ICEL

ICEL

Ini Peraturan dan Rancangan Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Mempengaruhi Krisis Iklim Indonesia

3 tahun terakhir ini pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat mempercepat krisis iklim di Indonesia. Tidak hanya itu, di masa-masa akhir pemerintahan periode 2014-2018, DPR juga mengebut 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengancam masa depan seluruh warga negara Indonesia. Padahal menurut IPCC dan PBB, kita hanya punya waktu 11 tahun lagi sebelum bencana iklim terbesar terjadi. Peraturan dan RUU apa sajakah yang dapat mempercepat krisis iklim Indonesia?

Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP 13/2017 – RTRWN)

Peraturan ini mengubah beberapa pasal tentang rencana tata ruang wilayah nasional yang telah diatur sebelumnya. Permasalahannya adalah aturan ini membolehkan dibangunnya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sebelumnya tidak ada dalam RTRW Provinsi/Kab/kota hanya dengan rekomendasi menteri. Padahal seharusnya ruang untuk pelaksanaan kegiatan/proyek harus ditetapkan terlebih dahulu dalam RTRW Provinsi/Kab/kota. Penetapan RTRW Provinsi/Kab/kota pun perlu ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memastikan terintegrasinya pembangunan berkelanjutan serta pertimbangan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang partisipatif dalam suatu kebijakan/rencana/program.

Baca SelengkapnyaIni Peraturan dan Rancangan Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Mempengaruhi Krisis Iklim Indonesia

Hari Tani: Masih Menanti Penyelesaian Konflik Agraria

Jakarta – (Selasa, 24 September 2019) Banyaknya konflik agraria yang terjadi di Indonesia saat ini mengingatkan kepada kita konflik agraria di masa lalu. Sebagaimana kita tahu, konflik agraria yang terjadi di Indonesia ini sudah terjadi dari zaman dahulu, paling kentara adalah saat zaman orde baru.

Dinamika rentetan konflik agraria saat ini berakar dari ideologi orde baru yang menegaskan bahwa pembangunan adalah hal yang harus dilakukan untuk mendongkrak perekonomian rakyat. Maka dari itu, menurut pemerintah, tanah dipersepsikan milik kepentingan umum demi pembangunan. Banyak kasus perampasan tanah yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap rakyat.

Pada 1965 pemerintah melakukan intimidasi untuk merampas tanah rakyat. Rakyat yang tidak bersedia tanahnya dirampas dilabeli dengan antek-antek PKI, dimana pernyataan sebagai PKI kala itu sebagai hal yang menakutkan. Sehingga Mau tidak mau, rakyat harus pasrah menyerahkan tanahnya kepada pemerintah dengan kompensasi ganti rugi, bahkan ada juga masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi.

Dengan dalih untuk mempercepat pembangunan, pemerintah pada masa orde baru mengandeng investor demi terselenggaranya program pembangunan. Gelombang penolakan atas rampasan tanah terjadi saat itu, sayangnya gelombang penolakan tersebut diabaikan oleh pemerintahan orde baru..Pemerintah terkesan membela para investor ketimbang rakyat yang tanahnya dirampas.

Baca SelengkapnyaHari Tani: Masih Menanti Penyelesaian Konflik Agraria

Sarat Investor, RUU Pertanahan Harus Ditolak

Jakarta – 24 September 2019 merupakan tanggal wacana akan disahkannya RUU Pertanahan, sejumlah akademisi dan masyarakat menyerukan untuk menolak RUU ini. Hal ini disebabkan RUU ini masih memiliki sejumlah catatan yang harus diperbaiki. RUU ini pada awalnya dibentuk untuk memperkuat substansi pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria justru menimbulkan kesan tergesa-gesa dan dipaksakan.

Gencarnya penolakan terhadap RUU pertanahan dari berbagai lembaga organisasi masyarakat, akademisi dan mahasiswa disebabkan pembahasan RUU tersebut tidak melibatkan masyarakat sipil. Selain itu, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi, menyayangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan tidak dapat menjawab berbagai persoalan dan konflik Agraria. Selain persoalan konflik agraria, RUU pertanahan akan berdampak buruk bagi khalayak ramai baik terhadap masyarakat pedesaan maupun pada masyarakat perkotaan.

“RUU pertanahan awalnya diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Selain menjawab persoalan konflik Agraria, RUU ini juga diharapkan dapat mengatur pengelolaan tanah dengan mempertimbangkan sosial, budaya dan lingkungan hidup. Pemerintah beranggapan bahwa RUU ini akan melengkapi UU Pokok Agraria yang dinilai belum dapat menjawab permasalahan aktual pertanahan. Namun sayangnya, draft terakhir RUU Pertanahan per tanggal 22 Juni 2019 belum dapat menjawab ekspektasi masyarakat dan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria. Alih-alih menyelesaikan konflik agraria, masih terdapat banyak permasalahan substansi dalam RUU Pertanahan ini yang dapat kontra-produktif dengan semangat reforma agraria dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang baik,” ujar Roni S. Maulana Kepala Departemen Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Baca SelengkapnyaSarat Investor, RUU Pertanahan Harus Ditolak

Mengatasi Tuntas Karhutla, Masih Mungkinkah?

Karhutla terjadi lagi, setelah pasca 2015 yang berturut-turut berhasil ditekan hingga tahun 2018 dan akhirnya masif terjadi lagi 2019 ini. Kecepatan pemerintah dalam aksi memadamkan api selama ini memang patut diapresiasi. Mulai dari sistem monitoring adanya hotspot hingga pemadaman di lapangan ketika api muncul. Tapi kondisi lapangan, mobilisasi sarpras pemadaman hingga kecukupan sarpras bisa dipastikan menghadapi kendala serius jika Karhutla terjadi secara serentak di beberapa provinsi. Oleh karenanya, semua memahami bahwa pencegahan dan pemulihan yang berefek pada penguatan kerentanan lahan adalah opsi terbaik, khususnya di areal gambut. Namun patut dicatat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi pemerintah sendiri, khususnya pada aspek kebijakan dan pendekatan.

 

Harmonisasi Fungsi Lahan Gambut dalam RTRW

Upaya melakukan harmonisasi fungsi gambut (lindung dan budidaya) dalam RTRW hingga saat ini masih mengalami kendala. Salah satunya adalah konsistensi. Rencana tata ruang yang menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan atas semua aktivitas pembangunan, termasuk perizinan belum mampu menjadi faktor korektif sekaligus kompas dalam aktivitas pembangunan. Sebagai contoh, RTRW Provinsi Riau yang hanya mengadopsi 0,43% dari total 4.9 juta Ha lahan gambut di daerah tersebut dimana separuhnya adalah fungsi lindung (Jikalahari 2019). Alhasil dapat dipastikan arah pembangunan daerah tersebut tidak akan presisi dengan faktor kerentanan gambut yang ada. Persoalan lain, dalam proses penetapan RTRW tersebut ditengarai adanya “bypass” terhadap proses KLHS yang harusnya disetujui terlebih dahulu oleh Menteri LHK. Pada situasi seperti ini tidak hadir upaya korektif dari pemerintah sendiri sehingga digugat oleh masyarakat ke pengadilan melalui mekanisme judicial review. Hal ini menunjukkan ego sektoral di internal pemerintah yang sempat diingatkan oleh Presiden Jokowi di awal kabinet kerjanya masih kental dan tidak ada “faktor pemecah kebuntuan” berupa organ maupun mekanisme pengambilan keputusan yang efektif di internal pemerintah ketika keputusan satu dengan lainnya berbenturan.

Baca SelengkapnyaMengatasi Tuntas Karhutla, Masih Mungkinkah?

Substansi RUU Pertanahan Belum Menjawab Permasalahan Agraria, Pengesahan Harus Ditunda!

Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) yang saat ini tengah dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah memiliki tujuan untuk menyasar tiga permasalahan utama yang tertera pada bagian menimbang naskah RUU, yaitu mengatasi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; tumpang tindih peraturan perundang-undangan; serta konflik dan sengketa pertanahan. Namun sangat disayangkan, substansi RUU Pertanahan pada naskah per tanggal 22 Juni 2019 belum dapat menjawab tiga persoalan utama tersebut.

RUU pertanahan saat ini belum dapat menjawab permasalahan ketimpangan struktural penguasaan tanah. RUU ini mengatur mengenai pembatasan penguasaan atas tanah, namun juga membuka peluang penyimpangan terhadap pembatasan ini.[1] RUU ini sama sekali tidak mengatur mengenai perombakan penguasaan tanah dan redistribusi kelebihan penguasaan atas tanah. Malahan, RUU ini berpotensi memberikan pemutihan bagi pelanggaran penguasaan fisik atas tanah yang melebihi Hak Guna Usaha (HGU) atau penguasaan atas tanah yang belum memiliki HGU.[2]

RUU ini juga nampaknya hendak menghidupkan kembali konsep domein verklaring yang dahulu digunakan Belanda untuk merampas tanah dari masyarakat, dengan mengatur bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan hak atas tanahnya maka otomatis menjadi tanah negara. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat adat yang hingga saat ini masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan terhadap wilayah adatnya.

Baca SelengkapnyaSubstansi RUU Pertanahan Belum Menjawab Permasalahan Agraria, Pengesahan Harus Ditunda!

Peranan Ekosistem Mangrove Bagi Kehidupan

Hutan mangrove merupakan komunitas tumbuhan pantai yang mampu hidup dan berkembang pada kondisi perairan yang bersalinitas (tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air), pada kawasan pasang surut pantai berlumpur. Mangrove banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa dan/atau padat. Hutan mangrove terdapat di sepanjang garis pantai di kawasan tropis, dan menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem, termasuk produksi perikanan dan siklus unsur hara.

Indonesia memiliki sekitar 202 jenis tumbuhan mangrove, meliputi 89 jenis pohon, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit, 19 jenis pemanjat, 5 jenis palma, dan 1 jenis paku. Dari 202 jenis tersebut, 43 jenis (diantaranya 33 jenis pohon dan beberapa jenis perdu) ditemukan sebagai mangrove sejati (true mangrove). Sementara jenis lain, ditemukan di sekitar mangrove dan dikenal sebagai jenis mangrove ikutan (associate asociate)[1]

Berdasarkan data One Map Mangrove, luas ekosistem mangrove Indonesia 3,5 juta hektare yang terdiri dari 2,2 juta ha di dalam kawasan dan 1,3 juta ha di luar kawasan mangrove. Ekosistem mangrove tersebut berada di 257 kabupaten/kota yang sebagian besar ekosistemnya telah mengalami kerusakan[2]. Luas hutan mangrove telah mengalami penurunan sebesar 30-50% dalam setengah abad terakhir ini karena pembangunan daerah pesisir, perluasan pembangunan tambak dan penebangan yang berlebihan[3]. Kusuma dkk dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Mangrove” memaparkan bahwa meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana serta pelabuhan di pinggir pantai akan mempercepat terjadinya penurunan luasan hutan mangrove.

Penurunan ekosistem mangrove akan berdampak terhadap ekonomi, lingkungan/ekologi, sosial dan budaya bagi masyarakat pesisir. Secara ekonomi, ekosistem mengrove dapat berfungsi sebagai sumber pakan konsumen peternakan (pakan cacing, kepiting dan golongan kerang/keong), yang selanjutnya menjadi sumber makanan bagi konsumen di atasnya dalam siklus rantai makanan di suatu ekosistem. Fungsi lain dari ekosistem mangrove sebagai tempat hidup (habitat) berbagai satwa liar, seperti monyet, buaya, biawak, burung dan lain-lain.

Baca SelengkapnyaPeranan Ekosistem Mangrove Bagi Kehidupan

Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan di Indonesia

Hari Penggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan telah diperingati selama 24 tahun yang lalu. Pada tahun 1994, Majelis Umum PBB melalui resolusi Majelis Umum menetapkan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan atau biasa yang disebut dengan World Day to Combat Desetification (WDCD) yakni setiap tanggal 17 Juni. Ketetapan ini didasari oleh keinginan untuk menyadarkan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat dan para pelaku usaha yang berkaitan dengan lahan untuk peduli terhadap masalah degradasi lahan dan kekeringan.

Degradasi lahan sejatinya adalah perubahan keadaan lahan yang bersifat negatif, dimana  lahan mengalami penurunan produktifitas dan potensi kegunaan untuk mendukung kehidupan.  Degradasi lahan adalah lahan yang telah menurun fungsi dan produktifitasnya sebagai penyedia jasa lingkungan yang diakibatkan oleh kontaminasi aktifitas manusia dan faktor alam dengan sendirinya.[1] Aktifitas manusia yang menyebabkan dergadasi lahan antara lain alih fungsi lahan, kesalahan dalam mengelola lahan dan pencemaran bahan kimia.

Dari ketiga penyebab ini, alih fungsi lahan adalah salah satu faktor yang paling banyak terjadi, misalnya mengalihfungsikan lahan hutan menjadi lahan pertanian, lalu ada juga pengalihfungsian DAS, yang sejatinya untuk mengalirkan air sungai untuk mendukung kehidupan, namun banyak digunakan untuk keperkuan industri, perkebunan dan pemukiman. Selain faktor dari aktivitas manusia, faktor alam sendiri juga dapat menyebabkan degradasi lahan, misalnya terjadi kekeringan, yang biasa terjadi di daerah-daerah yang intensitas hujannya sangat kecil, lalu juga jika terjadi erosi tanah. Erosi tanah sering terjadi dan menjadi salah satu penyebab yang dominan terjadinya degradasi lahan. Dampak lanjut dari lahan yang sudah mengalami degradasi lahan ini disebut dengan lahan kritis.

Baca SelengkapnyaUpaya Pemerintah dalam Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan di Indonesia

Secercah Harapan Untuk Keanekaragam Hayati Indonesia

Tanggal 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Internasional sejak tahun 2000 silam. Mulanya, Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ditetapkan pada tanggal 29 Desember sebagai peringatan berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati pada tahun 1992. Perubahan ini dilakukan untuk mengingat betapa sulitnya perjuangan pengadopsian teks Konvensi Keanekaragaman Hayati oleh Nairobi Final Act.

 

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati sejak tahun 1994 dan menjadi pihak dalam protokol-protokol turunannya. Kemahsyuran Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya tidak diragukan lagi, bahkan dengan tingkat endemisitas jenis fauna yang sangat tinggi. Satwa endemik Indonesia diantaranya adalah Komodo, Orangutan Sumatera, Orangutan Kalimantan, Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Sumatera, Badak Jawa, Dan Burung Cendrawasih.

 

Ancaman Keanekaragaman Hayati: Deforestasi dan Degradasi Hutan

Perlindungan atas keanekaragaman hayati pada tingkat jenis tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas habitatnya. Namun sangat disayangkan, eksistensi satwa-satwa tersebut terancam karena ancaman terhadap habitatnya, seperti deforestasi dan degradasi hutan.

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat angka deforestasi di Indonesia (di dalam dan di luar hutan) pada tahun 2014-2015 mencapai 1.092.181.5 hektar.[1] Lebih lanjut, hasil analisis KLHK menunjukkan bahwa deforestasi tinggi pada provinsi yang didalamnya terdapat banyak izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta perubahan peruntukkan kawasan hutan seperti kegiatan penanaman, perkebunan, land clearing, operasi tambang, dan sebagainya.[2]

Baca SelengkapnyaSecercah Harapan Untuk Keanekaragam Hayati Indonesia

World Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (II)

Jarang Disorot Namun Terus Mengintai, Perlu Evaluasi Regulasi terkait Bycatch dan Penetapan Perlindungan Jenis

 

Kedua, jika dibandingkan dengan ancaman sampah plastik, yang jarang mendapat sorotan media masa adalah ancaman penangkapan liar yang tak teregulasi dengan baik, khususnya terkait bycatch atau tangkapan sampingan, dan minimnya perlindungan terhadap jenis biota laut.

Sebesar 80% hiu yang ditangkap oleh nelayan merupakan hasil bycatch.[1] Karena bycatch pula setiap tahun, 7.700 penyu di perairan Indonesia terbunuh secara tidak sengaja karena terjebak pukat.[2]   Guna mengatasi tingginya biota laut yang tertangkap atau terbunuh karena bycatch, Pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang lebih spesifik mengenai bycatch. Untuk meminimalisir hasil tangkapan sampingan, Pemerintah memang telah membatasi jenis alat penangkap ikan yang boleh digunakan oleh Nelayan.[3] Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (KP) No.PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Permen KP No. 12/2012) untuk mengatur tentang hasil bycatch yang secara ekologi terkait dengan perikanan tuna, termasuk hiu, burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan hiu monyet, termasuk pelaporannya. Namun belum ada pengaturan mekanisme yang jelas untuk mengawasi hasil penangkapan dan pelaporan bycatch. Kementerian KP juga belum mengatur standar operasional bagi Nelayan apabila terdapat satwa laut yang dilindungi tertangkap sebagai bycatch.

Disamping perbaikan regulasi bycatch, diperlukan juga perbaikan regulasi terkait penetapan status perlindungan jenis. Dari sepuluh spesies hiu yang terdaftar dalam Appendiks I dan II CITES,[4] hanya empat spesies yang mendapatkan perlindungan secara hukum. Yang mendapatkan status perlindungan penuh hanya hiu paus (Rhincodon typus)[5], dan yang mendapat perlindungan terbatas hanya hiu monyet (Alopias spp.), hiu koboi (Carcharinus longimanus) dan hiu martil (Sphyrna spp.). Dikatakan terbatas, karena perlindungan yang diberikan pada hiu monyet bukan dalam bentuk penetapan status perlindungan, namun kewajiban untuk melepas hiu monyet yang tertangkap sebagai bycatch dalam keadaan hidup, seagaimana diatur dalam Permaturan Menteri KP No. 12/2012.[6] Sedangkan bagi hiu koboi dan hiu martil, bentuk perlindungan hanya berupa larangan pengeluaran hiu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri, namun tidak terdapat larangan penangkapan, dan larangan pengeluaran hiu ke luar negeri tersebut pun telah berakhir pada 31 Desember 2018. [7] Oleh karena itu pemerintah perlu mengevaluasi penetapan status perlindungan jenis hiu, terutama bagi hiu monyet, hiu koboi, dan hiu martil, serta spesies lain dalam Appendiks CITES yang belum mendapatkan perlindungan hukumnya d Indonesia.

Baca SelengkapnyaWorld Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (II)

World Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (I)

“Oceans regulate our climate, produce half the oxygen we breathe, provide nourishment for 3+ billion people, and absorb 30% of carbon dioxide released into the atmosphere and fully 90% of the heat from climate change. To ensure that oceans and marine species are preserved and protected, nature-based solutions that bring together public, private and civil society partners need to be replicated and scaled-up.” Abdoulaye Mar Dieye, UN Assistant Secretary General and Director of UNDP’s Bureau for Policy and Programme

Tanggal 3 Maret 2019 lalu dunia internasional merayakan World Wildlife Day (WWD) yang telah diperingati secara global sejak tahun 2015. Tahun 2019 ini untuk pertama kalinya WWD mengangkat isu kelautan dengan tema “Life Below Water: For People and Planet”, yang juga sejalan dengan Butir 14 Sustainable Development Goals (SDGs) dan dengan fokus pada spesies ekosistem bahwa laut.[1]

Indonesia memiliki luas wilayah laut mencapai 75% dari luas total wilayahnya[2] yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah laut Indonesia yang sedemikian luas telah menjadi rumah bagi ribuan jenis biota laut, baik yang menetap (misalnya 2.057 spesies ikan terumbu karang 120 spesies hiu, kedua spesies pari manta, dan enam dari tujuh spesies penyu laut yang ada di dunia), atau yang singgah sementara (misalnya berbagai jenis paus dan lumba-lumba).[3]

Namun atas kekayaan keanekaragaman hayati laut tersebut, Indonesia juga tengah memasuki masa darurat perlindungan biodiversitas laut. Berbagai macam aktivitas manusia berdampak buruk pada ekosistem dan kelangsungan hidup spesies laut, misalnya spesies hiu dan penyu.

Darurat Sampah Plastik di Laut: Menanti Aksi Konkrit Pelaksanaan Perpres 83/2018

Pertama, tengah menjadi sorotan adalah tercemarnya ekosistem laut akibat pembuangan sampah plastik. Indonesia membuang 400 ribu ton sampah plastik ke laut per tahunnya,[4] yang menepatkan Indonesia diposisi kedua tertinggi di dunia dalam hal pembuangan sampah plastik ke laut setelah Tiongkok.[5] Sampah plastik terutama mengancam hiu paus (Rhincodon typus) sebagai filter feeder atau pemakan penyaring.[6]  Pada awal Februari 2019 di perairan negara Malaysia ditemukan seekor hiu paus yang mati dengan kantong plastik berukuran 46 cm x 32 cm menyumbat saluran pencernaan hiu paus tersebut.[7] Indonesia sendiri juga digemparkan oleh kasus tewasnya Paus Sperma (yang juga termasuk filter feeder) di perairan Wakatobi akibat 5,9 kilogram sampah plastik yang di perutnya, pada November 2018 yang lalu.[8] Selain mengancam hiu paus, sampah plastik bagi penyu juga terlihat seperti ubur-ubur makanannya, hingga mengakibatkan 1000 penyu laut mati per tahun akibat plastik, sebagaimana kasusnya ditemukan di Kepulauan Seribu (November 2018)[9] dan Kulonprogo (Desember 2018).[10]

Baca SelengkapnyaWorld Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (I)