ICEL

ICEL

Lain-lain

Kemenko Perekonomian Kangkangi Putusan Mahkamah Agung dan Komisi Informasi

Pada tanggal 6 Mei 2019 yang lalu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, menerbitkan Surat bernomor TAN.03.01/265/D.II.M.EKON.05/2019. Surat tersebut ditujukan kepada tiga pihak, yaitu Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan  Pimpinan Perusahaan-Perusahaan di Sektor Kelapa Sawit.

Terdapat empat hal yang dibahas dalam surat tersebut, yang pada intinya adalah: (1) kebijakan pemerintah terkait perkebunan sawit berkelanjutan, (2) perlindungan data dan informasi kelapa sawit yang bersifat strategis bagi ketahanan ekonomi nasional, (3) mengklasifikasikan HGU kelapa sawit sebagai informasi yang dikecualikan, dan (4) harapan bagi pihak yang dituju untuk dapat turut serta mendukung kebijakan ini dengan tidak memberikan informasi HGU kepada pihak lain, termasuk konsultan, NGO, multilateral agency, dan pihak asing. Point no 3 dan 4 inilah yang mendapat kecaman dari masyarakat sipil.

“Surat yang menginstruksikan untuk menutup informasi mengenai HGU kelapa sawit tersebut menambah daftar panjang perlawanan pemerintah terhadap putusan Komisi Informasi dan Pengadilan” Jelas Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL. Sebelumnya, Menteri ATR/BPN bersikukuh untuk tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/TUN/2017 yang memerintahkan Kementerian ATR/BPN membuka nama pemegang HGU, lokasi, luas lahan, peta area, hingga jenis komoditas yang ditanam.

“Terbitnya surat ini merupakan langkah mundur pemerintah dalam mendorong transparansi dan perbaikan tata kelola perkebunan di Indonesia” tambah Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan ICEL. Data HGU penting untuk dibuka selain dalam rangka penyelesaian konflik, juga dibutuhkan masyarakat sipil untuk turut serta dalam mengawasi kepatuhan pemegang izin.

Secara prosedural pengecualian informasi harus dilakukan melalui uji konsekuensi dan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan surat salah satu Deputi Kementerian saja. Lebih kentara lagi, substansi surat yang menyatakan informasi HGU sawit sebagai informasi yang tertutup bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Alasan kepentingan strategis terkait perlindungan kekayaan alam Indonesia sudah tidak relevan untuk digunakan. Alasan ini juga digunakan oleh Kementerian ATR/BPN. Namun pengadilan selain telah menyatakan informasi HGU terbuka, juga menyatakan uji konsekuensi yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan alasan tersebut dibatalkan.

“Melihat perkembangan terakhir bahwa pemerintah saat ini enggan menjalankan berbagai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, saya berharap Komisi Informasi dan Pengadilan yang sedang menangani perkara serupa untuk tetap independen dan tidak terintimidasi dengan pola-pola yang dilakukan pemerintah” tutup Henri.

Sulitnya Mengakses Informasi di Era Keterbukaan Informasi

Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyakdan semakin urgen. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan personal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi. Setiap hari kita disuguhi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan. Batas-batas antar negara seolah menjadi hilang (borderless world) akibat pesatnya perkembangan informasi. Tidak ada satu pun negara yang bisa secara mutlak menghambat pesatnya laju arus informasi.

Dalam era persaingan global, entitas yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dari persaingan itu adalah entitas yang menguasai sebanyak mungkin informasi. Entitas dimaksud bisa berupa individu, badan hukum, atau juga negara. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Urgensinya semakin nyata dalam relasi-relasi bisnis internasional, dimana informasi dipergunakan untuk banyak tujuan. Informasi pada dasarnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menerima dan menggunakan informasi itu untuk memastikan pemahaman umum kita, dan menggunakannya sebagai sarana menambah pengetahuan.

