ICEL

ICEL

Komitmen Dunia untuk Perubahan Iklim

Peraturan perubahan iklim

Secara internasional ada 3 instrumen hukum terkait perubahan iklim, yaitu:

 

UNFCCC

United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) disusun pada Konvensi Rio 1992, mulai berlaku secara hukum pada 21 Maret 1994, diratifikasi oleh 197 negara. Indonesia meratifikasi UNFCCC melalui UU 6/1994. Konvensi ini bertujuan menstabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang dapat mencegah gangguan antropogenik berbahaya pada sistem iklim. Para pihak dalam konvensi ini berkomitmen untuk:

  1. Mengembangkan, memperbarui secara periodik, memublikasikan, dan menyediakan inventori nasional mengenai emisi antropogenik berdasarkan sumber dan penghilangan berdasarkan penyerap gas rumah kaca yang tidak dikendalikan oleh protokol montreal, menggunakan metodologi yang dapat dibandingkan dan disetujui oleh konferensi para pihak.
  2. Memformulasikan, mengimplementasikan, memublikasikan dan memperbarui secara berkala program nasional, regional, yang mengandung tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
  3. Mempromosikan dan bekerja sama dalam pembangunan, penerapan, dan penyebaran termasuk transfer teknologi, praktik, dan proses yang mengendalikan, mengurangi, atau mencegah emisi antropogenik gas rumah kaca yang tidak dikendalikan oleh protokol montreal dalam sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan, dan manajemen sampah.
  4. Mempromosikan manajemen berkelanjutan dan kerja sama dalam konservasi dan peningkatan seperlunya dari penyerap dan penyimpanan gas rumah kaca yang tidak dikendalikan oleh protokol montreal, termasuk biomassa, hutan, laut, pesisir, dan ekosistem laut lainnya.
  5. Bekerja sama dalam menyiapkan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, mengembangkan dan mengelaborasi rencana manajemen zonasi pesisir yang sesuai dan terintegrasi, sumber air, dan pertanian, serta perlindungan dan rehabilitasi wilayah yang terkena kekeringan, penggurunan, serta banjir.
  6. Mempertimbangkan perubahan iklim dalam kebijakan dan aksi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relevan dan menggunakan metode yang sesuai, contohnya dalam analisis dampak lingkungan.
  7. Mempromosikan dan bekerja sama dalam riset ilmiah, teknologi, teknikal, sosio-ekonomi, dan riset lainnya, pengamatan sistematis dan pengembangan data terkait perubahan iklim dan meningkatkan pemahaman dan mengurangi ketidakpastian terkait penyebab, efek, besarnya, dan waktu perubahan iklim serta konsekuensi ekonomi dan sosial dari strategi respons.
  8. Mempromosikan dan bekerja sama secara penuh, terbuka, dan pertukaran yang cepat dari informasi ilmiah, teknologi, teknikal, sosio-ekonomi dan hukum yang relevan terkait dengan sistem iklim dan perubahan iklim, serta konsekuensi ekonomi dan sosial dari strategi respons.
  9. Mempromosikan dan bekerja sama dalam pendidikan, pelatihan, dan penyadaran publik terkait perubahan iklim dan mendukung partisipasi publik.
  10. Komunikasi kepada konferensi para pihak terkait implementasi.

 

Protokol Kyoto

Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional turunan dari UNFCCC yang diadopsi pada konferensi para pihak ketiga (1997) dan mulai berlaku secara hukum pada 16 Februari 2005, diratifikasi oleh 191 negara. Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU 17/2004. Konvensi ini bertujuan membatasi emisi negara-negara maju, karena negara maju dianggap bertanggung jawab atas tingginya tingkat gas rumah kaca. Tetapi konvensi ini tidak menutup kemungkinan bagi negara berkembang untuk berkontribusi dalam pembatasan emisinya. Walaupun bukan negara maju, Indonesia juga turut berkomitmen membatasi emisinya sebesar 26% dengan skema usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Untuk merealisasikan target ini pemerintah mengundangkan Perpres 61/2011 tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca.

Baca SelengkapnyaKomitmen Dunia untuk Perubahan Iklim

Masih Rendahnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Sektor Hutan dan Lahan

Jakarta – Sudah 11 tahun UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berlaku, namun implementasinya diwarnai dengan berbagai tantangan dan hambatan antara lain terkait waktu yang begitu lama untuk memperoleh informasi maupun eksekusi putusan pengadilan. Padahal, UU KIP memegang prinsip setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sejak 2011 saat program SETAPAK mulai dijalankan, kelompok masyarakat sipil yang bekerja untuk mendorong tata kelola hutan dan lahan yang baik, telah aktif memanfaatkan UU ini termasuk mendorong komisi informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai amanat UU KIP ini. ​​ 

Namun, pengalaman organisasi masyarakat sipil khususnya yang bergerak di bidang tata kelola hutan dan lahan menunjukkan bahwa prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana tersebut tidak mudah implementasinya. Tantangannya dimulai dari tidak tersedianya data tersebut di badan publik, tidak maksimalnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam menyediakan layanan informasi tertentu sehingga prosesnya dibawa ke sengketa informasi, belum terbentuknya KI Provinsi, hingga yang paling berat adalah keengganan badan publik untuk terbuka kepada masyarakat umum. ​​ 

 

Ombudsman: Masyarakat Sipil Perlu Atur Strategi dan Cerdik Memanfaatkan Momentum​​ 

 

“Hingga saat ini Badan Publik masih belum sepenuhnya mengimplementasikan UU KIP. Namun​​ demikian, sebaiknya Pemohon juga memahami upaya Badan Publik untuk menyediakan informasi meski belum sepenuhnya sesuai dengan harapan,” tutur Komisioner Ombudsman Alamsyah​​ Saragih saat​​ menjadi narasumber dalam diskusi panel Tematik​​ 1” Institusionalisasi​​ Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hutan dan Lahan” dalam Forestival V yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation pada minggu lalu di Jakarta (30/10/2019). Alamsyah melanjutkan bahwa dibutuhkan strategi khusus dan semangat tidak pantang menyerah dari masyarakat sipil untuk terus menyuarakan keterbukaan.​​ Selain itu masyarakat sipil harus dapat mengatur strategi dengan baik, cerdik dan dapat memanfaatkan momentum yang cocok untuk mendapatkan informasi.​​ 

 

Forestival V diselenggarakan guna mengevaluasi serta​​ menyinergikan​​ program kerja dan berbagai gerakan dan kebijakan yang mendukung perbaikan tata kelola hutan dan lahan dengan mengedepankan asas kelestarian, keadilan, dan kesetaraan.​​ 

Panel Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Forestival V Setapak menghadirkan beberapa narasumber pemantik diskusi yakni Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., ​​ Komisioner Ombudsman ​​ Alamsyah Saragih, Deputi Direktur ICEL (anggota Freedom of Information Network Indonesia) Astrid Debora S. H., M.H., dan Ketua Komisi Keterbukaan Informasi Kalimantan Barat Catharina Pancer Istiyani.

Komisioner Ombudsman, Alamsyah memiliki beberapa catatan yang penting​​ yakni terjadinya​​ sengketa informasi dikarenakan adanya alasan pengecualian tidak memiliki tata cara pengujian atas konsekuensi yang sistematis, UU KIP menganut doktrin konsekuensial, sementara para komisioner komisi informasi dan hakim pemutus cenderung menganut doktrin positif. Pemohon Informasi yang tak memiliki kepentingan material secara langsung cenderung normatif dan tak memungkinkan untuk dilakukan pemenuhan akses sebagian dan bertahap.

Disisi lain, Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum menyatakan, “Bahwa ​​ berbicara mengenai permasalahan eksekusi putusan pengadilan dan upaya lain yang dapat dilakukan apabila Badan Publik tidak mematuhi putusan pengadilan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam hal Badan Publik tidak mematuhi putusan pengadilan adalah dengan menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jangan berhenti dengan hanya menggunakan mekanisme yang disediakan oleh UU KIP” ujarnya saat menjawab pertanyaan peserta diskusi terkait badan publik yang tidak membuka informasi padahal informasi terebut telah dinyatakan oleh MA terbuka untuk umum.​​ 

 

Tingginya Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi​​ 

Komisioner KI Provinsi Kalimantan Barat​​ Catharina Pancer Istiyani dalam paparannya juga menyampaikan bahwa Komisi Informasi cukup banyak menerima permohonan penyelesaian sengketa terkait informasi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Beliau juga menyampaikan agar Pemohon memiliki strategi untuk mendapatkan informasi dan tidak bermain-main dengan proses penyelesaian sengketa.

“Ada beberapa permasalahan yang sering sekali kita lihat​​ di lapangan​​ terhadap sengketa informasi, permasalahan yang pertama adalah terkait kesadaran dan etiket Badan Publik, banyak sekali pemohon dipimpong oleh badan publik dan ujung-ujungnya permasalahan ini tidak selesai. Yang kedua terkait eksekusi, pemohon diminta menunggu terlebih dahulu perintah eksekusi dari Komisi Informasi (KI), tetapi dari KI sendiri belum memiliki aturan yang jelas dalam​​ pelaksanaannya.​​ 

 

Penyelesaian Sengketa Informasi Sektor Hutan dan Lahan

No.

Komisi Informasi

Tahun

Mediasi

Ajudikasi

1.

Aceh

2014-2019

24

17

3.

Kalimantan Barat

2015-2019

21

10

4.

Kalimantan Tengah

2013-Agt 2019

7

12

5.

Sumatra Barat

2015-2019

4

9

2.

Riau

2019 (sd Okt)

4

2

6.

Papua

2014-2019

3

2

8.

Lampung

2016-2018

1

1

7.

Kalteng

2019

-

-

8.

Bengkulu

 

-

-

9.

NTB

 

-

-

10.

Kota Cirebon

 

-

-

 

Sementara itu ditempat yang sama Deputi Direktur ICEL Astrid Debora memotret isu menurunnya level transparansi terutama di sektor hutan dan lahan. “Sebut saja kasus HGU misalnya antara FWI dengan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN belum mematuhi putusan MA yang menegaskan bahwa informasi HGU​​ adalah informasi​​ yang terbuka. Sekalipun telah berkekuatan hukum tetap, Kementerian ATR/BPN tetap bersikukuh menutup informasi HGU. Kondisi ini diperparah dengan terbitnya Surat Edaran Deputi Kemenko Ekonomi yang seolah-olah menegaskan bahwa informasi HGU merupakan informasi yang dikecualikan,​​ “urai​​ Astrid.​​ 

 

“Pengabaian ini membuat masyarakat mengeluarkan energi ekstra untuk melakukan berbagai upaya hukum, “tandasnya lagi. Beberapa upaya hukum yang dilakukan oleh mitra Setapak apabila mendapati Badan Publik tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi atau pengadilan antara lain: mengajukan permohonan eksekusi, melapor ke kepolisian, melapor ke Ombudsman, dan upaya non formal lainnya hanya untuk memperoleh dokumen atau informasi yang dinyatakan terbuka menurut UU KIP dan putusan Komisi Informasi/pengadilan. ​​ (Dona)

 

 

PLTSa di tengah Pusaran Energi Terbarukan

Akhir-akhir ini, pembahasan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota (PLTSa) kerap menjadi pembahasan menyusul arahan Presiden Joko Widodo untuk terus mempercepat pembangunan pembangkit tersebut. Pada dasarnya, pembangunan PLTSa ini dilakukan sebagai salah satu program untuk memenuhi strategi penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tempat guna.[1] Secara umum, tindakan ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan kinerja untuk penanganan.[2] Dalam perkembangannya, nyatanya pembangunan PLTSa tidak hanya dilakukan untuk penanganan sampah saja, namun juga untuk memenuhi sumber kelistrikan di Indonesia, khususnya dalam hal meningkatkan peran energi terbarukan, disandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya di Indonesia seperti air, angin, hingga surya.

 

PLTSa Sumber Energi Terbarukan?

Di Indonesia, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota (PLTSa) dikategorikan sebagai energi terbarukan. Secara historis, adanya definisi PLTSa sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Perpres No 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar yang dalam bagian menimbang peraturan tersebut menjelaskan bahwa PLTSa di Indonesia perlu dibangun dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta untuk meningkatkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan. Bahkan dalam definisi PLTSa di peraturan tersebut juga telah diterangkan dalam pasal 1 angka 3 peraturan terkait, yakni:

“Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang selanjutnya disingkat dengan PLTSa adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik melalui teknologi thermal process meliputi gasifikasi, incinerator, dan pyrolysis”

Meskipun dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (peraturan yang menggantikan Perpres No 18 Tahun 2016) definisi terkait PLTSa sebagai energi baru dan terbarukan tersebut sudah tidak ada, namun dalam implementasinya PLTSa tetap dikategorikan sebagai energi terbarukan, khususnya ketika merujuk pada peraturan-peraturan di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun contoh peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri ESDM No. 53 Tahun 2018 terkait Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang mengkategorikan PLTSa sebagai sumber energi terbarukan.  Saat ini PLTSa didefinisikan sebagai “Pengolah Sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mengurangi volume sampah secara signifikan serta teruji”.[3] Sayangnya, pengertian teknologi ramah lingkungan masih ambigu.

Baca SelengkapnyaPLTSa di tengah Pusaran Energi Terbarukan

Simposium “Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia”

 

Jakarta – Senin (05/08/2019).  Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Forest Watch Indonesia (FWI), Publish What You Pay (PYWP), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Kode Inisiatif bersama-sama mengadakan Simposium “Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia”, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.

Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo mengatakan bahwa pidato yang disampaikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo pada bulan lalu di Sentul International Convention Center (SICC), sangat fokus pada pengembangan investasi dan infrastruktur untuk pembangunan. Namun, sangat disayangkan visi tersebut sama sekali tidak menyentuh isu perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

“Ini merupakan salah satu kelemahan Visi Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Pasalnya, kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup selama ini cukup banyak yang bermasalah dan mestinya mendapatkan prioritas untuk dibenahi. Pemerintah semestinya dapat meletakkan pondasi lebih kokoh bagi pembangunan berkelanjutan ke depan,” ujar Henri Subagiyo.

Simposium ini didahului dengan diskusi publik, dengan narasumber Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, Kepala Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal, Mas Ahmad Santosa, Ahli Kebijakan Lingkungan Prof. Hariadi Kartodihardjo, dan Aktivis Lingkungan yang juga Pendiri Nexus3 (sebelumnya bernama Bali Fokus) Yuyun Ismawati.

Baca SelengkapnyaSimposium “Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia”

Biodiesel, Perkembangan Keberlanjutan Pemanfaatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Diawali sebagai langkah konkrit dalam bauran energi baru  dan terbarukan (EBT), maka kelahiran biodiesel merupakan bentuk rencana dan strategi penggunaan bahan bakar yang dianggap cukup efektif dalam pemanfaatan energi terbarukan yang sudah mendunia di beberapa belahan negara, salah satunya Indonesia. Dalam forum diskusi interaktif yang diadakan oleh  World Wide Fund for Nature (WWF) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, mengundang beberapa aktor pemerintahan, NGO serta pihak swasta dengan mengangkat pembahasan mengenai “Menjawab Tantangan dan Peluang Keberlanjutan Industri Biodiesel Indonesia” pada Kamis, 27 Juni 2019 pekan lalu. Acara tersebut memberikan pencerahan mengenai bagaimana langkah positif ke depan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menstimulus adanya penggunaan biodiesel untuk mengurangi pemberdayaan bahan bakar fosil, sehingga digantikan secara tersier oleh biofuel dan upaya penerapan biofuel sebagai bahan bakar untuk pembangkit berbasis diesel.

Energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi sampai tahun 2050 telah ditargetkan dalam Kebijakan Energi Nasional mencapai 31%. Hal itu secara implisit dijelaskan oleh Dirjen EBTKE, dari Kementrian ESDM, F.X. Sutijastoto, yang untuk selanutnya menerankan bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi bahan bakar pembangkit yang ramah lingkungan berkaitan erat dengan fokus dimensi sebagai inti konsep untuk mencapai energy trilemma yang berimbang, di dalamnya termuat antara lain ialah energy equityenergy security dan environmental sustainability. Baginya, di Indonesia, tantangan untuk mencapaienergy equity ada diantara usaha untuk menyeimbangkan accessibility dengan affordibility. hal ini mengingat tingkat keekonomian masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang, sehingga hal-hal yang perlu dipersuasifkan untuk memiliki tujuan akhir yang tetap pada kesejahteraan rakyat, iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi yang saling berkesinambungan.

Baca SelengkapnyaBiodiesel, Perkembangan Keberlanjutan Pemanfaatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Kemenko Perekonomian Kangkangi Putusan Mahkamah Agung dan Komisi Informasi

Pada tanggal 6 Mei 2019 yang lalu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, menerbitkan Surat bernomor TAN.03.01/265/D.II.M.EKON.05/2019. Surat tersebut ditujukan kepada tiga pihak, yaitu Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan  Pimpinan Perusahaan-Perusahaan di Sektor Kelapa Sawit.

Terdapat empat hal yang dibahas dalam surat tersebut, yang pada intinya adalah: (1) kebijakan pemerintah terkait perkebunan sawit berkelanjutan, (2) perlindungan data dan informasi kelapa sawit yang bersifat strategis bagi ketahanan ekonomi nasional, (3) mengklasifikasikan HGU kelapa sawit sebagai informasi yang dikecualikan, dan (4) harapan bagi pihak yang dituju untuk dapat turut serta mendukung kebijakan ini dengan tidak memberikan informasi HGU kepada pihak lain, termasuk konsultan, NGO, multilateral agency, dan pihak asing. Point no 3 dan 4 inilah yang mendapat kecaman dari masyarakat sipil.

“Surat yang menginstruksikan untuk menutup informasi mengenai HGU kelapa sawit tersebut menambah daftar panjang perlawanan pemerintah terhadap putusan Komisi Informasi dan Pengadilan” Jelas Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL. Sebelumnya, Menteri ATR/BPN bersikukuh untuk tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/TUN/2017 yang memerintahkan Kementerian ATR/BPN membuka nama pemegang HGU, lokasi, luas lahan, peta area, hingga jenis komoditas yang ditanam.

“Terbitnya surat ini merupakan langkah mundur pemerintah dalam mendorong transparansi dan perbaikan tata kelola perkebunan di Indonesia” tambah Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan ICEL. Data HGU penting untuk dibuka selain dalam rangka penyelesaian konflik, juga dibutuhkan masyarakat sipil untuk turut serta dalam mengawasi kepatuhan pemegang izin.

Secara prosedural pengecualian informasi harus dilakukan melalui uji konsekuensi dan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan surat salah satu Deputi Kementerian saja. Lebih kentara lagi, substansi surat yang menyatakan informasi HGU sawit sebagai informasi yang tertutup bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Alasan kepentingan strategis terkait perlindungan kekayaan alam Indonesia sudah tidak relevan untuk digunakan. Alasan ini juga digunakan oleh Kementerian ATR/BPN. Namun pengadilan selain telah menyatakan informasi HGU terbuka, juga menyatakan uji konsekuensi yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan alasan tersebut dibatalkan.

“Melihat perkembangan terakhir bahwa pemerintah saat ini enggan menjalankan berbagai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, saya berharap Komisi Informasi dan Pengadilan yang sedang menangani perkara serupa untuk tetap independen dan tidak terintimidasi dengan pola-pola yang dilakukan pemerintah” tutup Henri.

Sulitnya Mengakses Informasi di Era Keterbukaan Informasi

Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyakdan semakin urgen. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan personal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi. Setiap hari kita disuguhi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan. Batas-batas antar negara seolah menjadi hilang (borderless world) akibat pesatnya perkembangan informasi. Tidak ada satu pun negara yang bisa secara mutlak menghambat pesatnya laju arus informasi.

Dalam era persaingan global, entitas yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dari persaingan itu adalah entitas yang menguasai sebanyak mungkin informasi. Entitas dimaksud bisa berupa individu, badan hukum, atau juga negara. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Urgensinya semakin nyata dalam relasi-relasi bisnis internasional, dimana informasi dipergunakan untuk banyak tujuan. Informasi pada dasarnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menerima dan menggunakan informasi itu untuk memastikan pemahaman umum kita, dan menggunakannya sebagai sarana menambah pengetahuan.

Namun, seringkali masyarakat dibenturkan dengan sulitnya mengakses informasi. Salah satu contohnya adalah informasi HGU yang ramai diperbincangkan pasca debat capres ke dua pada beberapa waktu yang lalu . Sebagai contoh, sulitnya bagi para aktivis lingkungan untuk mendapatkan informasi terkait izin hak guna usaha (HGU) padahal informasi ini sangat diperlukan, sebab kehadiran perkebunan-perkebunan yang mengantongi izin HGU sering menjadi penyumbang konflik agraria yang sangat tinggi disamping juga persoalan izin. Sebetulnya, keterbukaan informasi HGU dan informasi lainnya terkait pertanahan sudah menjadi sorotan masyarakat sipil sejak beberapa tahun lalu. Salah satunya dapat dilihat dalam tulisan Astrid Debora, peneliti ICEL yang juga terlibat aktif di Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) yang berjudul Status Informasi Pertanahan di Rezim Keterbukaan Informasi.

“Seiring meluasnya gaung keterbukaan informasi publik, instansi pemerintah di bidang pertanahan juga tidak terlepas dari sorotan publik yang membutuhkan informasi di bidang pertanahan. Per 2015,  Komisi Informasi Pusat mencatat setidaknya terdapat 41 (empat puluh satu) daftar sengketa pertanahan dalam buku registrasi terhitung mulai tahun 2012-2015. Jumlah ini meliputi 8 (delapan) sengketa yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 4 (empat) sengketa yang melibatkan Kantor Wilayah Pertanahan, dan 29 (dua puluh sembilan) sengketa yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,” papar Astrid dalam tulisan tersebut.

Adapun jenis informasi yang diminta kepada seluruh instansi pertanahan tersebut sebagian besar adalah informasi tentang: 1) Penerbitan Surat Hak Milik (SHM) 2) Hak Guna Usaha (HGU) 3) Akta Jual Beli (AJB) 4) Status Kepemilikan Tanah 5) Daftar Tanah Terlantar 6) Surat Erfacht Verponding Afdelling 7) Pembebasan Tanah, dan 8) Peta Topografi Sebagian permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi ini timbul karena instansi pertanahan mengecualikan informasi sehingga informasi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

Informasi yang dikecualikan, kerapkali menuai perdebatan. Pemerintah beralasan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi dikecualikan yang merujuk pada Pasal 187 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997) yang menyatakan bahwa: “Informasi tentang data fisik dan yuridis pada peta pendaftaran tanah, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah, terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau tetulis, namun pemberiannya dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.”

Ketentuan dalam Pasal tersebut seringkali ditafsirkan bahwa informasi pertanahan hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan yang dimaksud di sini ditafsirkan sebagai pemegang hak, pemerintah, atau instansi penegak hukum. Alasan yang dikeluarkan pemerintah sangat bertolak belakang dengan UU KIP dimana UU ini telah menjamin hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi. Jaminan itu diberikan untuk seluruh jenis saluran informasi yang tersedia, baik yang elektronik maupun non-elektronik. Dengan jaminan tersebut di atas, setiap warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berhak untuk mengetahui banyak hal.

Henri Subagiyo, dkk dalam buku yang bertajuk Anotasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik menuliskan bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal28 F dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Jaminan hak asasi dalam UUD merupakan mandat kepada Pemerintah dan DPR untuk menjabarkannya lebih lanjut dalam berbagai perundang-undangan pelaksanaan agar menjadi operatif. Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan pengaturan lebih lanjut adalah agar rumusan konstitusi dalam Pasal 28 F UUD 1945 tidak menjadi sekedar moral rights dan possession of a right, tetapi juga sebagai positive rights dan exercise of a right.

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh ICEL yang bertajuk 11 Tahun UU KIP Keterbukaan Informasi Lingkungan Masih Jauh Panggang Dari Api, Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana menyampaikan perkembangan ketaatan Badan Publik terhadap UU KIP belum menggembirakan. Di sektor lingkungan dan sumber daya alam misalnya, masih ada jenis informasi yang sudah diputus terbuka oleh Komisi Informasi bahkan Mahkamah Agung yang sampai hari ini juga belum dieksekusi. Dari data monev Komisi Informasi Pusat tahun lalu, Badan Publik baru sebatas taat pada standar pelayanan UU KIP. Dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat tersebut pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan asas yang dianut dalam UU KIP yakni cepat, sederhana dan berbiaya ringan. (Dona)

Pasal 114 A Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 : Antara Fleksibilitas dan Kepastian Hukum dalam Perencanaan Ruang

Rencana tata ruang adalah salah satu dokumen induk dari proses pembangunan. Ia merupakan pengejawantahan visi alokasi ruang untuk pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang. Perencanaan ruang yang diatur menyangkut banyak kepentingan dari pelbagai pihak: tidak hanya sesederhana antara kepentingan masyarakat, swasta dengan pemerintah, tetapi juga kepentingan antar kelompok di dalam masyarakat, kepentingan antar kelompok pengusaha swasta dan juga kepentingan antar lembaga di dalam pemerintahan sendiri. Melihat kompleksitas kepentingan yang harus diakomodasi di dalam rencana tata ruang ini, maka proses pembentukan yang partisipatif merupakan syarat logis dalam merancang rencana tata ruang yang baik. Pendekatan partisipatif pada dasarnya akan menjamin penerimaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kesamaan pemahaman, visi, dan rencana pelaksanaan serta sistem pengendalian sebagai hasil keputusan bersama antar pemangku kepentingan akan menjamin kemudahan di dalam pelaksanaan dan pengendalian, karena adanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dari keputusan-keputusan perencanaan yang disepakati di dalam proses partisipatif.[1]

Prosedur dan penghormatan terhadap kesepakatan dalam proses partisipatif ini dijamin dengan asas kepastian hukum dan keadilan yang diatur di dalam Pasal 2 huruf h dalam UU No. 26 Tahun 2007. Asas ini menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum ini diturunkan dalam aturan hukum mengenai prosedur pembentukan rencana tata ruang serta prosedur perubahan rencana tata ruang,[2] sehingga kesepakatan awal dalam rencana tata ruang tidak dapat diubah seenaknya tanpa melalui prosedur tersebut. Kepastian hukum ini juga memberikan jaminan pada masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai peruntukan dan fungsinya, serta perlindungan dari kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesepakatan partisipatif yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Para petani mendapat kepastian hukum lahannya tidak akan dikonversi untuk pertambangan, masyarakat yang mendirikan pemukiman di ruang yang sesuai dengan tata ruang pun tidak akan digusur seenaknya, begitu pula dengan pengusaha akan mendapatkan kepastian ruang mana yang boleh dieksploitasi dan mana yang tidak. Guna menjamin kepastian hukum ini, maka pelanggaran  pemanfaatan ruang di luar peruntukan fungsi ruang dapat dikenakan sanksi baik administratif,[3] pidana[4] maupun perdata.[5]

Fleksibilitas yang Tetap Menjunjung Kepastian Hukum dalam Tata Ruang

Dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa rencana secermat apapun perlu mempunyai ruang fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan dan dinamika yang terjadi di lapangan, begitu pula dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu, hukum pun menjamin adanya ruang fleksibilitas ini, dengan ketentuan peninjauan kembali rencana tata ruang setiap 5 (lima) tahun sekali,[6] serta ketentuan situasi khusus luar biasa di mana peninjauan kembali rencana tata ruang dapat diselenggarakan lebih dari sekali dalam 5 (lima) tahun.[7] Peninjauan kembali ini dapat berujung pada perlu atau tidaknya revisi rencana tata ruang serta arah revisi, jika diperlukan. Prosedur peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kriteria, mekanisme dan waktu penyelenggaraan yang jelas, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat mempersiapkan diri untuk memberikan masukan. Prosedur peninjauan kembali ini juga memberikan jaminan hukum atas prosedur yang partisipatif, transparan dan mempertimbangkan kepentingan pelbagai pihak. Proses revisi ini pun harus disertai dengan kajian lingkungan hidup strategis guna menjamin pembangunan berkelanjutan.[8] Hal paling penting adalah revisi rencana tata ruang tidak boleh dilakukan dalam rangka pemutihan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang.[9] Penyimpangan pemanfaatan ruang adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam RTRW dan/atau pemberian izin pemanfaatan ruang yang melebihi dominasi fungsi dalam RTRW.[10] Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam perencanaan tata ruang tetap harus menghormati kepastian hukum. Meskipun akan dilakukan perubahan, pelanggaran terhadap kesepakatan partisipatif di awal yang telah dituangkan dalam RTRW sebelumnya tetap harus dikenai sanksi.

Selain melalui mekanisme peninjauan kembali, fleksibilitas juga diberikan pada kegiatan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang tetapi tidak mengganggu dominasi fungsinya.[11] Berbicara mengenai fungsi ruang sama halnya dengan ketika kita berbicara mengenai fungsi ekosistem, fungsi tersebut tidak dapat dikotak-kotakkan dengan tegas kemudian diberi label bahwa suatu ekosistem hanya berfungsi lindung saja atau berfungsi budidaya saja. Dalam satu ruang terdapat pelbagai macam fungsi, di mana dalam kerangka manajemen lingkungan, satu fungsi dianggap lebih dominan, sementara fungsi-fungsi lain menjadi fungsi pendukung. Sehingga, dalam zona budidaya tetap bisa terdapat zona dengan fungsi lindung, begitu pula sebaliknya, dalam zona lindung tetap bisa ada pemanfaatan dengan batasan tertentu. Sebagai contoh pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan adalah dalam ruang yang diperuntukkan sebagai pemukiman hunian rendah, dapat dibangun perumahan hunian padat, asalkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas fungsi dominan dari ruang tersebut tetap perumahan hunian rendah.[12]Izin pemanfaatan ruang dapat diberikan setelah ada kajian dan rekomendasi dari dinas tata ruang daerah.[13]

Pemanfaatan yang tidak mengganggu dominasi fungsi ruang diasumsikan tidak melanggar kepentingan dan kesepakatan bersama yang telah dirumuskan secara partisipatif ketika penyusunan rencana tata ruang tersebut, sehingga dapat dilakukan tanpa konsultasi publik. Namun perlu diingat, ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak melebihi dominasi fungsi ini tidak boleh hanya dilihat dari segi luasan ruang yang digunakan, tetapi juga dampak dari pemanfaatan tersebut terhadap ruang. Sebagai contoh, pembangunan dermaga bongkar muat batu bara untuk keperluan PLTU di kawasan konservasi pesisir mungkin tidak memerlukan wilayah yang luas, tetapi dapat menimbulkan dampak lingkungan yang besar dan mengganggu fungsi dominasi–yaitu fungsi lindung–dari kawasan itu sendiri.

 

Pasal 114 A Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 Memberikan Ketidakpastian Hukum Bagi Masyarakat

Diskursus mengenai kepastian hukum dan fleksibilitas dalam perencanaan ruang makin mencuat ketika Pemerintah mengesahkan PP No. 13 Tahun 2017 mengenai Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP No.13/2017). Pasal 114 A dalam PP No.13/2017 ini mengatur:

“(1) Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang.”

Pasal baru ini memungkinkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang dilakukan tanpa melalui mekanisme peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang. Dengan demikian, rencana tata ruang yang seharusnya menjadi pegangan masyarakat dalam menaati pemanfaatan ruang tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya, karena Pasal 114a melegitimasi berubahnya pemanfaatan ruang setiap saat, sekalipun berbeda dengan rencana tata ruangnya.

Rencana pemanfaatan ruang yang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar sangat berpotensi akan mengganggu dominasi fungsi ruang yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana tata ruang daerah.[14] Melihat potensi dampak yang besar ini, pemanfaatan ruang untuk kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 A hendaklah dilakukan melalui mekanisme peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang yang partisipatif dan disertai kajian lingkungan hidup strategis. Perubahan pemanfaatan ruang yang dapat berubah sewaktu-waktu hanya berdasarkan rekomendasi menteri dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, terlebih PP No. 13/2017 tidak mengatur mekanisme jelas bagaimana partisipasi publik dalam pemberian rekomendasi dan izin pemanfaatan ruangnya. Berbeda dengan mekanisme peninjauan kembali yang jelas periode waktu, tata cara serta indikator yang digunakan.

Kesimpulan : Guna Menjamin Fleksibilitas yang Tetap Berkepastian Hukum, Perubahan Pemanfaatan Ruang yang Berdampak Besar Tidak Boleh Hanya Berdasarkan Rekomendasi Menteri Agraria dan Tata Ruang

Pemanfaatan ruang yang diatur pada Pasal 114 A PP No.13/2017 merupakan pemanfaatan ruang yang akan berdampak besar bagi banyak pihak, baik bagi masyarakat sekitar, lingkungan dan pihak pemanfaat ruang sendiri. Jika pemanfaatan ruang berdampak besar ini dimungkinkan untuk dilakukan hanya dengan rekomendasi menteri  maka akan menegasikan pelbagai kepentingan umum yang diterjemahkan dalam alokasi pemanfaatan ruang sudah diakomodasi sesuai proses perencanaan sebelumnya. Terlebih lagi rekomendasi atas pemanfaatan ruang ini dapat dikeluarkan sewaktu-waktu. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dianut oleh UU No. 26 Tahun 2007. Untuk skala pemanfaatan ruang yang disebutkan dalam Pasal 114 A PP No.13/2017 mekanisme yang tepat untuk mengakomodasi dinamika pembangunan tanpa melanggar asas kepastian hukum adalah dengan mekanisme peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang. (Rika)

 

[1] Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim dan Dyah R Panuju, Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah, (Jakarta: Yayasan obor, 2009), hlm. 348.

[2] Prosedur penyusunan rencana tata ruang ruang serta peninjauan kembali rencana tata ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan ruang. Peraturan Pemerintah ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 68  Tahun 2010 tentang Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Ruang. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 6 tahun 2017. Peraturan Pemerintah ini lebih jauh diperinci dalam Peraturan Menteri ATR No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peraturan Menteri ATR No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.

[3] Pasal 61-62 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[4] Pasal 69-74 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[5] Pasal 66-67 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[6] Pasal 20 ayat (4) jo. Pasal 23 ayat (4) jo. Pasal 26 ayat (5) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[7] Pasal 20 ayat (5) jo. Pasal 23 ayat (5) jo. Pasal 26 ayat (6) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[8] Pasal 15 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[9] Pasal 91 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

[10] Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang

[11] Ibid, Pasal 22 ayat (2) tidak memasukkan pemberian izin pemanfaatan ruang yang tidak melebihi dominasi fungsi ruang sebagai bentuk penyimpangan pemanfaatan ruang.

[12] RTR KSN Metropolitan Sebagai Dasar perizinan Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota. Diakses pada http://tataruang.bpn.go.id/Berita/Detail/2497

[13] Praktik ini diformalkan dalam beberapa peraturan daerah tentang tata ruang, contohnya Pasal 114  Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2012 tentang  Tata Ruang Kota Padang

[14] Hal ini diakui sendiri dalam penjelasan PP No.13/2017 bahwa pemanfaatan ruang yang berdampak besar antara lain kriterianya : a. adanya perubahan bentang alam; b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang; c. luas wilayah penyebaran dampak; d. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; e. banyaknya komponen lingkungan hidup dan lingkungan buatan yang akan terkena dampak; f. sifat kumulatif dampak; dan/atau g. sifat reversible dan irreversible dampak.

Masyarakat Tak Dilibatkan Dalam RUU EBT

“Dalam Naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) belum membahas terkait partisipasi masyarakat didalamnya. Keterlibatan masyarakat dari awal tentu akan mengurangi adanya konflik yang terjadi”. Pembicaraan ini tertuang didalam forum diskusi Pembahasan CSO Mengenai RUU EBT yang diselenggarakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) di Hotel The Akmani, Jakarta. Selasa (12/03/2019).

Dalam diskusi tersebut ICEL hadir sebagai Narasumber sebagai pemantik diskusi yang diwakili oleh Grita Anindarini Peneliti dari Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL. Grita membahas mengenai kekurangan yang ada didalam RUU EBT salah satunya adalah terkait partisipasi publik yang belum diangkat didalam RUU tersebut. Selain itu, hadir juga Surya Dharma Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sebagai narasumber utama.

Dalam diskusi yang berlangsung, Grita menyampaikan bahwa “Dari awal kami khawatir seandainya Energi Baru dan Energi Terbarukan ini dimasukan ke dalam satu regulasi yang sama tanpa ada perlakuan yang berbeda, maka alokasi dana dan insentif justru lebih banyak dialokasikan kepada energi baru, bukan energi terbarukan. Kalaupun nantinya RUU yang akan bergulir adalah tetap RUU Energi Baru Terbarukan, kami berharap dalam RUU tersebut perlakuan atas energi baru dan energi terbarukan bisa dibedakan. Sebab dari draf per Oktober 2018, perlakuan terhadap energi baru dan energi terbarukan masih dipersamakan.”

“Setelah membaca RUU versi METI dan Naskah akademik dari DPD ini, hasil dari analisis kami banyak sekali hal yang belum dibahas secara detail, beberapa diantaranya adalah adanya tumpang tindih kewenangan yang butuh untuk diuraikan, tidak adanya pembahasan mengenai sertifikat, serta belum membahas jika terjadinya konflik dengan satwa langka pada tempat yang akan dikembangkan proyek EBT,” Ujar Grita.

Pernyataan Grita tersebut, akan menjadi catatan dan masukan oleh METI dalam usulan RUU yang sedang digagas oleh METI. Selain itu, beberapa gagasan dari CSO lainnya juga menjadi pertimbangan untuk penyempurnaan RUU EBT ini.

RUU EBT Belum Libatkan Perempuan

Ada pertanyaan yang menarik yang disampaikan oleh peserta diskusi, yakni mengenai keterlibatan peran perempuan. “Saya melihat didalam RUU EBT ini, belum ada peran perempuan didalamnya. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut bahwa proyek ini nantinya akan dilaksanakan didaerah-daerah yang memiliki potensi. Kita ketahui bahwa, perempuan memiliki andil yang cukup besar terkait permasalahan energi ini,” Ujar peserta dari Koalisi Perempuan Indonesia.

“Terkait isu gender memang sulit sekali untuk kita jelaskan dan kita masukan kedalam pasal khusus. Tetapi didalam RUU ini perempuan diasumsikan masuk kedalam pertisipasi masyarakat, dan menurut saya peran perempuan itu setara dengan laki-laki. Yang harus kita titik beratkan disini adalah profesionalitas dari masing-masing individu. Dan bagaimana untuk meningkatkan kompetensi dari kemampuan masing-masing, baik kemampuan perempuan maupun kemampuan laki-laki,” Ujar Surya menanggapi. (Dona)      

Pemerintahan Terbuka Bukan tentang Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

Jakarta, 14 Desember 2018. Pemerintahan Terbuka, bukanlah Pemerintahan yang hanya fokus pada pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi. Pernyataan ini merupakan salah satu refleksi dari hasil diskusi dalam agenda Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Terbuka, yang diadakan pada 12-13 Desember 2018 yang lalu.

Pertemuan ini merupakan pertemuan rutin ke-3, yang diadakan setiap 2 (dua) tahun, sejak Indonesia menjadi anggota Open Government Partnership (OGP) 7 (tujuh) tahun yang lalu. Sebagai inisiatif yang lahir pada era teknologi informasi, inisiatif Pemerintahan Terbuka seringkali dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aplikasi yang diklaim dapat “mempermudah” komunikasi antara Pemerintah dengan rakyatnya. Aplikasi ini dianggap mewakili prinsip “inovatif” dalam Open Government.

Dalam berbagai forum, inovasi yang diunggulkan sebagai perwakilan dari inisiatif Open Government Partnership antara lain Lapor (aplikasi di bidang pengaduan), portal Satu Data (situs kompilasi data Indonesia), kebijakan Satu Peta (kebijakan kompilasi dan integrasi peta Indonesia)[1], dan yang terakhir terkait dengan Open Parliament, yang ditandai dengan dikembangkannya aplikasi DPR Now (aplikasi komunikasi antara DPR dengan rakyat).

Baca SelengkapnyaPemerintahan Terbuka Bukan tentang Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi