ICEL

ICEL

Isu

Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan di Indonesia

Hari Penggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan telah diperingati selama 24 tahun yang lalu. Pada tahun 1994, Majelis Umum PBB melalui resolusi Majelis Umum menetapkan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan atau biasa yang disebut dengan World Day to Combat Desetification (WDCD) yakni setiap tanggal 17 Juni. Ketetapan ini didasari oleh keinginan untuk menyadarkan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat dan para pelaku usaha yang berkaitan dengan lahan untuk peduli terhadap masalah degradasi lahan dan kekeringan.

Degradasi lahan sejatinya adalah perubahan keadaan lahan yang bersifat negatif, dimana  lahan mengalami penurunan produktifitas dan potensi kegunaan untuk mendukung kehidupan.  Degradasi lahan adalah lahan yang telah menurun fungsi dan produktifitasnya sebagai penyedia jasa lingkungan yang diakibatkan oleh kontaminasi aktifitas manusia dan faktor alam dengan sendirinya.[1] Aktifitas manusia yang menyebabkan dergadasi lahan antara lain alih fungsi lahan, kesalahan dalam mengelola lahan dan pencemaran bahan kimia.

Dari ketiga penyebab ini, alih fungsi lahan adalah salah satu faktor yang paling banyak terjadi, misalnya mengalihfungsikan lahan hutan menjadi lahan pertanian, lalu ada juga pengalihfungsian DAS, yang sejatinya untuk mengalirkan air sungai untuk mendukung kehidupan, namun banyak digunakan untuk keperkuan industri, perkebunan dan pemukiman. Selain faktor dari aktivitas manusia, faktor alam sendiri juga dapat menyebabkan degradasi lahan, misalnya terjadi kekeringan, yang biasa terjadi di daerah-daerah yang intensitas hujannya sangat kecil, lalu juga jika terjadi erosi tanah. Erosi tanah sering terjadi dan menjadi salah satu penyebab yang dominan terjadinya degradasi lahan. Dampak lanjut dari lahan yang sudah mengalami degradasi lahan ini disebut dengan lahan kritis.

Baca SelengkapnyaUpaya Pemerintah dalam Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan di Indonesia

Pencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya

Ikan dan sampah plastik. Foto: Google.

 

PermenLH No. 7 Tahun 2014 memberikan formula perhitungan biaya pemulihan dan kerugian ekosistem untuk beberapa komponen lingkungan hidup. Namun, formula-formula perhitungan yang diberikan hanya terkait komponen lingkungan hidup terrestrial.

Peristiwa pencemaran laut kerap terjadi di Indonesia akibat tumpahan minyak, tabrakan kapal dengan terumbu karang, pembuangan air limbah yang mencemari laut, dan masih banyak lagi. Peristiwa tersebut antara lain:  kasus montara yang sudah berlangsung selama 10 tahun, tumpahan minyak di Balikpapan yang terjadi tahun 2018, dan tabrakan Kapal MV Caledonia Sky dengan terumbu karang di Raja Ampat. Pencemaran-pencemaran tesebut tentu terdapat  kerugian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut dan menjadi hal yang penting untuk menghitung kerugian pencemaraan tersebut. Peraturan yang mengatur terkait perhitungan kerugian lingkungan hidup adalah PermenLH No. 7 Tahun 2014.[1] Sayangnya, PermenLH No. 7 Tahun 2014 terlalu bias darat.

Baca SelengkapnyaPencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya

Cabut dan Evaluasi Kembali SK MenLHK 517/2018 Terkait Kasus Buol

Pada tanggal 19 September 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit selama 3 tahun ke depan (Inpres 8/2018). Terbitnya Inpres 8/2018 memiliki arti bahwa seluruh perizinan perkebunan sawit yang dimohonkan di kawasan hutan wajib ditolak hingga 3 tahun ke depan setelah Inpres 8/2018 selesai berlaku.

 

Namun, hanya dua bulan pasca Inpres 8/2018 diterbitkan, tepatnya pada tanggal 23 November 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan No. 517/MENLHK/SETJEN/PLA/2/11/2018 (SK MenLHK 517/2018) untuk kebun sawit PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah penerbitan SK MenLHK 517/2018 tersebut melanggar ketentuan karena diterbitkan di masa moratorium izin sawit?

 

Berdasarkan analisis hukum yang dilakukan oleh ICEL, terdapat setidaknya empat hal yang perlu menjadi perhatian

 

Pertama, SK MenLHK 517/2018 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan pengecualian dalam Inpres 8/2018, di mana selama masa moratorium, SK Pelepasan Kawasan Hutan tetap dapat diterbitkan apabila persetujuan pencadangan kawasan hutan, permohonan tata batas ulang, serta realisasi lahan, telah dilaksanakan sebelum Inpres 8/2018 diterbitkan.