Namun, seringkali masyarakat dibenturkan dengan sulitnya mengakses informasi. Salah satu contohnya adalah informasi HGU yang ramai diperbincangkan pasca debat capres ke dua pada beberapa waktu yang lalu . Sebagai contoh, sulitnya bagi para aktivis lingkungan untuk mendapatkan informasi terkait izin hak guna usaha (HGU) padahal informasi ini sangat diperlukan, sebab kehadiran perkebunan-perkebunan yang mengantongi izin HGU sering menjadi penyumbang konflik agraria yang sangat tinggi disamping juga persoalan izin. Sebetulnya, keterbukaan informasi HGU dan informasi lainnya terkait pertanahan sudah menjadi sorotan masyarakat sipil sejak beberapa tahun lalu. Salah satunya dapat dilihat dalam tulisan Astrid Debora, peneliti ICEL yang juga terlibat aktif di Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) yang berjudul Status Informasi Pertanahan di Rezim Keterbukaan Informasi.

“Seiring meluasnya gaung keterbukaan informasi publik, instansi pemerintah di bidang pertanahan juga tidak terlepas dari sorotan publik yang membutuhkan informasi di bidang pertanahan. Per 2015,  Komisi Informasi Pusat mencatat setidaknya terdapat 41 (empat puluh satu) daftar sengketa pertanahan dalam buku registrasi terhitung mulai tahun 2012-2015. Jumlah ini meliputi 8 (delapan) sengketa yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 4 (empat) sengketa yang melibatkan Kantor Wilayah Pertanahan, dan 29 (dua puluh sembilan) sengketa yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,” papar Astrid dalam tulisan tersebut.

Adapun jenis informasi yang diminta kepada seluruh instansi pertanahan tersebut sebagian besar adalah informasi tentang: 1) Penerbitan Surat Hak Milik (SHM) 2) Hak Guna Usaha (HGU) 3) Akta Jual Beli (AJB) 4) Status Kepemilikan Tanah 5) Daftar Tanah Terlantar 6) Surat Erfacht Verponding Afdelling 7) Pembebasan Tanah, dan 8) Peta Topografi Sebagian permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi ini timbul karena instansi pertanahan mengecualikan informasi sehingga informasi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

Informasi yang dikecualikan, kerapkali menuai perdebatan. Pemerintah beralasan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi dikecualikan yang merujuk pada Pasal 187 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997) yang menyatakan bahwa: “Informasi tentang data fisik dan yuridis pada peta pendaftaran tanah, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah, terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau tetulis, namun pemberiannya dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.”

Ketentuan dalam Pasal tersebut seringkali ditafsirkan bahwa informasi pertanahan hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan yang dimaksud di sini ditafsirkan sebagai pemegang hak, pemerintah, atau instansi penegak hukum. Alasan yang dikeluarkan pemerintah sangat bertolak belakang dengan UU KIP dimana UU ini telah menjamin hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi. Jaminan itu diberikan untuk seluruh jenis saluran informasi yang tersedia, baik yang elektronik maupun non-elektronik. Dengan jaminan tersebut di atas, setiap warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berhak untuk mengetahui banyak hal.

Henri Subagiyo, dkk dalam buku yang bertajuk Anotasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik menuliskan bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal28 F dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Jaminan hak asasi dalam UUD merupakan mandat kepada Pemerintah dan DPR untuk menjabarkannya lebih lanjut dalam berbagai perundang-undangan pelaksanaan agar menjadi operatif. Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan pengaturan lebih lanjut adalah agar rumusan konstitusi dalam Pasal 28 F UUD 1945 tidak menjadi sekedar moral rights dan possession of a right, tetapi juga sebagai positive rights dan exercise of a right.

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh ICEL yang bertajuk 11 Tahun UU KIP Keterbukaan Informasi Lingkungan Masih Jauh Panggang Dari Api, Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana menyampaikan perkembangan ketaatan Badan Publik terhadap UU KIP belum menggembirakan. Di sektor lingkungan dan sumber daya alam misalnya, masih ada jenis informasi yang sudah diputus terbuka oleh Komisi Informasi bahkan Mahkamah Agung yang sampai hari ini juga belum dieksekusi. Dari data monev Komisi Informasi Pusat tahun lalu, Badan Publik baru sebatas taat pada standar pelayanan UU KIP. Dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat tersebut pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan asas yang dianut dalam UU KIP yakni cepat, sederhana dan berbiaya ringan. (Dona)

Pasal 114 A Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 : Antara Fleksibilitas dan Kepastian Hukum dalam Perencanaan Ruang

Rencana tata ruang adalah salah satu dokumen induk dari proses pembangunan. Ia merupakan pengejawantahan visi alokasi ruang untuk pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang. Perencanaan ruang yang diatur menyangkut banyak kepentingan dari pelbagai pihak: tidak hanya sesederhana antara kepentingan masyarakat, swasta dengan pemerintah, tetapi juga kepentingan antar kelompok di dalam masyarakat, kepentingan antar kelompok pengusaha swasta dan juga kepentingan antar lembaga di dalam pemerintahan sendiri. Melihat kompleksitas kepentingan yang harus diakomodasi di dalam rencana tata ruang ini, maka proses pembentukan yang partisipatif merupakan syarat logis dalam merancang rencana tata ruang yang baik. Pendekatan partisipatif pada dasarnya akan menjamin penerimaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kesamaan pemahaman, visi, dan rencana pelaksanaan serta sistem pengendalian sebagai hasil keputusan bersama antar pemangku kepentingan akan menjamin kemudahan di dalam pelaksanaan dan pengendalian, karena adanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dari keputusan-keputusan perencanaan yang disepakati di dalam proses partisipatif.[1]

Prosedur dan penghormatan terhadap kesepakatan dalam proses partisipatif ini dijamin dengan asas kepastian hukum dan keadilan yang diatur di dalam Pasal 2 huruf h dalam UU No. 26 Tahun 2007. Asas ini menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum ini diturunkan dalam aturan hukum mengenai prosedur pembentukan rencana tata ruang serta prosedur perubahan rencana tata ruang,[2] sehingga kesepakatan awal dalam rencana tata ruang tidak dapat diubah seenaknya tanpa melalui prosedur tersebut. Kepastian hukum ini juga memberikan jaminan pada masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai peruntukan dan fungsinya, serta perlindungan dari kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesepakatan partisipatif yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Para petani mendapat kepastian hukum lahannya tidak akan dikonversi untuk pertambangan, masyarakat yang mendirikan pemukiman di ruang yang sesuai dengan tata ruang pun tidak akan digusur seenaknya, begitu pula dengan pengusaha akan mendapatkan kepastian ruang mana yang boleh dieksploitasi dan mana yang tidak. Guna menjamin kepastian hukum ini, maka pelanggaran  pemanfaatan ruang di luar peruntukan fungsi ruang dapat dikenakan sanksi baik administratif,[3] pidana[4] maupun perdata.[5]

Fleksibilitas yang Tetap Menjunjung Kepastian Hukum dalam Tata Ruang

Dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa rencana secermat apapun perlu mempunyai ruang fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan dan dinamika yang terjadi di lapangan, begitu pula dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu, hukum pun menjamin adanya ruang fleksibilitas ini, dengan ketentuan peninjauan kembali rencana tata ruang setiap 5 (lima) tahun sekali,[6] serta ketentuan situasi khusus luar biasa di mana peninjauan kembali rencana tata ruang dapat diselenggarakan lebih dari sekali dalam 5 (lima) tahun.[7] Peninjauan kembali ini dapat berujung pada perlu atau tidaknya revisi rencana tata ruang serta arah revisi, jika diperlukan. Prosedur peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kriteria, mekanisme dan waktu penyelenggaraan yang jelas, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat mempersiapkan diri untuk memberikan masukan. Prosedur peninjauan kembali ini juga memberikan jaminan hukum atas prosedur yang partisipatif, transparan dan mempertimbangkan kepentingan pelbagai pihak. Proses revisi ini pun harus disertai dengan kajian lingkungan hidup strategis guna menjamin pembangunan berkelanjutan.[8] Hal paling penting adalah revisi rencana tata ruang tidak boleh dilakukan dalam rangka pemutihan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang.[9] Penyimpangan pemanfaatan ruang adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam RTRW dan/atau pemberian izin pemanfaatan ruang yang melebihi dominasi fungsi dalam RTRW.[10] Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam perencanaan tata ruang tetap harus menghormati kepastian hukum. Meskipun akan dilakukan perubahan, pelanggaran terhadap kesepakatan partisipatif di awal yang telah dituangkan dalam RTRW sebelumnya tetap harus dikenai sanksi.

Selain melalui mekanisme peninjauan kembali, fleksibilitas juga diberikan pada kegiatan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang tetapi tidak mengganggu dominasi fungsinya.[11] Berbicara mengenai fungsi ruang sama halnya dengan ketika kita berbicara mengenai fungsi ekosistem, fungsi tersebut tidak dapat dikotak-kotakkan dengan tegas kemudian diberi label bahwa suatu ekosistem hanya berfungsi lindung saja atau berfungsi budidaya saja. Dalam satu ruang terdapat pelbagai macam fungsi, di mana dalam kerangka manajemen lingkungan, satu fungsi dianggap lebih dominan, sementara fungsi-fungsi lain menjadi fungsi pendukung. Sehingga, dalam zona budidaya tetap bisa terdapat zona dengan fungsi lindung, begitu pula sebaliknya, dalam zona lindung tetap bisa ada pemanfaatan dengan batasan tertentu. Sebagai contoh pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan adalah dalam ruang yang diperuntukkan sebagai pemukiman hunian rendah, dapat dibangun perumahan hunian padat, asalkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas fungsi dominan dari ruang tersebut tetap perumahan hunian rendah.[12]Izin pemanfaatan ruang dapat diberikan setelah ada kajian dan rekomendasi dari dinas tata ruang daerah.[13]

Pemanfaatan yang tidak mengganggu dominasi fungsi ruang diasumsikan tidak melanggar kepentingan dan kesepakatan bersama yang telah dirumuskan secara partisipatif ketika penyusunan rencana tata ruang tersebut, sehingga dapat dilakukan tanpa konsultasi publik. Namun perlu diingat, ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak melebihi dominasi fungsi ini tidak boleh hanya dilihat dari segi luasan ruang yang digunakan, tetapi juga dampak dari pemanfaatan tersebut terhadap ruang. Sebagai contoh, pembangunan dermaga bongkar muat batu bara untuk keperluan PLTU di kawasan konservasi pesisir mungkin tidak memerlukan wilayah yang luas, tetapi dapat menimbulkan dampak lingkungan yang besar dan mengganggu fungsi dominasi–yaitu fungsi lindung–dari kawasan itu sendiri.

 

Pasal 114 A Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 Memberikan Ketidakpastian Hukum Bagi Masyarakat

Diskursus mengenai kepastian hukum dan fleksibilitas dalam perencanaan ruang makin mencuat ketika Pemerintah mengesahkan PP No. 13 Tahun 2017 mengenai Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP No.13/2017). Pasal 114 A dalam PP No.13/2017 ini mengatur:

“(1) Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang.”

Pasal baru ini memungkinkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang dilakukan tanpa melalui mekanisme peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang. Dengan demikian, rencana tata ruang yang seharusnya menjadi pegangan masyarakat dalam menaati pemanfaatan ruang tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya, karena Pasal 114a melegitimasi berubahnya pemanfaatan ruang setiap saat, sekalipun berbeda dengan rencana tata ruangnya.

Rencana pemanfaatan ruang yang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar sangat berpotensi akan mengganggu dominasi fungsi ruang yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana tata ruang daerah.[14] Melihat potensi dampak yang besar ini, pemanfaatan ruang untuk kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 A hendaklah dilakukan melalui mekanisme peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang yang partisipatif dan disertai kajian lingkungan hidup strategis. Perubahan pemanfaatan ruang yang dapat berubah sewaktu-waktu hanya berdasarkan rekomendasi menteri dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, terlebih PP No. 13/2017 tidak mengatur mekanisme jelas bagaimana partisipasi publik dalam pemberian rekomendasi dan izin pemanfaatan ruangnya. Berbeda dengan mekanisme peninjauan kembali yang jelas periode waktu, tata cara serta indikator yang digunakan.

Kesimpulan : Guna Menjamin Fleksibilitas yang Tetap Berkepastian Hukum, Perubahan Pemanfaatan Ruang yang Berdampak Besar Tidak Boleh Hanya Berdasarkan Rekomendasi Menteri Agraria dan Tata Ruang

Pemanfaatan ruang yang diatur pada Pasal 114 A PP No.13/2017 merupakan pemanfaatan ruang yang akan berdampak besar bagi banyak pihak, baik bagi masyarakat sekitar, lingkungan dan pihak pemanfaat ruang sendiri. Jika pemanfaatan ruang berdampak besar ini dimungkinkan untuk dilakukan hanya dengan rekomendasi menteri  maka akan menegasikan pelbagai kepentingan umum yang diterjemahkan dalam alokasi pemanfaatan ruang sudah diakomodasi sesuai proses perencanaan sebelumnya. Terlebih lagi rekomendasi atas pemanfaatan ruang ini dapat dikeluarkan sewaktu-waktu. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dianut oleh UU No. 26 Tahun 2007. Untuk skala pemanfaatan ruang yang disebutkan dalam Pasal 114 A PP No.13/2017 mekanisme yang tepat untuk mengakomodasi dinamika pembangunan tanpa melanggar asas kepastian hukum adalah dengan mekanisme peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang. (Rika)

 

—

[1] Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim dan Dyah R Panuju, Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah, (Jakarta: Yayasan obor, 2009), hlm. 348.

[2] Prosedur penyusunan rencana tata ruang ruang serta peninjauan kembali rencana tata ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan ruang. Peraturan Pemerintah ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 68  Tahun 2010 tentang Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Ruang. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 6 tahun 2017. Peraturan Pemerintah ini lebih jauh diperinci dalam Peraturan Menteri ATR No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peraturan Menteri ATR No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.

[3] Pasal 61-62 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[4] Pasal 69-74 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[5] Pasal 66-67 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[6] Pasal 20 ayat (4) jo. Pasal 23 ayat (4) jo. Pasal 26 ayat (5) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[7] Pasal 20 ayat (5) jo. Pasal 23 ayat (5) jo. Pasal 26 ayat (6) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[8] Pasal 15 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[9] Pasal 91 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

[10] Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang

[11] Ibid, Pasal 22 ayat (2) tidak memasukkan pemberian izin pemanfaatan ruang yang tidak melebihi dominasi fungsi ruang sebagai bentuk penyimpangan pemanfaatan ruang.

[12] RTR KSN Metropolitan Sebagai Dasar perizinan Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota. Diakses pada http://tataruang.bpn.go.id/Berita/Detail/2497

[13] Praktik ini diformalkan dalam beberapa peraturan daerah tentang tata ruang, contohnya Pasal 114  Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2012 tentang  Tata Ruang Kota Padang

[14] Hal ini diakui sendiri dalam penjelasan PP No.13/2017 bahwa pemanfaatan ruang yang berdampak besar antara lain kriterianya : a. adanya perubahan bentang alam; b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang; c. luas wilayah penyebaran dampak; d. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; e. banyaknya komponen lingkungan hidup dan lingkungan buatan yang akan terkena dampak; f. sifat kumulatif dampak; dan/atau g. sifat reversible dan irreversible dampak.

Masyarakat Tak Dilibatkan Dalam RUU EBT

“Dalam Naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) belum membahas terkait partisipasi masyarakat didalamnya. Keterlibatan masyarakat dari awal tentu akan mengurangi adanya konflik yang terjadi”. Pembicaraan ini tertuang didalam forum diskusi Pembahasan CSO Mengenai RUU EBT yang diselenggarakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) di Hotel The Akmani, Jakarta. Selasa (12/03/2019).

Dalam diskusi tersebut ICEL hadir sebagai Narasumber sebagai pemantik diskusi yang diwakili oleh Grita Anindarini Peneliti dari Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL. Grita membahas mengenai kekurangan yang ada didalam RUU EBT salah satunya adalah terkait partisipasi publik yang belum diangkat didalam RUU tersebut. Selain itu, hadir juga Surya Dharma Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sebagai narasumber utama.

Dalam diskusi yang berlangsung, Grita menyampaikan bahwa “Dari awal kami khawatir seandainya Energi Baru dan Energi Terbarukan ini dimasukan ke dalam satu regulasi yang sama tanpa ada perlakuan yang berbeda, maka alokasi dana dan insentif justru lebih banyak dialokasikan kepada energi baru, bukan energi terbarukan. Kalaupun nantinya RUU yang akan bergulir adalah tetap RUU Energi Baru Terbarukan, kami berharap dalam RUU tersebut perlakuan atas energi baru dan energi terbarukan bisa dibedakan. Sebab dari draf per Oktober 2018, perlakuan terhadap energi baru dan energi terbarukan masih dipersamakan.”

“Setelah membaca RUU versi METI dan Naskah akademik dari DPD ini, hasil dari analisis kami banyak sekali hal yang belum dibahas secara detail, beberapa diantaranya adalah adanya tumpang tindih kewenangan yang butuh untuk diuraikan, tidak adanya pembahasan mengenai sertifikat, serta belum membahas jika terjadinya konflik dengan satwa langka pada tempat yang akan dikembangkan proyek EBT,” Ujar Grita.

Pernyataan Grita tersebut, akan menjadi catatan dan masukan oleh METI dalam usulan RUU yang sedang digagas oleh METI. Selain itu, beberapa gagasan dari CSO lainnya juga menjadi pertimbangan untuk penyempurnaan RUU EBT ini.

RUU EBT Belum Libatkan Perempuan

Ada pertanyaan yang menarik yang disampaikan oleh peserta diskusi, yakni mengenai keterlibatan peran perempuan. “Saya melihat didalam RUU EBT ini, belum ada peran perempuan didalamnya. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut bahwa proyek ini nantinya akan dilaksanakan didaerah-daerah yang memiliki potensi. Kita ketahui bahwa, perempuan memiliki andil yang cukup besar terkait permasalahan energi ini,” Ujar peserta dari Koalisi Perempuan Indonesia.

“Terkait isu gender memang sulit sekali untuk kita jelaskan dan kita masukan kedalam pasal khusus. Tetapi didalam RUU ini perempuan diasumsikan masuk kedalam pertisipasi masyarakat, dan menurut saya peran perempuan itu setara dengan laki-laki. Yang harus kita titik beratkan disini adalah profesionalitas dari masing-masing individu. Dan bagaimana untuk meningkatkan kompetensi dari kemampuan masing-masing, baik kemampuan perempuan maupun kemampuan laki-laki,” Ujar Surya menanggapi. (Dona)      

Pemerintahan Terbuka Bukan tentang Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

Jakarta, 14 Desember 2018. Pemerintahan Terbuka, bukanlah Pemerintahan yang hanya fokus pada pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi. Pernyataan ini merupakan salah satu refleksi dari hasil diskusi dalam agenda Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Terbuka, yang diadakan pada 12-13 Desember 2018 yang lalu.

Pertemuan ini merupakan pertemuan rutin ke-3, yang diadakan setiap 2 (dua) tahun, sejak Indonesia menjadi anggota Open Government Partnership (OGP) 7 (tujuh) tahun yang lalu. Sebagai inisiatif yang lahir pada era teknologi informasi, inisiatif Pemerintahan Terbuka seringkali dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aplikasi yang diklaim dapat “mempermudah” komunikasi antara Pemerintah dengan rakyatnya. Aplikasi ini dianggap mewakili prinsip “inovatif” dalam Open Government.

Dalam berbagai forum, inovasi yang diunggulkan sebagai perwakilan dari inisiatif Open Government Partnership antara lain Lapor (aplikasi di bidang pengaduan), portal Satu Data (situs kompilasi data Indonesia), kebijakan Satu Peta (kebijakan kompilasi dan integrasi peta Indonesia)[1], dan yang terakhir terkait dengan Open Parliament, yang ditandai dengan dikembangkannya aplikasi DPR Now (aplikasi komunikasi antara DPR dengan rakyat).

Baca SelengkapnyaPemerintahan Terbuka Bukan tentang Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

Mampukah Pembangkit Berbasis EBT Menjadi Penopang Kelistrikan Indonesia?

Telah menjadi pembahasan umum bahwa hingga saat ini pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (“EBT”) di Indonesia masih belum maksimal dan terkendala banyak isu. Setidaknya hal inilah yang diidentifikasi oleh berbagai pakar dalam Seminar “Strategi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik” di Institut Teknologi Bandung, 26-27 November 2018. Secara khusus, Eddie Widiono, dari Prakrasa Jaringan Cerdas Indonesia, menyatakan bahwa baru sekitar 1% pembangkit energi baru terbarukan yang terpasang dari seluruh total potensi, sebesar 866 GW. Tidak hanya itu, Eddie mengungkapkan fenomena bahwa penetrasi pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT nyatanya turun dari tahun 2009 hingga 2016. “Pada 2009, penetrasi pembangunan pembangkit EBT kita sudah mencapai 11% kWh, namun di tahun 2016 angka ini turun mencapai 7%. Hal ini dikarenakan pembangunan PLTU Batubara ternyata lebih cepat”, pungkasnya. Sekalipun begitu, Eddie menyatakan bahwa melihat tren ini, perlu dilakukan langkah strategis agar target pengembangan EBT sebesar 23% pada 2025 tercapai.

Lebih jauh, dalam Seminar yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini, para pembicara sepakat bahwa langkah strategis ini merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak. Isu yang menjadi fokus tidak lagi hanya bagaimana cara yang perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai target pengembangan EBT tersebut. Namun, terdapat isu besar lainnya yang menjadi pembahasan yakni bagaimana pembangkit berbasis EBT ini dapat dioptimalkan untuk menopang pemenuhan kebutuhan kelistrikan di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan pembangkit berbasis EBT memiliki peran bukan hanya dalam mendorong pengembangan energi yang rendah emisi, namun juga dapat menjadi jawaban atas permasalahan elektrifikasi di daerah terluar dan terpencil. Selain itu, secara umum pengembangan EBT ke depannya juga diprediksikan akan jauh lebih murah dibandingkan pembangkit berbasis energi fosil. Pertanyaannya kini, apakah benar EBT mampu menjadi penopang pemenuhan kebutuhan listrik di seluruh wilayah Indonesia?

Baca SelengkapnyaMampukah Pembangkit Berbasis EBT Menjadi Penopang Kelistrikan Indonesia?

Keppres 20/2018, Pembatasan Akses Informasi di Era Keterbukaan Informasi

 

Pada 21 Agustus 2018 Presiden Joko Widodo mengesahkan Keputusan Presiden No. 20 tahun 2018 (Keppres 20/2018) tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Keppres tersebut walaupun tidak bersifat mengatur namun berdampak luas, karena dapat membatasi keterbukaan informasi.

Hal Ini karena Keppres 20/2018 memberikan kewenangan akses data dan informasi geospasial yang dapat dibagi-pakai melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) kepada tujuh aktor, yaitu: Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota (vide pasal 1 dan 2). Namun, tidak semua aktor tersebut memiliki kewenangan yang sama. Presiden, Wakil Presiden, Menko Perekonomian, BAPPENAS, Kepala BIG memiliki kewenangan mengunduh dan melihat (vide pasal 4). Sedangkan, Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki kewenangan mengunduh, melihat, dan tertutup yang akan diatur dengan peraturan menko perekonomian (vide pasal 5).

Baca SelengkapnyaKeppres 20/2018, Pembatasan Akses Informasi di Era Keterbukaan Informasi

Peran Perempuan dalam Penegakkan Hukum dan Penyelenggaraan Negara

Jakarta, 30 April 2018  ̶  Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi “Perempuan dan Pengawasan terhadap Lembaga/Aparat Penegak Hukum: Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Negara” dalam rangka memperingati Hari Kartini. Hadir sebagai pembicara dalam forum tersebut adalah perempuan yang memimpin sejumlah institusi penegakan hukum di Indonesia yaitu Sukma Violetta (Wakil Ketua Komisi Yudisial), Erna Ratnaningsih (Wakil Ketua Komisi Kejaksaan), Poengky Indarti (Anggota Komisi Kepolisian Nasional), dan Ninik Rahayu (Anggota Ombudsman RI).

Dalam sambutannya, Sukma Violetta menyampaikan bahwa peran perempuan dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan Negara merupakan suatu upaya penting dalam mencapai keadilan tertinggi (ultimate justice). Di tengah representasi perempuan dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang belum ideal, emansipasi adalah tuntutan yang wajar dan rasional karena banyaknya distorsi. Pada paparan selanjutnya, Sukma memulai dengan menguraikan sejumlah data mengenai representasi perempuan pada beberapa instansi pemerintahan yakni pada legislatif dengan rentang 17,3% di Dewan Perwakilan Rakyat dan 27% di Dewan Perwakilan Daerah, 8 menteri perempuan yang menjabat di kabinet pemerintahan, 30% perempuan di kejaksaan, dan 133 pegawai perempuan di KY. Dari 1473 laporan yang masuk ke KY sepanjang 2017, tidak ada laporan kasus yang secara langsung membahas permasalahan perempuan berhadapan dengan hukum. Adapun beberapa kasus yang menyinggung permasalahan perempuan dari laporan yang diterima KY di antaranya adalah putusan banding bertentangan dengan fakta hukum dimana korban dianggap memberi persetujuan padahal korban yang merupakan perempuan mengalami ancaman. Pada kasus ini KY berpandangan bahwa hakim telah bersikap tidak professional. Beberapa kasus lainnya teridentifikasi berupa kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan oleh Hakim, perselingkuhan, dan ketidakpastian hukum terhadap hak perempuan seperti kawin siri dan status ‘ anak luar kawin’. Kendala yang dihadapi oleh KY dalam mengoptimalkan fungsinya berkenaan dengan keterbatasan kewenangan sehingga perlu mengupayakan kembali yang sharing of responsibility yang proporsional sebagaimana yang telah diakui oleh DPR RI.

Baca SelengkapnyaPeran Perempuan dalam Penegakkan Hukum dan Penyelenggaraan Negara

Jalan Panjang Pertanggungjawaban Mutlak dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Depok, 12 Maret 2018. Pusat Riset Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan peluncuran buku karya DR. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata” pada Senin, 12 Maret 2018 di Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Melda Kamil, S.H., LL.M, Ph.D., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen bagi kita semua, khususnya civitas academica FHUI, untuk menyegarkan kembali pemahaman dan idealisme kita mengenai lingkungan hidup. FHUI menunjukan perannya sebagai “menara air” di mana karya-karya dari akademisi FHUI dapat berkontribusi bagi penyelesaian permasalahan Indonesia, salah satunya permasalahan lingkungan hidup.

Buku karya DR. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M ini begitu kuat dalam menyajikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban mutlak, di mana ratusan putusan pengadilan dan ratusan publikasi dari dalam dan luar negeri yang membahas perihal pertanggungjawaban mutlak menjadi referensi. Buku ini juga menunjukan perkembangan pertanggungjawaban mutlak di Indonesia baik dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan peradilan. Dari segi peraturan perundang-undangan, selain dari peraturan perundang-undangan sektoral seperti pencemaran laut dan ketenaganukliran, pertanggungjawaban mutlak juga mempunyai sejarah dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, lalu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baca SelengkapnyaJalan Panjang Pertanggungjawaban Mutlak dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ancaman Pidana dalam RKUHP: Gegabah Merusak Harmonisasi?

Seruan untuk menghentikan pembahasan RKUHP di DPR kembali digaungkan dalam diskusi tentang Penyusunan Ancaman Pidana dalam RKUHP yang diadakan oleh STHI Jentera, Selasa 13 Februari 2018. Para pemateri yang terdiri dari akademisi menilai bahwa metode Delphi yang digunakan dalam penyusunan ancaman pidana RKUHP terlalu terburu-buru, rentan bias, dan tidak cermat. Metode Delphi adalah salah satu metode yang biasa digunakan dalam penelitian sosial untuk mendapatkan gambaran kolektif atas suatu isu. Namun, penggunaan metode ini untuk RKUHP ini dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya (dimulai pada Januari 2017 dan harus selesai secepat mungkin), oleh ahli yang merangkap sebagai tim perumus, dan tanpa mempertimbangkan data ataupun evaluasi praktik penegakan hukum pidana selama ini.

Baca SelengkapnyaAncaman Pidana dalam RKUHP: Gegabah Merusak Harmonisasi?