ICEL

ICEL

Rendahnya Implementasi Indonesia dalam Mengendalikan Perubahan Iklim

Keseriusan pemerintah Indonesia patut dipertanyakan dalam mengendalikan laju perubahan iklim. Pasalnya komitmen yang diajukan oleh Indonesia pada 2016 lalu belum menunjukan adanya peta jalan yang lebih konkret.

Dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang diajukan 2016 lalu Indonesia menjanjikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri yang mempertimbangkan target pembangunan (Skenario Counter Measure 1/CM1) dan 41% jika dibantu dengan bantuan internasional yang mempertimbangkan target pembangunan (Skenario Counter Measure 2/CM2).[1] Komitmen ini akan dilakukan dalam periode 2020 sampai 2030, dengan perhitungan dari baseline bisnis seperti biasa pada tahun 2010.

Pengurangan gas rumah kaca paling signifikan akan dicapai pada sektor kehutanan yang berkontribusi sebesar 17,2% (CM1) dan 23% (CM2).[2] Disusul dengan kontribusi dari sektor energi sebesar 11% (CM1) dan 14% (CM2).[3] Saat ini pemerintah Indonesia mengaku sudah membuat roadmap implementasi NDC, kedua sektor yang berkontribusi terbesar ini dinyatakan sudah siap tetapi dokumennya belum dapat diakses/dipublikasikan dimanapun. Padahal transparansi merupakan hal penting dalam implementasi Paris Agreement. Lebih jauh lagi, komitmen pemerintah ini akan sulit untuk dicapai karena implementasi yang tidak serius.

Baca SelengkapnyaRendahnya Implementasi Indonesia dalam Mengendalikan Perubahan Iklim

Melampaui “Bagi-Bagi Sertifikat” untuk Menuju Reforma Agraria Berbasis HAM

Pada 10 – 11 Desember 2018, Komnas HAM menyelenggarakan Peringatan Hari HAM Internasional 2018 dengan mengangkat tema “70 Tahun DUHAM dan Setelahnya: Menuju Pemajuan dan Penegakan HAM yang Lebih Baik. Peringatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil penggiat HAM, serta juga perwakilan dari korban pelanggaran HAM. Adapun dari 2 hari pelaksanaan Peringatan 70 Tahun  DUHAM, ICEL berkesempatan untuk mengikuti rangkaian kegiatan di hari pertama yang diselenggarakan di Royal Hotel Kuningan, dengan fokus hari pertama pada penyampaian materi dan perumusan rekomendasi.

Dalam Peringatan 70 Tahun DUHAM ini, terdapat 3 (tiga) fokus topik yang diangkat, yaitu tentang 1) berkembangnya intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme; 2) penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu; dan 3) reforma agraria berbasis HAM.

Dari sudut pandang lingkungan hidup, Peringatan 70 Tahun DUHAM belum mengangkat secara spesifik isu mengenai hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, meskipun isu lingkungan hidup kian memprihatinkan dari tahun ke tahun dengan maraknya pencemaran oleh Limbah B3, pembukaan lahan kawasan hutan untuk perkebunan, dan juga meningkatnya kriminalisasi dan pembungkaman partisipasi masyarakat pejuang lingkungan hidup dengan menggunakan instrument hukum. Namun sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Sandrayati Moniaga, isu lingkungan hidup bukannya tidak diangkat sama sekali, hanya saja menjadi bagian dari pembahasan pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR No IX/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Baca SelengkapnyaMelampaui “Bagi-Bagi Sertifikat” untuk Menuju Reforma Agraria Berbasis HAM

Komnas HAM: Aduan Masyarakat Terkait Korporasi Sulit Ditindak Lanjuti

Sepanjang 2018, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) menerima aduan masyarakat sebanyak 5.828 berkas. Jumlah ini meningkat dari pengaduan pada 2017, yakni sebanyak 5.387 berkas. Pengaduan hak atas kesejahteraan yang paling banyak diadukan terkait dengan konflik agraria sebanyak 1.062 berkas pengaduan. Selain itu ada trend pengaduan yang muncul sebanyak 973 lembaga korporasi yang diadukan oleh masyarakat mendaptkan peringkat kedua setelah lembaga kepolisian yakni sebesar 1.592 aduan.

Aduan masyarakat terhadap lembaga korporasi semakin meningkat, Komnas HAM mengakui sangat sulit untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait hal ini. Berbagai upaya telah dilakukaan mulai dari pemantauan, dan mediasi. Sayangnya pihak koroporasi selalu mangkir saat melakukan mediasi bersama dengan masyarakat.

“Aduan terhadap lembaga korporasi sangat mencemaskan, karena angka pengaduannya semakin lama semakin tinggi. Gagasan terkait bisnis human rights itu menjadi sangat penting di Indonesia. Kami telah melakukan pemanatauan, penawaran mediasi, tetapi pihak korporasi tidak pernah datang untuk melakukan mediasi. Kepatuhan mereka luar biasa sulitnya jika dibandingkan dengan lembaga Kepolisian. Jika lembaga Kepolisian kita surati, maka hanya perlu dua minggu untuk mendapatkan jawaban. Sedangkan pada lembaga korporasi bertahun-tahun tidak ada jawaban. Dan aduan terhadap lembaga korporasi ini menjadi tantangan kita yang besar kedepannya,” Ujar Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, dalam Loka Karya Nasional Hari HAM 2018 dan 70 Tahun Deklarasi Universal HAM (DunHAM) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. (10/12/2018).

Baca SelengkapnyaKomnas HAM: Aduan Masyarakat Terkait Korporasi Sulit Ditindak Lanjuti

Banjir Bandang Landa Indonesia Sepanjang 2018, Mitigasi Bencana Diperlukan

Meningkatnya curah hujan pada akhir tahun ini membuat sejumlah wilayah yang ada di Indonesia mengalami banjir dan longsor. Sebanyak 83 insiden bencana banjir dan longsor terjadi di wilayah Jawa Barat selama bulan November 2018. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah[1] (BPBD) Jabar, 83 kejadian itu meliputi 23 insiden banjir dan 60 longsor. Dari jumlah tersebut, enam orang meninggal dunia. Pada medio Oktober lalu BMKG telah memberikan sinyal kewaspadaan akan terjadinya banjir, namun sinyal yang telah diberikan oleh BMKG masih luput dari adanya korban.

Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Rika Fajrini menyatakan bahwa banjir bandang yang terjadi di beberapa kawasan di Indonesia bisa saja disebabkan curah hujan yang tinggi dan ditambah lagi dengan keadaan daya tampung suatu kawasan yang kurang memadai.

“Banjir dan longsor yang terjadi dalam bulan-bulan ini, bisa saja diakibatkan dari adanya pembalakan liar (illegal logging). Namun perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah kawasan tersebut imbas dari illegal logging atau murni bencana alam. Untuk mengantisipasi adanya korbaN jiwa dan korban non fisik, perlu adanya upaya mitigasi lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun sejauh ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terbilang siaga dengan adanya peringatan dari BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” lanjut Rika.

Yang paling penting adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama di daerah rawan bencana, masyarakat perlu diberikan simulasi bencana menghadapi banjir bandang. Sehingga hal ini bisa mengurangi dampak resiko dari banjir bandang.

RTRW Sebagai Upaya Mitigasi

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi resiko bencana, perencanaan dari tata ruang wilayah juga dapat sebagai upaya mitigasi. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus memasukkan kajian resiko bencana untuk melihat sejauh mana tingkat kerawanan, ancaman, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut.

Hal ini sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat, terutama pada masyarakat yang wilayahnya rentan terhadap adanya bencana. Rencana tata ruang berdasarkan perspektif mitigasi bencana, sangat berguna dalam mereduksi ancaman terhadap bencana. (Dona)

 

 

[1] Kompas. 2018. “Di Jawa Barat, 83 Bencana Banjir dan Longsor Terjadi Selama November”, https://regional.kompas.com/read/2018/11/14/17493501/di-jawa-barat-83-bencana-banjir-dan-longsor-terjadi-selama-november. Diakses 03 Desember 2018 pukul 14.29 WIB

Hutan Hujan Tropis Sumatera : Warisan Dunia yang Terancam Punah

Hutan hujan tropis Sumatera telah lama dielu-elukan dunia sebagai surga di khatulistiwa. keanekaragaman hayati hutan hujan tropis ini bukan main, baik dari segi jumlah spesies maupun keunikan spesies. Hutan Tropis Sumatera merupakan rumah bagi kurang lebih 10,000 spesies tumbuhan, termasuk didalamnya 17 genus endemik; 200 spesies mamalia dimana 22 spesies diantaranya adalah mamalia asia yang tidak ditemukan di pulau lain di Indonesia, dan 15 spesies lainnya hanya ditemukan di wilayah Indonesia, termasuk hewan eksotis endemik Orang Utan Sumatera.

Wilayah hutan hujan tropis ini juga menyimpan bukti biogeografis evolusi pulau sumatera. Karena keunikannya ini, pada tahun 2004 United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan Hutan Hujan Tropis Sumatera sebagai situs alam warisan dunia yang terdiri dari 3 (tiga) taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Namun sayangnya, hutan yang disanjung UNESCO sebagai kawasan yang memiliki “outstanding universal value” dan “exceptional biodiversity” ini terancam keberadaannya dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2011 hingga saat ini, Hutan Hujan Tropis Sumatera masuk dalam daftar merah warisan dunia dalam bahaya (world-heritage in danger list).

Kebakaran hutan dan lahan, perambahan untuk kebun dan tambang, pembalakan liar, perburuan satwa dilindungi, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bendungan, merupakan beberapa ancaman yang dapat merusak integritas kawasan tersebut.  

Baca SelengkapnyaHutan Hujan Tropis Sumatera : Warisan Dunia yang Terancam Punah

Selamatkan Kawasan Karst Indonesia, Warisan Dunia Masa Depan Dibawah Bayang-Bayang Tambang

Kawasan karst merupakan ekosistem unik yang mempunyai peran ekologis penting di alam. Kawasan karst menjadi penjamin ketersediaan air bersih melalui danau dan sungai bawah tanahnya, berperan sebagai regulator iklim dalam bentuk reservoir karbon dalam bentuk batuan karbonat, penyimpan informasi lingkungan masa lalu, dan menjadi habitat bagi flora dan fauna unik dan bahkan endemik yang telah berevolusi sehingga dapat beradaptasi dengan kondisi karst.

Tidak hanya peran ekologisnya yang signifikan, kawasan-kawasan karst di Indonesia juga menyimpan catatan sejarah perkembangan budaya umat manusia dari ribuan tahun lalu. Karst Sangkurilang Mangkalihat di Kalimantan Timur memiliki setidaknya 37 goa prasejarah, di dalam goa prasejarah ini terdapat lukisan-lukisan tangan tertua di Asia Tenggara dan juga artefak-artefak dari zaman batu hingga zaman logam.[1] Karst Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan menyimpan situs hunian manusia purba, beberapa diantaranya adalah Gua Babi dan Gua Tengkorak.[2] Goa-goa hunian manusia purba lengkap dengan lukisan dinding purba ini juga terdapat di kawasan karst Maros-Pangkep Sulawesi Selatan.[3]

Keunggulan ekologis dan peran budayanya ini membuat kawasan-kawasan karst di Indonesia didorong untuk masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO. Hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah menominasikan kawasan karst Sangkurilang Mangkalihat dan karst Maros-Pangkep untuk menjadi Warisan Dunia UNESCO. Karst Maros-Pangkep bahkan digadang-gadang dapat menyaingi keindahan Karst Cina Selatan yang telah terlebih dahulu masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO.

Baca SelengkapnyaSelamatkan Kawasan Karst Indonesia, Warisan Dunia Masa Depan Dibawah Bayang-Bayang Tambang

ICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Jakarta – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengadakan diskusi kelompok terpumpun dengan mengambil tema “Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa” pada 30 September 2018 di Hotel SwisBel-Residence Kalibata. Diskusi yang diikuti oleh beberapa organisasi masyarakat sipil penggiat konservasi ini dilatarbelakangi oleh tarik ulur perubahan status perlindungan jenis tumbuhan dan satwa, yaitu antara Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas P.20/2018 (P.92/2018).

“Dari kedua aturan tersebut, setidaknya teridentifikasi permasalahan mengenai kepastian hukum terkait kepemilikan dan perdagangan satwa yang menjadi objek tarik ulur status perlindungan,” ungkap Wenni Adzkia (ICEL) saat memaparkan pengantar diskusi.

Dalam proses pembahasan diskusi ini setidaknya ada 3 hal yang menjadi sorotan utama, yaitu kedudukan kriteria status perlindungan, teknik perancangan dan kesesuaian peraturan perundang-undangan, serta implikasi terhadap pemidanaan. Untuk mendalami ketiga isu tersebut, ICEL juga menghadirkan pembicara dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, dan akademisi hukum pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Baca SelengkapnyaICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Kedaulatan Pangan dari Bumi Kendeng

Suasana sembilan orang petani perempuan yang disemen kakinya saat mengelar aksi lanjutan di depan Istana Negara, Jakarta (13/4). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap tambang dan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jateng. (Sumber: Liputan6.com/Faizal Fanani)

 

“Ketika pohon terakhir telah ditebang, ketika ikan terakhir telah dimakan, dan ketika sumber air terakhir telah tercemari, barulah manusia sadar bahwa uang tak bisa dimakan” – Cree Indian Prophecy

Apa yang terlintas di benak anda ketika pertama kali mendengar kata Kendeng? Kawasan pertanian, kawasan karst, perjuangan ibu-ibu Kendeng menolak semen. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo!

Anda benar. Semua itu berkaitan dengan kedaulatan pangan di “Bumi Kendeng”. Apa itu kedaulatan pangan? Kedaulatan pangan lebih dari sekedar ketahanan pangan, kedaulatan pangan tidak hanya berbicara tentang tersedianya pangan, tetapi juga bagaimana pangan itu diproduksi. Kedaulatan pangan menghendaki pangan dapat diproduksi secara lokal, berkelanjutan dan sesuai dengan budaya dan kearifan lokal tanpa tekanan dari pasar global.

Salah satu pilar kedaulatan pangan adalah akses petani terhadap sumber daya produktif, baik itu lahan, air, bibit dan lingkungan yang mendukung pertanian. Petani Kendeng masih berjuang untuk merebut kembali akses tersebut.

Masih jelas di dalam ingatan penulis, bagaimana perjuangan para “Kartini Kendeng” berusaha menyuarakan persoalan mereka dari pemerintah tingkat daerah hingga pada tingkat nasional. Mulai dari menggelar aksi berjalan kaki sejauh 122 kilometer dari Sukolilo, Kabupaten Pati menuju Kota Semarang, Jawa Tengah. Menyembunyikan lesung di depan Istana Presiden, hingga nekat melakukan pengecoran kaki dengan semen sebagai bentuk protes terhadap pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang.

Baca SelengkapnyaKedaulatan Pangan dari Bumi Kendeng

Tata Ruang Untuk Wilayah Rawan Bencana

Januari hingga September 2018 Indonesia mengalami delapan deretan gempa bumi. Dua diantaranya dilalui dengan duka yang mendalam. Gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat terjadi 459 kali dalam kurun waktu yang singkat yang mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 60-an orang luka-luka serta mengakibatkan kerugian secara moril dan materil.

Dalam waktu sebulan, gempa juga terjadi pada wilayah Sulawesi Tenggara. Gempa yang disusul oleh tsunami ini, meluluh lantakkan Kabupaten Donggala. Tercatat hingga saat ini 2.010 orang meninggal dunia, dan melumpuhkan sendi perekonomian Kabupaten Donggala. Isak tangis tak terbendung tatkala korban syok atas kehilangan kerabat, dan kehilangan harta dan benda. Indonesia menangis. Berbekal kejadian pada tsunami Aceh 2004 lalu, Indonesia sigap dalam penanganan pasca bencana. Namun, tidak sigap dalam siaga bencana.

Pada 2012 lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan Peta Indeks Rawan Bencana Indonesia. BNPB menjelaskan, hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki risiko bencana. Baik yang berada di wilayah perbukitan, dataran rendah, hingga kawasan pesisir. Sayangnya peta yang dikeluakan oleh BNPB menjadi sebuah peringatan diatas kertas bagi pemerintah daerah. Resiko bencana tidak dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Rika Fajrini menyatakan bahwa mitigasi bencana dimulai dari perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan kerawanan bencana dalam menentukan peruntukan dan pemanfaatan ruangnya. Saat ini banyak daerah yang sedang melakukan revisi tata ruangnya, kesempatan emas untuk mengawal: Pertama, RTRW daerah sudah harus memuat peta kerawanan bencana; Kedua, arah pemanfaatan wilayah rawan bencana tidak kontraproduktif. Pembangunan skala besar dan Infrastruktur vital tidak diletakan di daerah rawan bencana; Ketiga, Perencanaan memuat mitigasi bencana seperti wilayah evakuasi, wilayah “green belt” buat penahan abrasi dan penghambat gelombang.

Baca SelengkapnyaTata Ruang Untuk Wilayah Rawan Bencana

Eksekusi Putusan Karhutla Jalan Ditempat

Dari laman berita Kompas yang dilansir pada 20 Agustus 2018 lalu, menuliskan bahwa berbelit-belitnya proses eksekusi terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan bisa jadi preseden buruk bagi penegakan hukum perdata. Kasus-kasus perdata lain bisa mengikuti proses mempermainkan administrasi peradilan jika kasus ini tak kunjung mendapat ketegasan Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi yudikatif. Hal itu belajar dari eksekusi kasus kebakaran hutan dan lahan PT Kallista Alam di Meulaboh

Menanggapi hal ini, Deputi Direktur bidang Pengembangan Program Raynaldo G. Sembiring angkat bicara bahwa tidak semua kasus kerugian lingkungan hidup sulit untuk dieksekusi. Salah satu contohnya pada kasus PT Selat Nasik Indokwarsa dan PT Selat Pesak Indokwarsa melawan Kementerian Lingkungan Hidup, kedua perusahaan tersebut secara sukarela bersedia membayar biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat Mahkamah Agung. Persidangan perkara ini dimulai pada tahun 2008 dan berakhir pada tahap Peninjauan Kembali di tahun 2012.

“Eksekusi putusan menemui masalah pada perkara karhutla yang cukup banyak digugat oleh KLHK sejak 2013 contohnya pada KLHK menggugat PT Kallista Alam. Lebih kurang Ada tiga belas perkara yang telah disidangkan dengan nilai kerugian lingkungan lebih kurang 18 Triliun. Dimana 16,3 Triliun telah berkekuatan hukum tetap dan tinggal menunggu eksekusi.”

Baca SelengkapnyaEksekusi Putusan Karhutla Jalan Ditempat