 

Kedua, SK MenLHK 517/2018 tidak memuat informasi bahwa kawasan hutan yang dilepas adalah kawasan hutan tidak produktif. Padahal terdapat ketentuan pada Pasal 51 PP No. 104 Tahun 2015 dan Pasal 19 Permen LHK No. 96 dan Tahun 2018 yang mengatur bahwa kawasan hutan yang dapat dilepaskan adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif, di mana penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan seperti semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur. Menurut Greenomics dan analisis spasial oleh Madani, kawasan hutan yang dimohonkan masihlah berupa hutan produktif dengan 80% berupa tutupan hutan lebat.

 

Ketiga, Bahwa berdasarkan poin kedua di atas, ICEL menilai SK MenLHK 517/2018 mengandung cacat substansial. Dengan demikian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki wewenang untuk membatalkan SK tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

 

Keempat, Bahwa PT HIP ternyata memiliki rekam jejak yang buruk terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Hartati Murdaya berupa suap kepada Amran Batalipu selaku Bupati Buol pada tahun 2012 yang lalu. Penerbitan SK MenLHK 517/2018 dianggap telah mencoreng semangat penegakan hukum anti-korupsi, tidak sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan, serta menyalahi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan tata kelola perusahaan yang baik.

 

ICEL mendorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut serta mengevaluasi kembali SK MenLHK 517/2018. Pencabutan SK tersebut, apabila benar-benar dijalankan, tidaklah menyalahi peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disampaikan di atas. Hal tersebut justru menunjukkan komitmen Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk senantiasa bertindak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik. (Adri)

 

 

 

 

Secercah Harapan Untuk Keanekaragam Hayati Indonesia

Tanggal 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Internasional sejak tahun 2000 silam. Mulanya, Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ditetapkan pada tanggal 29 Desember sebagai peringatan berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati pada tahun 1992. Perubahan ini dilakukan untuk mengingat betapa sulitnya perjuangan pengadopsian teks Konvensi Keanekaragaman Hayati oleh Nairobi Final Act.

 

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati sejak tahun 1994 dan menjadi pihak dalam protokol-protokol turunannya. Kemahsyuran Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya tidak diragukan lagi, bahkan dengan tingkat endemisitas jenis fauna yang sangat tinggi. Satwa endemik Indonesia diantaranya adalah Komodo, Orangutan Sumatera, Orangutan Kalimantan, Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Sumatera, Badak Jawa, Dan Burung Cendrawasih.

 

Ancaman Keanekaragaman Hayati: Deforestasi dan Degradasi Hutan

Perlindungan atas keanekaragaman hayati pada tingkat jenis tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas habitatnya. Namun sangat disayangkan, eksistensi satwa-satwa tersebut terancam karena ancaman terhadap habitatnya, seperti deforestasi dan degradasi hutan.

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat angka deforestasi di Indonesia (di dalam dan di luar hutan) pada tahun 2014-2015 mencapai 1.092.181.5 hektar.[1] Lebih lanjut, hasil analisis KLHK menunjukkan bahwa deforestasi tinggi pada provinsi yang didalamnya terdapat banyak izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta perubahan peruntukkan kawasan hutan seperti kegiatan penanaman, perkebunan, land clearing, operasi tambang, dan sebagainya.[2]

Baca SelengkapnyaSecercah Harapan Untuk Keanekaragam Hayati Indonesia

Rencana Perubahan dan Perancangan Peraturan Persampahan di DKI Jakarta

Senin, 20 Mei 2019, peneliti Indonesian Center for Environmental Law, Margaretha Quina, diundang pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai ahli independen untuk memberikan masukan bagi 4 (empat) rancangan peraturan yang sedang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu:

  1. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (revisi Perda DKI 3/2013);
  2. Rancangan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pengelolaan Sampah (Rapergub LPS);
  3. Rancangan Perturan Gubernur tentang Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (Rapergub Sarpras);
  4. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Biaya Pengelolaan Sampah (Rapergub Tipping Fee).

Revisi Perda DKI 3/2013. ICEL memiliki beberapa catatan terkait dengan perancangan peraturan ini. Secara umum, revisi Perda DKI 3/2013 hanya berisi ketentuan-ketentuan untuk mengakomodir pembangunan beberapa intermediate treatment facility (ITF) di DKI Jakarta. Tidak tampak ada kaitan antara revisi yang dilakukan dengan niatan perbaikan sistem pengelolaan sampah secara utuh dari hulu ke hilir. Beberapa dinamika terkini, seperti dorongan yang semakin kuat untuk pengurangan sampah, juga tidak direspon. Sekalipun DKI Jakarta menyatakan bahwa revisi Perda yang lebih menyeluruh akan dilakukan, kami berpendapat bahwa revisi Perda akan lebih efisien dan bermanfaat apabila dilakukan secara holistik.

Selain itu, terkait dengan perubahan terkait ITF sendiri, ICEL menganggap terdapat beberapa resiko hukum dalam rancangan terkini. Rancangan tersebut memperkenalkan terminologi baru, “fasilitas pengolahan sampah antara,” yang tidak dikenal dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maupun peraturan turunannya (i.e. PP No. 81 Tahun 2012). Akibatnya, FPSA menduduki tempat yang janggal dalam hubungannya dengan sistematika pengelolaan persampahan serta peraturan turunan lain. Contohnya, ketika seluruh norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) penyelenggaraan sarana dan prasarana diatur dalam Permen PUPR No. 3 Tahun 2013, FPSA tidak termasuk sarpras yang diatur di dalamnya.

Resiko hukum yang lain adalah ketidakjelasan terminologi “teknologi pengelolaan sampah yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan” yang digunakan dalam mendefinisikan FPSA. Mengingat tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai apa tepatnya teknologi tersebut, bagaimana teknologi tersebut ditentukan, serta verifikasi untuk membuktikan pemenuhan kualifikasi teknologi tersebut, terminologi ini rawan membuka ruang ketidakpastian hukum. Untuk meminimalisir kemungkinan sengketa, perlu penjabaran lebih lanjut beserta penentuan mekanisme penentuan beserta indikator terbuktinya pemenuhan “teknologi pengelolaan sampah yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan.”

Baca SelengkapnyaRencana Perubahan dan Perancangan Peraturan Persampahan di DKI Jakarta

Kemenko Perekonomian Kangkangi Putusan Mahkamah Agung dan Komisi Informasi

Pada tanggal 6 Mei 2019 yang lalu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, menerbitkan Surat bernomor TAN.03.01/265/D.II.M.EKON.05/2019. Surat tersebut ditujukan kepada tiga pihak, yaitu Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan  Pimpinan Perusahaan-Perusahaan di Sektor Kelapa Sawit.

Terdapat empat hal yang dibahas dalam surat tersebut, yang pada intinya adalah: (1) kebijakan pemerintah terkait perkebunan sawit berkelanjutan, (2) perlindungan data dan informasi kelapa sawit yang bersifat strategis bagi ketahanan ekonomi nasional, (3) mengklasifikasikan HGU kelapa sawit sebagai informasi yang dikecualikan, dan (4) harapan bagi pihak yang dituju untuk dapat turut serta mendukung kebijakan ini dengan tidak memberikan informasi HGU kepada pihak lain, termasuk konsultan, NGO, multilateral agency, dan pihak asing. Point no 3 dan 4 inilah yang mendapat kecaman dari masyarakat sipil.

“Surat yang menginstruksikan untuk menutup informasi mengenai HGU kelapa sawit tersebut menambah daftar panjang perlawanan pemerintah terhadap putusan Komisi Informasi dan Pengadilan” Jelas Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL. Sebelumnya, Menteri ATR/BPN bersikukuh untuk tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/TUN/2017 yang memerintahkan Kementerian ATR/BPN membuka nama pemegang HGU, lokasi, luas lahan, peta area, hingga jenis komoditas yang ditanam.

“Terbitnya surat ini merupakan langkah mundur pemerintah dalam mendorong transparansi dan perbaikan tata kelola perkebunan di Indonesia” tambah Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan ICEL. Data HGU penting untuk dibuka selain dalam rangka penyelesaian konflik, juga dibutuhkan masyarakat sipil untuk turut serta dalam mengawasi kepatuhan pemegang izin.

Secara prosedural pengecualian informasi harus dilakukan melalui uji konsekuensi dan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan surat salah satu Deputi Kementerian saja. Lebih kentara lagi, substansi surat yang menyatakan informasi HGU sawit sebagai informasi yang tertutup bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Alasan kepentingan strategis terkait perlindungan kekayaan alam Indonesia sudah tidak relevan untuk digunakan. Alasan ini juga digunakan oleh Kementerian ATR/BPN. Namun pengadilan selain telah menyatakan informasi HGU terbuka, juga menyatakan uji konsekuensi yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan alasan tersebut dibatalkan.

“Melihat perkembangan terakhir bahwa pemerintah saat ini enggan menjalankan berbagai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, saya berharap Komisi Informasi dan Pengadilan yang sedang menangani perkara serupa untuk tetap independen dan tidak terintimidasi dengan pola-pola yang dilakukan pemerintah” tutup Henri.

Sulitnya Mengakses Informasi di Era Keterbukaan Informasi

Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyakdan semakin urgen. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan personal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi. Setiap hari kita disuguhi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan. Batas-batas antar negara seolah menjadi hilang (borderless world) akibat pesatnya perkembangan informasi. Tidak ada satu pun negara yang bisa secara mutlak menghambat pesatnya laju arus informasi.

Dalam era persaingan global, entitas yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dari persaingan itu adalah entitas yang menguasai sebanyak mungkin informasi. Entitas dimaksud bisa berupa individu, badan hukum, atau juga negara. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Urgensinya semakin nyata dalam relasi-relasi bisnis internasional, dimana informasi dipergunakan untuk banyak tujuan. Informasi pada dasarnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menerima dan menggunakan informasi itu untuk memastikan pemahaman umum kita, dan menggunakannya sebagai sarana menambah pengetahuan.

