CITES dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dalam Menangani Praktik Perdagangan Ilegal Flora dan Fauna Liar Dilindungi

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora​​ (CITES) diperingati setiap​​ 6 Maret.​​ Apakah CITES itu?​​ CITES merupakan konvensi​​ internasional​​ yakni,​​ suatu​​ perjanjian yang disepakati​​ negara-negara.​​ Indonesia​​ merupakan salah satu​​ dari negara​​ yang menyepakati CITES.1​​ CITES disahkan pada 3 Maret 1973​​ dan telah diubah​​ pada 22 Juni 1979 dan 30 April 1983.2​​ CITES bertujuan​​ melindungi​​ flora dan fauna liar​​ dari perdagangan internasional agar keberadaan mereka​​ terjamin hingga​​ di​​ masa mendatang.3​​ 

CITES memiliki tiga lampiran​​ (appendix)​​ dengan Lampiran I berisi daftar flora dan fauna​​ liar​​ telah terancam punah (endangered) sehingga perdagangan internasional-nya perlu terkontrol ketat dan​​ hanya boleh diperdagangkan​​ untuk kepentingan tertentu​​ disertai dengan​​ izin khusus.4​​ Kemudian Lampiran II,​​ berisi daftar flora dan fauna​​ liar​​ yang saat ini belum terancam punah namun, jika perdagangan internasional-nya tidak dikendalikan​​ menjadi terancam punah.5​​ Sedangkan Lampiran III berisi daftar flora dan fauna​​ liar​​ yang perdagangan-nya dikendalikan oleh negara tertentu dan​​ negara tersebut dalam​​ hal​​ ini memerlukan​​ bantuan pengendalian skala internasional.6

Terhadap ketiga Lampiran CITES dan CITES​​ itu sendiri,​​ Indonesia terikat secara hukum.​​ Oleh karenanya,​​ flora dan fauna liar Indonesia​​ yang tercantum​​ dalam​​ lampiran CITES tersebut terlindungi dalam​​ praktik​​ perdagangan internasional. Salah satu fauna yang tercantum dalam​​ Lampiran I​​ CITES adalah​​ Orang utan​​ (Pongo abelii).​​ Artinya,​​ Orang utan​​ tidak boleh diperdagangkan secara internasional kecuali untuk kepentingan tertentu,​​ seperti​​ untuk kepentingan​​ penelitian. Namun​​ penelitian yang menggunakan​​ satwa​​ dilindungi,​​ harus​​ mendapatkan​​ izin khusus. Pada​​ 19 Desember 2020 lalu, sebelas​​ orang utan​​ dipulangkan ke rumahnya di Sumatera Utara dan Jambi. Sebelas​​ orang utan​​ tersebut​​ sebelumnya​​ diperdagangkan secara ilegal dengan​​ cara​​ diselundupkan​​ ke​​ Malaysia dan Thailand.7​​ Berita​​ pemulangan​​ orang utan​​ ini melegakan namun, perlu dipahami bahwa perdangangan​​ ilegal flora fauna liar Indonesia​​ masih marak.​​ Salah satu​​ buktinya​​ adalah​​ modus lembaga penangkaran yang lakukan​​ wildlife laundering​​ yakni,​​ menjual fauna liar dilindungi dengan kedok fauna tersebut​​ adalah​​ hasil penangkaran.8​​ 

Menangani​​ permasalahan​​ perdagangan ilegal flora dan fauna​​ liar​​ khususnya yang dilindungi,​​ Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan​​ lain di samping CITES.​​ Mengenai​​ ketentuan pidana​​ terhadap pelaku kejahatan flora dan fauna liar​​ termasuk ekosistemnya,​​ diatur dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 33 dan Pasal 40​​ UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990).​​ 

Kemudian juga diatur hal yang​​ serupa​​ dalam​​ Pasal 50 dan Pasal 78​​ UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999)​​ jo. UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013).9​​ Selain itu, terdapat peraturan​​ yang mengatur dan menetapkan flora dan fauna yang dilindungi yakni,​​ Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP 7/1999), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Permen LHK 20/2018) yang telah diubah melalui Permen LHK 92/2018​​ kemudian​​ melalui​​ Permen LHK 106/2018.​​ 

Lebih lanjut,​​ terdapat peraturan sektor lainnya yang juga berfungsi menangani​​ perdagangan ilegal​​ flora dan fauna liar​​ khususnya yang dilindungi​​ yakni:

  • Pasal 102 dan Pasal 108​​ UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU 10/1995) yang telah​​ diubah melalui UU 17/2006:​​ Sanksi pidana terhadap​​ pelaku​​ penyelundupan dan penggelapan flora dan fauna liar dalam kegiatan​​ impor dan ekspor.

  • Pasal 86-88​​ UU​​ 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (UU 21/2019):​​ Sanksi pidana terhadap​​ pelaku​​ impor dan ekspor flora dan fauna tanpa​​ dilengkapi​​ sertifikat kesehatan.

  • Pasal 3-5 ayat (1) dan Pasal 6-10​​ UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2020): Sanksi pidana bagi pelaku pencucian uang atas perdagangan ilegal flora dan fauna liar.

Flora dan fauna liar seharusnya terlindungi oleh peraturan perundang-undangan yang memadai​​ dan​​ tidak sekadar​​ bergantung pada​​ peraturan di sektor lain, dimana​​ flora dan fauna​​ liar​​ cenderung​​ dianggap sekadar barang. Penguatan dan perbaikan peraturan di bidang perlindungan flora dan fauna liar khususnya dari perdagangan​​ ilegal​​ perlu dilakukan mengingat pentingnya peran mereka terhadap keseimbangan alam dan besarnya ancaman terhadap mereka dari tindak​​ perdagangan​​ ilegal.​​ 

Pemerintah​​ Indonesia perlu​​ memperbaiki UU 5/1990 dalam hal​​ pengategorian flora dan fauna​​ liar​​ dengan​​ contoh​​ pengategorian​​ seperti​​ dalam​​ Lampiran​​ CITES atau IUCN10​​ supaya,​​ status​​ perlindungan​​ flora dan fauna liar Indonesia semakin jelas dan informatif.​​ Dengan demikian, perlindungan flora dan fauna liar Indonesia semakin​​ kuat​​ dalam​​ mencegah dan menangani​​ praktik perdagangan ilegal.​​ (Dalila)

1

​​ Indonesia meratifikasi (mengesahkan) CITES melalui Indonesia,​​ Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan “Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora” yang telah Ditandatangani di Washington pada Tangga; 3 Maret 1973 sebagaimana Terlampir pada Keputusan Presiden Ini,​​ Kepres 43/1978, LN Tahun 1978 No. 51. Kemudian perubahan CITES disahkan melalui Indonesia,​​ Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973,​​ Kepres 1/1987, LN Tahun 1987 No. 5 kemudian melalui Indonesia, ​​ 

2

​​ Perserikatan Bangsa-Bangsa,​​ Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora,​​ CITES,​​ https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf, diakses 03 Maret 2021.

3

​​ Perserikatan Bangsa-Bangsa,​​ Op.Cit.,​​ CITES, Pembukaan (Preambule).

4

​​ Indonesia,​​ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks​​ Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Permen KP 61/2018, BN Tahun 2018 No. 61, Pasal 1 angka 3.

5

​​ Indonesia,​​ Ibid,​​ Permen KP 61/2018, Pasal 1 angka 4.

6

​​ Ibid, Pasal 1 angka 5.

7

​​ Baca lebih lanjut mengenai berita ini dalam Nunu Anugrah (Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),​​ Sebelas Orangutan Sumatra Hasil Repatriasi Sampai di Sumatera Utara dan Jambi,​​ Siaran Pers, 21 Desember 2020,​​ https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3465, diakses 03 Maret 2021.

8

​​ Ayat S Karokaro, “Mabes Polri Bredel Kebun Binatang Diduga Ilegal di padang Lawas”,​​ Mongabay,10 September 2019, https://www.mongabay. co.id/2019/09/10/mabes-polri-bredel-kebun-binatang-diduga-ilegal-di-padang-lawas-utara/, diunduh Juni 2020.

9

​​ Pasal 50 dan Pasal 78 UU 41/1999​​ jo. UU 18/2013​​ telah diubah namun bukan perubahan substansia​​ melalui Indonesia,​​ Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,​​ UU 11/2020, LN Tahun 2020 No.​​ 245, TLN No. 6573, Pasal 36 angka 17 dan Pasal 36 angka 19.

10

​​ Lihat dalam​​ https://www.iucnredlist.org/species/121097935/123797627, diakses 04 Maret 2021.

1

 

Tinggalkan Balasan