Keterbukaan Informasi Lingkungan Senjata Advokasi Pencemaran Air Bagi Masyarakat

  • Isu
  • 106 views

Ketersediaan informasi lingkungan yang memadai merupakan syarat mutlak bagi partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ICEL menunjukan terdapat 20 (dua puluh) dokumen lingkungan hidup yang menurut peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan secara proaktif oleh pemerintah, diantara dua puluh dokumen tersebut, dokumen-dokumen yang hendaknya menjadi prioritas adalah: 1) Izin lingkungan 2) izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3) hasil monitoring lingkungan dan 4) penegakan hukum lingkungan. Sementara jajak pendapat yang dilakukan ICEL pada masyarakat di sekitar Sungai Ciujung Banten, Sungai Asahan Toba Samosir Sumatera Utara dan Kali Surabaya Jawa Timur menunjukan bahwa informasi mengenai kualitas lingkungan hidup (air,udara dan tanah) merupakan informasi lingkungan paling penting yang harus dipublikasikan Pemerintah secara proaktif.

Informasi-informasi lingkungan tersebut penting untuk kegiatan advokasi lingkungan, kampanye lingkungan dan pendidikan lingkungan di masyarakat. Hal ini diamini oleh Ode Rakhman dari WALHI Nasional dan Prigi Arisandi dari ECOTON Surabaya pada Seminar “Advokasi Pencemaran Air Berbasis Informasi” yang diselenggarakan ICEL pada 12 Februari lalu. Menurut pengalaman Prigi Arisandi berhubungan langsung dengan masyarakat di Kali Surabaya, dengan diberikannya informasi tentang keadaan sungai dapat mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi lingkungan sekitarnya. Dengan cara berinvestasi dengan suaka ikan, atau tidak melakukan strum, menebang pohon dan sebagainya.

Berbicara dalam seminar tersebut Ibu SPM Budi Susanti, Asisten Deputi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan menyatakan “Pemerintah sudah punya data pemantauan kualitas air sungai di Indonesia, tetapi memang belum terpublikasi dengan baik” ia juga melanjutkan “Untuk pengawasan perusahaan kita sudah publikasikan secara proaktif melalui PROPER, data-data Pencemar dapat diakses melalui permohonan informasi ke Kementerian”

Pada kesempatan yang sama, Dyah Paramitha, Peneliti ICEL mengemukakan bahwa saat ini terdapat peluang pemerintah untuk lebih banyak mempublikasikan informasi lingkungan secara proaktif melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) yang tengah dikembangkan. Pemerintah juga dapat membagi beban publikasi informasi lingkungan ini kepada pelaku usaha dengan mengharuskan perusahaan untuk mempublikasikan informasi lingkungan yang dipegangnya secara proaktif kepada masyarakat sebagai salah satu kewajiban dalam izin lingkungan. Lebih jauh lagi pemerintah dapat pula mulai membuka secara proaktif data dasar penilaian PROPER.

Hal yang tidak kalah penting dengan membuka informasi lingkungan adalah memastikan informasi yang dibuka memang bernilai dan dipahami masyarakat serta memberikan ruang bagi umpan balik masyarakat terhadap informasi yang telah diberikan. Mujtaba Hamdi dari Perkumpulan Medialink menekankan jangan sampai terjadi modus ‘menutup’ informasi penting dengan sengaja membuka sebanyak-banyaknya data dan informasi sehingga masyarakat menjadi bingung. Amrin Fasa dari perkumpulan masyarakat peduli sungai Ciujung –Riung Hijau- juga menegaskan pentingnya verifikasi lapangan terhadap hasil pemantauan lingkungan perusahaan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah serta pelibatan masyarakat dalam melakukan verifikasi tersebut.

Jakarta, 13 Februari 2015

Contact Person:

Rika Fajrini, 085221656598