ICEL

ICEL

Peta Jalan Sampah, Upaya Eksekusi Penanganan Sampah di Indonesia

Tingginya pola konsumtif masyarakat membuat permasalahan sampah di berbagai daerah menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah untuk menyelesaikannya, ditambah lagi pada medio tahun 2018 Indonesia menjadi urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik yang terbesar di lautan. Sangat disayangkan sekali, tingginya tingkat konsumsi akan beberapa produk rumah tangga yang tak terlepas dari pemakaian plastik telah menjadi momok yang menakutkan bagi lingkungan khususnya di Indonesia.

Berbagai regulasi dan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak serta merta dapat mengurangi sampah secara signifikan dari tahun ke tahun. Nyatanya volume sampah tetap melonjak tajam, dikutip dari unenvironment.org dalam artikelnya yang berjudul Interactive Beat Plastic Pollution[1] pada setiap harinya Indonesia menyumbang sebanyak 10, 660, 505 kg sampah plastik.

Sedangkan sampah yang tercampur dengan bahan lainnya, sebanyak 175.000 ton per hari[2]. “Banyaknya sampah plastik, disebabkan efek dari adanya keterlambatan dari pembahasan pengurangan sampah. Sehingga menyebabkan Indonesia menjadi urutan kedua dalam penyumbang sampah plastik di lautan. Selain itu regulasi yang telah ada juga tidak fokus dalam pengurangan sampah, sebab hanya fokus mengatur bagimana sampah itu dikelola semaksimal mungkin tanpa adanya pengaturan baru dalam menyetop produk-produk yang menghasilkan sampah plastik,” ujar Peneliti Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL Fajri Fadillah, saat di temui di Jakarta. Senin (19/02/2019).

Baca SelengkapnyaPeta Jalan Sampah, Upaya Eksekusi Penanganan Sampah di Indonesia

Diskusi Terpumpun: Kebijakan Pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati: Tinjauan atas Jenis Pidana dan Tindak Pidana Konservasi

Pada 21 Januari 2019, ICEL telah mengadakan diskusi terpumpun dengan tema Kebijakan Pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati: Tinjauan atas Jenis Pidana dan Tindak Pidana Konservasi. Kegiatan ini merupakan kerja sama hibah antara Yayasan Kehati – Tropical Forest Conservation Act Sumatera (TFCAS)- dengan ICEL.

Kegiatan diskusi ini dihadiri oleh dua narasumber yakni Dulhadi dan Pansos Sugiharto dari Gakkum KLHK, dan Miko Susanto Ginting dari Dosen Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera.

Hadir pula dua penanggap yakni, Sandoro Purba dan Irma Hermawati (WCS). Tutrut hadir beberapa lembaga CSO dalam diskusi ini yakni, KIARA, WCS, PILI, MaPPI FHUI, ICJR.

Diskusi ini menyoroti UU No. 5 tahun 1990 dengan isu utama terkait pemidanaan. FGD ini menjadi satu rangkaian dari riset mengenai penegakan hukum di bidang KSDAHE, dan dalam rangka merespon usulan dan wacana yang berkembang di masyarakat sipil terkait efektivitas gakum KKH.

Cek selengkapnya di video dibawah ini

World Wetland Day: Gambut, Penyumbang Karbon

Foto: Henri Subagiyo

Direvisinya PP 71/2014 dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut, memberikan harapan yang lebih besar dalam pemulihan lahan gambut dan pengurangan kebakaran.

Sekitar 60% lahan basah yang ada di dunia adalah gambut, di Indonesia lahan gambut mencapai 12% luas daratan. 50% dari seluruh total lahan gambut yang ada di negara-negara non-annexed I (negara-negara non penyumbang gas rumah kaca akibat kegiatan manusia sejak revolusi industri tahun 1850-an) berkontribusi terhadap penambahan gas rumah kaca di muka bumi.

Tahun 2009, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26-41% hingga tahun 2020. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan.

Prof Azwar Ma’as, Pakar Gambut dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan pengelolaan lahan gambut perlu kehati-hatian, tidak bisa sembarangan untuk dilakukan pengelolaan, apalagi pada lahan gambut yang memiliki kubah gambut sedalam 3 meter. Pengelolaan lahan gambut harus melihat satu kesatuan hidrologis (lansekap), mempertahankan kubah gambut sangat penting agar sumber air terpenuhi sepanjang tahun, dan terhindar dari banjir maupun kekeringan[1].

Baca SelengkapnyaWorld Wetland Day: Gambut, Penyumbang Karbon

Ancaman Kebijakan Pemerintah Terhadap 20 Juta Kawasan Konservasi Laut dan Perikanan

Penetapan kawasan konservasi menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Indonesia saat ini. Sampai dengan tahun 2018, Pemerintah sudah menetapkan 20,87 juta ha kawasan konservasi atau sekitar 6,42% dari luas perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menetapkan 10% luas perairan Indonesia atau sekitar 32,5 juta ha sebagai kawasan konservasi. Sayangnya, penetapan kawasan konservasi yang sudah ada terancam oleh kebijakan pemerintah sendiri.

 

Namun terdapat kebijakan pemerintah yang justru mengakibatkan kawasan konservasi tidak dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 Tahun 2007), kawasan konservasi terdiri dari tiga zona dan zona yang terpenting disebut zona inti. Zona inti adalah zona yang ditetapkan khusus untuk perlindungan habitat dan populasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegiatan yang diperbolehkan pada zona inti terbatas hanya untuk penelitian saja. Akan tetapi, pasal 30 UU No. 27 Tahun 2007 juga mengatur bahwa status zona inti dapat dilakukan perubahan untuk kegiatan eksploitasi, lebih lanjut bahwa perubahan status zona inti hanya dapat dilakukan untuk menjadi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).

Baca SelengkapnyaAncaman Kebijakan Pemerintah Terhadap 20 Juta Kawasan Konservasi Laut dan Perikanan

Catatan Akhir Tahun 2018 Kelompok Kerja Konservasi: Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati

Tak terasa masa periode pemerintahan saat ini akan segera berakhir dan tahun 2019 akan mulai menjadi tahun politik. Di tahun tersebut, para pasangan calon presiden dan wakil presiden akan saling bertarung komitmen dan janji. Visi dan misi yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung konservasi keanekaragaman hayati tentunya menjadi salah satu komitmen yang dinanti, khususnya bagi para penggiat konservasi. Bagaimana tidak, konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya sangat penting untuk kepentingan generasi saat ini, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Dan nasib konservasi keanekaragaman hayati tersebut tergantung pada bagaimana komitmen dari pemerintah ke depannya. Untuk melihat komitmen seperti apa yang diperlukan ke depannya, Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) mengajak untuk mencermati terlebih dahulu kondisi konservasi keanekaragaman hayati saat ini.

 

Baca selengkapnya disini

 

Pemerintahan Terbuka Bukan tentang Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

Jakarta, 14 Desember 2018. Pemerintahan Terbuka, bukanlah Pemerintahan yang hanya fokus pada pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi. Pernyataan ini merupakan salah satu refleksi dari hasil diskusi dalam agenda Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Terbuka, yang diadakan pada 12-13 Desember 2018 yang lalu.

Pertemuan ini merupakan pertemuan rutin ke-3, yang diadakan setiap 2 (dua) tahun, sejak Indonesia menjadi anggota Open Government Partnership (OGP) 7 (tujuh) tahun yang lalu. Sebagai inisiatif yang lahir pada era teknologi informasi, inisiatif Pemerintahan Terbuka seringkali dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aplikasi yang diklaim dapat “mempermudah” komunikasi antara Pemerintah dengan rakyatnya. Aplikasi ini dianggap mewakili prinsip “inovatif” dalam Open Government.

Dalam berbagai forum, inovasi yang diunggulkan sebagai perwakilan dari inisiatif Open Government Partnership antara lain Lapor (aplikasi di bidang pengaduan), portal Satu Data (situs kompilasi data Indonesia), kebijakan Satu Peta (kebijakan kompilasi dan integrasi peta Indonesia)[1], dan yang terakhir terkait dengan Open Parliament, yang ditandai dengan dikembangkannya aplikasi DPR Now (aplikasi komunikasi antara DPR dengan rakyat).

Baca SelengkapnyaPemerintahan Terbuka Bukan tentang Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

Rendahnya Implementasi Indonesia dalam Mengendalikan Perubahan Iklim

Keseriusan pemerintah Indonesia patut dipertanyakan dalam mengendalikan laju perubahan iklim. Pasalnya komitmen yang diajukan oleh Indonesia pada 2016 lalu belum menunjukan adanya peta jalan yang lebih konkret.

Dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang diajukan 2016 lalu Indonesia menjanjikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri yang mempertimbangkan target pembangunan (Skenario Counter Measure 1/CM1) dan 41% jika dibantu dengan bantuan internasional yang mempertimbangkan target pembangunan (Skenario Counter Measure 2/CM2).[1] Komitmen ini akan dilakukan dalam periode 2020 sampai 2030, dengan perhitungan dari baseline bisnis seperti biasa pada tahun 2010.

Pengurangan gas rumah kaca paling signifikan akan dicapai pada sektor kehutanan yang berkontribusi sebesar 17,2% (CM1) dan 23% (CM2).[2] Disusul dengan kontribusi dari sektor energi sebesar 11% (CM1) dan 14% (CM2).[3] Saat ini pemerintah Indonesia mengaku sudah membuat roadmap implementasi NDC, kedua sektor yang berkontribusi terbesar ini dinyatakan sudah siap tetapi dokumennya belum dapat diakses/dipublikasikan dimanapun. Padahal transparansi merupakan hal penting dalam implementasi Paris Agreement. Lebih jauh lagi, komitmen pemerintah ini akan sulit untuk dicapai karena implementasi yang tidak serius.

Baca SelengkapnyaRendahnya Implementasi Indonesia dalam Mengendalikan Perubahan Iklim

Melampaui “Bagi-Bagi Sertifikat” untuk Menuju Reforma Agraria Berbasis HAM

Pada 10 – 11 Desember 2018, Komnas HAM menyelenggarakan Peringatan Hari HAM Internasional 2018 dengan mengangkat tema “70 Tahun DUHAM dan Setelahnya: Menuju Pemajuan dan Penegakan HAM yang Lebih Baik. Peringatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil penggiat HAM, serta juga perwakilan dari korban pelanggaran HAM. Adapun dari 2 hari pelaksanaan Peringatan 70 Tahun  DUHAM, ICEL berkesempatan untuk mengikuti rangkaian kegiatan di hari pertama yang diselenggarakan di Royal Hotel Kuningan, dengan fokus hari pertama pada penyampaian materi dan perumusan rekomendasi.

Dalam Peringatan 70 Tahun DUHAM ini, terdapat 3 (tiga) fokus topik yang diangkat, yaitu tentang 1) berkembangnya intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme; 2) penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu; dan 3) reforma agraria berbasis HAM.

Dari sudut pandang lingkungan hidup, Peringatan 70 Tahun DUHAM belum mengangkat secara spesifik isu mengenai hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, meskipun isu lingkungan hidup kian memprihatinkan dari tahun ke tahun dengan maraknya pencemaran oleh Limbah B3, pembukaan lahan kawasan hutan untuk perkebunan, dan juga meningkatnya kriminalisasi dan pembungkaman partisipasi masyarakat pejuang lingkungan hidup dengan menggunakan instrument hukum. Namun sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Sandrayati Moniaga, isu lingkungan hidup bukannya tidak diangkat sama sekali, hanya saja menjadi bagian dari pembahasan pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR No IX/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Baca SelengkapnyaMelampaui “Bagi-Bagi Sertifikat” untuk Menuju Reforma Agraria Berbasis HAM

Komnas HAM: Aduan Masyarakat Terkait Korporasi Sulit Ditindak Lanjuti

Sepanjang 2018, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) menerima aduan masyarakat sebanyak 5.828 berkas. Jumlah ini meningkat dari pengaduan pada 2017, yakni sebanyak 5.387 berkas. Pengaduan hak atas kesejahteraan yang paling banyak diadukan terkait dengan konflik agraria sebanyak 1.062 berkas pengaduan. Selain itu ada trend pengaduan yang muncul sebanyak 973 lembaga korporasi yang diadukan oleh masyarakat mendaptkan peringkat kedua setelah lembaga kepolisian yakni sebesar 1.592 aduan.

Aduan masyarakat terhadap lembaga korporasi semakin meningkat, Komnas HAM mengakui sangat sulit untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait hal ini. Berbagai upaya telah dilakukaan mulai dari pemantauan, dan mediasi. Sayangnya pihak koroporasi selalu mangkir saat melakukan mediasi bersama dengan masyarakat.

“Aduan terhadap lembaga korporasi sangat mencemaskan, karena angka pengaduannya semakin lama semakin tinggi. Gagasan terkait bisnis human rights itu menjadi sangat penting di Indonesia. Kami telah melakukan pemanatauan, penawaran mediasi, tetapi pihak korporasi tidak pernah datang untuk melakukan mediasi. Kepatuhan mereka luar biasa sulitnya jika dibandingkan dengan lembaga Kepolisian. Jika lembaga Kepolisian kita surati, maka hanya perlu dua minggu untuk mendapatkan jawaban. Sedangkan pada lembaga korporasi bertahun-tahun tidak ada jawaban. Dan aduan terhadap lembaga korporasi ini menjadi tantangan kita yang besar kedepannya,” Ujar Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, dalam Loka Karya Nasional Hari HAM 2018 dan 70 Tahun Deklarasi Universal HAM (DunHAM) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. (10/12/2018).

Baca SelengkapnyaKomnas HAM: Aduan Masyarakat Terkait Korporasi Sulit Ditindak Lanjuti

Banjir Bandang Landa Indonesia Sepanjang 2018, Mitigasi Bencana Diperlukan

Meningkatnya curah hujan pada akhir tahun ini membuat sejumlah wilayah yang ada di Indonesia mengalami banjir dan longsor. Sebanyak 83 insiden bencana banjir dan longsor terjadi di wilayah Jawa Barat selama bulan November 2018. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah[1] (BPBD) Jabar, 83 kejadian itu meliputi 23 insiden banjir dan 60 longsor. Dari jumlah tersebut, enam orang meninggal dunia. Pada medio Oktober lalu BMKG telah memberikan sinyal kewaspadaan akan terjadinya banjir, namun sinyal yang telah diberikan oleh BMKG masih luput dari adanya korban.

Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Rika Fajrini menyatakan bahwa banjir bandang yang terjadi di beberapa kawasan di Indonesia bisa saja disebabkan curah hujan yang tinggi dan ditambah lagi dengan keadaan daya tampung suatu kawasan yang kurang memadai.

“Banjir dan longsor yang terjadi dalam bulan-bulan ini, bisa saja diakibatkan dari adanya pembalakan liar (illegal logging). Namun perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah kawasan tersebut imbas dari illegal logging atau murni bencana alam. Untuk mengantisipasi adanya korbaN jiwa dan korban non fisik, perlu adanya upaya mitigasi lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun sejauh ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terbilang siaga dengan adanya peringatan dari BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” lanjut Rika.

Yang paling penting adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama di daerah rawan bencana, masyarakat perlu diberikan simulasi bencana menghadapi banjir bandang. Sehingga hal ini bisa mengurangi dampak resiko dari banjir bandang.

RTRW Sebagai Upaya Mitigasi

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi resiko bencana, perencanaan dari tata ruang wilayah juga dapat sebagai upaya mitigasi. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus memasukkan kajian resiko bencana untuk melihat sejauh mana tingkat kerawanan, ancaman, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut.

Hal ini sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat, terutama pada masyarakat yang wilayahnya rentan terhadap adanya bencana. Rencana tata ruang berdasarkan perspektif mitigasi bencana, sangat berguna dalam mereduksi ancaman terhadap bencana. (Dona)

 

 

[1] Kompas. 2018. “Di Jawa Barat, 83 Bencana Banjir dan Longsor Terjadi Selama November”, https://regional.kompas.com/read/2018/11/14/17493501/di-jawa-barat-83-bencana-banjir-dan-longsor-terjadi-selama-november. Diakses 03 Desember 2018 pukul 14.29 WIB