adapun upaya reekspor tahun ini, lanjut dia, sudah dapat dilakukan. Hari ini (10/6), pihaknya melakukan rapat di tingkat direktorat jenderal (dirjen) dan akan segera melangsungkan rapat dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan (Mendag).

Sebelumnya, peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Fajri Fadillah mengungkapkan dua aturan tentang sampah impor sudah cukup kuat untuk mengontrol impor limbah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun. Namun, implementasinya yang masih harus diawasi.

“Pemerintah perlu mengevaluasi kembali perusahaan yang memiliki izin impor plastik dan paper scrap, apakah sudah sesuai perizinan dan apakah praktik yang mereka lakukan tidak mencemari lingkungan,” tukas Fajri.

Sejauh ini, indikasi impor sampah plastik ditemukan di beberapa daerah, salah satunya di Gresik, Jawa Timur. Beberapa bentuk sampah plastik ilegal yang ditemukan meliputi berbagai jenis botol, kemasan saset, kemasan makanan, produk sehari-hari, serta produk rumah tangga.

Selain itu, ada pula serpihan plastik bercampur kertas yang tidak dapat didaur ulang dan biasanya digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya.

Fajri menilai penanganan sampah plastik ilegal tersebut harus dilakukan secara serius. Pemerintah sebaiknya mengusut tindakan impor sampah plastik tersebut. Bahkan Mendag harus berani mencabut persetujuan impor terhadap importir produsen kertas yang melakukan pembiaran terhadap sampah plastik yang mereka impor.

“Lebih lanjut lagi, permohonan persetujuan impor harus ditinjau ulang oleh Mendag dengan mengonsultasikannya dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (Ditjen PSLB3) KLHK,” imbuh Fajri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, aktivitas impor sampah plastik Indonesia meningkat 141% atau 283.152 ton. Angka tersebut merupakan puncak tertinggi impor sampah plastik selama 10 tahun terakhir. Namun, peningkatan impor sampah plastik tersebut tidak dibarengi dengan angka ekspor. Pada tahun 2018, angka ekspor hanya sebesar 48% atau sebanyak 98.450 ton.

“Angka ini menandakan ada 184.702 ton sampah yang masih ada di Indonesia, di luar beban pengelolaan sampah domestik di negara sendiri,” kata dia.

Pegiat lingkungan dari Bali Fokus Mochamad Adi Septiono mengatakan, Indonesia perlu mengantisipasi dampak kebijakan National Sword dari Cina yang membatasi secara ketat impor sampah plastik.

Negeri Tirai Bambu tersebut sebelumnya menyerap 45,1% sampah dunia. Namun, sejak National Sword berlaku pada Maret 2018, impor sampah ke negara itu dibatasi. Dengan demikian, Amerika yang tadinya mengekspor sampahnya ke Cina harus mencari negara tujuan lainnya.

“Kini setelah China melakukan kebijakan tersebut, negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam menjadi sasarannya,” tutur Septiono.

 

Sumber :

Hasibuan, E. (2019, June 10). Indonesia Bakal Reekspor Sampah Plastik Ilegal. Retrieved June 12, 2019, from https://www.validnews.id/Indonesia-Bakal-Reekspor-Sampah-Plastik-Ilegal-XQW