ICEL

ICEL

Diskusi Terpumpun: Kebijakan Pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati: Tinjauan atas Jenis Pidana dan Tindak Pidana Konservasi

Pada 21 Januari 2019, ICEL telah mengadakan diskusi terpumpun dengan tema Kebijakan Pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati: Tinjauan atas Jenis Pidana dan Tindak Pidana Konservasi. Kegiatan ini merupakan kerja sama hibah antara Yayasan Kehati – Tropical Forest Conservation Act Sumatera (TFCAS)- dengan ICEL.

Kegiatan diskusi ini dihadiri oleh dua narasumber yakni Dulhadi dan Pansos Sugiharto dari Gakkum KLHK, dan Miko Susanto Ginting dari Dosen Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera.

Hadir pula dua penanggap yakni, Sandoro Purba dari Lembaga Advokad dan Irma Hermawati dari lembaga WCS. Tutrut hadir beberapa lembaga CSO dalam diskusi ini yakni, KIARA, WCS, PILI, MaPPI FHUI, ICJR.

Diskusi ini menyoroti UU No. 5 tahun 1990 dengan isu utama terkait pemidanaan. FGD ini menjadi satu rangkaian dari riset mengenai penegakan hukum di bidang KSDAHE, dan dalam rangka merespon usulan dan wacana yang berkembang di masyarakat sipil terkait efektivitas gakum KKH.

Cek selengkapnya di video dibawah ini

World Wetland Day: Gambut, Penyumbang Karbon

Foto: Henri Subagiyo

Direvisinya PP 71/2014 dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut, memberikan harapan yang lebih besar dalam pemulihan lahan gambut dan pengurangan kebakaran.

Sekitar 60% lahan basah yang ada di dunia adalah gambut, di Indonesia lahan gambut mencapai 12% luas daratan. 50% dari seluruh total lahan gambut yang ada di negara-negara non-annexed I (negara-negara non penyumbang gas rumah kaca akibat kegiatan manusia sejak revolusi industri tahun 1850-an) berkontribusi terhadap penambahan gas rumah kaca di muka bumi.

Tahun 2009, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26-41% hingga tahun 2020. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan.

Prof Azwar Ma’as, Pakar Gambut dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan pengelolaan lahan gambut perlu kehati-hatian, tidak bisa sembarangan untuk dilakukan pengelolaan, apalagi pada lahan gambut yang memiliki kubah gambut sedalam 3 meter. Pengelolaan lahan gambut harus melihat satu kesatuan hidrologis (lansekap), mempertahankan kubah gambut sangat penting agar sumber air terpenuhi sepanjang tahun, dan terhindar dari banjir maupun kekeringan[1].

Baca SelengkapnyaWorld Wetland Day: Gambut, Penyumbang Karbon

Catatan Akhir Tahun 2018 Kelompok Kerja Konservasi: Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati

Tak terasa masa periode pemerintahan saat ini akan segera berakhir dan tahun 2019 akan mulai menjadi tahun politik. Di tahun tersebut, para pasangan calon presiden dan wakil presiden akan saling bertarung komitmen dan janji. Visi dan misi yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung konservasi keanekaragaman hayati tentunya menjadi salah satu komitmen yang dinanti, khususnya bagi para penggiat konservasi. Bagaimana tidak, konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya sangat penting untuk kepentingan generasi saat ini, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Dan nasib konservasi keanekaragaman hayati tersebut tergantung pada bagaimana komitmen dari pemerintah ke depannya. Untuk melihat komitmen seperti apa yang diperlukan ke depannya, Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) mengajak untuk mencermati terlebih dahulu kondisi konservasi keanekaragaman hayati saat ini.

 

Baca selengkapnya disini

 

Rendahnya Implementasi Indonesia dalam Mengendalikan Perubahan Iklim

Keseriusan pemerintah Indonesia patut dipertanyakan dalam mengendalikan laju perubahan iklim. Pasalnya komitmen yang diajukan oleh Indonesia pada 2016 lalu belum menunjukan adanya peta jalan yang lebih konkret.

Dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang diajukan 2016 lalu Indonesia menjanjikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri yang mempertimbangkan target pembangunan (Skenario Counter Measure 1/CM1) dan 41% jika dibantu dengan bantuan internasional yang mempertimbangkan target pembangunan (Skenario Counter Measure 2/CM2).[1] Komitmen ini akan dilakukan dalam periode 2020 sampai 2030, dengan perhitungan dari baseline bisnis seperti biasa pada tahun 2010.

Pengurangan gas rumah kaca paling signifikan akan dicapai pada sektor kehutanan yang berkontribusi sebesar 17,2% (CM1) dan 23% (CM2).[2] Disusul dengan kontribusi dari sektor energi sebesar 11% (CM1) dan 14% (CM2).[3] Saat ini pemerintah Indonesia mengaku sudah membuat roadmap implementasi NDC, kedua sektor yang berkontribusi terbesar ini dinyatakan sudah siap tetapi dokumennya belum dapat diakses/dipublikasikan dimanapun. Padahal transparansi merupakan hal penting dalam implementasi Paris Agreement. Lebih jauh lagi, komitmen pemerintah ini akan sulit untuk dicapai karena implementasi yang tidak serius.

Baca SelengkapnyaRendahnya Implementasi Indonesia dalam Mengendalikan Perubahan Iklim

Melampaui “Bagi-Bagi Sertifikat” untuk Menuju Reforma Agraria Berbasis HAM

Pada 10 – 11 Desember 2018, Komnas HAM menyelenggarakan Peringatan Hari HAM Internasional 2018 dengan mengangkat tema “70 Tahun DUHAM dan Setelahnya: Menuju Pemajuan dan Penegakan HAM yang Lebih Baik. Peringatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil penggiat HAM, serta juga perwakilan dari korban pelanggaran HAM. Adapun dari 2 hari pelaksanaan Peringatan 70 Tahun  DUHAM, ICEL berkesempatan untuk mengikuti rangkaian kegiatan di hari pertama yang diselenggarakan di Royal Hotel Kuningan, dengan fokus hari pertama pada penyampaian materi dan perumusan rekomendasi.

Dalam Peringatan 70 Tahun DUHAM ini, terdapat 3 (tiga) fokus topik yang diangkat, yaitu tentang 1) berkembangnya intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme; 2) penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu; dan 3) reforma agraria berbasis HAM.

Dari sudut pandang lingkungan hidup, Peringatan 70 Tahun DUHAM belum mengangkat secara spesifik isu mengenai hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, meskipun isu lingkungan hidup kian memprihatinkan dari tahun ke tahun dengan maraknya pencemaran oleh Limbah B3, pembukaan lahan kawasan hutan untuk perkebunan, dan juga meningkatnya kriminalisasi dan pembungkaman partisipasi masyarakat pejuang lingkungan hidup dengan menggunakan instrument hukum. Namun sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Sandrayati Moniaga, isu lingkungan hidup bukannya tidak diangkat sama sekali, hanya saja menjadi bagian dari pembahasan pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR No IX/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Baca SelengkapnyaMelampaui “Bagi-Bagi Sertifikat” untuk Menuju Reforma Agraria Berbasis HAM

Komnas HAM: Aduan Masyarakat Terkait Korporasi Sulit Ditindak Lanjuti

Sepanjang 2018, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) menerima aduan masyarakat sebanyak 5.828 berkas. Jumlah ini meningkat dari pengaduan pada 2017, yakni sebanyak 5.387 berkas. Pengaduan hak atas kesejahteraan yang paling banyak diadukan terkait dengan konflik agraria sebanyak 1.062 berkas pengaduan. Selain itu ada trend pengaduan yang muncul sebanyak 973 lembaga korporasi yang diadukan oleh masyarakat mendaptkan peringkat kedua setelah lembaga kepolisian yakni sebesar 1.592 aduan.

Aduan masyarakat terhadap lembaga korporasi semakin meningkat, Komnas HAM mengakui sangat sulit untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait hal ini. Berbagai upaya telah dilakukaan mulai dari pemantauan, dan mediasi. Sayangnya pihak koroporasi selalu mangkir saat melakukan mediasi bersama dengan masyarakat.

“Aduan terhadap lembaga korporasi sangat mencemaskan, karena angka pengaduannya semakin lama semakin tinggi. Gagasan terkait bisnis human rights itu menjadi sangat penting di Indonesia. Kami telah melakukan pemanatauan, penawaran mediasi, tetapi pihak korporasi tidak pernah datang untuk melakukan mediasi. Kepatuhan mereka luar biasa sulitnya jika dibandingkan dengan lembaga Kepolisian. Jika lembaga Kepolisian kita surati, maka hanya perlu dua minggu untuk mendapatkan jawaban. Sedangkan pada lembaga korporasi bertahun-tahun tidak ada jawaban. Dan aduan terhadap lembaga korporasi ini menjadi tantangan kita yang besar kedepannya,” Ujar Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, dalam Loka Karya Nasional Hari HAM 2018 dan 70 Tahun Deklarasi Universal HAM (DunHAM) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. (10/12/2018).

Baca SelengkapnyaKomnas HAM: Aduan Masyarakat Terkait Korporasi Sulit Ditindak Lanjuti

Banjir Bandang Landa Indonesia Sepanjang 2018, Mitigasi Bencana Diperlukan

Meningkatnya curah hujan pada akhir tahun ini membuat sejumlah wilayah yang ada di Indonesia mengalami banjir dan longsor. Sebanyak 83 insiden bencana banjir dan longsor terjadi di wilayah Jawa Barat selama bulan November 2018. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah[1] (BPBD) Jabar, 83 kejadian itu meliputi 23 insiden banjir dan 60 longsor. Dari jumlah tersebut, enam orang meninggal dunia. Pada medio Oktober lalu BMKG telah memberikan sinyal kewaspadaan akan terjadinya banjir, namun sinyal yang telah diberikan oleh BMKG masih luput dari adanya korban.

Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Rika Fajrini menyatakan bahwa banjir bandang yang terjadi di beberapa kawasan di Indonesia bisa saja disebabkan curah hujan yang tinggi dan ditambah lagi dengan keadaan daya tampung suatu kawasan yang kurang memadai.

“Banjir dan longsor yang terjadi dalam bulan-bulan ini, bisa saja diakibatkan dari adanya pembalakan liar (illegal logging). Namun perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah kawasan tersebut imbas dari illegal logging atau murni bencana alam. Untuk mengantisipasi adanya korbaN jiwa dan korban non fisik, perlu adanya upaya mitigasi lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun sejauh ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terbilang siaga dengan adanya peringatan dari BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” lanjut Rika.

Yang paling penting adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama di daerah rawan bencana, masyarakat perlu diberikan simulasi bencana menghadapi banjir bandang. Sehingga hal ini bisa mengurangi dampak resiko dari banjir bandang.

RTRW Sebagai Upaya Mitigasi

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi resiko bencana, perencanaan dari tata ruang wilayah juga dapat sebagai upaya mitigasi. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus memasukkan kajian resiko bencana untuk melihat sejauh mana tingkat kerawanan, ancaman, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut.

Hal ini sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat, terutama pada masyarakat yang wilayahnya rentan terhadap adanya bencana. Rencana tata ruang berdasarkan perspektif mitigasi bencana, sangat berguna dalam mereduksi ancaman terhadap bencana. (Dona)

 

 

[1] Kompas. 2018. “Di Jawa Barat, 83 Bencana Banjir dan Longsor Terjadi Selama November”, https://regional.kompas.com/read/2018/11/14/17493501/di-jawa-barat-83-bencana-banjir-dan-longsor-terjadi-selama-november. Diakses 03 Desember 2018 pukul 14.29 WIB

Hutan Hujan Tropis Sumatera : Warisan Dunia yang Terancam Punah

Hutan hujan tropis Sumatera telah lama dielu-elukan dunia sebagai surga di khatulistiwa. keanekaragaman hayati hutan hujan tropis ini bukan main, baik dari segi jumlah spesies maupun keunikan spesies. Hutan Tropis Sumatera merupakan rumah bagi kurang lebih 10,000 spesies tumbuhan, termasuk didalamnya 17 genus endemik; 200 spesies mamalia dimana 22 spesies diantaranya adalah mamalia asia yang tidak ditemukan di pulau lain di Indonesia, dan 15 spesies lainnya hanya ditemukan di wilayah Indonesia, termasuk hewan eksotis endemik Orang Utan Sumatera.

Wilayah hutan hujan tropis ini juga menyimpan bukti biogeografis evolusi pulau sumatera. Karena keunikannya ini, pada tahun 2004 United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan Hutan Hujan Tropis Sumatera sebagai situs alam warisan dunia yang terdiri dari 3 (tiga) taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Namun sayangnya, hutan yang disanjung UNESCO sebagai kawasan yang memiliki “outstanding universal value” dan “exceptional biodiversity” ini terancam keberadaannya dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2011 hingga saat ini, Hutan Hujan Tropis Sumatera masuk dalam daftar merah warisan dunia dalam bahaya (world-heritage in danger list).

Kebakaran hutan dan lahan, perambahan untuk kebun dan tambang, pembalakan liar, perburuan satwa dilindungi, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bendungan, merupakan beberapa ancaman yang dapat merusak integritas kawasan tersebut.  

Baca SelengkapnyaHutan Hujan Tropis Sumatera : Warisan Dunia yang Terancam Punah

Selamatkan Kawasan Karst Indonesia, Warisan Dunia Masa Depan Dibawah Bayang-Bayang Tambang

Kawasan karst merupakan ekosistem unik yang mempunyai peran ekologis penting di alam. Kawasan karst menjadi penjamin ketersediaan air bersih melalui danau dan sungai bawah tanahnya, berperan sebagai regulator iklim dalam bentuk reservoir karbon dalam bentuk batuan karbonat, penyimpan informasi lingkungan masa lalu, dan menjadi habitat bagi flora dan fauna unik dan bahkan endemik yang telah berevolusi sehingga dapat beradaptasi dengan kondisi karst.

Tidak hanya peran ekologisnya yang signifikan, kawasan-kawasan karst di Indonesia juga menyimpan catatan sejarah perkembangan budaya umat manusia dari ribuan tahun lalu. Karst Sangkurilang Mangkalihat di Kalimantan Timur memiliki setidaknya 37 goa prasejarah, di dalam goa prasejarah ini terdapat lukisan-lukisan tangan tertua di Asia Tenggara dan juga artefak-artefak dari zaman batu hingga zaman logam.[1] Karst Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan menyimpan situs hunian manusia purba, beberapa diantaranya adalah Gua Babi dan Gua Tengkorak.[2] Goa-goa hunian manusia purba lengkap dengan lukisan dinding purba ini juga terdapat di kawasan karst Maros-Pangkep Sulawesi Selatan.[3]

Keunggulan ekologis dan peran budayanya ini membuat kawasan-kawasan karst di Indonesia didorong untuk masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO. Hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah menominasikan kawasan karst Sangkurilang Mangkalihat dan karst Maros-Pangkep untuk menjadi Warisan Dunia UNESCO. Karst Maros-Pangkep bahkan digadang-gadang dapat menyaingi keindahan Karst Cina Selatan yang telah terlebih dahulu masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO.

Baca SelengkapnyaSelamatkan Kawasan Karst Indonesia, Warisan Dunia Masa Depan Dibawah Bayang-Bayang Tambang

ICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Jakarta – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengadakan diskusi kelompok terpumpun dengan mengambil tema “Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa” pada 30 September 2018 di Hotel SwisBel-Residence Kalibata. Diskusi yang diikuti oleh beberapa organisasi masyarakat sipil penggiat konservasi ini dilatarbelakangi oleh tarik ulur perubahan status perlindungan jenis tumbuhan dan satwa, yaitu antara Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas P.20/2018 (P.92/2018).

“Dari kedua aturan tersebut, setidaknya teridentifikasi permasalahan mengenai kepastian hukum terkait kepemilikan dan perdagangan satwa yang menjadi objek tarik ulur status perlindungan,” ungkap Wenni Adzkia (ICEL) saat memaparkan pengantar diskusi.

Dalam proses pembahasan diskusi ini setidaknya ada 3 hal yang menjadi sorotan utama, yaitu kedudukan kriteria status perlindungan, teknik perancangan dan kesesuaian peraturan perundang-undangan, serta implikasi terhadap pemidanaan. Untuk mendalami ketiga isu tersebut, ICEL juga menghadirkan pembicara dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, dan akademisi hukum pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Baca SelengkapnyaICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa