ICEL

ICEL

Eksekusi Putusan Karhutla Jalan Ditempat

Dari laman berita Kompas yang dilansir pada 20 Agustus 2018 lalu, menuliskan bahwa berbelit-belitnya proses eksekusi terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan bisa jadi preseden buruk bagi penegakan hukum perdata. Kasus-kasus perdata lain bisa mengikuti proses mempermainkan administrasi peradilan jika kasus ini tak kunjung mendapat ketegasan Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi yudikatif. Hal itu belajar dari eksekusi kasus kebakaran hutan dan lahan PT Kallista Alam di Meulaboh

Menanggapi hal ini, Deputi Direktur bidang Pengembangan Program Raynaldo G. Sembiring angkat bicara bahwa tidak semua kasus kerugian lingkungan hidup sulit untuk dieksekusi. Salah satu contohnya pada kasus PT Selat Nasik Indokwarsa dan PT Selat Pesak Indokwarsa melawan Kementerian Lingkungan Hidup, kedua perusahaan tersebut secara sukarela bersedia membayar biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat Mahkamah Agung. Persidangan perkara ini dimulai pada tahun 2008 dan berakhir pada tahap Peninjauan Kembali di tahun 2012.

“Eksekusi putusan menemui masalah pada perkara karhutla yang cukup banyak digugat oleh KLHK sejak 2013 contohnya pada KLHK menggugat PT Kallista Alam. Lebih kurang Ada tiga belas perkara yang telah disidangkan dengan nilai kerugian lingkungan lebih kurang 18 Triliun. Dimana 16,3 Triliun telah berkekuatan hukum tetap dan tinggal menunggu eksekusi.”

Baca SelengkapnyaEksekusi Putusan Karhutla Jalan Ditempat

Menuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-20, Sawit Watch menyelenggarakan Lokakarya Nasional “Menuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial” pada tanggal 13-14 Agustus 2018 bertempat di Gedung YTKI, Kuningan, Jakarta Selatan. Lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi ke pemerintah untuk kebijakan perbaikan tata kelola perkebunan sawit dan rekomendasi untuk reforma agraria terutama di sektor perkebunan sawit.

 

Acara dibagi menjadi 4 sesi yang diselenggarakan selama 2 hari. Pada hari pertama dilaksanakan 3 sesi pemaparan dengan tema yang berbeda. Pertama, Reforma Agraria di Perkebunan Sawit. Kedua, Urgensi RUU Perkelapasawitan. Ketiga, Arah Kebijakan Penundaan Izin Baru dan Evlauasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan sesi keempat yang diadakan pada hari kedua adalah diskusi panel membahas tema yang telah dipaparkan pada hari sebelumnya dan dilanjutkan dengan diskusi pleno serta penyampaian hasil lokakarya.

 

Sesi 1

Fokus pembahasan pada sesi ini adalah reforma agraria dan komoditas sawit. Sesi pertama ini dibuka oleh Prof. Mochammad Maksum Machfoedz selaku Rektor UNUSIA Jakarta dan Waketum PBNU. Beliau menggarisbawahi adanya kajian yang menyebutkan terdapat 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016 yang berdampak pada 86.475 KK dan total luas lahan 1.265.027,39 ha. Pada tahun 2017, kuantitas konflik meningkat hingga 50% dengan mayoritas berada di perkebunan sawit. Prof. Maksum juga menguraikan adanya pembangunan sebagai state building dan akumulasi kapital yang mengakibatkan perubahan demografis hingga menimbulkan prevalensi kekerasan kolektif. Pada akhirnya karakter ekonomi Indonesia memang butuh penyelesaian struktural karena adanya ketimpangan distribusi.

 

Menurut paparan dari Donie selaku Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian ATR/BPN, pada dasarnya reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset (asset reform) dan disertai dengan penataan akses (access reform). Apabila digambarkan sebagai rumus maka reforma agraria = penataan aset + penataan akses, di mana penataan aset dilakukan oleh Kementeria ATR/BPN dengan menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, sedangkan penataan akses dilakukan oleh K/L dan Pemda terkait melalui pendidikan, pelatihan, penyediaan infrastruktur, akses permodalan, maupun bantuan lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Baca SelengkapnyaMenuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Talkshop: Biofuel dan Nasib Hutan dan Gambut

Pada 4 Juni 2018, Madani Institute menyelenggarakan Talk-shop yang mengusung tema Biofuel dan Nasib Hutan dan Gambut. Diskusi ini diikuti oleh beberapa lembaga seperti Kaoem Telapak, Econusa, CIFOR, Rainforest Foundation Norway, FWI, Greenpeace, TuK Indonesia, Rainforest Alliance. Narasumber Talk-shop adalah Lorelou Desjardins dari Rainforest Foundation Norway (RFN) dan Dr. Chris Malins dari Cerulogy.

Lorelou Desjardins dari RFN memaparkan perkembangan pembahasan tentang European Union Directive tentang posisi dan proporsi kebijakan biofuel generasi pertama sebagai energi terbarukan dalam kerangka penurunan emisi dari deforestasi (selanjutnya disebut Renewable Energy Directive). Menurut Desjardins, komoditas minyak kelapa sawit tidak menjadi satu-satunya isu yang diperdebatkan dalam draf revisi Renewable Energy Directive. Terlebih, ia menanggapi bahwa pandangan tentang draf Renewable Energy Directive jika disahkan akan menghentikan impor CPO dari Indonesia adalah keliru. Renewable Energy Directive bicara tentang target pengurangan emisi dari deforestasi pada sektor energi terbarukan dengan usulan mengeluarkan biofuel generasi pertama dari kategori energi terbarukan. Biofuel selama ini menjadi salah satu komponen yang ada dalam daftar energi terbarukan, akan tetapi hasil penelitian yang dijadikan rujukan komisi dan parlemen menunjukkan bahwa biofuel yang bersumber dari pertanian pangan (food-based) kontraproduktif dengan upaya mengurangi deforestasi.

Dalam usulan perubahan Renewable Energy Directive, isu kelapa sawit hanyalah sebagian kecil dari hal yang dibahas. Tahap yang sedang dijalankan sekarang adalah proses pembahasan poin-poin usulan directive dari versi proposal yang diajukan komisi dan bahan dari council. Pada Januari 2018, parlemen EU melakukan voting dan memilih untuk mengeluarkan kelapa sawit dari target energi terbarukan yang disubsidi.

Secara sederhana menurut Desjardins, peta aktor dalam pembahasan Renewable Energy Directive adalah: (1) NGOs di EU menginginkan tidak ada bahan makanan yang digunakan untuk bahan bakar, (2) Perusahaan minyak menginginkan lebih banyak kelapa sawit, dan (3) petani Eropa yang menginginkan impor kelapa sawit dikurangi. Sejauh ini, perusahaan minyaklah yang menurut pengamatan RFN mempunyai kekuatan paling kuat (dalam lobi dan sumber daya).

Perkembangan pemanfaatan biofuel meningkat pesat pada tahun 2014. Parlemen EU tidak mengatakan agar impor kelapa sawit dihentikan, tapi menginginkan agar subsidi ke biodiesel dari sumber kelapa sawit dihentikan. Keputusan Parlemen adalah agar penambahan penggunaan kelapa sawit yang diproyeksikan meningkat paska 2020 tidak lagi disubsidi. Namun, lagi-lagi, keputusan ini sekarang sedang dalam tahap pembahasan karena memang demikianlah mekanisme yang harus dilalui sebelum mengesahkan directive seperti ini.

Pembicara kedua, Dr. Chris Malins memaparkan hasil penelitiannya tentang proyeksi dampak dari kebijakan biofuel terhadap ekspansi sawit dan perubahan iklim. Secara garis besar, hasil penelitiannya menunjukkan korelasi antara kebijakan biofuel dengan perubahan iklim. Menurut Dr. Malins, perkembangan produksi dan konsumsi biofuel sangat dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pemerintah di bidang biofuel. Pasar biofuel menjadi sumber serapan terbesar bagi produksi kelapa sawit. Sementara, perluasan kelapa sawit berasosiasi dengan deforestasi dan deforestasi kontraproduktif dengan upaya menanggulangi perubahan iklim.

Penelitian Dr. Malins menyimpulkan bahwa permintaan dan penggunaan biofuel yang bersumber dari kelapa sawit akan terus meningkat signifikan dan mengakibatkan sekitar 4.5 juta hektar hutan dibabat, termasuk 2.9 lahan gambut pada tahun 2050. Oleh karena itu, dalam rangka menghentikan angka deforestasi penting sekali ada intervensi kebijakan seperti yang akan dilakukan EU–jika keputusan Parlemen EU disepakati–karena akan menekan angka permintaan (demand). Sebagai perbandingan, Amerika Serikat sudah tidak memasukkan biofuel dari kelapa sawit ataupun bahan pangan lainnya sebagai bagian dari sumber energi terbarukan.

Diskusi dilanjutkan dengan membahas konteks Indonesia dengan peserta diskusi. Topik pembahasan lebih lanjut dalam diskusi dianataranya: Pertama, penting untuk meluruskan pandangan bahwa draf Renewable Energy Directive yang ada saat ini tidak hendak menghentikan impor kelapa sawit di Indonesia tetapi menghendaki agar biofuel dari kelapa sawit untuk konsumsi transportasi dan listrik serta pemanas tidak lagi dihitung sebagai konsumsi kotor energi terbarukan.

proporsi biofuel dari kelapa sawit dari kategori sumber energi terbarukan. Kedua, peningkatan produktivitas kelapa sawit perlu dijaga agar tidak mengakibatkan ekspansi deforestasi. Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kapasitas untuk pekebun skala kecil dan masyarakat agar dapat menjalankan produksi perkelapasawitan secara berkelanjutan. Keempat, kebijakan perkelapasawitan di Indonesia mensyaratkan pembenahan tata kelola penggunaan lahan secara menyeluruh jika ingin sejalan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pemenuhan target pengurangan emisi.  (Isna)

 

 

Referensi:

  • Driving Deforestation: The Impact of expanding palm oil demand through biofuel policy – Dr. Chris Molins, January 2018
  • For peat’s sake: Understanding the climate implications of palm oil biodiesel consumption, Dr. Chris Molins, April 2017

Menyuarakan Aspirasi: Pokja Konservasi Mendapat Dukungan FPKS untuk Dorong Pembahasan RUU KSDAHE

Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) menyayangkan pernyataan Yasonna Laoly yang menyatakan revisi Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990) belum dibutuhkan, usai rapat terbatas (ratas) yang dihadiri Jokowi dan jajaran menterinya pada 4 April 2018. Padahal, pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) telah melakukan serangkaian kajian diskusi yang cukup panjang untuk merangkul masukan dari ahli dan berbagai kalangan atas draf rancangan undang-undang konservasi keanekaragaman hayati yang sempat disusun oleh KLHK. “Sudah banyak sumber daya yang dihabiskan oleh Pemerintah, dalam hal ini KLHK, untuk membahas revisi undang-undang ini”, kata Raynaldo Sembiring (Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)). Lebih lanjut Raynaldo menilai adanya ketidaksinkronan tindakan pemerintah membahas rancangan undang-undang konservasi dengan hasil ratas yang menganggap revisi belum diperlukan”.

Alasan pemerintah menganggap revisi tidak diperlukan salah satunya karena persoalan lemahnya implementasi UU No 5/1990, selain itu Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) mendelegasikan ketentuan lebih lanjut 30 peraturan pemerintah dianggap sebagai suatu halangan. Padahal dalam RUU KSDAHE nomenklatur pendelegasian peraturan pelaksana yang digunakan adalah “…diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”, tiap-tiap ayat ini seharusnya tidak dibaca sebagai satu peraturan pemerintah yang berdiri sendiri. Penggunaan kata “dalam” menurut Lampiran Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan digunakan, jika beberapa materi muatan yang didelegasikan terdapat dalam beberapa pasal atau ayat akan didelegasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Baca SelengkapnyaMenyuarakan Aspirasi: Pokja Konservasi Mendapat Dukungan FPKS untuk Dorong Pembahasan RUU KSDAHE

Gugatan Perusahaan Terhadap Pencabutan IUP di Sumatra Selatan: Serangan Balik?

Pada hari Senin, 2 April 2018 Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan diskusi terbatas mengenai gugatan perusahaan terhadap pencabutan IUP yang dimilikinya. Forum terdiri dari organisasi-organisasi masyarakat sipil (ICW, YLBHI, PINUS, PWYP Indonesia, ICEL), Fakultas Ilmu Administrasi UI, akademisi, dan KPK. Forum menyoroti upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang di Sumatra Selatan yang mengajukan gugatan kepada Pemda ke PTUN dengan objek sengketa SK pencabutan IUP yang dimilikinya. Banyak dari IUP tersebut yang dicabut karena perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah tertuang dalam IUP-nya.

 

LSM PINUS Sumatra Selatan menyampaikan kondisi terkini dari perusahan yang masih menjalani upaya hukum hingga tingkat kasasi saat ini. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut. Pertama, terdapat perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam bentuk pembayaran royalti hingga Rp27 miliar (menunggak), namun saat IUP dihentikan sementara dan kemudian dicabut, perusahaan tersebut melakukan “serangan balasan” dengan menggugat Gubernur ke PTUN. Kedua, terdapat perusahaan yang tidak dapat menunjukkan beberapa kelengkapan dokumen seperti SK Pencadangan Wilayah, pematokan batas wilayah IUP, serta belum menyelesaikan pembayaran PNBP, sampai akhirnya IUP-nya dicabut. Ketiga, terdapat perusahaan yang bermasalah status PMA-nya.

Baca SelengkapnyaGugatan Perusahaan Terhadap Pencabutan IUP di Sumatra Selatan: Serangan Balik?

Data Restorasi agar Terbuka

Masyarakat membutuhkan informasi perkembangan dua tahun restorasi gambut pascakebakaran hutan dan lahan 2015. Pemerintah diminta membuka data dan peta terkait.

 

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah 20 kelompok masyarakat sipil dari 8 provinsi di Indonesia, dalam Simpul Jaringan Pantau Gambut, membangun kanal informasi daring sebagai dukungan pada restorasi gambut yang dikerjakan pemerintah dua tahun terakhir.

Kanal informasi dalam pantaugambut.id berisi antara lain peta perkembangan restorasi gambut untuk menjembatani upaya pemerintah yang belum menuntaskan kebijakan satu peta. Namun, data itu belum memasukkan perkembangan restorasi yang digarap di bawah supervisi Badan Restorasi Gambut (BRG) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Simpul Jaringan kesulitan mendapat data dan peta itu. Karena upaya restorasi belum dibuka ke publik, rasa memiliki terhadap pekerjaan besar membasahi kembali gambut jadi tak terbentuk. Temuan Simpul Jaringan, masyarakat awam di lokasi restorasi kerap tak mengetahui pengerjaan restorasi di daerahnya. Bahkan ada temuan, proyek restorasi hanya jadi pekerjaan kaum elite desa.

Muhammad Teguh Surya, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan, Selasa (13/2), di Jakarta, mewakili 20 jejaring kelompok masyarakat sipil di 8 provinsi yang memiliki gambut, mengenalkan situs pantaugambut.id. Situs itu berisi peta, data, dan informasi terkait gambut dan restorasinya sebagai sarana kanal informasi bagi masyarakat terkait perkembangan restorasi gambut.(KOMPAS/ICHWAN SUSANTO)

Baca SelengkapnyaData Restorasi agar Terbuka

Pemerintah Menang, RAPP Harus Revisi Rencana Kerja Sesuai Aturan Gambut

Kado indah akhir tahun bagi lingkungan dan kemanusiaan datang dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Hari ini, Kamis (21/12/17), pengadilan menolak gugatan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kepada pemerintah.

Perusahaan ini melayangkan gugatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keberatan atas keluarnya SK 5322 tahun 2017 soal pembatalan rencana kerja usaha (RKU) periode 2010-2019. RAPP menganggap, dengan pembatalan RKU itu, operasional perusahaan tak bisa jalan lagi. KLHK menolak RKU perusahaan karena belum sesuai aturan perlindungan gambut.

RAPP menyebutkan, pasal peralihan di Pasal 45 PP Nomor 71/2014 jadi dasar pembatalan RKU. Ketentuan peralihan inilah yang dipermasalahkan RAPP. Perusahaan ini beranggapan, kebijakan perbaikan tata kelola gambut tak bersifat retroaktif alias RAPP tidak wajib menyesuaikan RKU berdasarkan kebijakan pasca terbit PP 57/2016.

Baca SelengkapnyaPemerintah Menang, RAPP Harus Revisi Rencana Kerja Sesuai Aturan Gambut

‘Panas’ dengan Hukum Kebakaran Hutan, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan

Foto : Mongabay

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengajukan gugatan peninjauan kembali (judicial review) UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun pasal-pasal yang digugat merupakan kunci bagi pemerintah menjatuhkan para perusahaan pembakar hutan yakni pengujian Pasal 69 ayat (1) dan (2), Pasal 88, Pasal 99 UU Nomor 32/2009 juncto Pasal 49 UU Nomor 41/1999.

Pada 29 Mei 2017, MK menggelar sidang agenda pemeriksaan pendahuluan berdasarkan surat gugatan dari APHI dan GAPKI teregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XV/2017. Persidangan sekitar lebih satu jam itu, dipimpin Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, I Gede Palguna, dan Suhartoyo.

Baca Selengkapnya‘Panas’ dengan Hukum Kebakaran Hutan, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan