ICEL

ICEL

Keppres 20/2018, Pembatasan Akses Informasi di Era Keterbukaan Informasi

 

Pada 21 Agustus 2018 Presiden Joko Widodo mengesahkan Keputusan Presiden No. 20 tahun 2018 (Keppres 20/2018) tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Keppres tersebut walaupun tidak bersifat mengatur namun berdampak luas, karena dapat membatasi keterbukaan informasi.

Hal Ini karena Keppres 20/2018 memberikan kewenangan akses data dan informasi geospasial yang dapat dibagi-pakai melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) kepada tujuh aktor, yaitu: Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota (vide pasal 1 dan 2). Namun, tidak semua aktor tersebut memiliki kewenangan yang sama. Presiden, Wakil Presiden, Menko Perekonomian, BAPPENAS, Kepala BIG memiliki kewenangan mengunduh dan melihat (vide pasal 4). Sedangkan, Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki kewenangan mengunduh, melihat, dan tertutup yang akan diatur dengan peraturan menko perekonomian (vide pasal 5).

Baca SelengkapnyaKeppres 20/2018, Pembatasan Akses Informasi di Era Keterbukaan Informasi

KLHK Harus Jatuhkan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah, Kepada Perusahaan Yang Cemari Sungai Cileungsi

Foto: Dok ICEL

Jakarta, (29/08/2018). Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan pipa pembuangan dari salah satu pabrik tekstil didekat sungai Cileungsi, yang belakangan airnya menjadi hitam pekat.

Pipa itu ditemukan kemarin (28/08/2018) ketika tim menelusuri aliran sungai dari hulu, yakni dibawah jembatan Wika, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Tempo, Edisi 29 Agustus 2018)

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Margaretha Quina menyatakan bahwa pada musim kemarau sebagian besar sungai yang ada di Indonesia sudah tercemar berat. Artinya, daya tampung sungai untuk menerima air limbah sudah terlampaui.

Identifikasi titik buangan ilegal merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan. Jika terbukti ada pelanggaran, ini merupakan alasan yang cukup bagi KLHK untuk menjatuhkan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Namun, langkah ini harus juga diikuti dengan reformasi izin supaya beban cemaran yang diizinkan menyesuaikan dengan daya tampung sungai. Jika tidak dilakukan, masyarakat berhak menggugat.

Di Sumedang, izin Pembuangan air limbah oleh PT Kahatex sudah pernah digugat masyarakat dan dibatalkan pengadilan. Alasan pembatalannya adalah izin diberikan kendati sungai Cikijing sudah cemar berat. Padahal, jika daya tampung sungai telah terlampaui, izin tidak dapat diberikan lagi. Mungkin ini juga perlu dilakukan di Cileungsi, yang kondisinya juga sudah cemar berat.

Eksekusi Putusan Karhutla Jalan Ditempat

Dari laman berita Kompas yang dilansir pada 20 Agustus 2018 lalu, menuliskan bahwa berbelit-belitnya proses eksekusi terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan bisa jadi preseden buruk bagi penegakan hukum perdata. Kasus-kasus perdata lain bisa mengikuti proses mempermainkan administrasi peradilan jika kasus ini tak kunjung mendapat ketegasan Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi yudikatif. Hal itu belajar dari eksekusi kasus kebakaran hutan dan lahan PT Kallista Alam di Meulaboh

Menanggapi hal ini, Deputi Direktur bidang Pengembangan Program Raynaldo G. Sembiring angkat bicara bahwa tidak semua kasus kerugian lingkungan hidup sulit untuk dieksekusi. Salah satu contohnya pada kasus PT Selat Nasik Indokwarsa dan PT Selat Pesak Indokwarsa melawan Kementerian Lingkungan Hidup, kedua perusahaan tersebut secara sukarela bersedia membayar biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat Mahkamah Agung. Persidangan perkara ini dimulai pada tahun 2008 dan berakhir pada tahap Peninjauan Kembali di tahun 2012.

“Eksekusi putusan menemui masalah pada perkara karhutla yang cukup banyak digugat oleh KLHK sejak 2013 contohnya pada KLHK menggugat PT Kallista Alam. Lebih kurang Ada tiga belas perkara yang telah disidangkan dengan nilai kerugian lingkungan lebih kurang 18 Triliun. Dimana 16,3 Triliun telah berkekuatan hukum tetap dan tinggal menunggu eksekusi.”

Baca SelengkapnyaEksekusi Putusan Karhutla Jalan Ditempat

Menuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-20, Sawit Watch menyelenggarakan Lokakarya Nasional “Menuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial” pada tanggal 13-14 Agustus 2018 bertempat di Gedung YTKI, Kuningan, Jakarta Selatan. Lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi ke pemerintah untuk kebijakan perbaikan tata kelola perkebunan sawit dan rekomendasi untuk reforma agraria terutama di sektor perkebunan sawit.

 

Acara dibagi menjadi 4 sesi yang diselenggarakan selama 2 hari. Pada hari pertama dilaksanakan 3 sesi pemaparan dengan tema yang berbeda. Pertama, Reforma Agraria di Perkebunan Sawit. Kedua, Urgensi RUU Perkelapasawitan. Ketiga, Arah Kebijakan Penundaan Izin Baru dan Evlauasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan sesi keempat yang diadakan pada hari kedua adalah diskusi panel membahas tema yang telah dipaparkan pada hari sebelumnya dan dilanjutkan dengan diskusi pleno serta penyampaian hasil lokakarya.

 

Sesi 1

Fokus pembahasan pada sesi ini adalah reforma agraria dan komoditas sawit. Sesi pertama ini dibuka oleh Prof. Mochammad Maksum Machfoedz selaku Rektor UNUSIA Jakarta dan Waketum PBNU. Beliau menggarisbawahi adanya kajian yang menyebutkan terdapat 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016 yang berdampak pada 86.475 KK dan total luas lahan 1.265.027,39 ha. Pada tahun 2017, kuantitas konflik meningkat hingga 50% dengan mayoritas berada di perkebunan sawit. Prof. Maksum juga menguraikan adanya pembangunan sebagai state building dan akumulasi kapital yang mengakibatkan perubahan demografis hingga menimbulkan prevalensi kekerasan kolektif. Pada akhirnya karakter ekonomi Indonesia memang butuh penyelesaian struktural karena adanya ketimpangan distribusi.

 

Menurut paparan dari Donie selaku Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian ATR/BPN, pada dasarnya reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset (asset reform) dan disertai dengan penataan akses (access reform). Apabila digambarkan sebagai rumus maka reforma agraria = penataan aset + penataan akses, di mana penataan aset dilakukan oleh Kementeria ATR/BPN dengan menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, sedangkan penataan akses dilakukan oleh K/L dan Pemda terkait melalui pendidikan, pelatihan, penyediaan infrastruktur, akses permodalan, maupun bantuan lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Baca SelengkapnyaMenuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Analisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Tahun 2017, sebuah Pengadilan Tinggi di Afrika Selatan memutus batalnya sebuah proyek pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU-B) di Gauteng. Kasus tersebut, Earthlife Afrika Johannesburg v. Menteri Lingkungan Hidup dan 4 lainnya, segera mendapat sambutan luas di seluruh dunia. Pasalnya, kasus ini memuat sebuah preseden penting: bahwa pertimbangan perubahan iklim harus dimasukkan ke dalam proses penilaian dampak lingkungan.

 

Logika hakim dalam memutus perkara tersebut cukup sederhana: Undang-undang Lingkungan Hidup Afrika Selatan secara umum mensyaratkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) memuat “penilaian terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan.” Dalam perkara Afrika Selatan, menurut hakim hal ini “secara alami mensyaratkan” penilaian dampak perubahan iklim, antara lain mengingat “semua pihak menerima argumen bahwa emisi GRK dari PLTU Batubara adalah pencemaran yang membawa perubahan lingkungan dengan dampak merugikan.” Dengan demikian, perintah untuk mempertimbangkan pencemaran, dampak lingkungan atau degradasi lingkungan secara logis mengharapkan pertimbangan perubahan iklim.

 

Indonesia juga memiliki norma hukum serupa. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa ANDAL harus mengevaluasi semua dampak lingkungan yang signifikan dari suatu proyek. Dan interpretasi terhadap ketentuan ini diuji dalam suatu perkara Tata Usaha Negara yang menggugat izin lingkungan sebuah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara. Dalam I Ketut Mangku Wijana, dkk v. Gubernur Provinsi Bali dan PT PLTU Celukan Bawang, analisis dampak perubahan iklim kembali hadir sebagai batu uji.

Baca SelengkapnyaAnalisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Menyelamatkan Nyawa Petani: Pelarangan Paraquat di Vietnam

Pelarangan herbisida di negeri agraris tentu bukan pilihan politis yang mudah. Vietnam, sebuah negeri agraris yang juga memiliki sejarah gelap dengan bahan kimia, tahun 2017 lalu mengambil langkah berani untuk melarang sebuah herbisida yang digunakan secara luas di negeri tersebut: paraquat.  Melalui keputusan Menteri Pertanian no. 287/QD-BNN-BVTV pada Februari 2017, paraquat harus dihapuskan secara berkala dalam waktu 2 (dua) tahun, baik perdagangan maupun penggunaannya sebagai herbisida.

Paraquat adalah nama umum untuk herbisida yang membunuh gulma dengan reaksi oksidasi dan membendung reaksi fotosintesisnya. Di berbagai negara agraris, paraquat umum digunakan di tanah terlantar dan perkebunan jagung, padi, kapas, kedelai, jeruk, kopi, tebu, kelengkeng, karet, pisang dan mangga.

Namun, paraquat juga memiliki efek membunuh pada manusia, dimana satu tegukan dapat menyebabkan kematian. Preseden yang cukup terkenal dalam pelarangan paraquat terjadi pada 2004 di European Union, dimana negara-negara Skandinavia membanding keputusan EU yang mengizinkan penggunaan paraquat sebagai herbisida. Negara-negara tersebut menyampaikan bukti-bukti ilmiah mengenai indikasi neurotoksin yang berhubungan dengan paraquat, dan penelitian mengenai hubungan paraquat dengan penyakit Parkinson.

Baca SelengkapnyaMenyelamatkan Nyawa Petani: Pelarangan Paraquat di Vietnam

Mengatur Timbal dalam Cat: Belajar dari Filipina

Awal Juni ini, Manny Colonzo, peneliti EcoWaste Coalition dan International POPs Elimination Network (IPEN), mendapatkan penghargaan Goldman Environmental Prize. Salah satu penghargaan paling bergengsi bagi pejuang lingkungan ini diperoleh Manny atas kerjanya dalam menjembatani ilmu pengetahuan termutakhir dengan legislasi batas aman timbal dalam cat. Angka 90 ppm, yang secara global disepakati sebagai tingkat aman timbal dalam cat, telah menjadi kewajiban hukum bagi seluruh perusahaan cat di Filipina sejak 2013. Kerja Manny dan tim ini berhasil melindungi 12 juta anak-anak Filipina, yang merupakan kelompok paling rentan, terhadap dampak paparan timbal dalam cat.

Manny dan tim memulai advokasi ini dengan pengumpulan data mengenai kandungan timbal dalam cat pada tahun 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 61% sampel (dari total 122 merk cat) mengandung timbal lebih dari 90 ppm; dengan 39% dari total sampel mengandung timbal lebih dari 10.000 ppm. Sampel dengan kandungan timbal tertinggi mnunjukkan level yang mencengangkan pada 156.000 ppm.

Studi tersebut mendapatkan perhatian yang cukup signifikan di Filipina, dan memancing perdebatan publik mengenai keamanan cat. Tidak hanya publik, industri cat pun bereaksi atas temuan tersebut. Manny dan timnya menyambut momentum ini dengan membangun aliansi dengan industri manufaktur cat. Dengan strategi diplomasi dan komunikasi yang luar biasa, Manny dan tim berhasil merangkul industri cat beserta asosiasinya sebagai ujung tombak advokasi ini.

Baca SelengkapnyaMengatur Timbal dalam Cat: Belajar dari Filipina

Kontaminasi Kadmium, Dampak Kesehatan dan Keamanan Pangan: Pembelajaran dari Cina

Tahun 2011, dunia dikejutkan dengan pemberitaan beberapa media terkemuka bahwa 12 juta ton beras di Cina terkontaminasi logam berat. Tak lama berselang, sebuah artikel ilmiah di Cina mengkonfirmasi bahwa 10% beras Cina mengandung kadmium dengan tingkat yang membahayakan kesehatan manusia; dan pada 2017 pada studi serupa angka ini meningkat menjadi 18%.

Kadmium merupakan salah satu karsinogen bagi manusia dan terhubung dengan kanker payudara, ginjal, paru-paru, pankreas, prostat dan kandung kemih; serta berdampak pada reproduksi. Kadmium digunakan dalam proses penyepuhan dengan listrik (electroplating), baterai, televisi dan laboratorium; selain menjadi bagian penting dalam pengoperasian reaktor nuklir. Dengan membludaknya industrialisasi di Cina, membludak pula dampak kadmium terhadap lingkungan. Bersama dengan beberapa logam berat lainnya, seperti arsenik, merkuri dan timbal, kadmium menyebabkan permasalahan kesehatan genting di Cina – terkenal sebagai fenomena “desa kanker” – sebelum akhirnya Cina mulai membenahi kebijakan pencegahan pencemarannya.

Salah satu pembelajaran mengenai dampak kadmium datang dari Desa Zhentou, yang dimulai dengan operasi pabrik kimia yang digadangkan “nir emisi.” Kelemahan penegakan instrumen pencegahan serta pengawasannya berkontribusi cukup besar terhadap munculnya dampak dari pabrik ini, sehingga kadmium, indium serta logam berat lainnya dibuang ke sungai yang merupakan air baku kota dibawahnya tanpa diolah.

Baca SelengkapnyaKontaminasi Kadmium, Dampak Kesehatan dan Keamanan Pangan: Pembelajaran dari Cina

Elektronik Kita: Kanker dalam Industri Semikonduktor

Tidak terbayang di kepala Hwang Sang-gi bahwa bahwa anak gadisnya, Hwang Yumi, akan meninggal karena leukimia pada umur 22 tahun. Tidak pernah pula ia berpikir bahwa ia akan menuntut keadilan ke Pengadilan Tinggi Seoul untuk menghadapi raksasa industri elektronik tempat anaknya bekerja: Samsung.

Hwang Yumi merupakan salah satu dari gadis-gadis muda berusia 18-25 tahun yang dipekerjakan Samsung di pabrik semikonduktornya. Ia juga merupakan salah satu angka kematian terawal sebelum bermunculannya kasus-kasus penyakit terminal lain ke permukaan pada 2007. Profil pekerja yang dilakukan sebuah LSM lokal, Supporters of Health and Rights of People in the Semi-conductor Industry (SHARPs), pada 2016 setidaknya telah mendokumentasikan 224 pekerja yang mengalami berbagai penyakit, mulai dari leukimia, tumor otak hingga sklerosis ganda dan kemandulan. Dari 224 pekerja, 76 orang telah meninggal. Di tim Hwang Yumi sendiri, 7 dari 18 pekerja mengalami permasalahan kesehatan yang berat sebelum berumur 40 tahun.

Apa tepatnya bahan kimia yang mengakibatkan penyakit ini masih menjadi misteri. Bekerja di pabrik semikonduktor melibatkan ratusan bahan kimia, sebagian karsinogenik atau radioaktif, yang selain dampak individualnya juga mungkin bereaksi satu sama lain sebagai campuran. Detail mengenai bahan kimia yang terlibat dalam proses produksi pun masih enggan diberikan Samsung sekalipun pengadilan telah memerintahkan pemberian informasi berulang kali. Rahasia dagang menjadi tameng, baik sebagai bantahan dalam perkara pengadilan maupun dalam komunikasi publik. Yang kita ketahui sekarang adalah perangkat kesehatan dan keselamatan kerja yang disediakan bagi para pekerja semikonduktor ini sangat tidak memadai.

Baca SelengkapnyaElektronik Kita: Kanker dalam Industri Semikonduktor

Talkshop: Biofuel dan Nasib Hutan dan Gambut

Pada 4 Juni 2018, Madani Institute menyelenggarakan Talk-shop yang mengusung tema Biofuel dan Nasib Hutan dan Gambut. Diskusi ini diikuti oleh beberapa lembaga seperti Kaoem Telapak, Econusa, CIFOR, Rainforest Foundation Norway, FWI, Greenpeace, TuK Indonesia, Rainforest Alliance. Narasumber Talk-shop adalah Lorelou Desjardins dari Rainforest Foundation Norway (RFN) dan Dr. Chris Malins dari Cerulogy.

Lorelou Desjardins dari RFN memaparkan perkembangan pembahasan tentang European Union Directive tentang posisi dan proporsi kebijakan biofuel generasi pertama sebagai energi terbarukan dalam kerangka penurunan emisi dari deforestasi (selanjutnya disebut Renewable Energy Directive). Menurut Desjardins, komoditas minyak kelapa sawit tidak menjadi satu-satunya isu yang diperdebatkan dalam draf revisi Renewable Energy Directive. Terlebih, ia menanggapi bahwa pandangan tentang draf Renewable Energy Directive jika disahkan akan menghentikan impor CPO dari Indonesia adalah keliru. Renewable Energy Directive bicara tentang target pengurangan emisi dari deforestasi pada sektor energi terbarukan dengan usulan mengeluarkan biofuel generasi pertama dari kategori energi terbarukan. Biofuel selama ini menjadi salah satu komponen yang ada dalam daftar energi terbarukan, akan tetapi hasil penelitian yang dijadikan rujukan komisi dan parlemen menunjukkan bahwa biofuel yang bersumber dari pertanian pangan (food-based) kontraproduktif dengan upaya mengurangi deforestasi.

Dalam usulan perubahan Renewable Energy Directive, isu kelapa sawit hanyalah sebagian kecil dari hal yang dibahas. Tahap yang sedang dijalankan sekarang adalah proses pembahasan poin-poin usulan directive dari versi proposal yang diajukan komisi dan bahan dari council. Pada Januari 2018, parlemen EU melakukan voting dan memilih untuk mengeluarkan kelapa sawit dari target energi terbarukan yang disubsidi.

Secara sederhana menurut Desjardins, peta aktor dalam pembahasan Renewable Energy Directive adalah: (1) NGOs di EU menginginkan tidak ada bahan makanan yang digunakan untuk bahan bakar, (2) Perusahaan minyak menginginkan lebih banyak kelapa sawit, dan (3) petani Eropa yang menginginkan impor kelapa sawit dikurangi. Sejauh ini, perusahaan minyaklah yang menurut pengamatan RFN mempunyai kekuatan paling kuat (dalam lobi dan sumber daya).

Perkembangan pemanfaatan biofuel meningkat pesat pada tahun 2014. Parlemen EU tidak mengatakan agar impor kelapa sawit dihentikan, tapi menginginkan agar subsidi ke biodiesel dari sumber kelapa sawit dihentikan. Keputusan Parlemen adalah agar penambahan penggunaan kelapa sawit yang diproyeksikan meningkat paska 2020 tidak lagi disubsidi. Namun, lagi-lagi, keputusan ini sekarang sedang dalam tahap pembahasan karena memang demikianlah mekanisme yang harus dilalui sebelum mengesahkan directive seperti ini.

Pembicara kedua, Dr. Chris Malins memaparkan hasil penelitiannya tentang proyeksi dampak dari kebijakan biofuel terhadap ekspansi sawit dan perubahan iklim. Secara garis besar, hasil penelitiannya menunjukkan korelasi antara kebijakan biofuel dengan perubahan iklim. Menurut Dr. Malins, perkembangan produksi dan konsumsi biofuel sangat dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pemerintah di bidang biofuel. Pasar biofuel menjadi sumber serapan terbesar bagi produksi kelapa sawit. Sementara, perluasan kelapa sawit berasosiasi dengan deforestasi dan deforestasi kontraproduktif dengan upaya menanggulangi perubahan iklim.

Penelitian Dr. Malins menyimpulkan bahwa permintaan dan penggunaan biofuel yang bersumber dari kelapa sawit akan terus meningkat signifikan dan mengakibatkan sekitar 4.5 juta hektar hutan dibabat, termasuk 2.9 lahan gambut pada tahun 2050. Oleh karena itu, dalam rangka menghentikan angka deforestasi penting sekali ada intervensi kebijakan seperti yang akan dilakukan EU–jika keputusan Parlemen EU disepakati–karena akan menekan angka permintaan (demand). Sebagai perbandingan, Amerika Serikat sudah tidak memasukkan biofuel dari kelapa sawit ataupun bahan pangan lainnya sebagai bagian dari sumber energi terbarukan.

Diskusi dilanjutkan dengan membahas konteks Indonesia dengan peserta diskusi. Topik pembahasan lebih lanjut dalam diskusi dianataranya: Pertama, penting untuk meluruskan pandangan bahwa draf Renewable Energy Directive yang ada saat ini tidak hendak menghentikan impor kelapa sawit di Indonesia tetapi menghendaki agar biofuel dari kelapa sawit untuk konsumsi transportasi dan listrik serta pemanas tidak lagi dihitung sebagai konsumsi kotor energi terbarukan.

proporsi biofuel dari kelapa sawit dari kategori sumber energi terbarukan. Kedua, peningkatan produktivitas kelapa sawit perlu dijaga agar tidak mengakibatkan ekspansi deforestasi. Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kapasitas untuk pekebun skala kecil dan masyarakat agar dapat menjalankan produksi perkelapasawitan secara berkelanjutan. Keempat, kebijakan perkelapasawitan di Indonesia mensyaratkan pembenahan tata kelola penggunaan lahan secara menyeluruh jika ingin sejalan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pemenuhan target pengurangan emisi.  (Isna)

 

 

Referensi:

  • Driving Deforestation: The Impact of expanding palm oil demand through biofuel policy – Dr. Chris Molins, January 2018
  • For peat’s sake: Understanding the climate implications of palm oil biodiesel consumption, Dr. Chris Molins, April 2017