ICEL

ICEL

Peran Perempuan dalam Penegakkan Hukum dan Penyelenggaraan Negara

Jakarta, 30 April 2018  ̶  Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi “Perempuan dan Pengawasan terhadap Lembaga/Aparat Penegak Hukum: Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Negara” dalam rangka memperingati Hari Kartini. Hadir sebagai pembicara dalam forum tersebut adalah perempuan yang memimpin sejumlah institusi penegakan hukum di Indonesia yaitu Sukma Violetta (Wakil Ketua Komisi Yudisial), Erna Ratnaningsih (Wakil Ketua Komisi Kejaksaan), Poengky Indarti (Anggota Komisi Kepolisian Nasional), dan Ninik Rahayu (Anggota Ombudsman RI).

Dalam sambutannya, Sukma Violetta menyampaikan bahwa peran perempuan dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan Negara merupakan suatu upaya penting dalam mencapai keadilan tertinggi (ultimate justice). Di tengah representasi perempuan dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang belum ideal, emansipasi adalah tuntutan yang wajar dan rasional karena banyaknya distorsi. Pada paparan selanjutnya, Sukma memulai dengan menguraikan sejumlah data mengenai representasi perempuan pada beberapa instansi pemerintahan yakni pada legislatif dengan rentang 17,3% di Dewan Perwakilan Rakyat dan 27% di Dewan Perwakilan Daerah, 8 menteri perempuan yang menjabat di kabinet pemerintahan, 30% perempuan di kejaksaan, dan 133 pegawai perempuan di KY. Dari 1473 laporan yang masuk ke KY sepanjang 2017, tidak ada laporan kasus yang secara langsung membahas permasalahan perempuan berhadapan dengan hukum. Adapun beberapa kasus yang menyinggung permasalahan perempuan dari laporan yang diterima KY di antaranya adalah putusan banding bertentangan dengan fakta hukum dimana korban dianggap memberi persetujuan padahal korban yang merupakan perempuan mengalami ancaman. Pada kasus ini KY berpandangan bahwa hakim telah bersikap tidak professional. Beberapa kasus lainnya teridentifikasi berupa kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan oleh Hakim, perselingkuhan, dan ketidakpastian hukum terhadap hak perempuan seperti kawin siri dan status ‘ anak luar kawin’. Kendala yang dihadapi oleh KY dalam mengoptimalkan fungsinya berkenaan dengan keterbatasan kewenangan sehingga perlu mengupayakan kembali yang sharing of responsibility yang proporsional sebagaimana yang telah diakui oleh DPR RI.

Baca SelengkapnyaPeran Perempuan dalam Penegakkan Hukum dan Penyelenggaraan Negara

Jalan Panjang Pertanggungjawaban Mutlak dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Depok, 12 Maret 2018. Pusat Riset Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan peluncuran buku karya DR. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata” pada Senin, 12 Maret 2018 di Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Melda Kamil, S.H., LL.M, Ph.D., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen bagi kita semua, khususnya civitas academica FHUI, untuk menyegarkan kembali pemahaman dan idealisme kita mengenai lingkungan hidup. FHUI menunjukan perannya sebagai “menara air” di mana karya-karya dari akademisi FHUI dapat berkontribusi bagi penyelesaian permasalahan Indonesia, salah satunya permasalahan lingkungan hidup.

Buku karya DR. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M ini begitu kuat dalam menyajikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban mutlak, di mana ratusan putusan pengadilan dan ratusan publikasi dari dalam dan luar negeri yang membahas perihal pertanggungjawaban mutlak menjadi referensi. Buku ini juga menunjukan perkembangan pertanggungjawaban mutlak di Indonesia baik dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan peradilan. Dari segi peraturan perundang-undangan, selain dari peraturan perundang-undangan sektoral seperti pencemaran laut dan ketenaganukliran, pertanggungjawaban mutlak juga mempunyai sejarah dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, lalu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baca SelengkapnyaJalan Panjang Pertanggungjawaban Mutlak dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ancaman Pidana dalam RKUHP: Gegabah Merusak Harmonisasi?

Seruan untuk menghentikan pembahasan RKUHP di DPR kembali digaungkan dalam diskusi tentang Penyusunan Ancaman Pidana dalam RKUHP yang diadakan oleh STHI Jentera, Selasa 13 Februari 2018. Para pemateri yang terdiri dari akademisi menilai bahwa metode Delphi yang digunakan dalam penyusunan ancaman pidana RKUHP terlalu terburu-buru, rentan bias, dan tidak cermat. Metode Delphi adalah salah satu metode yang biasa digunakan dalam penelitian sosial untuk mendapatkan gambaran kolektif atas suatu isu. Namun, penggunaan metode ini untuk RKUHP ini dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya (dimulai pada Januari 2017 dan harus selesai secepat mungkin), oleh ahli yang merangkap sebagai tim perumus, dan tanpa mempertimbangkan data ataupun evaluasi praktik penegakan hukum pidana selama ini.

Baca SelengkapnyaAncaman Pidana dalam RKUHP: Gegabah Merusak Harmonisasi?