ICEL

ICEL

Menyuarakan Aspirasi: Pokja Konservasi Mendapat Dukungan FPKS untuk Dorong Pembahasan RUU KSDAHE

Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) menyayangkan pernyataan Yasonna Laoly yang menyatakan revisi Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990) belum dibutuhkan, usai rapat terbatas (ratas) yang dihadiri Jokowi dan jajaran menterinya pada 4 April 2018. Padahal, pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) telah melakukan serangkaian kajian diskusi yang cukup panjang untuk merangkul masukan dari ahli dan berbagai kalangan atas draf rancangan undang-undang konservasi keanekaragaman hayati yang sempat disusun oleh KLHK. “Sudah banyak sumber daya yang dihabiskan oleh Pemerintah, dalam hal ini KLHK, untuk membahas revisi undang-undang ini”, kata Raynaldo Sembiring (Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)). Lebih lanjut Raynaldo menilai adanya ketidaksinkronan tindakan pemerintah membahas rancangan undang-undang konservasi dengan hasil ratas yang menganggap revisi belum diperlukan”.

Alasan pemerintah menganggap revisi tidak diperlukan salah satunya karena persoalan lemahnya implementasi UU No 5/1990, selain itu Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) mendelegasikan ketentuan lebih lanjut 30 peraturan pemerintah dianggap sebagai suatu halangan. Padahal dalam RUU KSDAHE nomenklatur pendelegasian peraturan pelaksana yang digunakan adalah “…diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”, tiap-tiap ayat ini seharusnya tidak dibaca sebagai satu peraturan pemerintah yang berdiri sendiri. Penggunaan kata “dalam” menurut Lampiran Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan digunakan, jika beberapa materi muatan yang didelegasikan terdapat dalam beberapa pasal atau ayat akan didelegasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Baca SelengkapnyaMenyuarakan Aspirasi: Pokja Konservasi Mendapat Dukungan FPKS untuk Dorong Pembahasan RUU KSDAHE

Permasalahan dalam Penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara

Balikpapan, 22 Februari 2018 – Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) adalah perencanaan untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan perencanaan serta penetapan pola ruang dan struktur ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dilakukan setelah memperoleh izin.[1] RZWP-3-K setara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana ruang lingkup RZWP-3-K adalah perencanaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil sedangkan ruang lingkup RTRW adalah perencanaan ruang darat.  Dasar hukum utama RZWP-3-K adalah Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 Tahun 2007 dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Permen KKP No. 23 Tahun 2016).

Baca SelengkapnyaPermasalahan dalam Penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara

Gugatan Perusahaan Terhadap Pencabutan IUP di Sumatra Selatan: Serangan Balik?

Pada hari Senin, 2 April 2018 Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan diskusi terbatas mengenai gugatan perusahaan terhadap pencabutan IUP yang dimilikinya. Forum terdiri dari organisasi-organisasi masyarakat sipil (ICW, YLBHI, PINUS, PWYP Indonesia, ICEL), Fakultas Ilmu Administrasi UI, akademisi, dan KPK. Forum menyoroti upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang di Sumatra Selatan yang mengajukan gugatan kepada Pemda ke PTUN dengan objek sengketa SK pencabutan IUP yang dimilikinya. Banyak dari IUP tersebut yang dicabut karena perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah tertuang dalam IUP-nya.

 

LSM PINUS Sumatra Selatan menyampaikan kondisi terkini dari perusahan yang masih menjalani upaya hukum hingga tingkat kasasi saat ini. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut. Pertama, terdapat perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam bentuk pembayaran royalti hingga Rp27 miliar (menunggak), namun saat IUP dihentikan sementara dan kemudian dicabut, perusahaan tersebut melakukan “serangan balasan” dengan menggugat Gubernur ke PTUN. Kedua, terdapat perusahaan yang tidak dapat menunjukkan beberapa kelengkapan dokumen seperti SK Pencadangan Wilayah, pematokan batas wilayah IUP, serta belum menyelesaikan pembayaran PNBP, sampai akhirnya IUP-nya dicabut. Ketiga, terdapat perusahaan yang bermasalah status PMA-nya.

Baca SelengkapnyaGugatan Perusahaan Terhadap Pencabutan IUP di Sumatra Selatan: Serangan Balik?

Transparansi Izin Ketenagalistrikan

Proyek pembangkit tenaga listrik nampaknya menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya bertekad melanjutkan pembangkit yang “mangkrak” saat program Fast Tracking Project pada kurun 2007-2011, rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35,000 MW-pun dicanangkan. Dalam program ini, secara umum, batubara masih merupakan sumber energi primer tumpuan dengan besaran 54,4% hingga akhir 2025 mendatang. Isu perlindungan lingkungan-pun menjadi fokus, mengingat PLTU-Batubara diyakini sebagai sumber energi “kotor” dan telah menimbulkan perlawanan dari masyarakat terdampak.

Sedikit melihat ke belakang terkait perkembangan pembangunan PLTU-Batubara, nyatanya tidak sedikit yang kerap menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang kerap ditemukan adalah terkait minimnya partisipasi masyarakat terdampak dalam proses perizinan lingkungan maupun AMDAL. Pun dalam prosesnya, masyarakat terdampak kerap kesulitan mendapatkan informasi yang memadai terkait perkembangan perizinan proyek pembangkit listrik ini. Tidak hanya itu, dalam pengembangan proyek PLTU-Batubara sebelumnya, terdapat pula kasus penetapan lokasi pembangunan yang nyatanya bertentangan dengan RTRW maupun AMDAL. Dalam tahap inilah kami menyimpulkan bahwa transparansi perizinan dalam sektor ketenagalistrikan sangat minim dan penting untuk dikawal.

Berdasarkan hal-hal di atas, ICEL melalui program #TransparansiKetenagalistrikan melakukan tracking atas perkembangan perizinan beberapa PLTU-Batubara di Indonesia, baik yang sedang dalam proses pendanaan maupun dalam tahap konstruksi. Program ini pada dasarnya ditujukan untuk membantu memberikan akses informasi kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat turut memantau maupun mengawal kelayakan atau ketidaklayakan, khususnya di sektor lingkungan hidup, untuk pembangunan PLTU-Batubara kedepannya. Untuk memfokuskan lingkup penelitian, ICEL memilih beberapa PLTU di Jawa dan Bali sebagai objek penelitian. Pembangkit yang dijadikan objek-pun diprioritaskan pembangkit dengan Commercial Operation Date (COD) yang lebih awal.

Adapun sebagai disclaimer, kami tidak melakukan tracking untuk keseluruhan proses perizinan, melainkan terfokus pada perkembangan Izin Lingkungan, Izin Lokasi dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dari masing-masing pembangkit. Pemilihan ketiga izin ini didasari karena kami melihat adanya pola pelanggaran hukum ataupun ketidaksesuaian norma secara lingkungan dan tata ruang dalam beberapa proyek pembangunan PLTU-Batubara sebelumnya. Selain itu, izin-izin tersebut juga disinyalir kerap dikeluarkan dengan partisipasi masyarakat yang sangat minim atas dasar alasan percepatan pembangunan. Untuk itu, kami menganggap – baik secara administratif maupun substantif – ketiga izin ini menjadi penting untuk dipantau dan dikawal secara luas.

Untuk turut memantau dan mengawal #TransparansiKetenagalistrikan, hasil tracking dapat diakses melalui link berikut:http://bit.ly/transparansiketenagalistrikan . Adapun saat ini kami masih terus mencari data terkait perkembangan izin-izin tersebut. Informasi yang ada di dalam laman tersebut akan selalu kami perbaharui tiap minggunya sesuai dengan informasi yang terus kami himpun.

Jalan Panjang Pertanggungjawaban Mutlak dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Depok, 12 Maret 2018. Pusat Riset Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan peluncuran buku karya DR. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata” pada Senin, 12 Maret 2018 di Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Melda Kamil, S.H., LL.M, Ph.D., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen bagi kita semua, khususnya civitas academica FHUI, untuk menyegarkan kembali pemahaman dan idealisme kita mengenai lingkungan hidup. FHUI menunjukan perannya sebagai “menara air” di mana karya-karya dari akademisi FHUI dapat berkontribusi bagi penyelesaian permasalahan Indonesia, salah satunya permasalahan lingkungan hidup.

Buku karya DR. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M ini begitu kuat dalam menyajikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban mutlak, di mana ratusan putusan pengadilan dan ratusan publikasi dari dalam dan luar negeri yang membahas perihal pertanggungjawaban mutlak menjadi referensi. Buku ini juga menunjukan perkembangan pertanggungjawaban mutlak di Indonesia baik dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan peradilan. Dari segi peraturan perundang-undangan, selain dari peraturan perundang-undangan sektoral seperti pencemaran laut dan ketenaganukliran, pertanggungjawaban mutlak juga mempunyai sejarah dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, lalu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baca SelengkapnyaJalan Panjang Pertanggungjawaban Mutlak dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Membuat dan Mengimplementasikan Rencana Induk Nirsampah

Sebuah rencana induk nirsampah adalah adalah kerangka yang memayungi tindakan-tindakan yang mengedepankan pendekatan nirsampah dan mengarusutamakan filosofi nirsampah dalam pengambilan kebijakan. Tidak hanya terbatas pada pengelolaan sampah, rencana induk nirsampah memiliki jangkauan yang luas; mencakup pekerjaan hijau, pertumbuhan ekonomi lokal, desain ulang produk, interaksi komunitas dalam masyarakat, kesehatan lingkungan kota, dan berbagai aspek lain. Sekalipun berawal dari sampah, rencana induk tidak hanya berdampak pada lingkungan hidup yang lebih nyaman, namun juga dapat membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih berorientasi lokal.

Zero Waste Europe memiliki sebuah alat untuk membantu pengambil kebijakan membuat rencana induk nirsampah, “Zero Waste Rencana Induk Startup Toolkit.” Rencana induk ini mengombinasikan berbagai studi kasus dan memuat peta jalan, strategi, dan instrumen yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk mengarahkan kebijakan dan kampanyenya agar dapat mencapai perubahan, langkah per langkah.

Baca SelengkapnyaMembuat dan Mengimplementasikan Rencana Induk Nirsampah

Pilihan Peraturan dan Kebijakan Menuju Kota Nirsampah

Kota dan kabupaten merupakan penggerak utama masyarakat agar dapat menerapkan pola hidup nirsampah. Kebijakan di unit administrasi ini lah yang mampu memberikan arahan yang paling implementatif, baik dalam hal penyediaan sarana prasarana maupun edukasi dan peningkatan kepedulian masyarakat, untuk mencapai tujuan-tujuan nirsampah. Para kepala daerah pada unit ini juga cukup dekat untuk dijangkau masyarakat, sehingga perubahan pada tingkat ini relatif lebih mudah dicapai.

Sayangnya, kepemimpinan pada tingkat kota dan kabupaten masih cenderung berorientasi hanya pada pengelolaan sampah, dan sangat minim menggunakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah. Padahal pengurangan merupakan bagian pertama dari keseluruhan daur hidup sampah yang akan sangat berdampak pada investasi pengelolaan sampah.

Dalam International Zero Waste City Conference di Bandung, 5-6 Maret 2018, beberapa pemimpin kota dan kabupaten yang telah membuat dan mengimplementasikan regulasi dan kebijakan berorientasi pengurangan membagikan pengalamannya. Dalam konteks regulasi dan kebijakan ini, beberapa contoh positif yang dapat didalami Indonesia adalah Kota San Fernando, Filipina dan Kota San Fransisco, California, USA.

Baca SelengkapnyaPilihan Peraturan dan Kebijakan Menuju Kota Nirsampah

Gema Zero Waste Models dalam International Zero Waste Cities Conference 2018

International Zero Waste Cities Conference 2018 (IZWCC 2018) sudah dimulai sejak hari Senin, 5 Maret 2018 di Kota Bandung, Jawa Barat. IZWCC 2018 dengan tagline “Sayangi bumi, bersihkan dari sampah” diselenggarakan dengan tujuan untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai prinsip Zero Waste dalam pengelolaan sampah kepada berbagai pemangku kepentingan. Peserta IZWCC 2018 terdiri dari kelompok masyarakat sipil dan pejabat pemerintah daerah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Konferensi ini juga menghadirkan masyarakat sipil dan pejabat pemerintah dari negara-negara lain yang memiliki pengalaman dalam implementasi pendekatan Zero Waste di masing-masing negara.

Sesi pleno IZWCC terdiri dari dua sesi yang bertujuan untuk pengenalan awal mengenai konsep Zero Waste. Pada sesi pertama, Flor Berlingen, dari Zero Waste France, menyampaikan bahwa pendekatan Zero Waste tidak hanya menekankan pada pengurangan, penggunaan ulang, dan daur ulang sampah, namun menekankan pula pada desain ulang suatu produk. Penekanan dari desain ulang suatu produk bermakna: jika suatu produk tidak dapat digunakan kembali, tidak dapat diubah menjadi kompos atau tidak dapat didaur ulang, maka kita seharusnya tidak membuat produk tersebut. Menggantungkan upaya pengelolaan sampah hanya pada upaya penggunaan ulang dan daur ulang sampah tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah.

Baca SelengkapnyaGema Zero Waste Models dalam International Zero Waste Cities Conference 2018

Revisi Batas Emisi PLTU Dinilai Tidak Transparan

Pembangunan PLTU Suralaya Unit 8 dan 9 di Suralaya, Cilegon, Banten, beberapa waktu lalu.

 

JAKARTA-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menuding pemerintah tidak transparan dan mengabaikan pendapat masyarakat dalam rencana perubahan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Sejauh ini, menurut Walhi, pemerintah hanya mengundang operator dan pemilik pembangkit dalam konsultasi publik untuk mengubah peraturan.

“Padahal masyarakat yang paling terkena dampaknya, tapi tidak pemah dllibatkan,” ujar Pengkampanye Perkotaan dan Energi Walhi, Dwi Sawung, kemarin.

Perubahan emisi bakal tertuang dalam perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan draf peraturan yang diterima Tempo, pemilik PLTU harus menyesuaikan emisi minimal sesuai dengan baku mutu yang ada dalam regulasi selama 90 hari.

Baca SelengkapnyaRevisi Batas Emisi PLTU Dinilai Tidak Transparan

Permasalahan dalam Penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara

Balikpapan, 22 Februari 2018 – Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) adalah perencanaan untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan perencanaan serta penetapan pola ruang dan struktur ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dilakukan setelah memperoleh izin.[1] RZWP-3-K setara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana ruang lingkup RZWP-3-K adalah perencanaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil sedangkan ruang lingkup RTRW adalah perencanaan ruang darat.  Dasar hukum utama RZWP-3-K adalah Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 Tahun 2007 dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Permen KKP No. 23 Tahun 2016).

Baca SelengkapnyaPermasalahan dalam Penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara