PP Lingkungan Hidup Dalam UU Cipta Kerja

PP Lingkungan Hidup Dalam UU Cipta Kerja

Penulis:

Katadata Insight Center
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

PP Lingkungan Hidup cukup disorot, mengingat ini terkait dengan pembahasan amdal dan perizinan lingkungan dan perizinan berusaha.
Pemerintah telah mengesahkan peraturan pemerintah (PP) turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Salah satu yang tak luput dari pengesahan adalah PP No. 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini cukup disorot, terutama mengenai pembahasan analisis dampak lingkungan atau amdal, persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha baik dari tataran konsep maupun hubungannya Adapun disahkannya UU Ciptaker No. 11 tahun 2020 telah mengubah sebagian ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). PP 22/2021 mencabut beberapa peraturan sebelumnya, yakni: PP No. 19 Tahun 1999 tentang pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 21-25 PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi tentang Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup Dalam PP tersebut, diatur mengenai bentuk-bentuk persetujuan lingkungan dan mekanisme amdal. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal dan keterbukaan informasi terkait kegiatan usaha yang melibatkan persetujuan lingkungan juga diatur lebih lanjut dalam PP 22/2021.

Lihat    Download