Namun, seringkali masyarakat dibenturkan dengan sulitnya mengakses informasi. Salah satu contohnya adalah informasi HGU yang ramai diperbincangkan pasca debat capres ke dua pada beberapa waktu yang lalu . Sebagai contoh, sulitnya bagi para aktivis lingkungan untuk mendapatkan informasi terkait izin hak guna usaha (HGU) padahal informasi ini sangat diperlukan, sebab kehadiran perkebunan-perkebunan yang mengantongi izin HGU sering menjadi penyumbang konflik agraria yang sangat tinggi disamping juga persoalan izin. Sebetulnya, keterbukaan informasi HGU dan informasi lainnya terkait pertanahan sudah menjadi sorotan masyarakat sipil sejak beberapa tahun lalu. Salah satunya dapat dilihat dalam tulisan Astrid Debora, peneliti ICEL yang juga terlibat aktif di Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) yang berjudul Status Informasi Pertanahan di Rezim Keterbukaan Informasi.

“Seiring meluasnya gaung keterbukaan informasi publik, instansi pemerintah di bidang pertanahan juga tidak terlepas dari sorotan publik yang membutuhkan informasi di bidang pertanahan. Per 2015,  Komisi Informasi Pusat mencatat setidaknya terdapat 41 (empat puluh satu) daftar sengketa pertanahan dalam buku registrasi terhitung mulai tahun 2012-2015. Jumlah ini meliputi 8 (delapan) sengketa yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 4 (empat) sengketa yang melibatkan Kantor Wilayah Pertanahan, dan 29 (dua puluh sembilan) sengketa yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,” papar Astrid dalam tulisan tersebut.

Adapun jenis informasi yang diminta kepada seluruh instansi pertanahan tersebut sebagian besar adalah informasi tentang: 1) Penerbitan Surat Hak Milik (SHM) 2) Hak Guna Usaha (HGU) 3) Akta Jual Beli (AJB) 4) Status Kepemilikan Tanah 5) Daftar Tanah Terlantar 6) Surat Erfacht Verponding Afdelling 7) Pembebasan Tanah, dan 8) Peta Topografi Sebagian permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi ini timbul karena instansi pertanahan mengecualikan informasi sehingga informasi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

Informasi yang dikecualikan, kerapkali menuai perdebatan. Pemerintah beralasan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi dikecualikan yang merujuk pada Pasal 187 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997) yang menyatakan bahwa: “Informasi tentang data fisik dan yuridis pada peta pendaftaran tanah, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah, terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau tetulis, namun pemberiannya dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.”

Ketentuan dalam Pasal tersebut seringkali ditafsirkan bahwa informasi pertanahan hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan yang dimaksud di sini ditafsirkan sebagai pemegang hak, pemerintah, atau instansi penegak hukum. Alasan yang dikeluarkan pemerintah sangat bertolak belakang dengan UU KIP dimana UU ini telah menjamin hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi. Jaminan itu diberikan untuk seluruh jenis saluran informasi yang tersedia, baik yang elektronik maupun non-elektronik. Dengan jaminan tersebut di atas, setiap warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berhak untuk mengetahui banyak hal.

Henri Subagiyo, dkk dalam buku yang bertajuk Anotasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik menuliskan bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal28 F dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Jaminan hak asasi dalam UUD merupakan mandat kepada Pemerintah dan DPR untuk menjabarkannya lebih lanjut dalam berbagai perundang-undangan pelaksanaan agar menjadi operatif. Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan pengaturan lebih lanjut adalah agar rumusan konstitusi dalam Pasal 28 F UUD 1945 tidak menjadi sekedar moral rights dan possession of a right, tetapi juga sebagai positive rights dan exercise of a right.

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh ICEL yang bertajuk 11 Tahun UU KIP Keterbukaan Informasi Lingkungan Masih Jauh Panggang Dari Api, Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana menyampaikan perkembangan ketaatan Badan Publik terhadap UU KIP belum menggembirakan. Di sektor lingkungan dan sumber daya alam misalnya, masih ada jenis informasi yang sudah diputus terbuka oleh Komisi Informasi bahkan Mahkamah Agung yang sampai hari ini juga belum dieksekusi. Dari data monev Komisi Informasi Pusat tahun lalu, Badan Publik baru sebatas taat pada standar pelayanan UU KIP. Dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat tersebut pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan asas yang dianut dalam UU KIP yakni cepat, sederhana dan berbiaya ringan. (Dona)

Pasal 114 A Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 : Antara Fleksibilitas dan Kepastian Hukum dalam Perencanaan Ruang

Rencana tata ruang adalah salah satu dokumen induk dari proses pembangunan. Ia merupakan pengejawantahan visi alokasi ruang untuk pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang. Perencanaan ruang yang diatur menyangkut banyak kepentingan dari pelbagai pihak: tidak hanya sesederhana antara kepentingan masyarakat, swasta dengan pemerintah, tetapi juga kepentingan antar kelompok di dalam masyarakat, kepentingan antar kelompok pengusaha swasta dan juga kepentingan antar lembaga di dalam pemerintahan sendiri. Melihat kompleksitas kepentingan yang harus diakomodasi di dalam rencana tata ruang ini, maka proses pembentukan yang partisipatif merupakan syarat logis dalam merancang rencana tata ruang yang baik. Pendekatan partisipatif pada dasarnya akan menjamin penerimaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kesamaan pemahaman, visi, dan rencana pelaksanaan serta sistem pengendalian sebagai hasil keputusan bersama antar pemangku kepentingan akan menjamin kemudahan di dalam pelaksanaan dan pengendalian, karena adanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dari keputusan-keputusan perencanaan yang disepakati di dalam proses partisipatif.[1]

Prosedur dan penghormatan terhadap kesepakatan dalam proses partisipatif ini dijamin dengan asas kepastian hukum dan keadilan yang diatur di dalam Pasal 2 huruf h dalam UU No. 26 Tahun 2007. Asas ini menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum ini diturunkan dalam aturan hukum mengenai prosedur pembentukan rencana tata ruang serta prosedur perubahan rencana tata ruang,[2] sehingga kesepakatan awal dalam rencana tata ruang tidak dapat diubah seenaknya tanpa melalui prosedur tersebut. Kepastian hukum ini juga memberikan jaminan pada masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai peruntukan dan fungsinya, serta perlindungan dari kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesepakatan partisipatif yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Para petani mendapat kepastian hukum lahannya tidak akan dikonversi untuk pertambangan, masyarakat yang mendirikan pemukiman di ruang yang sesuai dengan tata ruang pun tidak akan digusur seenaknya, begitu pula dengan pengusaha akan mendapatkan kepastian ruang mana yang boleh dieksploitasi dan mana yang tidak. Guna menjamin kepastian hukum ini, maka pelanggaran  pemanfaatan ruang di luar peruntukan fungsi ruang dapat dikenakan sanksi baik administratif,[3] pidana[4] maupun perdata.[5]

Fleksibilitas yang Tetap Menjunjung Kepastian Hukum dalam Tata Ruang

Dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa rencana secermat apapun perlu mempunyai ruang fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan dan dinamika yang terjadi di lapangan, begitu pula dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu, hukum pun menjamin adanya ruang fleksibilitas ini, dengan ketentuan peninjauan kembali rencana tata ruang setiap 5 (lima) tahun sekali,[6] serta ketentuan situasi khusus luar biasa di mana peninjauan kembali rencana tata ruang dapat diselenggarakan lebih dari sekali dalam 5 (lima) tahun.[7] Peninjauan kembali ini dapat berujung pada perlu atau tidaknya revisi rencana tata ruang serta arah revisi, jika diperlukan. Prosedur peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kriteria, mekanisme dan waktu penyelenggaraan yang jelas, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat mempersiapkan diri untuk memberikan masukan. Prosedur peninjauan kembali ini juga memberikan jaminan hukum atas prosedur yang partisipatif, transparan dan mempertimbangkan kepentingan pelbagai pihak. Proses revisi ini pun harus disertai dengan kajian lingkungan hidup strategis guna menjamin pembangunan berkelanjutan.[8] Hal paling penting adalah revisi rencana tata ruang tidak boleh dilakukan dalam rangka pemutihan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang.[9] Penyimpangan pemanfaatan ruang adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam RTRW dan/atau pemberian izin pemanfaatan ruang yang melebihi dominasi fungsi dalam RTRW.[10] Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam perencanaan tata ruang tetap harus menghormati kepastian hukum. Meskipun akan dilakukan perubahan, pelanggaran terhadap kesepakatan partisipatif di awal yang telah dituangkan dalam RTRW sebelumnya tetap harus dikenai sanksi.

Selain melalui mekanisme peninjauan kembali, fleksibilitas juga diberikan pada kegiatan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang tetapi tidak mengganggu dominasi fungsinya.[11] Berbicara mengenai fungsi ruang sama halnya dengan ketika kita berbicara mengenai fungsi ekosistem, fungsi tersebut tidak dapat dikotak-kotakkan dengan tegas kemudian diberi label bahwa suatu ekosistem hanya berfungsi lindung saja atau berfungsi budidaya saja. Dalam satu ruang terdapat pelbagai macam fungsi, di mana dalam kerangka manajemen lingkungan, satu fungsi dianggap lebih dominan, sementara fungsi-fungsi lain menjadi fungsi pendukung. Sehingga, dalam zona budidaya tetap bisa terdapat zona dengan fungsi lindung, begitu pula sebaliknya, dalam zona lindung tetap bisa ada pemanfaatan dengan batasan tertentu. Sebagai contoh pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan adalah dalam ruang yang diperuntukkan sebagai pemukiman hunian rendah, dapat dibangun perumahan hunian padat, asalkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas fungsi dominan dari ruang tersebut tetap perumahan hunian rendah.[12]Izin pemanfaatan ruang dapat diberikan setelah ada kajian dan rekomendasi dari dinas tata ruang daerah.[13]

Pemanfaatan yang tidak mengganggu dominasi fungsi ruang diasumsikan tidak melanggar kepentingan dan kesepakatan bersama yang telah dirumuskan secara partisipatif ketika penyusunan rencana tata ruang tersebut, sehingga dapat dilakukan tanpa konsultasi publik. Namun perlu diingat, ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak melebihi dominasi fungsi ini tidak boleh hanya dilihat dari segi luasan ruang yang digunakan, tetapi juga dampak dari pemanfaatan tersebut terhadap ruang. Sebagai contoh, pembangunan dermaga bongkar muat batu bara untuk keperluan PLTU di kawasan konservasi pesisir mungkin tidak memerlukan wilayah yang luas, tetapi dapat menimbulkan dampak lingkungan yang besar dan mengganggu fungsi dominasi–yaitu fungsi lindung–dari kawasan itu sendiri.

 

Pasal 114 A Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 Memberikan Ketidakpastian Hukum Bagi Masyarakat

Diskursus mengenai kepastian hukum dan fleksibilitas dalam perencanaan ruang makin mencuat ketika Pemerintah mengesahkan PP No. 13 Tahun 2017 mengenai Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP No.13/2017). Pasal 114 A dalam PP No.13/2017 ini mengatur:

“(1) Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang.”

Pasal baru ini memungkinkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang dilakukan tanpa melalui mekanisme peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang. Dengan demikian, rencana tata ruang yang seharusnya menjadi pegangan masyarakat dalam menaati pemanfaatan ruang tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya, karena Pasal 114a melegitimasi berubahnya pemanfaatan ruang setiap saat, sekalipun berbeda dengan rencana tata ruangnya.

Rencana pemanfaatan ruang yang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar sangat berpotensi akan mengganggu dominasi fungsi ruang yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana tata ruang daerah.[14] Melihat potensi dampak yang besar ini, pemanfaatan ruang untuk kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 A hendaklah dilakukan melalui mekanisme peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang yang partisipatif dan disertai kajian lingkungan hidup strategis. Perubahan pemanfaatan ruang yang dapat berubah sewaktu-waktu hanya berdasarkan rekomendasi menteri dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, terlebih PP No. 13/2017 tidak mengatur mekanisme jelas bagaimana partisipasi publik dalam pemberian rekomendasi dan izin pemanfaatan ruangnya. Berbeda dengan mekanisme peninjauan kembali yang jelas periode waktu, tata cara serta indikator yang digunakan.

Kesimpulan : Guna Menjamin Fleksibilitas yang Tetap Berkepastian Hukum, Perubahan Pemanfaatan Ruang yang Berdampak Besar Tidak Boleh Hanya Berdasarkan Rekomendasi Menteri Agraria dan Tata Ruang

Pemanfaatan ruang yang diatur pada Pasal 114 A PP No.13/2017 merupakan pemanfaatan ruang yang akan berdampak besar bagi banyak pihak, baik bagi masyarakat sekitar, lingkungan dan pihak pemanfaat ruang sendiri. Jika pemanfaatan ruang berdampak besar ini dimungkinkan untuk dilakukan hanya dengan rekomendasi menteri  maka akan menegasikan pelbagai kepentingan umum yang diterjemahkan dalam alokasi pemanfaatan ruang sudah diakomodasi sesuai proses perencanaan sebelumnya. Terlebih lagi rekomendasi atas pemanfaatan ruang ini dapat dikeluarkan sewaktu-waktu. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dianut oleh UU No. 26 Tahun 2007. Untuk skala pemanfaatan ruang yang disebutkan dalam Pasal 114 A PP No.13/2017 mekanisme yang tepat untuk mengakomodasi dinamika pembangunan tanpa melanggar asas kepastian hukum adalah dengan mekanisme peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang. (Rika)

 

—

[1] Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim dan Dyah R Panuju, Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah, (Jakarta: Yayasan obor, 2009), hlm. 348.

[2] Prosedur penyusunan rencana tata ruang ruang serta peninjauan kembali rencana tata ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan ruang. Peraturan Pemerintah ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 68  Tahun 2010 tentang Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Ruang. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 6 tahun 2017. Peraturan Pemerintah ini lebih jauh diperinci dalam Peraturan Menteri ATR No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peraturan Menteri ATR No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.

[3] Pasal 61-62 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[4] Pasal 69-74 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[5] Pasal 66-67 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[6] Pasal 20 ayat (4) jo. Pasal 23 ayat (4) jo. Pasal 26 ayat (5) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[7] Pasal 20 ayat (5) jo. Pasal 23 ayat (5) jo. Pasal 26 ayat (6) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[8] Pasal 15 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[9] Pasal 91 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

[10] Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang

[11] Ibid, Pasal 22 ayat (2) tidak memasukkan pemberian izin pemanfaatan ruang yang tidak melebihi dominasi fungsi ruang sebagai bentuk penyimpangan pemanfaatan ruang.

[12] RTR KSN Metropolitan Sebagai Dasar perizinan Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota. Diakses pada http://tataruang.bpn.go.id/Berita/Detail/2497

[13] Praktik ini diformalkan dalam beberapa peraturan daerah tentang tata ruang, contohnya Pasal 114  Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2012 tentang  Tata Ruang Kota Padang

[14] Hal ini diakui sendiri dalam penjelasan PP No.13/2017 bahwa pemanfaatan ruang yang berdampak besar antara lain kriterianya : a. adanya perubahan bentang alam; b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang; c. luas wilayah penyebaran dampak; d. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; e. banyaknya komponen lingkungan hidup dan lingkungan buatan yang akan terkena dampak; f. sifat kumulatif dampak; dan/atau g. sifat reversible dan irreversible dampak.

Hari Bumi 2019: Kenali Perbedaan Bakau dan Mangrove Serta Urgensi Penanaman Maupun Pelestariannya

Selamat Hari Bumi!

 

Hari Bumi, yang jatuh di tanggal 22 April, diperingati sejak tahun 1970 silam. Hari Bumi 1970 menyuarakan kesadaran yang mulai tumbuh, menyalurkan energi dari gerakan-gerakan anti-perang dan menempatkan kesadaran lingkungan di garda terdepan.[1]  Hingga saat ini, Hari Bumi sudah diperingati hampir setengah abad! Ada banyak cara untuk memperingati Hari Bumi, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran untuk menanam pohon, khususnya pohon bakau, dan menjaga kelestarian hutan mangrove.

 

Bakau dan Mangrove, Apa Bedanya?

Pohon bakau adalah jenis tanaman mangrove tropis dari genus Rhizophora. Di hutan mangrove, bakau biasanya tumbuh di bagian paling depan yang berhadapan dengan laut.[2] Dengan demikian, bakau hanyalah salah satu spesies yang ada di kawasan hutan mangrove. Mangrove sendiri didefinisikan sebagai varietas komunitas pantai tropik dan subtropik berupa pepohonan atau semak-semak yang tumbuh di daerah yang terkena pasang surut air laut. Istilah mangrove ini tidak hanya tertuju pada satu jenis spesies tertentu, tetapi mencakup semua pohon-pohon atau semak-semak di suatu kawasan yang terkena pasang surut air laut dan membentuk suatu komunitas.[3]

 

Hutan Mangrove di Indonesia dan Permasalahan Sampah yang Mengiringinya

Berdasarkan data Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)[4], Indonesia memiliki 2.900.000 hektar (ha) yang notabene hampir 1/4 dari seluruh hutan mangrove yang ada di dunia. Luas hutan mangrove di Indonesia ini bahkan hampir sama dengan luas negara Belgia. Sayangnya, kerusakan hutan mangrove terjadi setiap tahun. Setiap tahun, 52.000 ha hutan mangrove Indonesia hilang. Dalam satu hektar, hutan mangrove Indonesia menyimpan 5x lebih banyak dari karbon hutan dataran tinggi. Bila hutan mangrove ini rusak, emisi tahunan dari kerusakan hutan mangrove Indonesia bisa mencapai 190.000.000 CO2 ton/tahun, jumlah ini sama dengan emisi jika setiap mobil di Indonesia jika mengitari bumi selama 2x.

 

Permasalahan lain yang mengiringi eksistensi hutan mangrove adalah soal sampah yang seringkali tersangkut di sela-sela akar mangrove. Sebagai contoh, hutan mangrove di kawasan Tanjung Benoa. Kawasan ini bukannya tidak memiliki tempat sampah untuk memfasilitasi sampah-sampah yang dihasilkan oleh para pengunjung, namun tetap saja banyak sampah yang dibuang sembarangan.[5] Sampah-sampah ini yang kemudian tersangkut di akar mangrove. Mirip dengan itu, di Untung Jawa, Kepulauan Seribu, ditemukan banyak sekali sampah yang mengambang dan tersangkut di sela-sela akar Rhizophora. Menurut informasi dari warga sekitar, ternyata, semua sampah ini berasal dari aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan ke sungai, laut, maupun di mangrove itu sendiri. Saat warga membuang sampah ke laut, pada saat pasang, sampah tersebut akan mengarah ke daratan terbawa arus, yang di saat surut, sampah tak kembali ke laut, melainkan tersangkut ke akar-akar mangrove. [6] Di Tarakan, hal yang sama turut terjadi. Menurut Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tarakan, Hariyanto, sampah plastik misalnya berupa botol minuman terapung dan tertinggal di atas permukaan lumpur atau tanah. Akhirnya, menutup permukaan sekitarnya dan mengakibatkan mangrove yang ada jadi terhimpit dan tidak bisa bernapas.[7] Bila mangrove kemudian mati, maka ia tidak bisa menjalankan fungsinya yang pada dasarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

 

Fungsi Hutan Mangrove

Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat secara fisik, biologi maupun ekonomi. Fungsi dan manfaat hutan mangrove secara fisik antara lain:[8] a) penahan abrasi pantai; b) penahan intrusi (peresapan) air laut ke daratan; c) penahan badai dan angin yang bermuatan garam; d) menurunkan kandungan karbondioksida (CO2) di udara (pencemaran udara); dan e) penambat bahan-bahan pencemar (racun) di perairan pantai.

 

Fungsi dan manfaat hutan mangrove secara biologi antara lain:[9] a) tempat hidup biota laut, baik untuk berlindung, mencari makan, pemijahan maupun pengasuhan; b) sumber makanan bagi spesies-spesies yang ada di sekitarnya; dan c) tempat hidup berbagai satwa lain, misal kera, buaya, dan burung. Sedangkan fungsi dan manfaat hutan mangrove secara ekonomi antara lain:[10] a) tempat rekreasi dan pariwisata; b) sumber bahan kayu untuk bangunan dan kayu bakar; c) penghasil bahan pangan seperti ikan, udang, kepiting, dan lainnya; d) bahan penghasil obat-obatan seperti daun Bruguiera sexangula yang dapat digunakan sebagai obat dan penghambat tumor; dan e) sumber mata pencaharian masyarakat sekitar seperti dengan menjadi nelayan penangkap ikan dan petani tambak.

 

Setelah mengetahui fungsi dan manfaat hutan mangrove, yuk mulai tanam pohon bakau dan jaga kelestarian hutan mangrove dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang hanya akan berakhir di akar mangrove dan membuatnya sulit bernapas hingga ujung-ujungnya mati. (Erou)

 

—

[1] Earth Day, “The History of Earth Day,” https://www.earthday.org/about/the-history-of-earth-day/ diakses pada 11/4/2019 pukul 15.27 WIB.

[2] Ensiklopedi Jurnal Bumi, “Pohon Bakau,” https://jurnalbumi.com/knol/pohon-bakau/ diakses pada 11/4/2019 pukul 16.35 WIB.

[3] Pertamina, “Mangrove Samakah dengan Bakau?” https://www.pertamina.com/id/news-room/csr-news/mangrove-samakah-dengan-bakau- diakses pada 11/4/2019 pukul 16.37 WIB.

[4] Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), “5 Alasan Menghentikan Deforestasi Hutan Mangrove Sangat Berguna bagi Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia,” http://www.cifor.org/publications/pdf_files/posters/5783-infographic.pdf diakses pada 11/4/2019 pukul 17.46 WIB.

[5] Aditya Mardiastuti, Detik News “Duh, Banyak Sampah Nyangkut di Akar Mangrove Teluk Benoa,” https://news.detik.com/berita/d-4313492/duh-banyak-sampah-nyangkut-di-akar-mangrove-teluk-benoa diakses pada 15/4/2019 pukul 11.43 WIB.

[6] Ganis Riyan Efendi, MangroveMagz “Jenis Sampah Yang “Hinggap” Di Mangrove,” http://mangrovemagz.com/2016/11/16/jenis-sampah-yang-hinggap-di-mangrove/ diakses pada 15/4/2019 pukul 13.38 WIB.

[7] MK, Metro Kaltara “Sampah Plastik Ancam Merusak Ekosistem Hutan Mangrove,” http://www.metrokaltara.com/sampah-plastik-ancam-merusak-ekosistem-hutan-mangrove/ diakses pada 15/4/2019 pukul 13.49 WIB.

[8] Nurhenu Karuniastuti, Forum Manajemen Vol. 06 No.1 “Peranan Hutan Mangrove bagi Lingkungan Hidup,” http://www.pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/m1_Peranan_Hutan__________Nurhenu_K.pdf diakses pada 15/4/2019 pukul 14.57 WIB.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

Perlindungan Hukum bagi Nelayan Indonesia

Secara garis geografis Indonesia memiliki dua pertiga luas lautan daripada luas daratan. Karena memiliki wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya laut. Sayangnya, sumber daya laut yang memiliki potensi besar belum dapat menjamin kesejahteraan bagi nelayan Indonesia. Data yang dikeluarkan oleh BPS periode 2000-2016 jumlah rumah tangga nelayan menurun dari tahun 2003 berjumlah 2.144.959 menjadi 965.756 pada tahun 2016. Selain itu, sebanyak 115 perusahaan pengolahan ikan nasional gulung tikar akibat tak mendapat pasokan ikan mengingat kapal-kapal illegal fshing langsung membawa ikan curiannya ke luar negeri.

Turunnya jumlah rumah tangga nelayan, menjadi pertanyaan yang mendasar apakah kesejahteraan nelayan di Indonesia telah terjamin? Sehingga nelayan-nelayan yang dulunya menjadi profesi yang utama menjadi beralih pada profesi yang lain. Salah satu faktor yang dapat menunjang kesejahteraan nelayan adalah wadah hukum yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan. Pada dasarnya, ada empat payung hukum bagi nelayan di Indonesia yaitu (i) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016), (ii) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya UU No. 45 Tahun 2009 (UU Perikanan), (iii) UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan (UU Kelautan), dan (iv) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014 (UU Pengelolaan WP3K).

Baca SelengkapnyaPerlindungan Hukum bagi Nelayan Indonesia